Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • 110 Anak Direkrut Teroris via Medsos, Eks Kadensus: Fenomena Gunung Es

    110 Anak Direkrut Teroris via Medsos, Eks Kadensus: Fenomena Gunung Es

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Martinus Hukom menyebutkan temuan Densus 88 terkait 110 anak dan pelajar di Indonesia yang direkrut kelompok teroris melalui media sosial (medsos) dan gim online sepanjang 2025, adalah fenomena gunung es. Menurutnya, jumlah sesungguhnya lebih banyak, tetapi tidak terdeteksi. 

    Martinus mengungkapkan media sosial sekarang telah memodifikasi alogaritma dengan mengikuti pola perilaku anak-anak dan remaja. Terlebih, bentuk media sosial saat ini tidak hanya berupa platform berjejaring atau komunikasi, tetapi juga dapat berbentuk gim online, sehingga varian ruang digital saat ini begitu variatif. 

    “Kalau kita dalami lagi lebih banyak, mungkin 100 lebih (temuan Densus 88) itu hanya sebagai teori gunung es, yang terlihat puncaknya saja. Masih banyak yang lain karena media sosial sekarang massif sekali,” jelas Martinus dalam program “Beritasatu Utama” di Beritasatu TV, Rabu (19/11/2025). 

    Martinus mengatakan platform medsos saat ini sangat variatif. Ia mengatakan fenomena medsos dalam praktik terorisme di masa dirinya masih menjabat sebagai kadensus 88 pada 2020-2023, masih terbatas pada aplikasi Telegram semata. 

    “Sementara hari ini, pekerjaan Densus jadi semakin banyak karena platform medsos semakin banyak juga,” ujarnya. 

    Martinus menyebutkan penyedia medsos di era kiwari telah mempelajari anak-anak pengguna media digital sehingga menghasilkan algoritma. Dalam algoritma tersebut, perilaku anak-anak dalam menggunakan medsos menjadi berkembang dalam bentuk gim online guna menjadi sarana komunikasi. 

    “Jadi gim online saat ini bukan lagi menyalurkan kreativitas anak-anak dalam bermain gim, tetapi juga komunikasi, sehingga menjadi suatu fenomena yang membuat anak-anak lebih banyak masuk ke dunia digital,” katanya. 

    Selain itu, Martinus menjelaskan, ketika anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun, mereka mencari otoritas moral di tengah lingkungan keluarga. Namun saat awal usia remaja yakni usia 5 – 12 tahun, anak-anak akan mencari patron moral di ruang permainan. 

    “Di sinilah kemudian platform digital menyediakan otoritas moral terbaru bagi anak-anak. Dan ini lah yang harus kita pahami betul ada patron moral lain yang hadir di tengah anak-anak kita,” terang Martinus. 

    Lebih lanjut, Martinus mengungkapkan saat ini diperlukan pengawasan lebih intens terhadap platform digital, baik berupa kebijakan maupun kontrol dari orang tua. Ia menyebutkan tindakan pengawasan dari pemerintah maupun orang tua diperlukan agar anak-anak terpengaruh secara moral yang dimana belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Jangan anak-anak masuk ke ruang digital kemudian terpengaruh moral mereka, apalagi mereka bertemu dengan kelompok-kelompok ajaran radikal,” ungkap Martinus. 

    Sebelumnya, Densus 88 Antiteror mengungkap adanya lebih dari 110 anak dan pelajar di Indonesia yang direkrut oleh kelompok teroris melalui medsos hingga gim online sepanjang 2025. 

    “Kurang lebih ada 110 anak dan pelajar yang teridentifikasi sebagai korban proses perekrutan kelompok teror,” kata Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Dalam periode penyelidikan sekitar satu tahun terakhir, Densus 88 telah menangkap lima orang yang diduga perekrut anak dan pelajar ke jaringan terorisme. Para tersangka ditangkap sejak akhir 2024 hingga November 2025 dan saat ini menjalani proses hukum.

    Mayndra menegaskan, Densus 88 bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial untuk memastikan mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan lanjutan.

  • Perundungan Kian Marak, HNW Dorong Perlindungan Anak Diperkuat

    Perundungan Kian Marak, HNW Dorong Perlindungan Anak Diperkuat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kasus perundungan anak yang kini dinilai sudah memasuki tahap darurat. Ia mendesak pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga terkait untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan agar kekerasan terhadap anak tidak terus berulang.

    HNW menegaskan negara harus hadir sejak tanda awal perundungan muncul, bukan setelah kasusnya membesar dan menimbulkan korban jiwa.

    Ia juga mendorong penguatan anggaran dan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif di lapangan.

    Sebagai contoh, Komisi VIII bekerja sama dengan KPAI, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    HNW menilai kasus kekerasan terhadap anak, khususnya perundungan, sudah berada pada tahap darurat karena terus berulang di berbagai sekolah.

    “Oleh karena itu harus ada penguatan pada pengawasan di lapangan, melalui KPAI dan KPAD, agar Negara hadir pada saat gejala awal perundungan terjadi, bukan hanya ketika sudah terjadi apalagi kejadiannya semakin parah dan menimbulkan luka berat hingga kehilangan nyawa anak-anak,” tambah HNW dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

    Sekolah dan pemerintah perlu segera turun tangan sejak awal perundungan, dengan KPAI dan KPAD mendampingi korban serta mengedukasi siswa dan orang tua pelaku agar eskalasi tidak berlanjut menjadi lebih parah.

    “Misalnya ketentuan Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,” sambung HNW.

    Pada 2025, KemenPPPA mendapat alokasi Rp300,5 miliar dan KPAI Rp17 miliar. Namun, pada 2026 anggaran keduanya turun tajam menjadi Rp214,1 miliar untuk KemenPPPA dan Rp5,7 miliar untuk KPAI.

    Padahal, KemenPPPA merupakan lembaga negara yang secara khusus disebut dalam konteks perlindungan anak. Sementara itu, KPAI adalah lembaga yang dibentuk langsung melalui Undang-Undang sejak UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, diperkuat dengan perubahan di UU 35/2014, dan pengangkatannya dilakukan langsung oleh Presiden.

    HNW menekankan penguatan pencegahan dan pengawasan semakin mendesak di tengah darurat kekerasan terhadap anak, yang mencakup perundungan, kekerasan seksual, hingga kejahatan daring seperti pornografi dan TPPO.

    “Semoga dengan meningkatnya awareness kedaruratan ini, apalagi Presiden Prabowo juga sudah merespons (17/11), ada afirmasi terhadap lembaga pencegahan dan pengawasan khususnya dalam konteks kami di Komisi VIII melalui penguatan kewenangan dan anggaran bagi KemenPPPA dan KPAI,” lanjutnya.

    HNW mendorong agar penguatan regulasi perlindungan anak, termasuk mekanisme pencegahan, dimasukkan dalam Revisi UU Sisdiknas yang telah masuk Prolegnas Prioritas 2026.

    Dengan demikian, Sistem Pendidikan Nasional yang dirancang menuju Indonesia Emas menjadi sistem yang menolak dan mencegah segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya pada jenjang yang diikuti anak.

    HNW menegaskan menuju Indonesia Emas diperlukan keseriusan dalam mengatasi berbagai darurat anak, mulai dari perundungan, kejahatan seksual, hingga stunting. Ia mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas sulit tercapai jika anak-anak terus hidup dalam kecemasan akibat masalah tersebut.

    “Hanya oleh generasi Emas, yang bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak, Indonesia Emas dapat tercapai,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Densus 88 Imbau Orang Tua Deteksi Dini Perilaku Anak, Cegah Ideologi Radikal

    Densus 88 Imbau Orang Tua Deteksi Dini Perilaku Anak, Cegah Ideologi Radikal

    Jakarta –

    Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengimbau orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas daring anak secara berkala. Hal itu untuk mencegah anak menjadi korban paparan ideologi radikal hingga target rekrutmen jaringan terorisme.

    “Orang tua punya kendali terhadap anaknya. Ambil handphone (ponsel) putra-putrinya, secara sidak seperti itu,” kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

    Dia mengungkapkan, kelompok teror kerap menggunakan media sosial hingga game online untuk menarik perhatian anak-anak. Mereka juga menggunakan latar belakang agama untuk mendoktrin anak dengan paham radikal.

    “Mungkin kalau di dalam jaringan terorisme ini dengan menggunakan latar belakang ideologi kanan atau agama. Mungkin ada pertanyaan seperti ini ya, ‘manakah yang lebih baik antara Pancasila dengan kitab suci?’, gitu salah satu jebakan pertama,” tutur Mayndra mencontohkan.

    Padahal, jelas Mayndra, Pancasila dan kitab suci merupakan sesuatu yang tidak apple to apple. Sebab, keduanya merupakan hal yang berbeda.

    “Sesuatu yang tidak bisa diperbandingkan, dikomparasikan, karena dua-duanya ini memiliki posisi yang berbeda. Kemudian anak pastinya akan menjawab kitab suci lebih baik dari Pancasila, gitu,” lanjut Mayndra.

    Maka dari itu, ia mendorong orang tua untuk mengecek ponsel anak untuk mencegah menjadi korban rekrutmen terorisme.

    Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong orang tua harus melek akan media. Sebab, banyak orang tua baru menyadari anaknya terpapar radikalisme setelah kasusnya terungkap.

    Ratna menyebut perubahan perilaku anak sering terlambat dideteksi oleh orang tua. Karena itu, dia menekankan sensitivitas orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang anak.

    “Sensitivitas orang tua menjadi sangat penting, keluarga menjadi sangat penting. Karena perubahan perilaku itu seringkali terlambat dalam melakukan deteksi dini,” ucapnya.

    Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau orang tua agar tidak abai terhadap aktivitas anak. Pengawasan tetap penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas anak di dunia maya.

    “Tentu orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan anak, jangan abai anak berteman dengan siapa di media sosial,” tutur Ketua KPAI, Margaret Aliyatul.

    Dia meminta orang tua rutin memeriksa grup yang diikuti anak. Menurut dia, akan lebih baik jika orang tua memiliki kesepakatan bersama anak mengenai pemeriksaan perangkat.

    “Cek anak bergabung dengan grup apa saja. Punya komitmen bersama dengan anak bahwa orang tua perlu sewaktu-waktu melakukan sidak terkait dengan HP atau gadget atau media sosial anak,” imbau Margaret.

    (ond/whn)

  • Pram harap aktivitas belajar di SMAN 72 sudah normal pada pekan depan

    Pram harap aktivitas belajar di SMAN 72 sudah normal pada pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali diterapkan di SMA Negeri 72 Jakarta pada pekan depan pascaledakan yang terjadi di sekolah itu pada Jumat (7/11) karena sebagian besar siswanya sudah ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

    “Kami sudah berkomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan, memberikan kebebasan. Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

    Alasan pihak SMAN 72 ingin kembali melakukan pembelajaran tatap muka karena mereka ingin membuktikan bahwa sekolah tersebut sudah aman.

    Pramono pun mengaku mendukung dan memberikan kebebasan kepada pihak SMAN 72 untuk memutuskan hal tersebut.

    “Mudah-mudahan minggu depan sudah sepenuhnya (pembelajaran tatap muka),” kata Pramono.

    Sebelumnya, pada Senin (10/11) Pramono memberikan izin agar SMA 72 melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring sementara waktu.

    Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga telah menyampaikan hal senada.

    Chico menyebut, SMA Negeri 72 akan menjalani pembelajaran daring hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali.

    Lebih lanjut Chico menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas arahan Gubernur Pramono Anung terus memberikan perhatian dan pendampingan menyeluruh bagi para korban dan warga sekolah SMAN 72 Jakarta pasca-insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Chico mengatakan, berbagai langkah cepat telah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fisik dan psikologis berjalan optimal.

    Misalnya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta, lanjut Chico, juga telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tegas, Menteri PPA Tak Terima Gus Elham Cium Anak Perempuan: Itu Child Grooming!

    Tegas, Menteri PPA Tak Terima Gus Elham Cium Anak Perempuan: Itu Child Grooming!

    GELORA.CO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, bereaksi keras atas video viral yang memperlihatkan pendakwah asal Kediri, Jatim, Elham Yahya Luqman atau Gus Elham berbuat tak pantas kepada anak-anak perempuan.

    Dalam video yang viral, Gus Elham terlihat mencium sejumlah anak perempuan.

    Arifah Fauzi menegaskan, apa yang dilakukan Elham sudah di luar batas kewajaran bahkan merupakan perilaku yang sangat tidak pantas.

    “Kami sependapat dengan publik tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas dari status atau posisi siapapun yang melakukannya. Termasuk mereka yang dianggap selaku pemuka agama,” ungkap Menteri PPA kepada awak media, Kamis 13 November 2025.

    Ia menyampaikan, perkara ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya membatasi diri dari interaksi berlebihan dengan anak.

    Pihaknya berharap masyarakat tidak menilai aksi itu sebagai perbuatan yang wajar.

    “Perilaku yang melibatkan sentuhan fisik tanpa persetujuan, apalagi dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, berpotensi menjadi bentuk pelecehan yang bisa berdampak psikologis serius pada korban,” tuturnya.

    Arifah juga mengatakan, kasus ini menujukan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap relasi kuasa antara orang dewasa dengan anak.

    Pada banyak konteks sosial atau keagamaan, figur otoritas sering berada pada posisi dominan dan dipercaya. Ini bisa menciptakan ketimpangan kuasa.

    Keadaan tersebut, kata dia, dapat membuat anak kesulitan untuk menolak, melawan atau melaporkannya saat menghadapi perilaku yang tak pantas.

    “Relasi kuasa itu sering dimanfaatkan melalui cara nonfisik, misalnya dengan bujuk rayu, tekanan emosional atau manipulasi psikologis alias child grooming,” kata Arifah Fauzi.

    “Pelaku umumnya berusaha menormalisasi perilaku menyimpang dengan alasan kasih sayang atau kedekatan. Dampaknya, anak bisa merasa bersalah, bingung, dan mengalami trauma jangka panjang,” ucapnya mengingatkan.

    Guna mencegah kasus yang sama, ia menekankan pentingnya edukasi tentang otoritas tubuh sejak usia dini. Anak perlu memahami tubuh mereka sepenuhnya miliknya sendiri, dan tak ada seorang pun yang berhak menyentuh atau melanggar batas pribadinya.

    Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kepada orang tua diimbau membangun komunikasi terbuka dengan anak,

    “Sementara lembaga pendidikan dan sosial wajib memastikan adanya sistem pengawasan dan perlindungan yang efektif,” tambahnya.

    Kementerian PPPA juag meminta masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani melapor ke instutisi yang sudah mendapat mandat oleh UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

    Sebelumnya viral foto serta gerakan kampanye yang mengecam perilaku Gus Elham di media sosial. Dalam foto gerakan ini berisi kolase Gus Elham sedang mencium sejumlah anak perempuan.

    Padahal perbuatan itu dianggap sebagai tindakan pedofil dan child grooming. Elham pun telah meminta maaf dan mengaku khilaf atas peristiwa tak patut itu. ***

  • Rahayu Saraswati Buka Suara soal Penculikan Bilqis, Indikasi Perdagangan Anak?

    Rahayu Saraswati Buka Suara soal Penculikan Bilqis, Indikasi Perdagangan Anak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Founder Parinama Astha Rahayu Saraswati memberikan komentar terkait kasus penculikan dan penjualan anak bernama Bilqis asal Makassar yang menjadi sorotan nasional setelah diketahui korban dijual dan dibeli oleh warga Suku Anak Dalam di Jambi. 

    Sara, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa praktik penjualan atau perdagangan anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk jika dibungkus dengan dalih budaya, adat, atau bahkan kegiatan filantropi.

    “Ini kembali lagi pada edukasi dan sosialisasi bahwa yang namanya perdagangan anak, mau dibungkus budaya adat ataupun mau dibungkus dalam bentuk filantropi sekalipun, itu tetap perdagangan orang,” ucapnya setelah menghadiri acara Bisnis Indonesia Women in SDG’s Award 2025 pada Selasa (11/11/2025).

    Ia menilai kasus tersebut mencerminkan masih minimnya pemahaman di masyarakat mengenai perdagangan orang dan pelanggaran hak anak, termasuk dalam konteks perkawinan anak dan kawin kontrak.

    “Kita lihat realitanya di seluruh Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, meskipun diatur dalam UU Perkawinan terbaru minimalnya 19 tahun, itu masih hal yang biasa. Padahal kalau ada transaksi di situ, seperti kawin kontrak, itu sebenarnya bentuk perdagangan orang,” ujarnya. 

    Rahayu menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak memandang manusia sebagai komoditas transaksional. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya ditangani dengan penegakan hukum semata.

    “Pencegahan perdagangan orang tidak bisa diatasi hanya dengan sanksi hukum. Harus dilihat dari segi jangka panjang, yang harus melihat akar-akar masalahnya baik dari segi budaya maupun ekonomi. Kalau masalahnya ekonomi, maka yang dibutuhkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Rahayu.

    Lebih lanjut, ia menilai penanganan kasus perdagangan orang harus dilakukan lintas sektor dan tidak hanya dibebankan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

    “KPPPA itu kementerian koordinatif, bukan teknis. Jadi upaya pencegahan harus melibatkan banyak pihak,” tambahnya.

    Kasus penculikan dan penjualan anak Bilqis, asal Makassar yang ditemukan dengan masyarakat adat di Jambi telah menimbulkan keprihatinan luas.

    Pemerintah dan aparat penegak hukum kini tengah mendalami kasus tersebut dari para pelaku yang sudah tertangkap. Rahayu Saraswati menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kasus serupa terulang.

    (Stefanus Bintang Agni)

  • Menteri PPPA Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

    Menteri PPPA Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi berjanji mendorong perlindungan bagi anak dan perempuan di Indonesia serta meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor.

    Menurutnya, sampai saat ini perempuan masih dihadapkan banyak tantangan di struktural masyarakat.

    “Sampai saat ini masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses dan kesempatan yang setara di banyak bidang, dikarenakan adanya hambatan struktural yang masih perlu kita atasi bersama-sama,” kata Arifah dalam acara Women in SDGs Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-40, dengan tema perempuan penggerak Sustainable Development Goals atau SDGs, Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, perempuan memiliki peran penting di ruang lingkup domestik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya, baik perempuan yang tinggal di desa maupun di kota.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan khususnya dalam mencegah dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

    “Salah satunya melalui sistem integrasi informasi gender atau yang biasa disebut dengan SIGA dan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada perempuan dan anak perempuan tertinggal karena kekerasan dan diskriminasi,” tambahnya.

    Menurutnya, melalui Sustainable Development Goals (SDG’s) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group menjadi momentum bagi kiprah perempuan untuk berkontribusi besar terhadap Indonesia.

    Terlebih SDG’s dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademis, media, dan masyarakat.

    “Mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai sektor ini dapat memperkuat kerja-kerja kita untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia emas 2045,” tutupnya.

    Pada momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

  • Pramono izinkan SMAN 72 lakukan pembelajaran secara daring

    Pramono izinkan SMAN 72 lakukan pembelajaran secara daring

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah memberikan izin bagi SMA Negeri 72 Jakarta melakukan pembelajaran secara daring (online) untuk sementara waktu.

    “Ya memang hari ini dibutuhkan untuk daring. Dan Ibu kepala dinas telah memberikan laporan kepada saya, memang hari ini kita izinkan untuk daring,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga telah menyampaikan hal senada.

    Chico menyebut, SMA Negeri 72 akan menjalani pembelajaran daring hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali.

    “Hingga hari ini (Minggu 9/11) lokasi SMAN 72 masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian,” kata Chico.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas arahan Gubernur Pramono Anung terus memberikan perhatian dan pendampingan menyeluruh bagi para korban dan warga sekolah SMAN 72 Jakarta pasca-insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Berbagai langkah cepat telah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fisik dan psikologis berjalan optimal. Misalnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta, lanjut Chico, juga telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI siapkan pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta

    Pemprov DKI siapkan pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan setempat menyiapkan pembelajaran dalam jaringan (daring) serta pemulihan psikologi siswa SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara pascaledakan yang terjadi pada Jumat (7/11).

    “Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring (online) mulai Senin (10/11) hingga kondisi sekolah telah dinyatakan dapat digunakan kembali,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan hingga hari ini lokasi SMAN 72 masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian. Pembelajaran akan difokuskan pada proses pemulihan dan persiapan mental siswa sebelum kembali ke sekolah.

    Ia mengatakan pembelajaran di kelas nantinya akan diisi oleh wali kelas dan psikolog dengan pembelajaran yang dikemas dengan memberikan ruang interaksi lebih dekat, seperti olahraga dan seni, agar anak-anak dapat pulih dan kembali merasa aman.

    Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah juga akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat.

    “Saat ini, para petugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPP telah berjaga di lokasi untuk memastikan pendampingan berjalan baik,” kata dia.

    Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menyampaikan akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Ia menambahkan Mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    “Kami akan menyiapkan dukungan psikolog untuk mendampingi anak-anak selama PJJ dan proses pemulihan di sekolah,” kata dia

    Ia menambahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh.

    “Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh korban, guru, dan siswa SMAN 72 Jakarta agar dapat pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun psikologis, serta kembali menjalani kegiatan belajar dengan aman dan nyaman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PPPA soal Ledakan SMAN 72: Keselamatan Anak Perhatian Utama

    Menteri PPPA soal Ledakan SMAN 72: Keselamatan Anak Perhatian Utama

    Menteri PPPA soal Ledakan SMAN 72: Keselamatan Anak Perhatian Utama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan anak-anak menjadi prioritas utama pemerintah.
    Hal ini sekaligus merespons
    insiden ledakan
    di masjid SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025), yang mengakibatkan puluhan siswa menjadi korban.
    “Ini adalah peristiwa yang mengejutkan kita semua.
    Keselamatan anak
    harus menjadi perhatian utama semua pihak. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang aman bagi tumbuh kembang anak,” ujar Arifah dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
    Arifah sangat menyayangkan peristiwa yang membahayakan nyawa itu bisa terjadi di sekolah.
    “Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden tersebut dan korbannya adalah anak-anak di lingkungan sekolah yang seharusnya mereka merasa aman,” ujarnya.
    Kementerian PPPA telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
    Tim layanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bersama jejaring psikolog dan tenaga pendamping telah dikerahkan untuk memberikan dukungan psikososial kepada para siswa yang mengalami trauma.
    Selain itu, Kementerian PPPA memastikan agar kebutuhan medis dan informasi bagi keluarga korban dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.
    “Pentingnya kerja lintas sektor agar setiap langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional anak-anak yang terdampak,” imbuh dia.
    Selain penanganan medis, kata Arifah,
    pemulihan psikologis
    anak-anak yang mengalami syok menjadi perhatian utama.
    Menurutnya, anak-anak yang menjadi saksi maupun korban memiliki risiko tinggi mengalami kecemasan dan ketakutan berkepanjangan.
    Oleh karenanya, Kementerian PPPA mendorong sekolah dan keluarga untuk membuka ruang komunikasi yang hangat dan responsif, sehingga anak dapat merasa aman dan didengar.
    “Dalam proses pemulihan, peran perempuan menjadi sangat penting. Perempuan sebagai ibu, guru, maupun psikolog memegang peranan sentral dalam mendampingi anak melewati masa trauma,” tutur Menteri PPPA.
    Selain itu, Arifah mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pengingat kuat bahwa keamanan sekolah dan perlindungan anak merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
    Ia pun menegaskan komitmen kementeriannya untuk memperkuat implementasi Sekolah Ramah Anak, sistem anti-perundungan, serta deteksi dini terhadap tekanan psikologis dan perilaku berisiko pada pelajar.
    “Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan anak. Karena itu, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat kewaspadaan dan memastikan sistem perlindungan anak berjalan tanpa celah,” ujar dia.
    Menteri Arifah juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dunia nyata maupun digital.
    Laporan dapat dibuat melalui kanal Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) di nomor 129 atau WhatsApp di nomor 08111 129 129.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.