Kementrian Lembaga: MK

  • PKB Siap Bantu Bikin ‘Jakarta Menyala’, Titip Isu Ini ke Pramono-Rano

    PKB Siap Bantu Bikin ‘Jakarta Menyala’, Titip Isu Ini ke Pramono-Rano

    Jakarta

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB, Muhammad Lefy, mengatakan pihaknya siap dalam membantu pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno selaku pemenang Pilgub Jakarta 2024. Lefy menyebut ada sejumlah isu yang harus dibenahi oleh Pramono-Rano.

    “Problem hari ini Jakarta punya banyak sekali masalah. Isu prioritas dari PKB yang akan kita terus dorong supaya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang baru itu yang pertama transportasi dan kemacetan,” kata Lefy saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

    Persoalan banjir juga menjadi isu krusial yang diminta PBB agar menjadi focus pemerintahan Pramono-Rano kelak. Lefy menyebut Pramono-Rano juga harus memperhatikan persoalan penanganan sampah di Jakarta.

    “Pengelolaan sampah kita belum maksimal. Kita masih terus-terusan lempar sampah ke Bantar Gebang harusnya Jakarta sebagai kota global bisa mewujudkan Jakarta yang ramah lingkungan dan bisa mengelola sampah,” katanya.

    Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti masalah ketimpangan sosial di Jakarta. Dia berharap pemerintahan Pramono-Rano nanti bisa memangkas jarak kesenjangan tersebut.

    “Makanya kita pasti dukung program pemerintah baru program gubernur dan wakil gubernur baru yang ingin mewujudkan hunian yang layak. Yang pasti PKB dukung Mas Pram dan Bang Doel supaya ‘Jakarta Menyala’,” ujar Lefy.

    “Insyaallah kita akan mendukung program-program Mas Pram dan Bang Doel supaya kita bareng-bareng bangun Jakarta. Positioning PKB hari ini kita dukung pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, kita terima hasil pilkada dengan lega,” tutur Lefy.

    Ridwan Kamil (RK) diketahui tidak mengajukan gugatan apapun ke MK terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno.

    RK kemudian menyampaikan rencananya setelah menerima kekalahan di Pilkada Jakarta tersebut. Dia berencana untuk rehat sejenak.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing,” ujar RK.

    (ygs/dnu)

  • Urutan Pelat Nomor Pejabat RI, Mulai dari Presiden hingga Menteri

    Urutan Pelat Nomor Pejabat RI, Mulai dari Presiden hingga Menteri

    Jakarta

    Mobil dinas milik presiden hingga menteri di Indonesia menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus. Setiap mobil dinas juga punya pelat nomor yang berbeda untuk menandakan instansi atau jabatan menteri tertentu.

    Sebagai contoh, mobil dinas milik Presiden RI menggunakan nomor polisi RI 1. Lalu untuk wakil presiden menggunakan pelat nomor bertuliskan RI 2 di mobil dinasnya.

    Ingin tahu urutan pelat nomor mobil dinas milik pejabat dan menteri Indonesia? Simak daftar lengkapnya dalam artikel ini.

    Urutan Pelat Nomor Pejabat RI

    Tak hanya presiden dan wakil presiden, para menteri dari berbagai instansi juga mendapatkan mobil dinas. Tentu, kendaraan dinas mereka telah menggunakan pelat nomor khusus yang berbeda dari TNKB pada umumnya.

    Aturan mengenai TNKB khusus tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepolisian (Perpol) RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut, STNK dan TNKB khusus dapat diberikan kepada:

    Kendaraan bermotor (ranmor) dinas presidenRanmor dinas wakil presidenRanmor dinas ketua lembaga tinggi negaraRanmor dinas pejabat setingkat menteriRanmor dinas pejabat TNI/Polri dan instansi pemerintah eselon I, II, dan IIIRanmor pejabat konsul kehormatan.

    Untuk mengetahui secara lengkap pelat nomor pejabat RI, simak daftarnya di bawah ini yang diurutkan dari RI 1 hingga terakhir:

    RI 1: PresidenRI 2: Wakil PresidenRI 3: Istri PresidenRI 4: Istri Wakil PresidenRI 5: Ketua MPRRI 6: Ketua DPRRI 7: Ketua DPDRI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA)RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI 11: Ketua Komisi Yudisial (KY)RI 12: Gubernur Bank Indonesia (BI)RI 13: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)RI 14: Kementerian Sekretariat NegaraRI 15: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam)RI 16: Menko PerekonomianRI 17: Menko Pembangunan Manusia dan KebudayaanRI 18: Menko KemaritimanRI 19: Belum tersedia/digunakan (dulu digunakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)RI 20: Kementerian Dalam NegeriRI 21: Kementerian Luar NegeriRI 22: Kementerian PertahananRI 23: Kementerian AgamaRI 24: Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI 25: Kementerian KeuanganRI 26: Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan MenengahRI 27: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRI 28: Kementerian KesehatanRI 29: Kementerian SosialRI 30: Kementerian KetenagakerjaanRI 31: Kementerian PerindustrianRI 32: Kementerian PerdaganganRI 33: Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI 34: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI 35: Kementerian PerhubunganRI 36: Kementerian Komunikasi dan InformatikaRI 37: Kementerian PertanianRI 38: Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRI 39: Kementerian Kelautan dan PerikananRI 40: Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan TransmigrasiRI 41: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRI 42: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Sebagai catatan, daftar pelat nomor pejabat RI di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Sebab, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak daripada kabinet era Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Itu dia daftar pelat nomor pejabat RI mulai dari tingkat presiden hingga menteri. Semoga dapat membantu detikers.

    (ilf/fds)

  • Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sikap berbeda ditunjukkan dua calon gubernur yang sama-sama kalah di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun.

    Ridwan Kamil mengaku ingin istirahat sejenak, pulang ke kampung halaman di Bandung bersama keluarga.

    Sementara, Dharma Pongrekun ingin tetap menjaga warga Jakarta yang telah memilihnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Paslon yang diusung partai parlemen PDIP itu meraih 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara Ridwan Kamil yang bersanding dengan Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon yang disingkat menjadi RIDO itu diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Sedangkan, paslon jalur independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Ridwan Kamil Mau Istirahat

    Ridwan Kamil sudah mengakui kemenangan Pram-Rano.

    Ia tidak lagi bicara Jakarta setelah kalah di Pilkada Jakarta 2024.

    Suami Atalia Prararatya itu mengatakan, akan kembali ke Bandung, tempat tinggalnya dan keluarga untuk beristirahat.

    Menurutnya kontestasi politik di daerah khusus itu melelahkan karena tensi tingginya.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing.”

    “Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengadian kepada bangsa dan negara,” kata Ridwan Kamil, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Gubernur Jawa Barat 2018-2023 itu pun menanggapi kabar soal dirinya yang akan dijadikan meniteri atau wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah kalah di Pilkada Jakarta.

    Ia meminta masyarakat melihat sepak terjangnya di dunia politik.

    Menurutnya, politik adalah jalan untuk menggapai cita-cita bermanfaat buat masyarakat.

    “Tolong lihat sejarah saya masuk politik ya. Saya dulu adalah warga yang banyak kekecewaan lah ya terhadap apa yang banyak kami lihat dan kami dengar, akhirnya saya masuk ke politik.”

    “Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita, bisa berpolitik tanpa harus namanya berpolitik praktis.”

    “Jadi ada tidak ada takdir di politik praktis, yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai itu akan menjadi warna pengabdian saya ke masyarakat,” kata pria yang karib disapa Kang Emil itu.

    Kang Emil mengaku tidak pernah mengharapkan jabatan tertentu ketika berpolitik.

    “Tidak ada sedikit pun di benak saya, ‘uh nanti ada jabatan tertentu’, saya masuk ke politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk pengabdian.”

    “Sebelum orang yang masuk politik, saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada sekarang mungkin pintu itu, saya tetap sosok yang akan sibuk memberikan kebermanaatan untuk masyarakat,” kata dia.

    Pria bergelar Master of Urban Design dari Universitas California, Berkeley itu juga memastikan dirinya tidak akan menganggur.

    Setidaknya, Kang Emil memiliki tiga pekerjaan yang bisa dan sedang dilakoninya.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih Kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak. Tidak harus disederhanakan ke yang sifatnya politik praktis,” pungkasnya.

    Dharma Jaga 10 Persen Pemilihnya

    Di sisi lain, Dharma Pongrekun ingin tetap setia kepada pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Diketahui, Baik Dharma maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi KPU yang menunjukkan kemenangan Pram-Rano satu putaran.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4 Poin Pernyataan Ridwan Kamil Akui Kemenangan Pramono-Rano

    4 Poin Pernyataan Ridwan Kamil Akui Kemenangan Pramono-Rano

    Jakarta

    Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menerima hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta 2024. Dia pun mengakui kemenangan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Dirangkum detikcom, Jumat (13/12/2024), KPU Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, Pramono-Rano unggul dengan raihan 50,07% suara.

    Jumlah itu sudah cukup untuk memenuhi syarat Pilkada Jakarta satu putaran. Selain itu, dua paslon lain juga tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK.

    1. RK Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    Paslon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menerima hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RIDO mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono-Rano atas kemenangannya di Pilgub Jakarta.

    “Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan,” kata RK dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar Jakarta, Jumat (13/12).

    Dia mengucapkan terima kasih atas persaingan selama Pilkada Jakarta. RK juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    2. Alasan RK Tak Gugat ke MK

    RK menyampaikan alasan batalnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta. Dia menjelaskan batalnya gugatan diajukan merupakan hasil musyawarah tim pemenangan.

    “Ini murni hasil musyawarah, hasil musyawarah perdebatan yang panjang, masukan-masukan dari pimpinan. Tentu kita tanya termasuknya kepada Pak Prabowo sendiri, tapi sifatnya bukan perintah sih. Semua diserahkan kembali kepada forum musyawarah ini,” ucap RK.

    “Nah forum musyawarah ini lah cermin pasangan RIDO itu selalu mendasari keputusan pada Pancasila, kita sudah melakukan musyawarah mufakat sila ke empat, perdebatannya panjang banget, iya, tidak, iya, tidak,” kata RK.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

  • 20 Tower Hunian ASN Bakal Dibangun Tahun Depan

    20 Tower Hunian ASN Bakal Dibangun Tahun Depan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah akan membangun 20 tower bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025. Pembangunan tersebut akan akan melengkapi 27 tower yang sudah terbangun saat ini.

    “Kita sekarang ini sudah 11 tower, udah lebih, ya. Sekitar 27 tower kali ya,” kata Waki Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantornya, Jumat (13/12).

    Dengan tambahan 20 tower baru tersebut, tower hunian ASN akan berjumlah 47 tower.

    “Nanti kan lanjut 2025, tetap akan kita lanjutkan untuk 47 tower,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kantor eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan rampung dibangun pada 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kantor kementerian juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Pasti dong. Enggak mungkin lah menterinya nambah, kantor-kantornya enggak nambah,” katanya.

    Sementara itu, rencana pemindahan ASN ke IKN lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12) lalu.

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    (fby/sfr)

  • 4 Poin Pernyataan Ridwan Kamil Akui Kemenangan Pramono-Rano

    Menerka Jalan Politik Ridwan Kamil Selanjutnya Usai Kalah di Pilgub Jakarta

    Jakarta

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menyatakan telah menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 yang dimenangkan oleh Pramono Anung-Rano Karno. Lalu, bagaimana posisi RK selanjutnya dalam pentas politik nasional usai kalah di Jakarta?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan karir politik RK ke depan akan bergantung dengan jabatan politik yang kelak diembannya. Jika RK mendapatkan jabatan politik strategis, kata Adi, jalan politik RK ke depan masih bisa bersinar.

    “Tergantung jabatan politik RK ke depan seperti apa dan bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai nilai tawar politik. Jika tak begitu sulit RK ke depan bersinar,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (13/13/2024).

    Adi mencontohkan jika RK mendapatkan posisi menteri di kabinet Prabowo. Dia menilai jabatan itu bisa menjadi medium RK untuk tetap diperhitungkan dalam politik nasional.

    “Karena apa pun, jabatan politik seperti menteri misalnya, bisa menjadi galah bagi RK untuk melompok tinggi di masa mendatang,” jelas Adi.

    Dia menilai keinginan RK untuk kembali menjadi dosen akan sulit mendompleng elektabilitasnya jika mantan Gubernur Jawa Barat itu masih ingin bersaing dalam kontestasi politik nasional ke depan.

    RK Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    RK sendiri tidak mengajukan gugatan apapun ke MK terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno.

    “Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar Jakarta, Jumat (13/12).

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing,” ujar RK.

    RK mengaku sangat sibuk sebelum terjun ke dunia politik. RK mengatakan saat ini dirinya juga masih merupakan dosen, arsitek hingga kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Sebelum masuk politik saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada mungkin sifatnya pintu itu mungkin tetaplah saya adalah sosok yang sangat sibuk memberikan kebermanfaat ke masyarakat,” kata RK.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN. Jadi mencintai bangsa ini banyak tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal hal yang sifatnya politik praktis,” lanjut mantan Gubernur Jawa Barat ini.

    (ygs/dnu)

  • DKI kemarin, banjir rob di Muara Angke dan RIDO terima hasil Pilkada

    DKI kemarin, banjir rob di Muara Angke dan RIDO terima hasil Pilkada

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (13/12) masih layak untuk disimak kembali hari Sabtu ini.

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (13/12) masih layak untuk disimak kembali hari Sabtu ini, antara lain sejumlah RT di Muara Angke terendam banjir rob hingga Pasangan RIDO terima hasil Pilkada Jakarta.

    Berikut rangkumannya:

    Sejumlah RT di Muara Angke terendam banjir rob

    Ketua Rukun Warga (RW) 22 Muara Angke Bani Sadar mengatakan sejumlah Rukun Tetangga (RT) di Muara Angke Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir rob yang terjadi pada Jumat pagi.

    “Air tiba-tiba datang dan deras sekitar pukul 06.00 WIB, kami dan warga panik karena air masuk ke dalam pintu rumah dan merendam jala ,” kata Ketua RW 22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Bani Sadar di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pasangan RIDO terima hasil Pilkada Jakarta

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) akhirnya memutuskan untuk menerima hasil Pilkada DKI Jakarta.

    “Memutuskan untuk menerima hasil pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta. Kami mengucapkan selamat kepada mas Pramono Anung dan bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di lima tahun ke depan, ” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar di Jakarta Pusat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ini alasan pasangan RIDO tidak gugat ke MK

    Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) tidak menggugat hasil Pilkada DKI ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena murni hasil musyawarah.

    “Dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan ketua pimpinan-pimpinan kami. Akhirnya pasangan RIDO, memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPU DKI, ” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta Pusat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    GKJ yakin Pramono-Rano mampu tuntaskan persoalan Jakarta

    Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) meyakini calon gubernur dan wakil gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno (Mas Pram-Bang Doel) mampu menuntaskan persoalan Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029.

    “Mas Pram dan Bang Doel memiliki pengalaman di pemerintahan. Saya yakini keduanya akan mampu menyelesaikan persoalan krusial di Jakarta,” kata Ketua Presidium Gerakan Kolaborasi Jakarta, Adjie Rimbawan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI jadikan Natal momen bangun hubungan antarpemangku kepentingan

    Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI menjadikan perayaan Natal tahun ini sebagai momen membangun hubungan persaudaraan yang lebih dekat antarpemangku kepentingan Bimbingan Kemasyarakatan Kristen di DKI Jakarta agar memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan umat.

    “Perayaan Natal adalah momen penting bagi umat Kristen. Kami ingin membangun hubungan yang lebih erat, dari tingkat struktural hingga personal, dengan melibatkan para guru,” kata Pembina Bimbingan Kemasyarakatan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Mangarerak Baringbing dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mahfud MD dan Tantangannya pada Komnas HAM

    Mahfud MD dan Tantangannya pada Komnas HAM

    JAKARTA – Segala tuntutan pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di masa lalu, harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan sebagai komoditas politik. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD setelah dirinya menerima kunjungan dari utusan parlemen Selandia Baru.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, saat melakukan pertemuan, dia memberikan penjelasan pada utusan parlemen Selandia Baru terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud bilang, kasus pelanggaran hak asasi ini terbagi tiga yaitu, pelanggaran masa lalu, masa kini, dan masa depan.

    “(Pelanggaran) yang masa lalu sebenarnya selalu menjadi komoditas politik yang harus diselesaikan. Salah satu cara penyelesaiannya adalah non-yudisial,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 19 November.

    Cara non-yudisial seperti apa, Mahfud memang tak menjelaskan. Tapi, cara ini diambil karena menurutnya korban, pelaku, dan barang buktinya kini sudah tak ada lagi.

    Untuk membuktikan komitmennya melakukan penyelesaian kasus HAM, Mahfud kemudian menantang Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk memberikan bukti terkait pelanggaran hak asasi di masa lalu. Termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi saat peristiwa tahun 1956.

    Menurutnya, selama ini Komnas HAM justru kerap tarik ulur dengan Kejaksaan Agung. Hal ini dinilai Mahfud, karena tiap Komnas HAM menyerahkan bukti pada Kejaksaan Agung dan bukti itu dikembalikan karena kurang lengkap, alih-alih melengkapi bukti pelanggaran, mereka tak memperbaikinya.

    “Jaksa Agung mengembalikan, ‘nih anda perbaiki’, lalu bukan perbaikan yang diberikan, tapi tanggapan. Sampai berkali-kali itu. Nah kita clear-kan saja itu,” ungkapnya.

    Sehingga, Mahfud meminta agar Komnas HAM bisa menunjukkan bukti yang kuat untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Bahkan, dia mengatakan, jika bukti dan data yang disampaikan sudah kuat maka bukan tak mungkin dirinya sendiri yang membawa ke pengadilan untuk penyelesaian kasus tersebut.

    “Saya kira Komnas HAM cukup dewasa untuk tahu. Kalau memang bisa, ayo, saya yang bawa ke pengadilan,” tegas dia.

    Sedangkan di Papua, Mahfud meminta agar pihak lain tak selalu mengaitkan tindakan represif yang ada di sana sebagai salah satu pelanggaran HAM. Sebab, yang terjadi bukan selalu soal pelanggaran hak asasi tapi penegakan hukum di wilayah Indonesia.

    Apalagi, penegakan hukum ini dirasa perlu mengingat ketika kerusuhan terjadi, peristiwa ini kerap ditunggangi oleh pihak separatis. “Kita punya UU juga keamanan dan ketertiban yang menjamin memberi hak kepada negara untuk melakukan langkah-langkah keamanan. Jadi bukan pelanggaran HAM,” ungkap dia.

    “Nah, yang saya katakan pelanggaran HAM di Papua itu terjadi secara horizontal. Kelompok dengan kelompok lainnya di tingkat rakyat sendiri, itu tidak bisa dibantah,” imbuhnya.

    Terkait pelanggaran hak asasi secara horizontal, Mahfud mengatakan hal itu sedang diupayakan oleh pemerintah agar bisa segera diselesaikan dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.

    Mahfud, yang dilantik sebagai Menkopolhukam pada 20 Oktober 2019 ini, mengatakan dirinya mendapat mandat untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia khususnya pelanggaran berat masa lalu. Kata dia, mandat ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara usai pelantikan para menteri.

    Sebagai tindak lanjut, Mahfud bahkan mengatakan dia bakal menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi. Gagasan ini juga sudah disampaikan pada Presiden Joko Widodo.

    Komisi ini bukan barang baru sebenarnya. Karena sebelumnya, KKR pernah diundangkan dalam UU 27/2004. Namun di tahun 2006, perundangan ini dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Jimly Asshidiqie. Pembatalan ini disebabkan undang-undang ini dianggap tak memiliki konsistensi sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

  • Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menggelar diskusi bersama sejumlah tokoh lokal di Kooken Kafe, Kampung Kauman, Solo, pada Jumat (13/12/2024).

    Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) Muchammad Yuli, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Gunawam Setiawan, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Walikota Surakarta Wahyu Kristina.

    Adapula Walikota Surakarta Terpilih Respati Ardi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo, Direktur LPDB KUMKM Supomo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang juga menjabat Ketua Umum Syarikat Indonesia.

    Dalam diskusi tersebut, Ferry menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk terus mendukung dan melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman produk impor.

    Menurutnya, koperasi seperti SDK memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis nilai perjuangan, khususnya di sektor batik yang merupakan warisan budaya bangsa.

    “Kami memastikan bahwa Kementerian Koperasi akan selalu mendukung koperasi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perjuangan seperti SDK. Batik adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujar Ferry.

    Lebih lanjut, Ferry juga menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat industri lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Ia mengapresiasi peran SDK dan komunitas Kampung Wisata Batik Kauman dalam mempertahankan tradisi batik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif.

    Kehadiran sejumlah tokoh dalam diskusi ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM.

    Kampung Wisata Batik Kauman di Solo telah dikenal sebagai salah satu sentra batik yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya, menjadikannya ikon penting dalam industri kreatif Indonesia.

  • Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

    Meskipun, pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

    Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

    “Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan,” sambungnya.

    Selain itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pramono Anung dianggap sebagai figur yang mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Dia (Pramono) dianggap bukan figur yang mengancam,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin mengatakan Pramono yang berstatus kader PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi tetapi relatif mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menuturkan hubungan Pramono Anung dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bemasalah. Bahkan, kata Burhanuddin, bila hubungan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto menegangkan. Hubungan Pramono Anung dengan Prabowo Subianto diyakini tetap baik.

    “Itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono sebagai ancaman tapi murni melihat Pak Pramono sebagai figur yang bukan ancaman,” ujarnya.

    Pertimbangan lain, kata Burhanuddin, tim hukum RIDO tidak cukup cakap menyiapkan materi gugatan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Ia mencontohkan kubu RIDO yang mempersoalkan kasus TPS Pinang Ranti. 

    “Itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono  yaitu 50 persen plus 2925 suara,” katanya.

    Termasuk, lanjut Burhanuddin, argumen kubu RIDO yakni undangan memilih tidak sampai ke pemilih. Menurut Burhanuddin, hal tersebut tidak meyakinkan. 

    Pasalnya, bukan saja pendukung RIDO yang dirugikan tetapi juga pendukung Pramono Anung.

    “Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhir RIDO tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan RIDO akhirnya ridho Pramono menang itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Burhanuddin Muhtadi menilai hal yang berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    Burhanuddin yakin KIM Plus akan all out untuk mengalahkan Anies Baswedan bukan saja dalam kompetisi elektoral tetapi sampai gugatan di MK jika eks Gubernur Jakarta itu menang versi KPU.

    “Pak Pramono ini  figur yang unik satu sisi dia datang dari PDI perjuangan tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Aga beda dengan mas Anies bukan dari PDI Perjuangan tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PDI  Perjuangan reaksi dariJokowi maupun Presiden Prabowo  tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya