Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MK

  • Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mendukung penuh dan menyambut baik langkah pemerintah untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). 

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerangkan penyusunan ini dilakukan guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. 

    Dengan demikian, Willy memandang bahwa langkah penyusunan ini menunjukkan komitmen yang bermakna dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Kalau kita susuri ke belakang UU KKR yang dibatalkan MK, kita bisa melihat situasi dialog yang kurang lancar. Ada persoalan amnesti terhadap pelaku yang menjadi ganjalan besar dialog saat itu. Kita harap ke depan, dialognya makin intensif dan bermakna. DPR tentu siap kolaborasi” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Lebih lanjut, legislator dari Fraksi NasDem ini menyebut untuk mengagendakan UU KKR, bisa mencontoh saat DPR berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2021-2022. 

    Dengan cara demikian, tambahnya, publik dapat sekaligus berpartisipasi secara luas seirama dengan partisipasi pemerintah dan DPR juga.

    “Prinsipnya kita perlu berdialog, semuanya perlu terlibat. Negeri ini dibangun dengan dialog tanpa menang-menangan, tapi mencari kesepakatan-kesepakatan. Ini yang perlu kita lakukan untuk UU KKR ke depan,” ungkapnya. 

    Lebih jauh, Willy menyoroti bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah hal penting bagi Indonesia agar dapat tegak dalam memandang tantangan masa depan.

    Dia juga menyatakan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu adalah pelajaran penting bagi Indonesia di masa depan.

    “Penyelesaian diluar mekanisme peradilan sudah banyak membuktikan keberhasilannya menyelesaikan masalah. Kita berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, akan juga dapat menjadi pelontar Indonesia dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia yang lebih hebat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas RUU KKR baru terkait HAM.

    Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara,” kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari Antara.

    Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  • PSI DKI ucapkan selamat kepada pasangan Pramono-Rano 

    PSI DKI ucapkan selamat kepada pasangan Pramono-Rano 

    akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan KPU meraih suara tertinggi pada Pilkada Jakarta 2024.

    “PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyusul batalnya Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun PSI tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung pasangan calon RIDO di Pilkada Jakarta.

    Elva menegaskan PSI Jakarta akan tetap menjadi partai anggaran yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

    “Sudah menjadi komitmen dan nafas kami dari awal, entah yang menang Pak RK atau Pak Pram, PSI Jakarta pasca-Pilgub akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

    Dia pun mengapresiasi tim pemenangan RIDO yang telah berjuang bersama selama kontestasi Pilgub Jakarta.

    “PSI Jakarta bangga dengan perjuangan Pak Ridwan Kamil-Suswono dan seluruh tim pemenangan RIDO di Jakarta selama masa kampanye lalu. Ikhtiar telah maksimal, kini saat memikirkan Jakarta pasca-pilkada,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta 2024 paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberitahukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tertuang di dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK).

    “Paling lambat tiga hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi di dalam BRPK kepada KPU, maka tahapan berikutnya KPU DKI akan menetapkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pilkada 2024,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah.

    Adapun pengumuman BRPK kepada KPU diagendakan pada 19-20 Desember 2024.

    “Paling lambat tiga hari setelah itu baru akan kita umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024,” tutur dia.

    Sementara itu, berdasarkan peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

    KPU Provinsi DKI Jakarta diketahui menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh karena itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK yaitu Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

    Namun, berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke MK.

    Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tidak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Bakal Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly Jumat Besok (13/12)

    KPK Bakal Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly Jumat Besok (13/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (13/10/2024). 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (12/12/2024). Namun, dia mengaku belum bisa mengungkap terkait perkara apa yang menjadi alasan pemanggilan Yasonna. 

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok. Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ungkap Tessa melalui pesan singkat. 

    Sebelumnya, kabar rencana pemanggilan mencuat jelang selesainya kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Dia dikabarkan bakal diperiksa esok hari terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan menjadwalkan pemanggilan Yasonna pada pekan ini, Jumat (12/12/2024). Pria yang kini menjabat anggota DPR itu dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024. 

    Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang. 

    Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Gugat ke MK, PDIP: Suara Risma-Gus Hans Nol di 3.900 TPS Pilkada Jatim

    Gugat ke MK, PDIP: Suara Risma-Gus Hans Nol di 3.900 TPS Pilkada Jatim

    Bisnia.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan calon gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh suara nol di 3.900 tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilkada Jatim 2024.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai ada kecurangan pemilu yang terjadi di Jawa Timur.

    Pasalnya, kata Ronny, tidak mungkin Tri Rismaharini-Gus Hans tidak mendapat suara satu pun di 3.900 TPS di Jawa Timur tersebut.

    Ronny mengatakan bahwa hasil pemilihan dari 3.900 TPS tersebut telah dibawa ke MK untuk dijadikan barang bukti telah terjadi kecurangan pemilu di Pilkada Jawa Timur.

    “Kami menemukan ada 3.900 TPS di mana tsuara Bu Risma nol. Artinya apa, artinya tidak ada yang memilih Bu Risma di ribuan TPS itu,” tuturnya di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Selain itu, menurut Ronny, pihaknya juga menemukan bukti kecurangan lain yaitu adanya surat suara yang tidak terpakai jumlahnya berbeda.

    “Kami juga menemukan surat suara tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara di kabupaten/kota. Jadi kalau di kabupaten/kota ada 600.000 surat suara tidak terpakai, tapi di provinsi ada 1,2 juta surat suara,” katanya.

    Ronny menegaskan bahwa semua bukti itu akan dibeberkan kepada hakim MK ketika sidang gugatan sengketa pilkada yang akan dimulai pada Januari 2025 nanti 

    “Apa yang terkadi ini kejahatan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) nanti kita bakal pembuktian lebih lanjut,” ujarnya.

  • Pramono sebut baru fokus benahi DKI jika sudah tak ada gugatan di MK

    Pramono sebut baru fokus benahi DKI jika sudah tak ada gugatan di MK

    Saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK saya mengucapkan terima kasih

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung mengaku baru bisa fokus untuk membenahi permasalahan di Jakarta apabila pasangan calon lain di perhelatan pilkada tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK saya mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta bisa segera berkonsentrasi untuk berbenah,” kata Pramono di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono menyebut kondisi saat ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa dunia mulai dari sisi perekonomian hingga tekanan dunia lainnya.

    “Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini. Pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh warga Jakarta,” ujar Pramono.

    Selain itu, Pramono menganggap kemenangannya di Pilkada Jakarta 2024 ini akan membawa perubahan untuk segera berbenah menghadapi kondisi tersebut.

    “Kalau politiknya belum segera membaik pasti ada dampaknya, sehingga saya mengucapkan terima kasih. Pemilihan gubernur Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya paling rendah,” ucap Pramono.

    Lebih lanjut, Pramono bersyukur karena pihaknya sudah melaksanakan proses Pilkada ini dengan memegang teguh politik yang gembira dan terwujud dalam pelaksanaan kampanye, sosialisasi, hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

    “Praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi panutan (role model) penerapan demokrasi yang ada di Indonesia,” ujar Pramono.

    Pramono juga mengaku tidak pernah menganggap pesaing (kompetitor) di pilkada sebagai lawan. Menurut dia lawan yang harus dihadapi adalah dirinya sendiri.

    “Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama tiga bulan tidak pernah ada nada (tone) negatif dari mulut saya,” tegas Pramono.

    Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara.

    Hal itu ditetapkan KPU Jakarta usai menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta tingkat Provinsi KPU Jakarta selama dua hari, sejak Sabtu (7/12) dan Minggu (8/12).

    “Apabila mereka ingin melakukan gugatan hukum mereka punya hak seperti itu tapi harap diingat ada keinginan rakyat Jakarta hari ini adalah ingin ada pemerintah yang bisa segera bekerja,” ujar Charles.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Parpol KIM Plus Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano usai RIDO Batal Gugat ke MK

    2 Parpol KIM Plus Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano usai RIDO Batal Gugat ke MK

    loading…

    Dua partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Nasdem dan PSI mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Foto/Instagram Rano Karno

    JAKARTA – Dua partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Nasdem dan PSI mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno . Pasangan calon nomor urut 3 itu menang Pilkada Jakarta satu putaran dengan perolehan 2.183.239 atau 50,07%.

    Diketahui, hingga batas akhir masa pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, tidak ada paslon yang mendaftarkan gugatan khusus Pilgub Jakarta baik secara daring maupun luring. Menanggapi hal itu, Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan KPU sebagai paslon dengan suara tertinggi pada Pilkada 2024.

    “PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” ucap Elva, Kamis (12/12/2024).

    Elva menegaskan PSI Jakarta akan tetap menjadi partai anggaran yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. “Sudah menjadi komitmen dan nafas kami dari awal, entah yang menang Pak RK atau Pak Pram, PSI Jakarta pasca-Pilgub akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan Partai Nasdem menerima hasil pilkada yang menetapkan pasangan Pramono dan Rano sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Hal tersebut sehubungan dengan keputusan tim hukum Koalisi RIDO untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami menyatakan bahwa Pilkada Jakarta secara resmi telah selesai. Nasdem menerima hasil pilkada ini dan mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono dan Rano,” ujar Wibi.

    Wibi mengungkapkan, pilkada adalah momentum demokrasi, dan hasil ini mencerminkan suara serta harapan masyarakat Jakarta untuk pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Ia menegaskan bahwa Partai Nasdem akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Jakarta, khususnya memastikan janji-janji kampanye pasangan terpilih dapat direalisasikan demi kepentingan masyarakat.

    “Kami akan tetap mengawal segala janji-janji yang telah disampaikan oleh pasangan Pramono-Rano kepada rakyat Jakarta. Bagaimanapun, yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat Jakarta,” ungkapnya.

    (rca)

  • Mahkamah Konstitusi Terima 277 Gugatan Sengketa Pilkada 2024

    Mahkamah Konstitusi Terima 277 Gugatan Sengketa Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 277 gugatan sengketa pilkada serentak 2024 per hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

    Rinciannya, 15 gugatan sengketa pilkada berasal dari pemilihan gubernur provinsi di antaranya provinsi Papua Selatan sebanyak 3 gugatan, kemudian dari provinsi Maluku Utara sebanyak 3 gugatan.

    Kemudian, gugatan juga berasal provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara.

    Sementara itu, gugatan yang diajukan dari pemilihan bupati masih mendominasi semua gugatan yaitu sebanyak 215 gugatan, lalu gugatan untuk pemilihan wali kota yang masuk ke MK ada sebanyak 47 gugatan.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK. 

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • Pramono Berterima Kasih RIDO & Dharma-Kun Tak Gugat Pilkada ke MK

    Pramono Berterima Kasih RIDO & Dharma-Kun Tak Gugat Pilkada ke MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada kedua paslon lawan yakni nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana karena tidak mengajukan gugatan hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih,” kata Pramono Anung kepada wartawan seusai meninjau bekas kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

    Pramono melanjutkan, jika tak ada gugatan ke MK dan tidak ada Pilkada putaran kedua, Jakarta bisa segera berbenah. Menurutnya, saat ini Jakarta sedang menghadapi banyak tantangan.

    “Artinya, Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta,” jelas dia.

    Pramono menilai, urungnya paslon lain menggugat hasil Pilkada ke MK dapat mempercepat situasi politik di Jakarta lebih stabil. Dia juga menyebut tensi Pilgub Jakarta 2024 tergolong rendah.

    “Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah, tensi politiknya,” kata dia.

    Lantas, akankah Pramono merangkul Ridwan Kamil dan calon lainnya untuk turut membangun Jakarta? Pramono menjawab dia siap bekerja sama dengan siapa pun.

    “Jangankan Kang Emil, semuanya pasti saya rangkul dong, saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapa pun, sama sekali. Dan saya juga udah telepon-teleponan, tapi saya kan enggak perlu cerita dengan telepon dengan siapanya,” kata dia.

    “Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama tiga bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar. Dan itu akan saya jaga,” sambungnya.

    Sebelumnya, batas pengajuan gugatan sengketa Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi telah ditutup. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke MK.

    Dilihat di situs MK, Kamis (12/12) pukul 00.06 WIB, tidak ada gugatan yang terdaftar atas nama Ridwan Kamil-Suswono. Jika sesuai jadwal, hari ini merupakan hari terakhir RK-Suswono dapat mengajukan gugatan ke MK.

    MK memberikan batas waktu tiga hari kerja bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK. KPU DKI menetapkan hasil rekapitulasi pada Minggu (8/12), sehingga batas akhir RK-Suswono untuk mengajukan gugatan ialah Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

    Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 pun telah ditetapkan KPU. Pramono-Rano menjadi pasangan dengan peraih suara terbanyak. Berikut hasil rekapitulasi suara masing-masing paslon yang disusun sesuai nomor urut:

    1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara (39,40%)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara (10,53%)
    3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara (50,07%)

    Baca selengkapnya di sini.

    (tim/isn)

  • Megawati Pamer Punya 10 Gelar Doktor: Tidak Ada yang Beli

    Megawati Pamer Punya 10 Gelar Doktor: Tidak Ada yang Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengklaim memiliki 10 gelar doktor dan tidak pernah sekalipun membeli gelar.

    Hal ini dia sampaikan Megawati saat menghadiri acara Peluncuran & Diksusi Buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” yang ditulis oleh Todung Mulya Lubis, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    Mega awalnya menceritakan di daftar nama yang nantinya pembawa acara bacakan, nama Maruarar Siahaan hanya disebut Maruar-nya saja, tanpa Siahaan-nya. Oleh sebab itu, dia memberi usul lebih baik disebut M. Siahaan saja, supaya jelas siapa Maruar-nya.

    “Nah itu, jadi tadi Mbak MC mohon dengan sangat, kalau mau pakai gelar saya juga, situ mesti tahu betul. Jelek-jelek, doktor profesor saya tiga, tapi tidak beli,” kata Ketum PDI Perjuangan tersebut.

    Megawati melanjutkan, dia juga memiliki sepuluh gelar Doktor Honoris Causa (H.C). Kendati demikian, dia menekankan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri.

    “Honoris Causa saya, doktor itu sepuluh. Ini masih empat apa lima lagi ya karena waktu COVID kan. bukan saya mau menyombongkan diri,” tuturnya.

    Lebih jauh, dalam kesempatan itu Megawati juga menuturkan bahwa dirinyalah yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga memisahkan TNI dan Polri.

    “Terus dipikir itu gampang? Susah loh. Mesti tanya dulu ahli hukum. Mesti gimana, dan sebagainya supaya tahu. Jadi sekarang kan saya kok bumerang,” tuturnya.

  • Tak Gugat ke MK Usai Dihajar Pramono-Rano di Jakarta, RIDO Cuma Gertak Sambal?

    Tak Gugat ke MK Usai Dihajar Pramono-Rano di Jakarta, RIDO Cuma Gertak Sambal?

    ERA.id – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 3 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, tak menguggat hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Padahal, dalam beberapa hari terakhir, Ridwan Kamil bersama kawan koalisinya sangat getol mengembuskan isu bahwa mereka akan melayangkan gugatan ke MK usai hasrat besarnya untuk berkuasa di Jakarta ditebas anak asuh PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno.

    Berdasarkan pantauan di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, RK-Suswono dan Dharma-Kun tidak hadir. Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut.

    Bila merujuk Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

    Diketahui bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh sebab itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK adalah Rabu (11/12) pukul 23.59.

    Dilihat dari laman Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, total gugatan sengketa hasil pemilihan gubernur yang didaftarkan ke MK hingga Kamis pukul 00.15 WIB sebanyak 15 permohonan.

    Jumlah itu terdiri dari masing-masing satu permohonan terkait pemilihan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

    Kemudian, ada pula tiga permohonan terkait pemilihan gubernur Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil pemilihan gubernur Papua Selatan.

    Sementara itu, sebanyak 212 permohonan didaftarkan menyoal sengketa hasil pemilihan bupati dan 47 permohonan terkait pemilihan wali kota. Dengan begitu, total gugatan sengketa Pilkada 2024 hingga Kamis dini hari mencapai 274 permohonan.

    Sebelumnya, Minggu (8/12), KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.