Kementrian Lembaga: MK

  • Prabowo Ingatkan Lagi Menterinya agar Hemat Anggaran, Puji Sri Mulyani: Cermat – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Lagi Menterinya agar Hemat Anggaran, Puji Sri Mulyani: Cermat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas (perdinas). 

    Langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun, yang akan dialokasikan untuk kepentingan prioritas, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan.

    Prabowo menjelaskan, pengurangan belanja tersebut mencakup berbagai kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun atau peringatan hari-hari tertentu. 

    “Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di-vcon-kan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2025).

    Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen. 

    Kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih diinstruksikan untuk memangkas anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024. 

    Instruksi yang tertuang dalam surat nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan November 2024. 

    Dalam suratnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing kementerian dan lembaga.

    Prabowo mengatakan upaya penghematan anggaran itu sudah mulai 
    terlihat. 

    Dia mencontohkan pemangkasan perjalanan dinas sudah berhasil menghemat Rp20 triliun. 

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Prabowo.

    Prabowo kemudian mengapresiasi tim keuangan yang telah melakukan kajian mendalam terhadap anggaran negara hingga ke detail terkecil. 

    Ia memuji keberanian Sri Mulyani memangkas anggaran program-program seremonial. 

    Prabowo mengatakan dirinya memang selalu menuntut penghematan anggaran. Dan Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara berhasil melakukan hal tersebut. 

    “Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat bekerja keras,” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan tak akan sembarangan menyetujui anggaran program pemerintah. 

    Menurutnya, program pemerintah harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. 

    Selain itu, program pemerintah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.

    Prabowo juga menekankan program pemerintah wajib menghasilkan terobosan teknologi. 

    Anggaran negara, ucapnya, difokuskan untuk sumber daya manusia, pendidikan, sains, dan teknologi. 

    Prabowo meminta semua menteri dan kepala badan untuk menunjukkan loyalitas penuh terhadap kebijakan ini dan memastikan setiap pengeluaran benar-benar efisien. 

    “Saya minta loyalitas semua menteri, semua Kepala Badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya, kalau tidak salah sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, presiden RI mengecek sampai satuan kesembilan. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran tersebut,” ujar Prabowo.(tribun network/igm/dod)

  • Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam di Magelang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 Januari 2025

    Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam di Magelang Regional 23 Januari 2025

    Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam di Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Polisi kembali menangkap pelaku tawuran bersenjata tajam di Desa Seloboro, Kabupaten
    Magelang
    , Jawa Tengah.
    Kali ini ada tiga orang yang ditangkap, dan alah satunya telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan.
    Tawuran tersebut terjadi pada Minggu (19/1/2025) dini hari sekitar pukul 03.40 WIB di Dusun/Desa Seloboro, Kecamatan Salam.
    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Magelang, Kompol Muhammad Fachrur Rozi, mengatakan ketiga pelaku tambahan ditangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta saat berusaha melarikan diri pada Selasa (21/1/2025) sore.
    “Dari hasil interogasi petugas (kepolisian), para pelaku mengakui perbuatannya,” ujar Rozi dalam keterangan tertulis, Rabu.
    Pelaku dan Barang Bukti
    Tiga pelaku yang ditangkap adalah MK (17), DHM (21), dan DA (19).
    MK dan DA dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam. Polisi menyita dua bilah celurit dari kedua pelaku.
    DHM disangkakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
    DHM diduga membacok korban berinisial IM (19), menyebabkan luka di kepala dan punggung.
    “Korban (IM) saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Muntilan,” kata Rozi.
    Sebelumnya, polisi telah menangkap empat pelaku lainnya, yaitu DF dan AR (keduanya 17 tahun), EK (21), dan RA (20). Keempat pelaku juga dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
    Tawuran tersebut melibatkan dua kelompok besar: geng Grazia yang beranggotakan 15 orang dan gabungan empat geng lainnya dengan total 30 orang. Tawuran dipicu oleh tantangan di media sosial Instagram.
    Polisi menyita lima senjata tajam jenis celurit dengan panjang 1-1,5 meter. Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
    Selain IM, ada korban lain, yaitu EK, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. EK mengalami luka di betis dan tumit kanan akibat kejadian tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Magelang, Dibagi dalam 3 Gelombang – Page 3

    Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Magelang, Dibagi dalam 3 Gelombang – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto bakal menggelar retreat untuk calon para kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyebut, retreat tersebut akan kembali digelar di Magelang, Jawa Tengah seperti jajaran menteri kabinet Merah Putih.

    “Kemungkinan besar di Magelang,” kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Menurutnya, retreat itu akan dibagi tiga gelombang. Pertama, untuk kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, untuk para kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh MK, dan gelombang tiga untuk kepala daerah yang memang diperintahkan oleh MK untuk Pikada ulang.

    “Tapi semuanya pasti ada pembekalan,” ucapnya.

    Soal retreat memakai seragam Komcad dan semi militer, Bima menerangkan, hal ini sedang dirumuskan secara teknis dengan Lemhannas. Untuk isi subtansi retreat akan disepakati oleh Kementerian terkait.

    “Jadi jangan sampai masing-masing kementerian berbeda beda, karena ada hal hal harus direview, seperti mandatories spending, kemudian isu renumerasi, ini ada waktu untuk menyamakan persepsi kemudian mengevaluasi dulu kebijakan dari pusatnya,” tuturnya.

    Bima menambahkan, terkait isi materi retreat Magelang kemungkinan lebih detail dan bisa lebih dari 7 hari.

    “Kan lebih detail, karena kan sekarang juga makan bergizi sudah jalan, ketahanan pangan sudah jalan, jadi akan lebih detail, mungkin lebih lama juga akan kemungkinan lebih dari 7 hari,” kata Bima.

     

     

  • WALHI Jatim Desak Pemerintah Segera Cabut Izin HGB Ilegal 656 Hektare di Laut Sidoarjo

    WALHI Jatim Desak Pemerintah Segera Cabut Izin HGB Ilegal 656 Hektare di Laut Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur mendesak pencabutan izin Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang terletak di perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Menurut WALHI, penerbitan izin tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir.

    Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan, menegaskan bahwa penerbitan HGB tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini melanggar Perda No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur, yang tidak mencantumkan kawasan Sedati sebagai zona reklamasi.

    “Wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan tangkapan ikan, zona pertahanan dan keamanan, serta termasuk dalam pengembangan Bandara Juanda,” jelas Wahyu pada Rabu (22/1/2025).

    Selain itu, penerbitan HGB ini juga melanggar Perda No 4 Tahun 2019 Sidoarjo, yang menetapkan kawasan Sedati sebagai area lindung mangrove dan perikanan.

    Pelanggaran Hukum dan Dampak Lingkungan

    Wahyu menjelaskan bahwa penerbitan HGB ini ilegal karena melanggar Permen ATR No. 18 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010, yang secara tegas melarang penerbitan HGB di atas laut.

    Dampak jangka panjang dari keberadaan HGB ini, menurut Wahyu, dapat memperparah kerusakan lingkungan pesisir. Alih fungsi mangrove dan degradasi ruang laut akan mengancam ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Sidoarjo dan Surabaya.

    “Karena itu kami mendesak Kementerian ATR/BPN segera mencabut izin HGB di laut Sidoarjo,” tegasnya.

    WALHI meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegakkan aturan tata ruang secara konsisten dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Presiden RI juga didesak untuk mengevaluasi kinerja Kementerian ATR/BPN dan mengusut dugaan korupsi dalam penerbitan izin HGB ini.

    “Mari hentikan perusakan ekosistem laut demi masa depan generasi mendatang,” tutup Wahyu.

    Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Lampri, menjelaskan bahwa HGB tersebut diberikan kepada dua badan hukum, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang, dengan masa berlaku hingga 2026. Lampri juga menyebut bahwa investigasi terkait temuan ini akan dilakukan selama satu pekan ke depan. [ram/ian]

  • Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Sampang, Ini Targetnya

    Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Sampang, Ini Targetnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan Pj Bupati Sampang kepada Rudi Arifiyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

    “Kita secara resmi menyerahkan SK perpanjangan Bupati Sampang yang TMT-nya (Terhitung Mulai Tanggal) belum habis tanggal 30 Januari tapi sudah terbit 9 Januari dan sudah kita serahkan. Otomatis tidak ada pelantikan karena tidak melewati TMT-nya,” ujarnya.

    Penyerahan perpanjangan SK, kata Adhy, menunjukkan Pj Bupati Sampang dipercaya untuk terus melanjutkan tugas sebagai kepala daerah sampai selesai. Apalagi saat ini bupati terpilih Pilkada 2024, masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Otomatis kemungkinan sampai 13 Maret plus itu masih memerlukan Pj sehingga semua berjalan normal kembali karena Pj Bupati sudah ditetapkan,” tuturnya.

    Menurutnya, masih cukup banyak pekerjaan yang harus dituntaskan Pj Bupati Sampang. Termasuk menyiapkan program dan anggaran untuk bupati terpilih. Kemudian mendesain program tahun lalu tetap berlanjut sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta mempertimbangkan sisa anggaran tahun 2025 di bulan Maret agar memberi keleluasaan kepada bupati terpilih.

    “Tim transisi sudah mulai bekerja. Sebab, estafet harus kuat dan memenuhi visi misi dan program yang diusung bupati terpilih,” katanya.

    Sementara itu, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto melaporkan kepada Pj gubernur beberapa target, yakni kemiskinan ekstrem turun 0,93 dan stunting turun dari 4,7 menjadi 3,25.

    Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menjadi perhatian untuk didorong karena mengacu pada angka putus sekolah. Rudi menjelaskan perlu penyamaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat Sampang untuk tidak sekadar memasukkan anak ke pondok pesantren. Melainkan turut mendapatkan ijazah.

    “Dampaknya bagaimana mereka yang selesai dari Ponpes punya ijazah yang kemudian menjadikan mereka memiliki akses masuk ke sektor formal,” ungkapnya.

    “Itu pekerjaan ke depan yang juga kita koordinasikan dengan Forkopimda agar kemudian masyarakat di Sampang punya income dan lebih sejahtera,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Golkar Anggap Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Bisa Jadi Ajang Terapkan Ilmu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Januari 2025

    Golkar Anggap Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Bisa Jadi Ajang Terapkan Ilmu Nasional 22 Januari 2025

    Golkar Anggap Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang Bisa Jadi Ajang Terapkan Ilmu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai
    Golkar
    di DPR RI,
    Muhammad Sarmuji
    , menilai usulan perguruan tinggi mendapatkan izin mengelola tambang bisa menjadi kesempatan untuk menguji ilmu yang telah didapatkan.
    Adapun usulan ini sedang dikaji dalam revisi Undang-Undang
    Pertambangan
    Mineral dan Batu Bara (
    UU Minerba
    ).
    “Ini kesempatan untuk menguji ilmunya perguruan tinggi bagaimana dia mengelola bisnisnya dan bisa kita harapkan kalau perguruan tinggi terlibat bisa menjadi role model bagi usaha
    pertambangan
    ,” kata Sarmuji usai acara Perayaan Natal 2024 yang digelar DPP AMPI di Kantor Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sarmuji, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, meminta agar perguruan tinggi jangan hanya menjadi menara gading saja.
    Menurutnya, perguruan tinggi juga terlibat dalam pertambangan agar bisa menjadi jembatan antara keilmuan yang dipelajari di kampus dan implementasinya.
    Selain itu, ia berharap kampus juga dapat mengkaji agar usaha pertambangan bisa semakin menghargai lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
    “Itu salah satu faedah kenapa perguruan tinggi itu terlibat dalam urusan pertambangan,” katanya.
    Tak hanya perguruan tinggi, ia juga mendukung usulan agar usaha kecil menengah (
    UKM
    ) terlibat mengelola tambang, seperti perguruan tinggi dan ormas keagamaan.
    Sarmuji berharap, jangan sampai UKM hanya menjadi penonton saja terhadap bidang strategis dari bangsa ini.
    UKM juga perlu kesempatan agar memiliki daya ungkit untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi.
    “Mumpung ada peluang, kalau UMKM bisa dilibatkan, menurut saya sangat bagus. Karena tidak semua urusan migas itu sebenarnya hanya bisa dikerjakan oleh perusahaan besar. Banyak yang bisa dikerjakan oleh perusahaan kecil,” tuturnya.
    Diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang melakukan kajian agar perguruan tinggi dan usaha kecil menengah (UKM) juga bisa mengelola tambang seperti ormas keagamaan.
    Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemerintah dengan DPR juga sudah sepakat bahwa Undang-Undang Minerba memang harus direvisi.
    Alasannya adalah karena memang ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus disesuaikan terhadap undang-undang itu.
    “Ini sebetulnya yang kita revisi itu untuk memperkuat affirmative action keberpihakan negara dan pemerintah kepada masyarakat terhadap sumber daya mineral yang dikehendaki oleh negara,” katanya usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Tito ungkap Alasan Sulit Lantik Kepala Daerah Secara Serentak

    Menteri Tito ungkap Alasan Sulit Lantik Kepala Daerah Secara Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota tidak mungkin dilakukan secara serentak.

    Apalagi, menurut Tito, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK masih berlangsung. 

    Hal tersebut diungkapkan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    “Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan MK dan Hakim Agung yang hadir, Panitera, Sekjen, bahwa yang pertama, dalam undang-undang itu tidak diatur mengenai pelantikan serentak harus sekali atau dua kali. Yang jelas tidak akan mungkin terjadi pelantikan serentak semuanya, 545 daerah.” terang Tito kala memberikan paparan. 

    Tito memaparkan, bahwa menurutnya, pelantikan serentak akan tidak adil bagi pemenang pilkada yang tidak dalam proses sengketa. “Yang bisa kita lakukan adalah keserentakan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kami menyampaikan bahwa ada yang tidak sengketa jumlahnya 296, yang tidak ada sengketa, MK,” tutur Tito.

    Adapun Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memaparkan sejumlah perkara yang masuk dalam sengketa hasil Pilkada di MK. 

    Menurutnya, ada sebanyak 23 perkara PHPU dalam Gubernur dan Wakil Gubernur di 16 Provinsi, 238 perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati, dan 49 PHPU Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. 

    Adapun, jika mengacu pada Peraturan Presiden  (Perpres) No. 80 tahun 2024, tanggal pelantikan untuk Gubernur ditetapkan pada 7 Februari 2024 dan untuk Bupati dan Walikota pada tanggal 10 Februari 2025. 

  • Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 14 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan ini akan berlangsung serentak di Ibu Kota Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.

    Keputusan pelantikan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pelantikan serentak akan dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelantikan serentak dilaksanakan untuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Pelantikan pasangan kepala daerah ini meliputi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Bantaeng, Bone, hingga Tana Toraja.

    Di antaranya, Husniah Talerang dan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa, serta Muhammad Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin yang akan memimpin Bantaeng.

    Beberapa pasangan lainnya termasuk Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Masda untuk Sinjai, serta Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk Bone.

    Namun, tidak semua kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dapat langsung dilantik.

  • Berikut Daftar Lengkap 22 Kepala Daerah Terpilih di Jawa Timur yang Bakal Dilantik 6 Februari 2025

    Berikut Daftar Lengkap 22 Kepala Daerah Terpilih di Jawa Timur yang Bakal Dilantik 6 Februari 2025

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – KPU Jawa Timur masih menunggu regulasi resmi mengenai pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang rencananya akan berlangsung pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Pelantikan dimaksud khusus untuk daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK. 

    Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Choirul Umam mengakui jika pihaknya telah mendengar hasil kesepakatan KPU RI bersama pemerintah dan DPR RI tentang tanggal pelantikan tersebut. Keputusan tersebut diambil setelah rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Rabu (22/1/2025).

    “Kita masih menunggu kepastian regulasinya,” kata Umam kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya. 

    Menurut Umam, meski telah diambil kesepakatan bersama itu, namun pihaknya tetap menunggu arahan resmi dari KPU RI. Hanya saja Umam memastikan jika pelantikan sebetulnya sudah menjadi kewenangan dari pemerintah. Secara tugas KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu.

    “Urusan pelantikan sudah menjadi wilayah pemerintah,” jelasnya.

    Meski demikian, jika mengacu pada rencana pemerintah itu, di Jawa Timur sendiri, ada 22 daerah dari total 38 kabupaten/kota yang akan dilakukan pelantikan terlebih dahulu lantaran tak ada sengketa di MK.

    Sebelumnya, 22 daerah tersebut telah dilakukan penetapan pemenang oleh KPU di masing-masing Kabupaten/kota. 

    Berikut daftar lengkap 22 daerah yang bakal dilantik pada 6 Februari 2025 ; 

    1. Kabupaten Pacitan
    Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah
    2. Kabupaten Trenggalek
    Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
    3. Kabupaten Blitar
    Rijanto-Beky Herdihansah
    4. Kabupaten Kediri
    Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa
    5. Kabupaten Lumajang
    Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma
    6. Kabupaten Jember
    Muhammad Fawait-Djoko Susanto
    7. Kabupaten Situbondo
    Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah
    8. Kabupaten Probolinggo
    Mohammad Haris-Fahmi AHZ
    9. Kabupaten Pasuruan
    Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori
    10. Kabupaten Sidoarjo
    Subandi-Mimik Idayana
    11. Kabupaten Mojokerto
    Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian
    12. Kabupaten Jombang
    Warsubi-Salmanuddin
    13. Kabupaten Madiun
    Hari Wuryanto-Purnomo Hadi
    14. Kabupaten Ngawi
    Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
    15. Kabupaten Bojonegoro
    Setyo Wahono-Nurul Azizah
    17. Kota Kediri
    Vinanda Prameswati-Qowimuddin
    18. Kota Pasuruan
    Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
    19. Kota Mojokerto
    Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi 
    20. Kota Madiun
    Maidi-Bagus Panuntun
    21. Kota Surabaya
    Eri Cahyadi-Armuji
    22. Kota Batu
    Nurochman-Heli Suyanto

  • Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya dilantik serentak pada 6 Februari 2025. Hal ini disepakati Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu.

    Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur, bupati, dan wali kota akan langsung dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Negara, Jakarta.

    “Jadi baik gubernur, bupati, wali kota seluruhnya yang melantik Presiden,“ ujar Rifqinizamy seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Legislator Partai NasDem ini juga mengungkapkan, kesepakatan pelantikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” kata Rifqi.

    Untuk itu, Rifqi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar melakukan revisi Peraturan Presiden No. 80/2024 sebagai dasar hukum pelantikan kepala daerah.

    “Bahwa kami memohon kepada Mendagri untuk menyampaikan kepada Presiden agar Perpres No. 80/2024 segera kita revisi, paling tidak secara esensi tanggalnya berubah dari awalnya 7 Februari untuk gubernur dan wakil gubernur, dan tanggal 10 Februari 2025 untuk bupati dan wali kota, sekarang menjadi tanggal 6 Februari 2025 dan dilantik serentak di Ibu Kota Negara oleh Presiden,” paparnya.

    Sedangkan, bagi kepala daerah terpilih yang bersengketa di MK, kata dia, berpeluang akan dilantik setelah ada putusan MK.

    “Kalau yang bersengketa bagaimana? Ya kita tunggu hasil MK, karena amar putusannya nanti berbeda-beda. Yang pertama ada yang ditolak berdasarkan proses di MK, dan nanti itu mungkin lebih dulu putusannya, kita prediksi pada pertengahan Februari. Mungkin mereka bisa dilantik pada pertengahan Maret 2025,” katanya. [hen/ian]