Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • Tokopedia dan TikTok Shop Latih Perempuan Jadi Kreator Lewat Creators Lab x Emak-Emak Matic

    Tokopedia dan TikTok Shop Latih Perempuan Jadi Kreator Lewat Creators Lab x Emak-Emak Matic

    Jakarta: Tokopedia bersama TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan Creators Lab di Jakarta, Selasa (16/9), dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk perempuan dari berbagai latar belakang. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha berkembang di era discovery e-commerce sekaligus memperkuat kampanye #BelanjaAman.
     
    Dalam pelatihan, peserta dibekali pemahaman soal prinsip afiliasi, cara membuat video promosi hingga merekomendasikan produk dan toko terpercaya. Mereka juga diajarkan memilih produk dari penjual berstatus Power Shop atau Mall, memanfaatkan ulasan pembeli, serta memeriksa izin resmi seperti BPOM atau PIRT sebelum membagikannya lewat short video atau live streaming.
     
    Direktur Konten Digital Kemenparekraf RI, Yuana Rochma Astuti, menjelaskan bahwa integrasi Creators Lab dengan program Emak-Emak Matic bertujuan membekali perempuan dengan keterampilan digital agar lebih melek teknologi.
     
    “Hingga akhir 2025, bersama berbagai mitra seperti Tokopedia dan TikTok Shop, program ini menargetkan melatih 10.000 peserta di berbagai wilayah,” ungkap Yuana Rochma Astuti.
     

    Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyoroti bahwa partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sementara sebagian besar pekerja informal diisi perempuan. Profesi kreator konten dapat menjadi peluang baru agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi.
     
    “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 50% selama 20 tahun terakhir, sedangkan laki-laki 80%. Namun 66% atau 54,5 juta pekerja informal adalah perempuan,” jelas Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
     
    Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menambahkan bahwa sudah banyak contoh inspiratif perempuan yang sukses sebagai kreator afiliasi, seperti Ma’e Arik yang fokus mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari dan Mom Uung dengan produk ibu dan bayi.
     
    “Mereka konsisten membuat konten video promosi untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus mendorong penjualan produk pelaku usaha lokal Kami berharap, peserta pelatihan hari ini memiliki konsistensi yang sama tingginya untuk memulai perjalanan baru sebagai content creator atau afiliator,” ujarnya.
     

     
    Di era discovery e-commerce, membuat video promosi menjadi keterampilan penting bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Data menunjukkan, transaksi penjual di TikTok Shop bisa meningkat hingga 30 kali lipat lewat live streaming dan 31 kali lipat lewat video pendek.
     
    Tak heran jika profesi kreator konten kini kian dilirik sebagai mitra strategis oleh berbagai skala bisnis. Kolaborasi ini menciptakan keuntungan bersama: kreator memperoleh komisi, penjual meningkatkan omzet, dan pembeli mendapatkan rekomendasi produk terpercaya.
     
    “Tokopedia dan TikTok Shop akan terus memperluas kemitraan bersama Kemenparekraf dan KemenPPPA agar lebih banyak perempuan bisa memanfaatkan peluang ini. Sejak Februari 2025, program ini telah hadir di enam wilayah dan memberdayakan lebih dari 600 peserta, mayoritas perempuan,” tutup Hilmi.

    Jakarta: Tokopedia bersama TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan Creators Lab di Jakarta, Selasa (16/9), dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk perempuan dari berbagai latar belakang. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha berkembang di era discovery e-commerce sekaligus memperkuat kampanye #BelanjaAman.
     
    Dalam pelatihan, peserta dibekali pemahaman soal prinsip afiliasi, cara membuat video promosi hingga merekomendasikan produk dan toko terpercaya. Mereka juga diajarkan memilih produk dari penjual berstatus Power Shop atau Mall, memanfaatkan ulasan pembeli, serta memeriksa izin resmi seperti BPOM atau PIRT sebelum membagikannya lewat short video atau live streaming.
     
    Direktur Konten Digital Kemenparekraf RI, Yuana Rochma Astuti, menjelaskan bahwa integrasi Creators Lab dengan program Emak-Emak Matic bertujuan membekali perempuan dengan keterampilan digital agar lebih melek teknologi.
     
    “Hingga akhir 2025, bersama berbagai mitra seperti Tokopedia dan TikTok Shop, program ini menargetkan melatih 10.000 peserta di berbagai wilayah,” ungkap Yuana Rochma Astuti.
     

     
    Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyoroti bahwa partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sementara sebagian besar pekerja informal diisi perempuan. Profesi kreator konten dapat menjadi peluang baru agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi.
     
    “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 50% selama 20 tahun terakhir, sedangkan laki-laki 80%. Namun 66% atau 54,5 juta pekerja informal adalah perempuan,” jelas Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
     
    Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menambahkan bahwa sudah banyak contoh inspiratif perempuan yang sukses sebagai kreator afiliasi, seperti Ma’e Arik yang fokus mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari dan Mom Uung dengan produk ibu dan bayi.
     
    “Mereka konsisten membuat konten video promosi untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus mendorong penjualan produk pelaku usaha lokal Kami berharap, peserta pelatihan hari ini memiliki konsistensi yang sama tingginya untuk memulai perjalanan baru sebagai content creator atau afiliator,” ujarnya.
     

     
    Di era discovery e-commerce, membuat video promosi menjadi keterampilan penting bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Data menunjukkan, transaksi penjual di TikTok Shop bisa meningkat hingga 30 kali lipat lewat live streaming dan 31 kali lipat lewat video pendek.
     
    Tak heran jika profesi kreator konten kini kian dilirik sebagai mitra strategis oleh berbagai skala bisnis. Kolaborasi ini menciptakan keuntungan bersama: kreator memperoleh komisi, penjual meningkatkan omzet, dan pembeli mendapatkan rekomendasi produk terpercaya.
     
    “Tokopedia dan TikTok Shop akan terus memperluas kemitraan bersama Kemenparekraf dan KemenPPPA agar lebih banyak perempuan bisa memanfaatkan peluang ini. Sejak Februari 2025, program ini telah hadir di enam wilayah dan memberdayakan lebih dari 600 peserta, mayoritas perempuan,” tutup Hilmi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Jenjang SMA di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rakor Pengelolaan SSK dilanjutkan penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri menjelaskan program tersebut terlaksana setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Kediri dengan Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Kediri, Rabu (6/8/2025) silam.

    SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.

    Penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Adapun tujuan dan manfaat SSK, antara lain: menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan; menumbuhkan perilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas; mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital; mengurangi putus sekolah; serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan dampak kependudukan.

    “Pada prinsipnya SSK memberi pengetahuan kepada siswa agar mereka peduli dengan kependudukan, pembangunan keluarga, maupun karakter dari siswa. Semoga dengan komitmen kita bersama kaitannya dengan penguatan pengelolaan SSK kita dapat menangkap peluang dari bonus demografi yang tidak pernah terulang dalam mewujudkan Indonesia EMAS,” ucapnya. Arief juga mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK di Kota Kediri pada akhir tahun ini.

    Sebagai informasi, pada Rakor tersebut mengundang narasumber perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan dari SMAN 19 Surabaya selaku peraih predikat Paripurna SSK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan BKKBN pada April 2025. [nm/but]

  • MPR nilai kesejahteraan keluarga kunci lindungi perempuan dan anak

    MPR nilai kesejahteraan keluarga kunci lindungi perempuan dan anak

    Penguatan literasi pendidikan, kesehatan, budi pekerti, dan ekonomi keluarga menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu kunci dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan.

    “Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan langkah strategis untuk membangun sistem perlindungan menyeluruh dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak di tanah air,” kata Lestari kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Ia lalu menyampaikan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 3 Juli 2025 telah mencatat terdapat sebanyak 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), faktor ekonomi menjadi pemicu utama tingginya angka kekerasan, disusul pola asuh dalam keluarga, lingkungan, paparan negatif gawai, serta pernikahan usia anak.

    Lestari pun menilai data tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan tepat agar tidak memicu peningkatan kasus serupa.

    “Kecepatan dalam mengantisipasi sejumlah tantangan tersebut sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap perempuan dan anak di tanah air,” ujar anggota Komisi X DPR RI itu.

    Selain pemberdayaan ekonomi keluarga, Lestari juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat secara masif.

    Menurutnya, penguatan literasi pendidikan, kesehatan, budi pekerti, dan ekonomi keluarga menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mencegah munculnya tindak kekerasan di lingkungan rumah tangga.

    Dia berharap, seluruh pihak dapat bergotong royong mewujudkan langkah yang tepat dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap anak bangsa, termasuk perempuan dan anak.

    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi telah menekankan pentingnya upaya-upaya penguatan perlindungan perempuan dan anak, mengingat peran perempuan dan anak sebagai motor penggerak pembangunan bangsa.

    “Perempuan dan anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penentu arah kemajuan di berbagai sektor, utamanya pembangunan sumber daya manusia,” kata Arifah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Arifah Ajak Semua Pihak Berkomitmen Wujudkan Kota Layak Anak

    Menteri Arifah Ajak Semua Pihak Berkomitmen Wujudkan Kota Layak Anak

    JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemda dan seluruh pihak untuk menyatukan komitmen dalam wjudkan Kota Layak Anak (KLA). Untuk meraihnya, perlu dipastikan adanya penyediaan ruang aman, inklusif, dan bermakna bagi anak-anak.

    “Festival Anak Balikpapan ini bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk memperkuat semangat, kreativitas, dan masa depan anak-anak kita. Anak-anak adalah subyek utama yang hak-haknya harus dapat dipenuhi. Anak-anak kita adalah agen perubahan yang dapat berkontribusi bagi lingkungan dan kota,” kata Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, mengutip ANTARA pada Minggu 7 September.

    Menteri Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa konsep Kota Layak Anak berlandaskan pada Konvensi Hak Anak yang menekankan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari kekerasan, serta dapat berpartisipasi bermakna dalam pembangunan.

    Kota yang layak anak mencakup pemenuhan hak dasar anak melalui pendidikan, kesehatan, ruang bermain, fasilitas publik yang aman, dan lingkungan yang mendukung.

    Sementara Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Adamin Siregar, menyampaikan bahwa anak-anak merupakan aset berharga bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberi ruang untuk berkembang.

    “Festival Anak Balikpapan adalah wadah bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, menyalurkan bakat, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Anak-anak Balikpapan adalah generasi hebat yang siap melanjutkan estafet pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Adamin Siregar.

    Adamin Siregar memastikan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan terus menghadirkan kebijakan ramah anak.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan ruang terbuka hijau ramah anak, penguatan program perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta penguatan wadah partisipasi anak.

  • Pemerintah Gelar Rakor Tingkat Kementerian Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

    Pemerintah Gelar Rakor Tingkat Kementerian Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait tindak lanjut usai aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah hingga di Ibu Kota pada Agustus akhir lalu. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan merespons terhadap sejumlah tuntutan rakyat.

    Rapat koordinasi digelar di Kemenko Kumham Imipas, Senin (8/9/2025). Rapat ini dihadiri Yusril, Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, hingga perwakilan komisi nasional HAM dan Perempuan.

    Usai rapat, Yusril menerangkan pemerintah merespons positif segala tuntutan yang disampaikan oleh rakyat. Kata Yusril, tuntutan itu sejatinya berisi agar dilakukan perbaikan dan pembenahan.

    “Bahwa pemerintah memberikan suatu respons yang positif terhadap tuntutan dari rakyat kira untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang selama ini dirasakan suatu yang kurang dan didesakan untuk dilakukan untuk satu pembenahan dan perbaikan,” kata Yusril.

    Yusril mengatakan tuntutan dari rakyat itu juga tidak hanya untuk pemerintah tapi juga ditujukan kepada DPR. Dia mengaku yakin DPR akan memberikan respons terhadap tuntutan rakyat itu.

    Yusril menegaskan pemerintah akan merespons positif tuntutan yang disampaikan rakyat. Kendati demikian, kata Yusril, tidak semua tuntutan tersebut dapat segera diwujudkan karena memerlukan waktu.

    “Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan merespons positif ke arah itu walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu perbaikan,” ujarnya.

    Tuntutan 17+8

    Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.

    Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah ’17+8 Tuntutan Rakyat’ dan ’17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu’-‘8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.

    Berikut isi lengkapnya:

    17+8 Tuntutan Rakyat

    DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER

    – Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    – Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

    – Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

    – Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

    – Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

    – Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

    – Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

    – Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

    – Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

    – Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

    – Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

    – Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

    – Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

    – Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

    – Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

    – Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026

    – Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

    – Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

    – Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

    – Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan

    – Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor

    – Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

    – Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

    – Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.

    (whn/dhn)

  • Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Jakarta –

    Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas rencana kerja hingga anggaran 2026. Rapat dilaksanakan secara tertutup.

    Pantauan detikcom di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (3/9/2025), Menteri Nasaruddin Umar hadir di lokasi pukul 10.12 WIB. Selain Menag, sudah hadir di Gedung DPR RI sebelumnya yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

    Dalam agenda yang diterima, rapat ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026. Rapat ini juga dijadwalkan akan membahas isu-isu terkini.

    “Tertutup,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i mengatakan rapat ini baru pengajuan anggaran. Ia menyebut masing-masing kementerian baru menyampaikan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang didapat.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian,” ucap Romo Syafi’i.

    “Tentu dengan memasukan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” imbuhnya.

    (dwr/gbr)

  • Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Jakarta –

    Anggota DPR hingga pegawai di DPR RI sudah beraktivitas seperti semula usai beberapa hari belakangan didemo massa. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hingga anggota dewan juga mulai terlihat lebih banyak hadir di DPR dibandingkan hari-hari sebelumnya.

    Berdasarkan agenda yang didapat, Rabu (3/9/2025) terhitung ada 23 rapat yang akan dilakukan oleh anggota DPR dengan menteri, badan, atau perwakilan kementerian hari ini. Jadwal rapat dimulai pukul 10.00 WIB sampai ada yang terlaksana pukul 19.00 WIB antara Komisi XIII DPR RI dengan Menteri HAM.

    Kendati demikian, pengamanan di DPR tampak masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Tampak di pintu masuk Gedung Pancasila dijaga oleh pasukan Brimob tempat masuknya kendaraan anggota dewan dan para menteri.

    Di dalam Gedung DPR RI, tenda militer juga masih terpasang di sejumlah tempat seperti depan Nusantara II hingga samping Masjid DPR. Bahkan sebagian lantai satu parkiran motor digunakan untuk aparat kepolisian beristirahat.

    Menag Nasaruddin Umar salah satu menteri yang sudah mulai rapat di DPR, Rabu (3/9/2025 (Dwi/detikcom)

    Meski begitu, sejumlah menteri juga mulai berdatangan ke DPR RI untuk melaksanakan rapat. Terlihat hadir di sana Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan.

    (dwr/maa)

  • KemenPPPA Pastikan Pemulihan Psikis 91 Anak yang Diamankan saat Demo di DPR

    KemenPPPA Pastikan Pemulihan Psikis 91 Anak yang Diamankan saat Demo di DPR

    Jakarta –

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan sebanyak 91 anak yang sempat diamankan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), telah dipulangkan ke keluarga masing-masing.

    Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa anak-anak tersebut terlebih dahulu mendapat pendampingan dari UPT PPPA DKI Jakarta serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

    “Anak-anak telah diberikan pendampingan psikologis awal. Petugas menggali informasi sejak mereka diamankan, sekaligus memberikan psikoedukasi, mulai dari cara menyampaikan aspirasi dengan benar, memahami penyebab dan dampak stres, hingga mengenalkan layanan pemulihan yang dapat diakses, seperti dinas PPPA maupun puskesmas,” kata Arifah di Jakarta, Jumat.

    Konseling dan Pemulihan

    Proses pemulihan dilakukan bersama Dinas PPAPP DKI Jakarta melalui delapan kelompok konseling. Tim yang terlibat meliputi konselor, pekerja sosial, serta paralegal.

    Menurut Arifah, pendekatan ini penting agar anak-anak memahami hak-haknya sekaligus mendapat dukungan psikologis sebelum kembali ke lingkungan keluarga.

    Berdasarkan data Dinas PPAPP DKI Jakarta, jumlah anak yang diamankan mencapai 91 orang, seluruhnya berusia di bawah 18 tahun.

    “Dari total 91 anak, 47 di antaranya berasal dari DKI Jakarta, 19 dari luar DKI, sementara 25 lainnya masih belum teridentifikasi. Mereka tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Semuanya sudah didata, diperiksa, dan dipulangkan ke keluarga masing-masing,” ujar Arifah, dikutip dari ANTARA.

    (naf/naf)

  • Kasus Ananda Raya Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Keselamatan Anak Nomor Satu

    Kasus Ananda Raya Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Keselamatan Anak Nomor Satu

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama.

    “Kita wajib introspeksi diri dan bergerak. Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu. Kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat, 22 Agustus 2025.

    Respon Cepat Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis malam (21/8), Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan pada Jumat pagi (22/8) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

    “Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.
     

    Bangun Sistem Pencegahan Dini Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini, demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya. 

    Aksi Tegas dan Komprehensif Menko PMK menuturkan bahwa persoalan kesehatan anak harus dicegah dan ditangani secara lintas sektor. Bukan hanya dari aspek pelayanan medis, melainkan juga sanitasi, gizi, literasi keluarga, perumahan layak, dan perlindungan sosial.

    Pratikno menegaskan pemerintah akan memperkuat layanan dasar anak, mulai dari memperbaiki SOP layanan kesehatan dan pemberian obat, menguatkan peran Posyandu dan Puskesmas, meningkatkan sanitasi dan kelayakan perumahan, hingga memastikan anak dari keluarga miskin terlindungi lewat identitas resmi dan BPJS Kesehatan PBI.

    “Kasus Ananda Raya adalah alarm nasional. Jawaban Pemerintah jelas: perbaikan SOP layanan, pendataan dan jaminan kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan Puskesmas. Alarm ini harus kita jawab dengan aksi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban,” tegas Pratikno. 

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama.
     
    “Kita wajib introspeksi diri dan bergerak. Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu. Kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat, 22 Agustus 2025.
     
    Respon Cepat Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis malam (21/8), Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan pada Jumat pagi (22/8) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

    “Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.
     

     
    Bangun Sistem Pencegahan Dini Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini, demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya. 
     
    Aksi Tegas dan Komprehensif Menko PMK menuturkan bahwa persoalan kesehatan anak harus dicegah dan ditangani secara lintas sektor. Bukan hanya dari aspek pelayanan medis, melainkan juga sanitasi, gizi, literasi keluarga, perumahan layak, dan perlindungan sosial.
     
    Pratikno menegaskan pemerintah akan memperkuat layanan dasar anak, mulai dari memperbaiki SOP layanan kesehatan dan pemberian obat, menguatkan peran Posyandu dan Puskesmas, meningkatkan sanitasi dan kelayakan perumahan, hingga memastikan anak dari keluarga miskin terlindungi lewat identitas resmi dan BPJS Kesehatan PBI.
     
    “Kasus Ananda Raya adalah alarm nasional. Jawaban Pemerintah jelas: perbaikan SOP layanan, pendataan dan jaminan kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan Puskesmas. Alarm ini harus kita jawab dengan aksi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban,” tegas Pratikno. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Lindungi perempuan dan anak, Pemprov DKI revisi Perda 8 tahun 2011

    Lindungi perempuan dan anak, Pemprov DKI revisi Perda 8 tahun 2011

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

    Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainah mengatakan revisi itu merupakan wujud komitmen dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jakarta.

    “Perda 8 tahun 2011 itu kan tentang perlindungan perempuan dan anak. Kami sedang revisi, dan kami semangat, didukung oleh Bapak Gubernur Perda ini,” kata Iin saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat.

    Revisi Perda itu, sambung dia, akan melahirkan dua Perda baru, yakni Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

    “Artinya, ini komitmen kita semua dalam mewujudkan provinsi yang layak anak. Upaya kami melalui regulasi atau kebijakan, melalui program atau kegiatan,” ujar Iin.

    Dia menambahkan komitmen itu juga selaras dengan Jakarta yang mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2025.

    Sebelumnya, Dinas PPAPP DKI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban anak.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Iin menyoroti kasus eksploitasi seksual terhadap anak hingga hamil yang terjadi di tempat hiburan malam di wilayah Tamansari, Jakarta Barat.

    “Sebagai pemerintah daerah, kami harus memiliki komitmen kuat untuk menanggulangi masalah ini secara menyeluruh. Namun, kami juga menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tutur Iin.

    Menurut dia, diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku, dinas-dinas terkait dalam mendukung pemulihan korban, serta keluarga dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan TPPO anak.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.