Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MK

  • Anggota DPR minta kepala daerah dukung semua kebijakan Presiden

    Anggota DPR minta kepala daerah dukung semua kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung pembekalan atau retret bagi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang diharapkan mereka nantinya dapat mendukung semua kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan retret ini, kepala daerah diharapkan bisa memahami Astacita dan visi misi Presiden Prabowo sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah,” jelas Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis ini, para kepala daerah akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan atau selesai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi akan mengikuti pembekalan di Magelang.

    Mereka akan memperoleh materi yang disampaikan langsung oleh 42 menteri Kabinet Merah Putih tentang Astacita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Retret kepala daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah,” ucap Toha.

    Menurut Toha, retret sangat bermanfaat membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing-masing, seperti meningkatkan kinerja, mengelola pemerintahan, meningkatkan kerja sama, mengembangkan strategi dan rencana aksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengembangkan inovasi dan solusi kreatif.

    “Setiap kepala daerah memang memiliki RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) sesuai janji kampanye politik kepala daerah masing-masing, tetapi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Apalagi ada kewajiban pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah,” katanya.

    Toha melanjutkan retret yang digagas Presiden Prabowo itu sangat visioner dalam kaitan peran pemerintah pusat terhadap pemda dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas.

    “Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai program Astacita,” ucapnya.

    Ia juga mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang mbalelo (memberontak) berniat tidak hadir dalam kesempatan yang sangat berharga tersebut.

    “Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah,” ujar Toha yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Pesawat Tabrakan Saat Mengudara di Bandara Arizona AS, 2 Orang Tewas

    2 Pesawat Tabrakan Saat Mengudara di Bandara Arizona AS, 2 Orang Tewas

    Jakarta –

    Insiden tabrakan pesawat kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini dua pesawat pribadi saling bertabrakan saat tengah mengudara di bandara Arizona.

    “Setidaknya dua orang tewas setelah dua pesawat kecil bertabrakan di udara di bandara Arizona pada hari Rabu,” kata otoritas keamanan Amerika dilansir CNN, Kamis (20/2/2025).

    Pesawat yang terlibat insiden itu ialah Cessna 172S dan Lancair 360 MK II. Pesawat tersebut bertabrakan pada Rabu (19/2) pagi waktu setempat.

    “Cessna 172S dan Lancair 360 MK II bertabrakan pada pukul 08:28 di dekat Bandara Regional Marana, barat laut Tucson,” bunyi keterangan dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional.

    Pesawat bermesin tunggal sayap tetap tersebut tabrakan saat melawan arah angin di landasan pacu 12, salah satu dari dua landasan pacu di bandara. Cessna mendarat dengan lancar dan Lancair menghantam medan di dekat landasan pacu lainnya.

    Administrasi Penerbangan Federal menyebut bandara itu sebagai “lapangan tak terkendali” yang tidak memiliki menara pengatur lalu lintas udara yang beroperasi. Pilot sering kali menggunakan Frekuensi Peringatan Lalu Lintas Umum untuk mengumumkan posisi mereka kepada pilot lain yang berada di sekitar bandara. Pilot yang beroperasi di medan yang tidak terkendali masih diharuskan mematuhi semua peraturan penerbangan federal.

    Penyelidik NTSB sedang dalam perjalanan ke lokasi kejadian dan diperkirakan tiba pagi ini untuk mendokumentasikan lokasi kejadian dan memeriksa pesawat. Departemen Kepolisian Marana berada di bandara dan mengkonfirmasi setidaknya dua kematian akibat insiden tersebut.

    Insiden tersebut menyusul serangkaian insiden penerbangan baru-baru ini yang dimulai dengan tabrakan udara pada tanggal 29 Januari di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington yang menewaskan 67 orang ketika sebuah helikopter militer dan jet regional American Airlines bertabrakan.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Besok, Pramono hingga Khofifah Kirab dari Monas ke Istana

    Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Besok, Pramono hingga Khofifah Kirab dari Monas ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melantik total 961 orang kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota besok, Kamis (20/2/2025). Pelantikan secara serentak itu merupakan yang pertama kali digelar di Istana Merdeka, Jakarta. 

    Pada proses pelantikan, Prabowo akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih yang memenangkan Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah pasangan kepala daerah yang tidak melalui sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Upacara Pelantikan tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).

    Yusuf memerinci bahwa 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. 

    Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.

    Pelantikan ini, terang Yusuf, merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. 

    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa tanggal 20 Februari 2025 dipilih sebagai tanggal pelantikan karena sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dari situ kita mengincar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 [Februari 2025],” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.  

    Tito menambahkan bahwa lokasi pelantikan akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih menjadi ibu kota negara karena belum ada aturan teknis yang memastikan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. 

    “Selagi Perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta,” terang mantan Kapolri itu. 

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penyelidikan Kasus Wanita Tuban Tewas di bawah Ranjang Berhenti, Polisi Temukan Suami Tak Bernyawa

    Penyelidikan Kasus Wanita Tuban Tewas di bawah Ranjang Berhenti, Polisi Temukan Suami Tak Bernyawa

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

    TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Polisi hentikan penyelidikan kasus meninggalnya S (52) wanita paruh baya asal Desa Margosuko, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang ditemukan tidak bernyawa di kolong ranjang, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander, jika dari hasil otopsi jenazah S, didapati ada luka jeratan di lehernya.

    “Dari hasil autopsi, penyebab kematian diduga karena dijerat tali sebab ada jeratan di leher,” ujar Dimas.

    Lebih lanjut Dimas mengatakan, jika usai mendapatkan laporan atas kejadian ini, pihaknya juga melakukan penyelidikan kepada suami korban yang berinisial MK (52) yang diduga adalah pelaku atas kejadian ini.

    Namun, saat petugas datang di rumah MK yang berada di Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, ternyata MK sudah tidak bernyawa dengan kondisi gantung diri.

    “Saat kita lakukan penyelidikan di rumah MK, dia sudah meninggal dunia dalam kondisi gantung diri,” imbuhnya. 

    Saat berada di rumah MK petugas juga menemukan beberapa barang bukti seperti gelang emas dan uang tunai. 

    Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, keluarga meyakini bahwa barang-barang ini merupakan barang milik S.

    Untuk motif pembunuhan ini Dimas masih belum mengetahuinya secara pasti, namun karena terduga pelaku dan korban sudah tidak bernyawa maka penyelidikan akan dilakukan pemberhentian.

    “Kasus seperti ini kita arahkan dilakukan pemberhentian penyelidikan, karena meninggal dunia,” pungkasnya.

    Sebagai Informasi tambahan S dan MK sempat dikabarkan hilang mulai pada hari Minggu (16/2) siang, kemudian pada hari Senin (17/2) keluarga melkukan upaya pencarian dan membuat lapiran ke Polisi, di hari Selasa (18/2) keluarga S menemukan S telah tidak bernyawa di kolong ranjang.

  • Catat! Ini Susunan Acara Pelantikan Kepala Daerah Besok

    Catat! Ini Susunan Acara Pelantikan Kepala Daerah Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah terpilih yang tidak menjalani sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pelantikan tersebut dijadwalkan bergulir di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) mulai pukul 10:00 WIB.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sisanya itu [22 kepala daerah] kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh,” kata Bima dilansir dari Antara pada Selasa (18/2/2025).

    Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon tersebut akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kemendagri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

    Berikut Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Besok (20/2)

    Pukul 09:00 WIB

    Agenda: para calon Kepala Daerah yang akan dilantik sudah bersiap di Monas

    Pukul 09:30 WIB

    Agenda: para calon Kepala Daerah membentuk barisan dengan didahului oleh Drum Band Gita Praja IPDN, selanjutnya dengan berbaris masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama

    Pukul 09:45 WIB

    Agenda: para calon Kepala Daerah masuk melalui pintu utama menerima Jajaran Kehormatan dari Yonwalprotneg Paspampres, selanjutnya maju sampai dengan Presiden Lounge dan masuk ke dalam lorong sampai dengan tenda tempat acara.

    Pukul 10:00 WIB

    Agenda: Presiden RI tiba di tempat acara, selanjutnya acara dimulai dengan susunan acara, sebagai berikut:

    Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
    Pembacaan Keppres dan Kep Mendagri
    Pemberian SK dan Penyematan Tanda Pangkat Jabatan Kepala Daerah
    Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Presiden RI
    Penandatanganan BAP
    Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
    Pemberian Selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden RI

  • Yusuf Ateh bersyukur BPKP kini miliki wakil dijabat Agustina Arumsari

    Yusuf Ateh bersyukur BPKP kini miliki wakil dijabat Agustina Arumsari

    Jakarta (ANTARA) – Muhammad Yusuf Ateh yang baru saja dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) definitif mensyukuri lembaga yang dipimpinnya itu kini memiliki wakil kepala yang dijabat Agustina Arumsari.

    Yusuf Ateh dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, bersama Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    “Tugas kita kan kemarin memang harus dikukuhkan kembali oleh Pak Presiden. Jadi, alhamdulillah sekarang saya punya wakil, Bu Arumsari,” kata Yusuf Ateh saat memberikan keterangan usai pelantikan.

    Yusuf Ateh menjelaskan bahwa sebelumnya ia merupakan Pelaksana Tugas Kepala BPKP sehingga Presiden melantiknya pada Rabu sore ini untuk mengukuhkan kembali jabatannya di lembaga tersebut.

    Ia juga mensyukuri BPKP yang berdiri sejak 1983 itu kini untuk pertama kalinya memiliki wakil kepala yang mendampinginya, yakni Agustina Arumsari.

    Menurut Ateh, tugas kepala dan wakil kepala BPKP tetap menjaga akuntabilitas keuangan seluruh kementerian/lembaga dan BUMN.

    Ateh juga berupaya meningkatkan penerimaan negara serta menjalankan program strategis Presiden Prabowo.

    “Semua program-program strategis Presiden harus kita jaga dan juga meningkatkan penerimaan negara yang selama ini tidak tersentuh,” katanya.

    Ateh menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi kembali agar kegiatan di lembaganya efektif dan efisien, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Muhammad Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari dilantik oleh Presiden Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum Kadin Bicara Dampak Efisiensi Anggaran ke Dunia Usaha

    Ketum Kadin Bicara Dampak Efisiensi Anggaran ke Dunia Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan, selama efisiensi anggaran dimanfaatkan untuk investasi sumber daya manusia (SDM) ke depannya, dalam jangka menengah-panjang, kebijakan tersebut dapat berdampak positif terhadap negara.

    “Selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM, saya rasa dalam menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat,” kata Anin usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menuturkan, efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun dialokasikan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung ke masyarakat seperti makan bergizi gratis.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran makan bergizi gratis dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

    Menurut Anin, program ini tidak hanya memberikan investasi di SDM saja, tetapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan.

    Kendati begitu, Anin tidak menampik bahwa dalam jangka pendek, kebijakan itu cukup berdampak terhadap dunia usaha. Hanya saja, dia tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai dampak jangka pendek imbas efisiensi anggaran pemerintah. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 meminta menteri/pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi yang di antaranya meliputi perjalanan dinas.

    Sementara, kepada Gubernur dan bupati/walikota, diinstruksikan untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

    “… mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%,” demikian bunyi poin 2 diktum keempat beleid itu.

    Seiring adanya Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

  • Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo Regional 19 Februari 2025

    Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo Regional 19 Februari 2025

    Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 18 kepala daerah terpilih asal Sumatera Barat akan dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.
    “Di Sumbar, ada 20 pasangan kepala daerah yang ikut pemilihan serentak 2024. Sebanyak 18 kepala daerah terpilih telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota dan akan dilantik pada 20 Februari 2025,” ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar Hamdan kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2025) di Padang.
    Menurut Hamdan, untuk dua kepala daerah masih bersengketa di Makamah Konstitusi (MK).
    “Dua daerah tersebut yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Dua daerah ini, masih menunggu hasil putusan sidang yang akan dibacakan MK pada 24 Februari mendatang,” kata Hamdan.
    Berikut daftar kepala daerah di Sumbar yang bakal dilantik
    1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar : Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    2. ⁠Bupati dan Wakil Bupati solok : Jon Firman Pandu-Candra
    3. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar : Eka Putra-Ahmad Fadly.
    4. Walikota dan Wakil Walikota Padang : Fadly Amran-Maigus Nasir
    5. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana – Jakop Saguruk.
    6. Solok Selatan Khirunnas dan Yulian Epi
    7. Kota Padang Panjang. Hendri Arnis-Allex Saputra
    8. Kab 50 kota: Safni dan Ahlul Badrito Resha
    9. Kota Payakumbuh : Zulmaeta-Eizadaswarman.
    10. Kabupaten Dharmasraya : Annisa Suci Ramadhani dan Leliarni.
    11. Kota Bukittinggi : Ramlan Nurmatias-Ibnu Azis
    12. Kabupaten Agam : IBeni Warlis- Muhammad Iqbal.
    13. Kota Sawahlunto : Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah
    14.Sijunjung: Benny Dwifa Yuswir- Iraddatillah
    15. Padang Pariaman: John Kenedy Azis- Rahmat Hidayat.
    16. Kota Pariaman : Yota Balad-Mulyadi
    17. Pesisir Selatan Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim
    18. Kota Solok Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Jabar dan KBB Akui Pilkada 2024 Penting Dievaluasi

    KPU Jabar dan KBB Akui Pilkada 2024 Penting Dievaluasi

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) menilai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama perlu dievaluasi. Pasalnya, kondisi itu membuat masyarakat mengalami kebosanan atau kejenuhan politik.

    Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Jabar, Adie Saputro dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jabar serta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat di Grand Forest Jalan Sersan Bajuri, Kecamatan Parongpong, Rabu (19/2/2025).

    Ia menyebut, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada penting untuk ditelaah kembali. Meski demikian, Adie memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah jawa Barat relatif aman dan lancar.

    BACA JUGA: Data Sirekap Janggal! KPU Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Digugat ke Komisi Informasi Jabar

    “Sebanyak 26 dari 27 kota/ kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak, hanya 1 daerah yang belum menetapkan Bupati-Wakil Bupati Terpilih, yaitu Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Adie kepada wartawan.

    Menurutnya, di Jawa Barat, hanya Kabupaten Tasikmalaya yang masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tinggal Kabupaten Tasikmalaya saja, menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 24 Pebruari nanti,” katanya.

    “Bandung Barat, salah satu daerah di Jabar gugatan ke MK-nya dibatalkan sehingga pasangan calon Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat Terpilih,” sambungnya.

    Ia menambahkan, meski sejumlah daerah di Jabar masuk perkara gugatan di MK. Namun dalam hal pelaksanaan Pilkada di wilayahnya masuk kategori sukses.

    “Ini juga salah satunya berkat peran serta masyarakat yang mengawal jalannya pesta demokrasi itu. Sehingga pelaksanaan Pilkada di Jabar saya rasa aman dan terkendali,” jelasnya.

    Meski demikian, Adie tidak menutup mata apabila masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, FGD yang diselenggarakan KPU KBB kali ini cukup tepat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak tersebut.

    “Saya mengapresiasi FGD ini, sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan Pilkada ke depannya. Juga menjadi bahan untuk bahan untuk meningkatkan kinerja (KPU) ke depannya,” ucapnya.

    Sementara, Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman tidak menampik apabila dalam proses penyelesaian Pilkada Serentak di wilayah tugasnya, masih banyak kekurangan.