Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MK

  • Pramono-Rano Langsung Tancap Gas Usai Dilantik 7 Februari

    Pramono-Rano Langsung Tancap Gas Usai Dilantik 7 Februari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bendahara Tim Pemenangan Pramono-Rano, Charles Honoris percaya diri pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik pada 7 Februari 2025.

    Menurut Charles, setelah itu Pramono-Rano akan langsung tancap gas. Charles meyakini keduanya mampu melakukan hal prioritas sebab selama ini telah mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat.

    “Setelah resmi dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang, Pramono-Rano yang sudah mengidentifikasi berbagai masalah warga Jakarta, akan langsung tancap gas merealisasikan Jakarta Menyala,” kata dia saat dihubungi, Senin (9/12).

    Sebagai anggota DPR, Charles selama masa reses kali ini telah banyak berkunjung ke beberapa wilayah di Jakarta. Menurutnya, masyarakat ingin gubernur dan wakil gubernur baru segera bekerja.

    “Setelah dua tahun lebih Jakarta hanya dipimpin oleh penjabat (Pj.). Ketiadaan gubernur definitif di hampir separuh periode masa jabatan gubernur ini banyak dikeluhkan warga Jakarta,” katanya.

    Charles memastikan Pramono-Rano akan segera merealisasikan janji-janjinya selama masa kampanye. Keduanya akan melanjutkan program-program dari gubernur sebelumnya, seperti KJP, kartu lansia, hingga layanan kesehatan.

    “Pramono-Rano akan melanjutkan program-program kerja yang baik dari gubernur-gubernur terdahulu,” kata Charles.

    “Mari kita bersama-sama mengawal dan membangun Jakarta Menyala bersama Pramono-Rano, dan terus merawat demokrasi Jakarta yang sudah kita upayakan hari ini,” imbuhnya.

    Dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi Minggu (8/12), KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Pram-Doel mendapatkan suara sebanyak 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Meski begitu, kubu RK-Suswono memastikan bakal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diberi waktu tiga hari hingga Rabu (11/12) untuk melayangkan gugatan ke MK.

    “Kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Koordinator Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta, Minggu (9/12).

    (thr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gerindra hormati KPU DKI umumkan Pramono-Rano pemenang pilkada

    Gerindra hormati KPU DKI umumkan Pramono-Rano pemenang pilkada

    “Tetapi juga kami menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami menghormati,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pihaknya menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang mengumumkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Jakarta 2024, Minggu (8/12).

    Sebab, kata dia, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkada.

    “KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan pilkada sudah mengumumkan, dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja kami menghormati dan menjunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil Pilkada yang diumumkan oleh KPU di Jakarta,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian, dia menyebut keputusan Tim Hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang akan mengajukan gugatan hasil sengketa Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut dihormati pula.

    “Tetapi juga kami menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami menghormati,” ujarnya.

    Dia menilai keputusan untuk mengajukan gugatan hasil sengketa Pilkada 2024 merupakan kewenangan dari pasangan calon dan tim pemenangan terkait.

    “Silakan saja, dan kami menghormati semua karena protokol untuk itu dimungkinkan,” ucapnya.

    Dia menyebut Tim Hukum RIDO saat ini tengah menyiapkan gugatan yang akan dimasukkan ke MK. Adapun batas waktu pendaftaran ialah tiga hari kerja sejak KPU DKI Jakarta menetapkan hasil pilkada, yakni paling lambat pada Rabu (11/12).

    “Sekarang lagi berproses setahu saya,” tuturnya.

    Dia pun menyerahkan sepenuhnya hasil gugatan yang dilayangkan kepada MK selaku lembaga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilihan kepala daerah.

    “Nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

    Sebelumnya, Minggu (8/12), KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terima 115 Gugatan Pilkada, MK Diharap Jaga Integritas

    Terima 115 Gugatan Pilkada, MK Diharap Jaga Integritas

    Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Rinciannya, sebanyak 86 terkait pemilihan calon bupati dan wakil bupati, dan 29 permohonan terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengingatkan agar tidak ada hakim MK yang bermain mata dengan pihak yang berperkara. Hakim MK harus bekerja secara profesional dan menjaga integritas dalam menangani perselisihan pilkada.

    “Integritas harus dijaga. Jangan ada lagi hakim MK yang tersangkut kasus suap penanganan perkara pilkada,” tegasnya.

    Indrajaya mengatakan, semua pihak yang mengajukan gugatan persilisihan pilkada harus diterima dengan baik oleh MK. Para pasangan calon mempunyai hak itu mengajukan gugatan ke MK, jika mereka tidak menerima hasil pilkada yang telah diumumkan KPU di daerah masing-masing.

    “Kalau ada yang tidak puas dengan hasil pilkada, silahkan tempuh jalur hukum ke MK, karena itu dijamin oleh konstitusi,” katanya.

    Di lain sisi, menurutnya, MK harus imparsial dalam menerima gugatan perselisihan pilkada. Tidak pilih kasih dalam menangani perkara pilkada. Semua pasangan calon memiliki hak yang sama dan setara di mata hukum.

    Selalin itu, lanjutnya, dalam menangani perkara gugatan pilkada MK juga transparan. “MK harus transparan dalam setiap perkara. Jangan ada perkara yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui proses penanganan perselisihan pilkada,” ujarnya.

    Indrajaya pun mengajak para pendukung pasangan calon untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Mereka harus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak puas, karena dinilai ada kecurangan, mereka bisa melaporkan kepada pihak terkait.

    “Kalau soal perselisihan hasil pilkada, mereka bisa mengajukan gugatan ke MK dengan batasan waktu yang telah ditentukan,” kata Indrajaya. [hen/but]

  • Danny Pomanto Ucapkan Selamat ke Pemenang Pilgub Sulsel 2024

    Danny Pomanto Ucapkan Selamat ke Pemenang Pilgub Sulsel 2024

    Makassar, CNN Indonesia —

    Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi setelah terpilih di Pilgub Sulsel 2024.

    “Selamat kepada Pak Andi sudah ditetapkan suaranya yang terbesar,” kata Danny sapaan akrabnya, Makassar, Senin (9/12).

    Danny juga merupakan Wali Kota Makassar menyatakan ingin mengakhiri masa jabatannya di wilayah ibu kota Provinsi Sulsldengan hal yang baik-baik.

    “Tetapi dalam proses demokrasi ini, saya lihat banyak hal yang aneh, sehingga diberi saya kesempatan untuk menyempurnakan ini. Saya juga tidak ada berselisih dengan calon apapun tapi kpu yang mesti kita perbaiki,” ungkapnya.

    Terkait hasil Pilgub Sulsel 2024 yang sudah ditetapkan KPU Sulsel, Danny mengaku  telah menyiapkan langkah-langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kalau tidak, maka ini akan berdampak ke depan luar biasa. Saya mau ini bukan persoalan kalah menang. Bukan soal suara besar atau kecil,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulsel 2024 dalam pleno rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel pasangan calon nomor urut 1, Danny Pomanto-Azhar Arsyad memperoleh suara sebanyak 1.629.000. Sementara paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi memperoleh suara sebanyak 3.014.255.

    “Menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut, pasangan calon nomor urut 1, Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad dengan perolehan suara sah 1.629.000. pasangan calon urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi memperoleh suara sah sebanyak 3.014.255,” kata Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, Minggu (8/12).

    Hasbullah dalam pembacaan rekapitulasi suara bahwa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman, pada hari Minggu (8/12)

    “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” katanya.

    Diketahui, Andi Sudirman Sulaiman merupakan petahana gubernur yang sebelumnya menggantikan Prof Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi.

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Atase pertahanan RI di 11 negara berganti, beberapa berlatar BAIS

    Atase pertahanan RI di 11 negara berganti, beberapa berlatar BAIS

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengganti atase pertahanan (athan) di 11 negara dengan pejabat-pejabat baru yang beberapa di antaranya memiliki pengalaman penugasan di lingkungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    Penunjukan pejabat baru athan di 11 negara itu tercantum dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang diteken oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024 dan dibenarkan oleh Pusat Penerangan TNI saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dalam daftar mutasi terbaru itu, Panglima TNI memberikan promosi jabatan kepada Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro sebagai Athan RI untuk Malaysia. Dia menggantikan Brigjen TNI Winarno yang dimutasi sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Kolonel Tri sebelumnya bertugas sebagai perwira pembantu (paban) utama A-1 Direktorat A BAIS TNI. Direktorat A merupakan struktur organisasi di BAIS yang bertugas menangani urusan-urusan dalam negeri.

    Kemudian, Panglima menunjuk Kolonel Arh Tony Aris Setyawan sebagai Athan RI untuk Uni Emirat Arab (UAE) menggantikan Brigjen TNI Muhammad Irawadi. Kolonel Tony sebelumnya menjabat sebagai perwira menengah di Detasemen Markas Besar TNI AD (Denmabesad).

    Brigjen Irawadi, sebagaimana ditetapkan dalam SKep mutasi terbaru, pun dimutasi sebagai Staf Khusus KSAD.

    Kolonel Arh Zaenal Arifin, yang semula menjabat sebagai paban utama F-3 Direktorat F BAIS TNI, saat ini ditugaskan oleh Panglima TNI sebagai Athan RI di Arab Saudi. Dia menggantikan Brigjen TNI Eri Nasuhi yang kemudian kembali ke tanah air sebagai Staf Khusus KSAD.

    Direktorat F merupakan struktur organisasi di lingkungan BAIS yang menangani urusan-urusan administrasi dan keuangan.

    Kemudian, Panglima juga menunjuk Kolonel Arm Robertus Subono sebagai Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI PBB di New York, Amerika Serikat. Kolonel Robertus, yang semula berdinas sebagai perwira menengah di Detasemen Markas Besar TNI AD (Denmabesad), menggantikan Brigjen TNI Felix Lumban Tobing, yang saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAD.

    Kolonel Laut (P) Sumartono, sebagaimana ditetapkan dalam SKep yang sama, ditunjuk oleh Panglima sebagai Athan RI untuk China. Dia menggantikan Brigjen TNI (Mar) Benny Poltak Nadeak yang dimutasi sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

    Kolonel Laut (P) Sumartono sebelumnya berdinas sebagai staf ahli di lingkungan Komando Armada RI TNI AL.

    Kemudian, Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman saat ini mengemban tugas baru sebagai Athan RI untuk Jepang. Dia menggantikan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Azwan Yusuf, yang juga dimutasi sebagai Staf Khusus KSAL. Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman sebelumnya berdinas di lingkungan Staf Intelijen TNI.

    Selanjutnya, Kolonel Laut (E) Novera Budi L ditugaskan oleh Panglima TNI mengisi posisi Athan RI untuk Australia. Dia menggantikan posisi Laksma TNI Yusliandi Ginting, yang saat ini dimutasi sebagai Staf Khusus KSAL.

    Kolonel Laut (E) Novera Budi L sebelumnya berdinas sebagai paban utama B-2 Direktorat B BAIS TNI. Direktorat B merupakan struktur organisasi di lingkungan BAIS yang mengurusi urusan-urusan luar negeri.

    Dalam SKep yang sama, Panglima lanjut menunjuk Kolonel Mar Burhanudin sebagai Athan RI untuk India, menggantikan Laksma TNI Ardiansyah Muqsit, yang saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAL. Kolonel Mar Burhanudin sebelumnya berdinas sebagai perwira menengah di lingkungan BAIS TNI.

    Kolonel Pnb Budi Susilo juga menerima promosi jabatan dari Panglima TNI sebagai Athan RI untuk Rusia, menggantikan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Jatmiko Adi. Marsma Jatmiko saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Kolonel Pnb Budi Susilo sebelumnya berdinas sebagai Direktur Pengkajian Air Power Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Seskoau). Kolonel Pnb Budi “Grizzly” Susilo merupakan lulusan Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU Angkatan Ke-60. Dia berpengalaman menjadi penerbang beberapa pesawat tempur, di antaranya Hawk MK-53, dan pernah menjadi instruktur penerbang di Skadik 101 Lanud Adisucipto, Yogyakarta.

    Kemudian, Panglima menunjuk Kolonel Sus Hendra Gunawan sebagai Athan RI untuk Perancis, menggantikan Marsma TNI Anang Surdwiyono, yang saat ini ditugaskan sebagai Staf Khusus KSAU. Kolonel Hendra sebelumnya berdinas sebagai paban utama B-4 Direktorat B BAIS TNI.

    Terakhir, Panglima TNI menugaskan Kolonel Pnb Yose Ridha sebagai Athan RI untuk Amerika Serikat, menggantikan Marsma TNI Edwardus Wisoko Ariwibowo. Kolonel Pnb Yose, yang merupakan penerbang pesawat angkut, sebelumnya berdinas sebagai paban IV di Staf Intelijen TNI AU. Dia pernah memimpin Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada 2013–2015, kemudian juga pernah bertugas sebagai Atase Udara RI di Kuala Lumpur.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penetapan Bupati Pamekasan Terpilih Tunggu Putusan MK

    Penetapan Bupati Pamekasan Terpilih Tunggu Putusan MK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Penetapan bupati dan wakil bupati Pamekasan, periode 2025-2030, sementara menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui e-BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sekalipun berdasar rapat pleno terbuka KPU Pamekasan, tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, sejak Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Dalam rapat pleno terbuka tersebut, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9%).

    Sementara paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3%), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1%).

    Hanya saja rekapitulasi tersebut sebatas hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, dan penetapan masih menunggu keputusan final dari MK. “Dalam rapat pleno kemarin, itu baru penetapan hasil rekapitulasi,” kata Komisioner KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Senin (9/12/2024).

    “Jadi untuk penetapan bupati terpilih sementara masih belum, karena MK masih membuka e-BRPK hingga (Senin) 16 Desember 2024 mendatang,” sambung pria yang menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan.

    Bahkan jika ada ataupun tidak BRPK, maka selanjutnya juga masih tetap menunggu keputusan MK untuk penetapan pasangan calon alias paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, Periode 2025-2030.

    “Artinya untuk penetapan paslon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Pamekasan, kita masih menunggu BRPK MK, guna mengetahui apakah ada permohonan sengketa atau tidak. Pasca (ada atau tidak) itu baru ditetapkan,” pungkasnya. [pin]

  • Profil Todung Mulya Lubis Ketua Tim Hukum Pramono-Rano yang Siap Lawan RIDO di MK 

    Profil Todung Mulya Lubis Ketua Tim Hukum Pramono-Rano yang Siap Lawan RIDO di MK 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil Todung Mulya Lubis yang ditunjuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai ketua tim hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024.

    Todung Mulya Lubis bakal melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Sebanyak 20 pengacara sudah disiapkan kubu Pramono Anung-Rano Karno berlaga di MK.

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Lalu, siapakah Todung Mulya Lubis? simak profil dan karier mantan duta besar itu.

    Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatra Utara (Sumut).

    Todung sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia.

    Masa jabatannya selesai pada 31 Januari 2023.

    Todung adalah seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

    Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.

    Dikutip dari Tribun Medan, pria keturunan Batak ini lahir dari kedua orang tua yang berprofesi sebagai wiraswasta dan sering berpindah-pindah tempat.

    Ketika kecil, Todung menempuh pendidikan di SD Jambi dan lulus pada 1963.

    Ia lantas melanjutkan sekolah SMP di Pekanbaru dan mengenyam bangku SMA di Medan.

    Todung lulus dari sekolah menengah atas pada 1968.

    Setelah itu, Todung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.

    Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.

    Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s 
    New Order 1966-1990.

    Kiprah di Pilpres 2024

    Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

    Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Karier Todung Mulya Lubis

    – Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;

    – Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);

    – Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);

    – International Bar Association (IBA);

    – Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;

    – Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;

    – Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;

    – Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    – Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Sedangkan 20 pengacara kubu Pramono Anung-Rano Karno siap berlaga di Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta.

    Namun hasil penetapan rekapitulasi suara itu diwarnai aksi walkout kubu RIDO dari ruang rapat pleno rakapitulasi Pilkada 2024 yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Reaksi Gerindra

    Menanggapi hasil Pilkada Jakarta 2024, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghormati KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung -Rano Karno menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024.

    Ia mengatakan, KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada berhak mengumumkan siapa yang menjadi pemenang berdasarkan dari hasil rekapitulasi suara.

    “KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan Pilkada sudah mengumumkan, dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja, kita menghormati dan menyunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil Pilkada di Jakarta,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Ia menjelaskan, pihaknya juga menghormati paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Gerindra ingin melakukan gugatan hasil Pilkada Jakarta itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

    Namun, Muzani tidak merinci mengenai kapan kubu RK-Suswono akan mendaftarkan gugatan ke MK. Dia pun meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang akan diketok oleh MK. 

    “Kita perhatikan, kita ikuti semuanya nanti ya,” pungkasnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    Sementara itu, Anggota Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya segera mengajukan gugatan ke MK.

    “Dalam tiga hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Ramdan di DPD Golkar, Cikini Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Ramdan menjelaskan, tim hukum Ridwan Kamil-Suswono adalah gabungan dari partai pendukung, serta tim profesional.

    “Mudahan-mudahan rumah terakhir yang kami percaya adalah rumah hukum yang terbesar, Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

    20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga

    Ketua Tim Hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan puluhan pengacara untuk menghadapi gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Gugatan tersebut terkait hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

    “Kita sih mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin ada sekitar 20 pengacara, kurang lebih. Bisa jadi bertambah dalam perjalanannya,” kata Todung pada Senin (9/12/2024).

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Todung juga berharap MK dapat melihat bahwa proses Pilkada di DKI Jakarta telah berlangsung secara bersih, adil, dan transparan.

    “Tidak ada alasan untuk Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil Pilkada yang sudah diumumkan oleh KPU,” tegasnya.

    Menurut Todung, tidak ada alasan kuat untuk mempersoalkan kemenangan pasangan Pramono-Rano, yang diumumkan KPU sebagai pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen dalam satu putaran.

    “Kami tidak melihat ada alasan untuk mengajukan gugatan kepada MK,” kata Todung.

    Dia menegaskan, perolehan suara Pramono-Rano telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk dinyatakan menang dalam satu putaran.

    Todung juga menyebut bahwa selisih suara antara pasangan Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono cukup signifikan, sehingga menurutnya gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

    “Jadi saya tidak melihat ada alasan ya, tetapi tentu haknya mereka untuk mengajukan gugatan. Walaupun saya mempertanyakan apa alasannya, apa dasarnya, karena memang perbedaan suara itu begitu besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya menggunakan politik uang alias money politics untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

    Todung berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan yang bakal diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    “Oh iya, tentu kami sangat optimis (MK tolak gugatan Ridwan Kamil-Suswono),” kata Todung.

    Todung justru mengaku pihaknya khawatir adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk dugaan politik uang dan perusakan alat peraga kampanye milik Pramono-Rano.

    “Ya kami yang justru khawatir ada money politics. Kami yang justru khawatir ada perusakan alat peraga kampanye kami,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, pasangan Pramono-Rano tak menggunakan politik uang serta merusak alat peraga kampanye pasangan calon lain.

    “Kami tidak melihat alasan seperti itu (penggunaan politik uang), karena memang kami tidak melakukan itu,” ucap Todung.

    Hasil Rekapitulasi Suara

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024,  di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2024.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung – Rano Karno, berhasil meraih kemenangan atas dua pasangan lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengumumkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, ,memperoleh suara sah sebanyak 1.718.160.

    Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor urut dua atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.

    Pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga atas nama Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara sah 2.183.239.

    Seusai pengumuman itu, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pengamat sayangkan saksi paslon tak tanda tangan hasil rekap pilkada

    Pengamat sayangkan saksi paslon tak tanda tangan hasil rekap pilkada

    Saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah melakukan walk out saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom

    Pengamat sayangkan saksi paslon tak tanda tangan hasil rekap pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 14:51 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik Hendri Satrio menyayangkan saksi dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil-Suswono dan nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

    “Sebetulnya sangat disayangkan ya. Apapun hasilnya tanda tangan dulu saja. Nanti tinggal diperjuangkan di MK (Mahkamah Kontitusi),” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, Hendri tidak menyalah tindakan tersebut. Sebab hal itu merupakan hak dari para saksi. Senada dengan Hendri, Pengamat Politik Asrinaldi juga menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak menerima atau tidak menandatangani hasil rekapitulasi adalah hak dari tim paslon.

    “Persoalan penolakan, tentu akan diajukan ke MK karena begitu prosedurnya. Kalau seandainya ada yang perlu diperbaiki, MK pasti akan memberikan putusan terkait dengan itu. Kalau tidak, tentu ditegaskan pengesahan bahwa pasangan Pram-Rano menjadi pemenang dalam pilkada Jakarta,” kata Asrinaldi.

    Namun dia memandang, penetapan hasil rekapitulasi juga perlu ditetapkan sesuai jadwal. Sehingga, menurutnya KPU DKI Jakarta sudah melalui proses berjenjang hingga diputuskan hasilnya dengan kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kemarin (8/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Sumber : Antara

  • MK Sebut Belum Terima Gugatan Hasil Pilkada dari Cagub dan Cawagub

    MK Sebut Belum Terima Gugatan Hasil Pilkada dari Cagub dan Cawagub

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa sampai hari ini Senin (9/12/2024) belum menerima adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur.

    Ketua MK, Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang banyak diterima oleh MK, sementara PHP untuk gubernur belum ada.

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Prosedur berikutnya, menurut Suhartoyo, pihak pemohon bisa memperbaiki serta melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja setelah dikirimkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) ke pihak pemohon atau kuasa hukum.

    “Kemudian baru diregistrasi oleh MK. Lalu setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara pada masing-masing panel dan menetapkan hari sidang,” katanya.

    Suhartoyo memprediksi sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada awal 2025 nanti. Dia menjelaskan bahwa sidangnya tidak berbeda dengan PHPU Legislatif 2024 kemarin.

    “Persidangan akan digelae tiga panel yang terdiri dari masing-masing tiga hakim MK. Jadi yang berbeda itu, PHP Kepala Daerah diputus MK dalam tenggang waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BPRK,” ujarnya.