Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • 6 Menteri Prabowo Sepakat Tunda Aktivitas Anak di Ruang Digital

    6 Menteri Prabowo Sepakat Tunda Aktivitas Anak di Ruang Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Enam menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital.

    Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.

    Meutya mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu hal yang diatur oleh PP TUNAS, dan telah disepakati bersama, adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu.

    “Sebagai contoh mengemudi kendaraan, itu ada usia minimalnya. Kita juga percaya bahwa untuk masuk ke ranah digital yang mungkin memiliki tingkat bahaya yang sama atau bahkan lebih daripada mengemudi, harus ada usia minimum anak-anak untuk masuk ke ranah sosial media dan juga ranah PSE pada umumnya,” kata Meutya, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Meutya menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyediakan ruang aktivitas bagi anak-anak berkegiatan secara fisik agar tidak terus terpapar oleh gawai.

    “Ini lintas kita semua, baik KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendagri, dan Kemendukbangga, berperan menyediakan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas,” ujarnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebut bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet.

    Tanpa regulasi yang kuat, anak-anak berpotensi terpapar konten negatif di ruang digital yang tidak sesuai dengan usianya.

    Oleh karena itu, PP TUNAS juga mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif.

    Bagi pelanggar, PP TUNAS menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh.

    Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan PP TUNAS oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.

  • Anak SD Sudah Menstruasi, Menteri Wihaji Dorong Edukasi Seks Sejak Dini Bandung 29 Juli 2025

    Anak SD Sudah Menstruasi, Menteri Wihaji Dorong Edukasi Seks Sejak Dini Bandung 29 Juli 2025

    Anak SD Sudah Menstruasi, Menteri Wihaji Dorong Edukasi Seks Sejak Dini
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala
    BKKBN
    ,
    Wihaji
    , menyoroti perubahan signifikan dalam siklus kehidupan masyarakat, terutama terkait aspek reproduksi pada generasi muda.
    Menurut Wihaji, saat ini terjadi pergeseran usia pubertas pada anak perempuan yang cenderung lebih awal dibanding sebelumnya.
    “Begini, maksudnya bergesernya begini, siklus kehidupan ini kan dari hulu sampai hilir, kemudian ada beberapa yang berkenan dengan reproduksi. Salah satunya adalah, mohon maaf, umur perempuan yang dalam tanda petik mengalami reproduksi itu sekarang sudah sedikit maju,” ujar Wihaji usai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ikatan Penyuluh
    Keluarga Berencana
    (IPeKB) di salah satu hotel di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/7/2025).
    Ia mencontohkan bahwa kini anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) sudah mulai mengalami menstruasi. Hal ini mendorong BKKBN untuk memperluas edukasi
    kesehatan reproduksi
    ke jenjang SD, bukan lagi dimulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP).
    “Anak-anak SD itu sudah mulai, mohon maaf, menstruasi. Sehingga saya minta para penyuluh untuk memberikan edukasi pada tingkat dini. Salah satunya kalau dulu kan zaman-zaman SMP ini, sekarang sudah SD karena SD juga dikasih edukasi tentang pembelajaran mengenai hal-hal yang mengenai dengan reproduksi,” ujarnya.
    Wihaji menilai edukasi ini penting agar anak-anak memahami perubahan tubuh mereka secara tepat dan tidak merasa takut.
    “Karena apa pun yang terjadi, dia sudah ngalami. Maka harus diedukasi biar nanti tidak salah, tidak takut, dan dikasih edukasi yang baik,” ucapnya.
    Ia mengingatkan adanya potensi risiko jika edukasi tidak diberikan secara hati-hati. Di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya teknologi, anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan.
    “Kalau dampak pasti ada. Yang paling penting begini, kesiapan untuk memberikan edukasi yang paling baik. Kan dampak itu kalau nggak hati-hati, namanya juga sekarang dunia teknologi luar biasa, dunia masalah luar biasa, dunia pergaulan luar biasa,” kata Wihaji.
    “Karena itu saya minta tolong pesan kepada anak-anak kita untuk hati-hati bahwa ada pemahaman, ada pengetahuan yang harus kita jelaskan kepada mereka hal-hal yang berkenaan dengan materi tentang reproduksi, materi dan mohon maaf, adalah pengetahuan tentang seksualitas, sehingga tidak ada kekerasan seksual, tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi norma-norma kehidupan di Indonesia,” lanjutnya.
    Wihaji menegaskan bahwa edukasi reproduksi harus dimulai sedini mungkin.
    “Sangat penting dan mulai dari hulu, dimulai dari dini. Karena itulah cikal bakal. Kalau nggak, mohon maaf, nanti ada satu dua case yang itu menjadi korban,” katanya.
    Untuk itu, BKKBN menggandeng sejumlah kementerian guna memperkuat program edukasi keluarga, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Sosial, dan kementerian terkait lainnya.
    “Sama-sama ngeroyok program-program yang berkenan dengan program keluarga,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Fawait Mendapat Apresiasi Dua Wamen RI: Komitmen Bangun Jember lewat Kesehatan, Komunitas, dan UMKM – Page 3

    Gus Fawait Mendapat Apresiasi Dua Wamen RI: Komitmen Bangun Jember lewat Kesehatan, Komunitas, dan UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jember – Dalam dua momentum berbeda, Kabupaten Jember mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui kehadiran Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, serta Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza. Keduanya mengapresiasi kinerja dan inisiatif Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., yang baru beberapa bulan menjabat namun telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun daerah melalui sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    Kunjungan pertama dilakukan pada Sabtu (26/07/2025) ke Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi Jember, di mana Wamen PPPA Veronica Tan meninjau langsung layanan IGD, alur poliklinik, serta ruang khusus penanganan kanker anak. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Bupati Jember dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, S.E., M.Sc.. Veronica juga menyapa pasien dan memberikan bantuan simbolis sebagai bentuk empati.

    Dalam kesempatan itu, Gus Fawait melaporkan kebutuhan alat kesehatan seperti ventilator dan Continuous Positive Airway Pressure (CPAP/Sipep). Veronica merespons positif dan berjanji akan menyampaikan kebutuhan tersebut ke pemerintah pusat.

    “Kami melihat langsung kondisi pelayanan darurat dan ruang kanker di RSD Soebandi. Sangat menarik dan menyentuh, terutama saat melihat anak-anak yang terkena kanker mata, tulang, bahkan leukemia. Ini membuktikan bahwa penyakit kanker kini mulai menyerang sejak usia bayi. Tentu ini menjadi perhatian serius kita semua,” ujar Veronica Tan.

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkab Jember)… Selengkapnya

    Isu lain yang disampaikan meliputi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tingginya AKI, AKB, dan stunting. Veronica mengapresiasi upaya pemkab Jember dalam mengatasi masalah ini melalui sinergi dengan tenaga medis, serta mendorong kegiatan positif bagi remaja perempuan untuk mencegah pernikahan dini.

    “Tingginya AKI dan AKB salah satunya dipicu oleh pernikahan dini. Kita perlu bekerja sama untuk menekan ini. Salah satu caranya adalah dengan memberi kesibukan positif bagi remaja perempuan, seperti kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Sepak bola wanita kini menjadi tren, dan bisa menjadi opsi untuk mengurangi kecenderungan nikah muda,” tegasnya.

    “Baru beberapa bulan menjabat, Gus Fawait sudah bikin banyak gebrakan, salah satunya terkait kesehatan gratis,” ungkapnya.

    Gus Fawait pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan dan perhatian pemerintah pusat.

    “Kami bersyukur atas kunjungan ini. Kehadiran Ibu Wamen membawa semangat baru untuk terus memperkuat layanan kesehatan dan perlindungan perempuan serta anak di Jember. Pemkab Jember akan terus mendorong terobosan konkret untuk menurunkan AKI, AKB, dan angka stunting,” ujar Gus Fawait.

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkab Jember)… Selengkapnya

    Keesokan harinya, perhatian pusat kembali mengalir ke Jember melalui Festival Egrang XIII yang diadakan oleh Komunitas Tanoker di Ledokombo pada 25–26 Juli 2025. Mengusung tema “Memuliakan Bambu untuk Perdamaian”, festival ini menampilkan beragam aktivitas mulai dari parade budaya, permainan tradisional, hingga bazar kuliner dan lomba TikTok.

    Kehadiran Veronica Tan dan Helvi Moraza pada acara tersebut menandai apresiasi pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dan komunitas. Gus Fawait secara langsung menyambut keduanya dan menyampaikan permohonan agar lebih banyak kegiatan kementerian digelar di Jember.

    “Saya harap Ibu dan Bapak Wamen tidak meninggalkan Jember. Mohon berkenan membawa sebanyak mungkin kegiatan kementerian ke Jember. Ini akan membantu kami menangani berbagai persoalan, terutama kemiskinan ekstrem yang tertinggi se-Jawa Timur,” tegas Bupati Fawait.

    “Angka stunting, kematian ibu dan bayi, hingga kriminalitas seperti pelecehan seksual anak, semua berakar dari kemiskinan. Bahkan investasi di Jember sempat minus 51% karena infrastruktur kami minim: pelabuhan tak ada, bandara tak beroperasi, tol tak lewat. Kami butuh dukungan pusat seperti yang diterima Banyuwangi,” tambahnya.

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkab Jember)… Selengkapnya

    Veronica Tan kembali menyampaikan dukungannya terhadap komunitas seperti Tanoker dan pentingnya membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh.

    “Saya senang karena ini festival permainan tradisional yang sesuai dengan visi kami. Kami ingin anak-anak bergerak, bersosialisasi, tidak hanya terpaku pada gadget. Komunitas seperti Tanoker akan kami dukung, termasuk melalui BIMTEK paralegal untuk isu kekerasan, stunting, dan parenting,” ujar Veronica.

    “Kita perlu kerjasama dengan universitas, misalnya Universitas Jember, untuk mendukung edukasi parenting dan pemberdayaan ibu-ibu agar produk dari bambu bisa jadi solusi afirmatif ekonomi,” tambahnya.

    “Jember akan kami perkuat lewat berbagai program kementerian. Kita akan melihat secara menyeluruh solusi dari bawah ke atas dan sebaliknya. Komunitas yang kuat akan kami perkuat untuk meningkatkan resiliensi anak dan keluarga,” tegasnya.

    Perbesar

    (Foto:Dok.Pemkab Jember)… Selengkapnya

    Senada, Wamen UMKM Helvi Moraza menyoroti potensi ekonomi kreatif dan keberlanjutan UMKM di Jember.

    “Festival ini bukan hanya acara, tapi wadah pertumbuhan UMKM. Kita tidak ingin UMKM hanya ramai saat festival, tapi harus sustainable dan naik kelas,” jelas Helvi.

    “Kami akan bentuk entrepreneurship hub yang melibatkan pemerintah daerah, universitas, pembiayaan, perizinan, sertifikasi, dan akses pasar. Kita mulai sekarang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama,” ujarnya.

    “Kami melihat Bupati Fawait sangat aktif memperjuangkan masyarakat Jember ke kementerian. Ini menunjukkan niat dan komitmen nyata. Maka kami siap berkolaborasi,” tutupnya.

    Untuk informasi selengkapnya, saksikan video di bawah ini:

     

     

    (*)

  • Sekolah Rakyat Berjalan 2 Pekan, Masalah Kesehatan dan Bullying Jadi Perhatian Khusus Mensos – Page 3

    Sekolah Rakyat Berjalan 2 Pekan, Masalah Kesehatan dan Bullying Jadi Perhatian Khusus Mensos – Page 3

    Waktu tersebut lebih lama dari sekolah-sekolah umum karena seluruh tenaga kependidikan dan siswa benar-benar baru.

    “Kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru, kalau ini semua baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu, waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya lima hari, kita bisa 15 hari atau dua minggu,” kata Saifullah Yusuf di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Juli 2025, seperti dilansir dari Antara.

    Ia menjelaskan, setelah orientasi, siswa baru akan memasuki masa matrikulasi karena tidak ada tes akademik. Pada tahap ini, para siswa akan mendapatkan sosialisasi tentang proses pembelajaran.

    “Karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi dan adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar-mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan, dan lain-lainnya sama,” ujar dia.

    Mensos juga menegaskan, untuk memastikan tidak ada perundungan atau bullying, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

    “Tidak ada bullying. Harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluannya, kita kerjasama dengan Kementerian PPPA juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi,” tuturnya.

     

  • Anak-anak Diajak Jadi Pahlawan Iklim lewat AGI 2025, Ini Aksinya

    Anak-anak Diajak Jadi Pahlawan Iklim lewat AGI 2025, Ini Aksinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan inisiatif Aksi Generasi Iklim (AGI) 2025, Sabtu (26/7/2025), di Taman Ismail Marzuki, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41. Lewat kegiatan “Sehari Bermain Bersama Anak”, pemerintah mengajak anak-anak jadi agen perubahan dalam menghadapi krisis iklim.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebut, kegiatan ini lebih dari sekadar bermain, ini adalah momen anak-anak belajar mencintai bumi sejak dini. “Dari tangan merekalah, masa depan yang hijau akan lahir,” ujarnya.

    AGI 2025 merupakan program bersama Kemenko PMK dan Save the Children Indonesia yang bertujuan mendorong partisipasi aktif anak dan remaja dalam aksi iklim. Tahun ini, pendekatan learning through play diusung, menyasar tidak hanya sekolah formal, tetapi juga pesantren dan komunitas.

    Acara melibatkan lebih dari 400 peserta, terdiri dari 270 anak dan 130 orang dewasa dari kementerian/lembaga, mitra pembangunan, korporasi, media, hingga panti sosial dan kelompok anak. Rangkaian kegiatan dibagi dalam dua sesi utama, yaitu peluncuran AGI 2025 dan permainan cerdas iklim serta jelajah selasar permainan dan hiburan interaktif.

    Anak-anak diajak mengenali isu perubahan iklim lewat hal sederhana, yaitu membawa botol minum sendiri, naik transportasi umum, atau menjaga kebersihan sekitar. “Permainan hari ini adalah langkah kecil untuk bumi yang lebih baik,” tegas Lisa.

    Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurut Lisa, perubahan iklim tak bisa dilawan sendiri. Anak-anak, masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, dan media harus bersatu.

    Acara ini juga diapresiasi sejumlah mitra yang mendukung AGI 2025, seperti Save the Children Indonesia, LEGO Group, BSI, Kemen PPPA, dan Kemendikdasmen karena mendorong pembelajaran iklim yang inklusif dan menyenangkan. “AGI adalah contoh kerja bersama yang menyentuh anak-anak secara kreatif dan bermakna,” ucap Lisa.

    Pemerintah berharap dari AGI 2025 akan lahir generasi peduli iklim, tangguh menghadapi tantangan dan siap mengantar Indonesia menuju masa depan hijau di Indonesia Emas 2045.

    Turut hadir dalam peluncuran ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauziah, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemeneterian Kesehatan (Kemenkes) Maria Endang Sumiwi, serta berbagai perwakilan lintas kementerian dan lembaga.

  • Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan Nasional 26 Juli 2025

    Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan Nasional 26 Juli 2025

    Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    (PPPA)
    Arifah Fauzi
    menyampaikan bahwa kasus pencabulan sembilan santri di
    Sumenep
    , Jawa Timur, telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
    Arifah mengaku prihatin dan mengecam keras kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan seorang pengasuh di pondok pesantren tersebut.
    “Tindakan kekerasan seksual, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya berperan sebagai pendamping dan pelindung bagi anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Arifah dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
    Arifah mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas atas setiap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak.
    “Kami meyakini tidak satu pun perempuan dan anak boleh menjadi korban kekerasan, terlebih kekerasan seksual,” tegas Arifah.
    Arifah menuturkan, sembilan korban berhak mendapatkan perlindungan, termasuk restitusi.
    “Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan menyeluruh, dan akses terhadap keadilan, termasuk restitusi,” jelas Arifah.
    Kasus kekerasan seksual ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Sumenep pada 3 Juni 2025 dan berkasnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan pada 17 Juli 2025.
    Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumenep telah menangkap pelaku pada 20 Juni 2025, di Kabupaten Situbondo.
    “Kami akan terus memantau proses hukum yang berjalan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Arifah.
    Sebagai informasi, pelaku yang merupakan
    pengasuh ponpes
    berinisial S akan segera diadili setelah berkasnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
    “Iya Mas, berkasnya sudah kami limpahkan ke kejaksaan pada 17 Juli 2025,” kata AKP Widiarti, Plt Kasi Humas Polres Sumenep, Rabu (23/7/2025).
    Polisi menyebut, total ada sembilan santri yang menjadi korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh S di pondok pesantren miliknya di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.
    Adapun, kasus ini mencuat setelah beberapa wali santri melapor, usai mengetahui percakapan di grup aplikasi para alumni pondok yang dibaca oleh salah satu orang tua korban.
    Salah satu korban berinisial F mengaku awalnya diminta oleh pelaku untuk mengambilkan air dingin dan membawanya ke dalam kamar.
    “Setibanya di kamar, korban langsung menjadi sasaran aksi pencabulan. Korban tidak berani melawan karena pelaku merupakan pengasuh pondok pesantren,” ungkap Widiarti.
    Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan Nasional 26 Juli 2025

    Batasi Gawai Hindari Bullying, Anak Indonesia Diajak Main Permainan Tradisional Nasional 25 Juli 2025

    Batasi Gawai Hindari Bullying, Anak Indonesia Diajak Main Permainan Tradisional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
    Arifah Fauzi
    menyampaikan pesan kepada anak-anak Indonesia untuk membatasi waktu bermain
    gawai
    .
    Saat berkunjung ke SMP Negeri 2 Rengat, Riau, Arifah meminta anak-anak untuk melestarikan
    permainan tradisional
    sebagai warisan bangsa.
    “Anak-anakku,
    game
    dan
    gadget
    memang memiliki sisi positif jika digunakan untuk belajar dan mencari informasi. Tapi, jika tidak digunakan dengan bijak, justru bisa membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang kalian,” ujar Arifah, dalam keterangan pers yang diterima, dikutip Jumat (25/7/2025).
    Pembatasan gawai, kata Arifah, juga bertujuan untuk menghindari tindakan perundungan antarsesama teman.
    “Saat ini anak-anak sudah aktif menggunakan
    gadget
    dan bermain
    game online
    . Untuk membatasi penggunaan
    gadget
    yang berlebihan, kita dorong anak-anak untuk kembali memainkan permainan tradisional,” tutur dia.
    Arifah menyebutkan, menyediakan ruang dan waktu bermain yang aman untuk anak merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar anak.
    “Negara hadir untuk menjamin hak bermain, hak belajar, dan hak tumbuh kembang yang optimal bagi semua anak,” ujar dia.
    Untuk itu, Arifah meminta pemerintah bersama masyarakat harus bergotong royong memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan adil tanpa diskriminasi.
    “Semua memiliki hak yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, oleh karena itu pada momentum
    Hari Anak Nasional
    ini tidak hanya merayakan semata, namun kami ingin semua anak merasakan hal yang sama,” ucap dia.
    Sebagai informasi, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli.
    Tema Hari Anak Nasional 2025 adalah “Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045”.
    Pesan utama dalam HAN 2025 yakni investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah memastikan seluruh anak sebagai generasi emas 2045 tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Modus Pegang Alat Vital Korban

    Modus Pegang Alat Vital Korban

    GELORA.CO – Seorang pendeta di Blitar ditangkap polisi atas dugaan rudapaksa terhadap empat anak di bawah umur.

    Pelaku berinisial DBH, 67, akhirnya digelandang oleh Polda Jawa Timur pada Rabu, 16 Juli 2025. Pelaku ditangkap setelah ditemukan cukup bukti atas tindak kejahatan seksual tersebut.

    “Pelaku melakukan modusnya dengan memegang alat vital korban,” ucap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers.

    Identitas pelaku makin menjadi sorotan karena posisinya sebagai pemuka agama. DBH selama ini dikenal sebagai pendeta di sebuah gereja Kota Blitar. Ironisnya, korban adalah anak-anak dari jemaat sendiri yang sempat tinggal dekat dengan lingkungan gereja.

    Kelakuan bejat DBH itu diketahui setelah ada laporan dari orang tua korban, berinisial TKD kepada kepolisian. TKD sendiri berserta anak-anaknya sempat tinggal di samping gereja tempat DBH melayani jemaat. 

    Sebelum melakukan aksinya, DBH sering mengajak anak-anak itu jalan-jalan dan sesekali berenang.

    Tersangka melangsungkan aksi bejatnya di berbagai lokasi. Di antaranya di ruang kerja, kamar tidur, ruang keluarga, kolam renang, hingga di sebuah homestay.

    Semua perbuatannya itu dilakukan selama kurun 2022 hingga 2024.  Dalam kasus itu, Polda Jatim telah mendapatkan sejumlah alat bukti.

    Di antaranya fotokopi legalisir Kartu Keluarga dan KTP pelapor, kutipan akta kelahiran korban, serta struk pembayaran kolam renang. 

    Atas perbuatannya, DBH bakal dijerat dengan Pasal 82 junto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

    Ia mendapat ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.

    Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Ciput Eka Purwianti mengapresiasi langkah Polda Jatim dalam penanganan kasus ini secara serius.

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) saat ini telah melakukan pedampingan kepada para korban bersama keluarganya. “Keempat korban saat ini dalam perlindungan LPSK,” jelasnya. (*)

  • Pemerintah respons darurat kekerasan anak dan perempuan lewat GN-AKPA

    Pemerintah respons darurat kekerasan anak dan perempuan lewat GN-AKPA

    “Kita tidak bisa hanya berhenti pada seruan moral atau simbolik. Instruksi Presiden (Inpres) tentang GN-AKPA harus memiliki kekuatan implementatif yang jelas, dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyaraka

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah merespons darurat kekerasan anak dan perempuan melalui persiapan pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) yang dibahas melalui rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (10/7).

    Dalam forum tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menekankan pentingnya pelaksanaan GN-AKPA secara nyata dan menyeluruh oleh seluruh kementerian dan lembaga.

    Ia mengingatkan bahwa gerakan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus diimplementasikan secara konkret dengan hasil yang terukur.

    “Kita tidak bisa hanya berhenti pada seruan moral atau simbolik. Instruksi Presiden (Inpres) tentang GN-AKPA harus memiliki kekuatan implementatif yang jelas, dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” kata Otto.

    ‎Dia turut menekankan pentingnya memperkuat akses korban terhadap layanan pelaporan dan bantuan hukum, termasuk memperhatikan dukungan yang cukup bagi para pemberi bantuan hukum agar korban dapat mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.
    ‎
    Dengan demikian, kata dia, hal tersebut berarti Negara harus hadir, bukan hanya dalam bentuk hukum tertulis, melainkan dalam tindakan nyata dan sistem perlindungan yang bekerja.

    ‎Wamenko Otto juga menambahkan pentingnya edukasi kepada aparat penegak hukum agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mendapat prioritas dalam penanganan, serta mendorong terbentuknya mekanisme pelaksanaan yang terukur terhadap Inpres GN-AKPA, seperti pembangunan pusat data kekerasan yang dapat digunakan secara lintas sektor dan real time (terkini).

    Adapun rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tersebut membahas berbagai langkah persiapan pelaksanaan GN-AKPA sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

    Data mencatat lebih dari 11 ribu kasus kekerasan terjadi hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan berbasis teknologi informasi (daring).

    ‎“Angka ini menunjukkan situasi yang sudah memasuki kategori darurat nasional, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih kuat, kolaboratif, dan terpadu dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.

    ‎Sebagai tindak lanjut konkret, rapat tersebut menghasilkan rumusan utama berupa rencana penerbitan Inpres tentang GN-AKPA.

    Instruksi tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

    ‎Dalam kegiatan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir memberikan masukan berharga demi penguatan isi dan arah kebijakan GN-AKPA yang akan diatur melalui Inpres.

    ‎Rapat turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto, serta Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla.

    Hadir pula Sekretaris Deputi Hukum Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Sri Yuliani serta sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    ‎Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah berharap GN-AKPA dapat berjalan efektif dan berdampak nyata dalam mewujudkan perlindungan yang berkeadilan dan menyeluruh bagi kelompok rentan di Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Mensos: Semua Serba Baru, Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengemukakan, masa pengenalan atau orientasi siswa Sekolah Rakyat membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Waktu tersebut lebih lama dari sekolah-sekolah umum karena seluruh tenaga kependidikan dan siswa benar-benar baru.

    “Kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru, kalau ini semua baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu, waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya lima hari, kita bisa 15 hari atau dua minggu,” kata Saifullah Yusuf di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Ia menjelaskan, setelah orientasi, siswa baru akan memasuki masa matrikulasi karena tidak ada tes akademik. Pada tahap ini, para siswa akan mendapatkan sosialisasi tentang proses pembelajaran.

    “Karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi dan adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar-mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan, dan lain-lainnya sama,” ujar dia.

    Mensos juga menegaskan, untuk memastikan tidak ada perundungan atau bullying, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

    “Tidak ada bullying. Harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluannya, kita kerja sama dengan Kementerian PPPA juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi,” tuturnya.