Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MK

  • Pramono janjikan 100 hari pertama bereskan persoalan lahan

    Pramono janjikan 100 hari pertama bereskan persoalan lahan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pramono janjikan 100 hari pertama bereskan persoalan lahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:08 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung menjanjikan 100 hari pertama setelah resmi dilantik akan membereskan persoalan menyangkut lahan (agraria) seperti yang terjadi di Kampung Bayam, Tanah Merah, dan lainnya.

    “Saya dan Bang Doel sudah berbicara dari hati ke hati. Dalam 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Ia mengatakan bahwa pada 100 hari pertama juga akan membereskan permasalahan yang masih banyak di lapangan serta membutuhkan penanganan yang lebih serius.

    Persoalan tersebut di antaranya kata Pramono yaitu persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan persoalan lainnya yang sudah menjadi janji politik mereka berdua.

    “Seluruh janji-janji politik kita akan kami laksanakan semampu kita,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pemilihan Gubernur Jakarta bisa menjadi panutan atau role model yang baik karena semua berjalan dengan riang gembira.

    “Tidak ada sesuatu yang luar biasa, berjalan tenang, tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” terang Pramono.

    Menurut dia, Pilkada Jakarta berjalan baik dan tidak ada masalah yang berarti sehingga bisa menjadi panutan bagi daerah lainnya.

    Apalagi, kata dia, selama masa kampanye hingga pencoblosan semua berjalan lancar dan tidak ada masalah yang luar biasa.

    “Saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih. Karena pertarungan di lapangan terasa, tetapi persahabatan perkawanan silaturahmi kita tidak pernah terputus sama sekali. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Setelah kita bertanding, saya yakin sudah waktunya untuk bersanding,” kata Pramono.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan ingin segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat setelah nanti dirinya resmi dilantik menjadi gubernur di provinsi tersebut.

    “Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Dedi di Jawa Barat, Kamis.

    Dedi mengaku dirinya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang kerap dilakukannya selama ini setiap hari. “Karena dalam setiap hari saya selalu menerima tamu, selalu menyelesaikan problem,” katanya.

    Untuk pekerjaan di Jabar yang pertama, Dedi mengungkapkan dirinya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis bagi siswa.

    Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur, sehingga tidak menunggu terlalu lama seperti yang terjadi di Cianjur.

    “Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan. Jadi ini kami ingin secara bersama-sama, sehingga nanti tidak lagi terlalu lama menunggu untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan dan yang paling mendasar, yang paling mendesak di sekitar Bandung Raya adalah sampah,” ujarnya.

    Untuk sampah di Bandung Raya itu, kata Dedi, salah satunya disebabkan TPA yang bermasalah yakni TPA Sarimukti, sehingga perlu eksekusi cepat, mengingat saat ini tumpukan sampah masih terjadi yang menurutnya disebabkan keterlambatan pengangkutan, jumlah armada dan petugas yang kurang.

    “Sehingga harus ditambah, tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terlalu lama. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan eksekusi dalam waktu cepat dan walaupun itu kewenangan pemerintahan kota, tetapi pemerintah provinsi harus memberikan dorongan, stimulus dan turun secara bersama,” ujarnya.

    Menurut Dedi, keberhasilan provinsi Jawa Barat tergantung juga dengan keberhasilan kepala desa, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Karenanya dia mengungkapkan tiap petang dirinya akan bertemu dengan para bupati dan wali kota terpilih untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun Jabar.

    “Bicara bersama apa yang mesti dilakukan Untuk membangun, menata Jawa Barat ke depan, dengan tagline ‘lembur diurus kota ditata’,” ucapnya.

    Selain itu, Dedi juga mengaku akan terbuka atas berbagai masukan, pikiran dan gagasan, termasuk dari pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.

    “Pasti dong pasangan calon lain itu kan rata-rata memimpin di partainya dan memiliki representasi anggota DPRD di provinsi dan di DPR. Pasti dilakukan secara bersama karena kalau sudah sekarang tidak lagi bicara didukung oleh partai mana, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat harus secara bersama menyepakati pembangunan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh publik,” kata Dedi menambahkan.

    Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kamis ini.

    Pada 9 Desember 2024 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 14.130.192 suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

    Di urutan kedua, pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PPP, memperoleh 4.267.612 suara.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina dari PKB memperoleh 2.204.452 suara dan pasangan nomor urut 2 dari PDIP, Jeje Wiradinata dan Ronald Supradja meraih 2.116.017 suara.

    Sumber : Antara

  • Melki Laka Lena dan Johni Asadoma Ditetapkan KPU Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih NTT Regional 9 Januari 2025

    Melki Laka Lena dan Johni Asadoma Ditetapkan KPU Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih NTT Regional 9 Januari 2025

    Melki Laka Lena dan Johni Asadoma Ditetapkan KPU Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih NTT
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2,
    Emanuel Melkiades Laka Lena
    (Melki) dan
    Johni Asadoma
    , sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih NTT.
    Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Hotel Aston Kupang pada Kamis (9/1/2025).
    Melki dan Johni terpilih setelah meraih suara terbanyak dalam Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024, dengan total 1.004.055 suara atau 37,33 persen dari total suara sah.
    Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan
    KPU NTT
    Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk periode 2024-2029.
    Ketua KPU NTT, Jemris Fointuna, menjelaskan bahwa penetapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari KPU RI dengan nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 yang diterima pada tanggal 6 Januari 2025.
    “Surat tersebut menginstruksikan penetapan pasangan calon terpilih untuk daerah yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Jemris.
    Berita acara penetapan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU NTT dan diserahkan kepada pasangan calon terpilih, pemerintah daerah, DPRD NTT, serta partai politik pengusung.
    Rapat pleno dihadiri oleh jajaran internal KPU NTT, partai politik pendukung, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, perwakilan TNI, perwakilan Polda NTT, dan undangan lainnya.
    Namun, pasangan calon nomor urut 1, Ansy Lema-Jane Suryanto, dan pasangan calon nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Andre Garu, tidak hadir dalam acara tersebut.
    Keduanya hanya diwakili oleh partai politik pengusung masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan Rusdi-Shobih sebagai Bupati-Wakil Bupati Terpilih Surabaya 9 Januari 2025

    KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan Rusdi-Shobih sebagai Bupati-Wakil Bupati Terpilih Surabaya 9 Januari 2025

    KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan Rusdi-Shobih sebagai Bupati-Wakil Bupati Terpilih
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2,
    Rusdi Sutejo
    dan
    Shobih Asrori
    (Rubih), sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih dalam
    Pilkada 2024
    .
    Penetapan ini dilakukan di Hotel Senyiur Prigen, Kabupaten Pasuruan, Kamis (09/01/2025).
    Bupati terpilih, Rusdi, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan tim kampanye atas dukungan yang diberikan.
    Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1, Abdul Mujib dan Wardah Nafisah (Mudah), tidak hadir dalam acara tersebut.
    Ketua
    KPU Kabupaten Pasuruan
    , Ainul Yaqin, mengungkapkan bahwa penetapan ini dilakukan setelah memastikan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada 2024.
    “Rusdi-Shobih telah dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan tidak ada gugatan dari MK,” ujarnya.
    Paslon Rusdi-Shobih meraih suara terbanyak dengan 548.876 suara atau 62,4 persen dari total suara sah.
    Dalam rapat pleno, meskipun paslon Mudah tidak hadir, acara tetap dilanjutkan dengan kehadiran tim kampanye mereka.
    Dalam sambutannya, Ainul juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta pemilihan, partai politik, dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024.
    “Terima kasih kepada semua masyarakat, partai politik, dan seluruh pendukung. Pilkada damai aman dan partisipasi mencapai 75,4 persen,” ujarnya.
    Rusdi menyampaikan pesan singkat. Bupati terpilih ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.
    “Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, penyelenggara, dan pengusung telah mensukseskan Pilbup Pasuruan,” paparnya.
    Dalam surat keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 2922/2024, tercatat bahwa paslon Rusdi-Shobih meraih 542.876 suara, sedangkan paslon Mujib-Wardah mendapatkan 327.126 suara.
    Keunggulan paslon yang diusung oleh Partai Gerindra ini terlihat di semua kecamatan (24) yang ada di Kabupaten Pasuruan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia. Di satu sisi, keputusan MK memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) dengan bertambahnya jumlah pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu.

    Namun, bertambahnya jumlah pasangan calon presiden tidak selalu menjadi pertanda positif. Ada risiko fragmentasi politik, polarisasi, tingginya biaya politik dan munculnya calon berkualitas rendah menjadi tantangan yang nyata. Perlu dicarikan strategi yang tepat untuk menghindari terlalu banyaknya pasangan calon presiden, namun dengan kualitas yang rendah dan agenda politik yang sempit.

    “Pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, konsekwensi penghapusan presidential threshold bisa diatur dengan pembatasan minimal dan maksimal gabungan (koalisi) partai politik pengusul capres/cawapres, untuk menghindari hanya dua pasang calon maupun dominasi koalisi partai politik pengusul capres/cawapres,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebelum dianulir MK, aturan presidential threshold mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi ambang batas tertentu, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon presiden.

    Dengan dihapuskannya presidential threshold, setiap partai politik kini memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan calon presiden. “Hal ini berpotensi memicu munculnya banyak calon presiden pada Pilpres mendatang. Hasil Pemilu 2024 mencatat 8 partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan 10 partai politik tanpa kursi di DPR. Dengan penghapusan presidential threshold, diperkirakan jumlah pasangan calon presiden bisa meningkat dari tiga pasangan di Pilpres 2024, menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pasangan pada Pilpres 2029,” urai Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, peningkatan jumlah kandidat capres tidak selalu menjadi indikasi positif bagi demokrasi. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa banyaknya kandidat capres yang muncul sering kali disertai dengan latar belakang politik yang kurang matang, visi misi yang terbatas, serta keterwakilan politik yang tidak proporsional. Sebagai contoh, dalam pemilu presiden Brasil tahun 2018 terdapat 13 kandidat yang bertarung. Hasilnya munculnya banyak calon presiden dengan pengalaman politik yang minimalis, serta menciptakan kebingungan di kalangan pemilih yang mencari figur pemimpin yang kredibel.

    Dosen tetap pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini memaparkan, peningkatan jumlah calon presiden juga dapat memicu risiko polarisasi di masyarakat. Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Polarisasi dapat terjadi antara pendukung berbagai calon presiden yang pada gilirannya dapat memperburuk kohesi sosial.

    Data dari lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat polarisasi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga riset LSI, data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 42% responden merasa bahwa politik di Indonesia semakin terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, kecenderungan ini dapat meningkat lebih lanjut.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, untuk mengatasi dampak negatif dari penghapusan presidential threshold, perlu ada langkah-langkah strategis. Pemerintah bersama DPR harus memperkuat regulasi dalam Pemilu, menciptakan standar kualitas bagi calon presiden, dan memastikan transparansi dana kampanye. Edukasi politik bagi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemilih dapat melakukan pemilihan dengan cerdas, memilih berdasarkan kualitas dan visi misi calon, bukan sekadar popularitas.

    “Tidak kalah penting perlu adanya peningkatan kapasitas partai politik dalam mengedukasi kader mereka mengenai pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Pelatihan dan pembinaan kader bisa membantu menyeleksi calon presiden yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka di untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Pilwalkot Langsa Digugat ke MK, Politik Uang Disebut Tersebar Hampir di Semua TPS

    Pilwalkot Langsa Digugat ke MK, Politik Uang Disebut Tersebar Hampir di Semua TPS

    Pilwalkot Langsa Digugat ke MK, Politik Uang Disebut Tersebar Hampir di Semua TPS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Kota Langsa nomor urut 3, Maimul Mahdi dan Nurzahri (
    Maimul-Nurzahri
    ), mendalilkan bahwa hampir semua tempat pemungutan suara (TPS) terjadi
    politik uang
    dalam
    Pilwalkot Langsa
    .
    Dalil tersebut diucapkan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025, di Ruang Sidang Panel 2, Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
    Politik uang
    ini diduga dilakukan oleh paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Jeffry Sentana S Putra dan M Haikal Alfisyahrin (
    Jeffry-Haikal
    ), yang merupakan paslon peraih suara terbanyak.
    “Hampir tersebar di semua TPS yang ada di Kota Langsa yang mulia,” ujar kuasa hukum pemohon, Ata Azhari.
    Ata mengatakan, selain politik uang, terdapat juga berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Jeffry-Haikal, yang disebut dalam bentuk terstruktur, sistematis, dan masif.
    “Adanya beberapa pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 berupa melibatkan ASN dan PJ Keuchik/kepala desa untuk mempengaruhi pemilih guna memilih pasangan calon nomor urut 2, serta adanya perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan dan memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada pemilih,” imbuh Ata.
    Pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Jeffry-Haikal tersebut, yang dinilai pemohon, menjadi penyebab terjadinya selisih suara yang cukup besar, yaitu sebesar 11.325 suara.
    Bahkan, menurut pemohon, pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Jeffry-Haikal tersebut menguntungkan perolehan suara paslon Jeffry-Haikal pada 5 kecamatan pemilihan di Kota Langsa dengan total perolehan suara sebesar 40 persen.
    Sebab itu, dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa (KIP Kota Langsa) Nomor 555 Tahun 2024 yang menyatakan Jeffry-Haikal menang dalam Pilwalkot Langsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Jember Resmi Berakhir, Hendy Siswanto: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

    Pilkada Jember Resmi Berakhir, Hendy Siswanto: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir, dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, di Ballroom New Sari Utama, Kamis (9/1/2025).

    Pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen memenangi pilkada dengan dukungan 588.761 suara pemilih.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih.

    Hendy dan Firjaun tidak bisa menghadiri rapat pleno tersebut karena Hendy tengah berada di Jakarta untuk menjalankan tugas sebagai Bupati Jember 2021-2025. Bukan hanya Hendy-Firjaun yang absen. Pasangan nomor urut 2 yang menjadi pemenang pemilihan kepala daerah, Muhammad Fawait-Djoko Susanto, juga tidak hadir karena Fawait tengah beribadah umrah.

    Berbeda dengan Fawait, Hendy melayangkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dan memohon agar jadwal pleno tersebut diundur agar bisa hadir. KPU menampik, namun mengakomodasi keinginan Hendy untuk memutar rekaman video pidato sambutan berdurasi 4 menit 50 detik dalam sidang pleno tersebut. Sementara Fawait diberi kesempatan menyampaikan pidato serupa melalui sambungan video Zoom.

    Mengawali pidatonya, Hendy mengungkapkan keinginannya bersama Firjaun untuk menghadiri acara yang menutup rangkaian perhelatan pilkada Jember tersebut. “Kami ingin mengawali sesuatu dengan baik dan menutupnya pula dengan baik. Datang tampak muka. Pergi tampak punggung,” katanya.

    Hendy-Firjaun juga ingin hadir sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses demokrasi di Jember. Namnn, jadwal pleno penetapan bupati dan wabup terpilih itu bertepatan dengan agenda kerjanya ke Jakarta. “Kami berharap apa yang kami lakukan bisa memberikan landasan yang baik untuk sebuah keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Jember,” kata Hendy.

    Hendy berterima kasih kepada sejumlah pihak yang telah menyukseskan pilkada, antara lain Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, aparat kepolisian, TNI, DPRD Jember, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan.

    “Wa bil khusus, teramat penting juga kita semua berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan konstitusional MK telah menorehkan sejarah bermartabat bagi perjalanan demokrasi Indonesia, sehingga Pilkada Jember 2024 terhindar dari kontestasi melawan kotak kosong,” kata Hendy.

    Hendy berterima kasih kepada seluruh simpul komunitas, relawan, dan rakyat Jember yang telah menitipkan harapan dan amanah kepadanya dan Firjaun. “Harapan itu tak akan pernah padam dan mari kita bergerak bersama-sama sesuai kemampuan kita masing-masing untuk memajukan Jember yang kita cintai,” katanya.

    Jurnalis dan media massa juga mendapatkan apresiasi dari Hendy-Firjaun. “Merekalah pilar keempat demokrasi dan ikut merawat demokrasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang mendidik dan membangun,” kata Hendy.

    Hendy berterima kasib kepada pasangan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto yang telah berkontestasi dalam pilkada. “Sesungguhnya demokrasi diciptakan untuk memberikan opsi kepada masyarakat dalam memilih pemimpin yang amanah dan menunaikan semua janji, dan mewujudkan harapan masyarakat Jember lebih baik dan lebih sejahtera lagi di masa mendatang,” katanya.

    Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Hendy-Firjaun dalam pilkada Jember dinilai Hendy sebagai kepercayaan penting. “Semoga ke depan, kita tetap bisa bersama-sama menjaga seluruh perjuangan ini agar tetap menyala dan tak penah padam,” kata Hendy.

    Perjalanan memimpin Jember sejak 2021 hingga saat ini membuat Hendy bersyukur karena memiliki wakil bupati seperti Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    “Saya berterima kasih kepada Gus Firjaun yang telah mendampingi saya selama bertahun-tahun sebagau seorang sahabat, saudara, sekaligus guru. Dari beliau, saya tidak hanya mendapatkan sosok wakil bupati yang bijak dan sangat luar biasa, tapi juga sosok negarawan ulama dan ulama yang negarawan sebagaimana selalu diingatkan ayahanda beliau, KH Achmad Shiddiq,” kata Hendy. [wir]

  • KPU Sumbar: 11 daerah tunda penetapan kepala daerah terpilih

    KPU Sumbar: 11 daerah tunda penetapan kepala daerah terpilih

    ANTARA – Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Sumatera Barat harus menunda pelaksanaan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih, usai sejumlah peserta pilkada melayangkan gugatan hasil pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kesebelas daerah tersebut antara lain, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. (Fandi Yogari Saputra/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • KPU Resmi Tetapkan Pramono-Rano Gubernur-Wagub Jakarta Terpilih

    KPU Resmi Tetapkan Pramono-Rano Gubernur-Wagub Jakarta Terpilih

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih di Pilkada 2024. Hal ini dinyatakan dalam rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih Pilgub DKI Jakarta tahun 2024.

    Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 yang dibacakan Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata.

    “Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernnur Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3 Sdr. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan Sdr. H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07% dari total suara sah, sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024,” kata Wahyu, Kamis, 9 Januari.

    Wahyu menuturkan, penetapan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih ini mulai berlakh sejak tanggal ditetapkan, yakni Kamis, 9 Januari 2025.

    Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta terpilih di Pilkada 2024, Pramono Anung mengaku bersyukur karena dirinya dan Rano Karno ditetapkan sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih.

    “Yang pertama alhamdulillah, yang kedua bersyukur, dan mudah-mudahan penetapan ini menjadi hal yang memberikan ketenangan, kepastian kepada jakarta bahwa pilgub jakarta ini menjadi role model yang baik semua daerah,” kata Pramono, Kamis, 8 Januari.

    Bagi Pramono, Pilkada Jakarta tahun 2024 menjadi salah satu contoh penyelenggaraan pemilihan yang baik karena berjalan tenang karena hasil perolehan suara tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Demikian ketika tidak ada gukatan dan sekarang sudah masuk pada penetapan, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, mudah-mudahan momentum yang seperti ini akan terjaga pada pilgub-pilgub berikutnya,” tutur Pramono.

    Pramono tiba di lokasi bersamaan dengan Rano (Doel). Keduanya kompak mengenakan batik berwarna paduan cokelat dan hitam. Ia juga didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Lies Hartono (Cak Lontong), Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano Prasetyo Edi Marsudi, dan jajaran lainnya.

    Pasangan Pramono-Rano memenangkan Pilgub Jakarta dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 dari total suara sah sebanyak 4.360.629 suara.

  • Ade-Asep Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Megapolitan 9 Januari 2025

    Ade-Asep Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Megapolitan 9 Januari 2025

    Ade-Asep Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menetapkan
    Ade Kuswara Kunang
    dan
    Asep Surya Atmaja
    sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan terhadap keduanya diumumkan lewat rapat pleno yang digelar KPU Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Jababeka, Cikarang Selatan, Kamis (9/1/2025).
    “Proses penetapan ini akan menjadi dasar DPRD Kabupaten Bekasi untuk menggelar paripurna. Kemudian nanti akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido dalam keterangan tertulis, Kamis.
    Ali Rido menuturkan, setelah pleno ini, KPU berpatokan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2024 yang menyebutkan pelantikan gubernur terpilih pada 7 Februari 2025 dan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di tanggal 10 Februari 2025.
    Meski demikian, KPU Kabupaten Bekasi akan memberikan informasi apabila terjadi pergeseran jadwal pelantikan pada kemudian hari.
    “Karena ini keterkaitan mengenai adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari daerah lain yang masih disidangkan Mahkamah Konstitusi, ini adalah hari kedua,” katanya.
    Mengenai paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, dia menambahkan, hasil penetapan ini secara simbolis sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Ade Syukron.
    Untuk diketahui, Ade-Asep memenangi
    Pilkada Kabupaten Bekasi
    berdasarkan rapat pleno rekapitulasi KPU, Jumat (6/12/2024).
    Hasilnya, Ade-Asep mengantongi 45,68 persen atau 666.494 suara. Keduanya unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, BN Holik Qodratullah-Faizal Hafan Farid yang memperoleh 40,32 persen atau 588.399 suara.
    Sedangkan pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan-Romli meraih 14 persen atau 204.305 suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.