Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • Nikita Mirzani Diduga Bicara Kasar di Depan Lolly, Kementerian PPA: Psikologi Anak Bisa Terganggu

    Nikita Mirzani Diduga Bicara Kasar di Depan Lolly, Kementerian PPA: Psikologi Anak Bisa Terganggu

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPA) menanggapi dugaan ucapan kasar yang dilontarkan selebritas Nikita Mirzani di depan putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry (LM) atau Lolly.

    Peristiwa tersebut diduga terjadi di Polres Jakarta Selatan (Jaksel) antara Nikita Mirzani dengan kuasa hukum Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution. Kementerian PPA menyebut, akibat perbuatan dari Nikita Mirzani bisa membawa dampak buruk buat psikologi Lolly. 

    “Terkait hal itu (ucapan kasar yang diduga dilontarkan Nikita Mirzani di depan Lolly), pasti membawa dampak psikologis kepada anak. Makanya, ini juga salah satu resolusi kita harus ada pemulihan secara psikologis terlebih dahulu,” kata Asisten Deputi Kementerian PPA Atura Silitonga di Polres Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Atura Silitonga meminta kepada Nikita Mirzani agar tidak lagi untuk melontarkan ucapan yang tidak sepantasnya di depan Lolly. Terlebih, usia Lolly masih berada di bawah umur.

    “Kemudian, kita mengajak sebagai orang dewasa untuk senantiasa memperhatikan bahwa di antara kita ada hak-hak anak yang harus kita penuhi, termasuk ada perlindungan dari sisi kekerasan,” ungkapnya lagi.

    “Kenapa demikian? Karena, akan membawa dampak psikologis untuk anak. Terlebih ucapan kasar yang dilontarkan di depan anak maka masuk ke dalam ranah kekerasan psikologis,” tuturnya.

    Kementerian PPA sangat menyayangkan terhadap perbuatan dari Nikita Mirzani yang tidak memberikan contoh yang baik di depan putrinya, Lolly yang diduga sedang meluapkan emosinya.

    “Untuk proses yang terjadi mungkin saat itu, tentu tidak seharusnya disaksikan oleh ananda (Lolly). Karena, sebagai orang tua kita harus merasakan bagaimana perasaan seorang anak ketika mendengar ucapan tersebut. Tentu, ini ada peran serta kita semua agar berusaha memfasilitasi ananda untuk mendapatkan layanan terbaik,” jelasnya lagi.

    “Tentunya, tadi yang disampaikan bahwa ada hasil-hasil dari rapat salah satunya adalah terkait dengan menghubungkan ananda untuk layanan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dengan ananda,” bebernya.

    Kementerian PPA akan bekerja keras untuk mengembalikan dampak psikologi dari Lolly, agar bisa membuat Lolly seperti sedia kala yang jauh dari perasaan emosi.

    “Nah, di dalam proses pendampingan yang sudah dilakukan, kita sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologis. Layanan berikutnya, melanjutkan layanan yang sudah ada tadi yang sempat terputus kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Polri. Artinya, ini sesuai dengan kebutuhan ananda,” ungkap Asisten Deputi Kementerian PPA Atura Silitonga yang menyayangkan sikap dari Nikita Mirzani yang diduga melontarkan ucapan tidak pantas di depan putrinya, Lolly saat di Polres Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, selebgram sekaligus pengusaha Fitri Salhuteru sempat mengunggah sebuah video singkat yang memperlihatkan ucapan yang tidak pantas diduga dilontarkan oleh Nikita Mirzani di depan Lolly.

    Dalam video yang diunggah Fitri Salhuteru di Instagram story miliknya, memperlihatkan suasana di Polres Selatan.

    “Sabar Lolly. Ngeri banget ya…Abis gimana sih. So jago banget kau lah,” tulis dalam video yang diunggah Fitri Salhuteru.

    Terlihat jelas dalam video itu Lolly yang menggunakan pakaian berwarna hitam serta kerudung berwarna abu-abu.

    “Eh, anj*ng sampai lo tayangin habis lo semua sama gue,” kata Nikita Mirzani dalam video tersebut.

  • Makan Bergizi Gratis, Upaya Penuhi Kebutuhan Gizi Sejak Periode Golden Age

    Makan Bergizi Gratis, Upaya Penuhi Kebutuhan Gizi Sejak Periode Golden Age

    Jakarta, Beritasatu.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok balita (anak di bawah usia lima tahun). Pemenuhan gizi sejak periode golden age, yang mencakup 1.000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan, menjadi fokus utama program ini.

    “Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depannya, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenen Republik Indonesia Prita Laura di SPPG Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (10/1/2025).

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciracas melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita, total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket.

    “Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu,” jelasnya.

    Para juru masak di Dapur MBG Ciracas menyiapkan menu makanan yang terdiri dari nasi putih, telur mentega, tumis labu siam bakso, dan buah jeruk. Guna memenuhi angka kecukupan gizi bagi kelompok khusus di posyandu ini, juga disediakan susu UHT kemasan.

    Ahli Gizi SPPG memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan sesuai petunjuk teknis. Antara lain, ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram perporsi makanan. Sedangkan untuk balita kandungan karbohidratnya cukup 100 sampai 120 gram.

    Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan pemberdayaan ekonomi.

    “Program Presiden Prabowo Subianto ini adalah langkah strategis mewujudkan SDM unggul. Kualitas gizi merupakan kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu,” katanya.

    Pemberian MBG kepada ibu hamil, menyusui dan balita menjadi penting, karena periode golden age anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan anak yang terhitung dari masa mereka masih berada dalam kandungan, hingga anak mencapai kira-kira usia dua tahun.

    Golden age ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan. Di masa golden age ini, otak anak tumbuh secara maksimal, begitu pula dengan pertumbuhan fisik anak.

    Selain itu, perkembangan dan kepribadian anak juga terbentuk, termasuk sikap dan ekspresi emosi mereka. Jika kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, mereka dikhawatirkan tumbuh dan berkembang secara kurang optimal.

    “Kalau kita mengutip School Meals Coalition, melalui Program MBG ini, pemerintah memastikan makanan bergizi tersedia dengan cepat dan langsung bagi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan,” katanya.

    Program MBG sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga program MBG dapat menjadi pilar penting mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

    Turut hadir dalam pembagian MBG khusus ini, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Anggota DPR RI Putri Komarudin, dan Deputi Bidang Diseminasi Komunikasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.

  • Program Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil & Menyusui Dimulai Hari Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil & Menyusui Dimulai Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita resmi dimulai di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Jumat (10/1/2025).

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura mengatakan pendistribusian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita dimulai per hari ini.

    Dia menuturkan, sumber biaya program MBG dari APBN dengan skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

    Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan, tepatnya di Posyandu Anyelir dan Dahlia.

    “Jadi ini bisa dikatakan bagian dari APBN tentunya. Namun skemanya adalah perjanjian kerja sama, di mana skema perjanjian kerja sama ini adalah satu skema yang wajar dan umum dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha,” kata Prita saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Prita menjelaskan penggunaan APBN dengan skema perjanjian kerja sama dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama.

    “Misalnya UMKM, tentu perjanjian kerja sama dan tenggat waktunya tidak bisa serentak karena ada kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM sendiri, jadi itu menjadi bahan pertimbangannya,” ujar dia. 

    Prita juga menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait MBG di aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, dan apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing.

    “Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silakan,” paparnya.

    Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

    Untuk ibu hamil, dia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

  • Program Makan Bergizi Gratis Penuhi Kebutuhan Gizi Sejak Golden Age

    Program Makan Bergizi Gratis Penuhi Kebutuhan Gizi Sejak Golden Age

    loading…

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok bayi di bawah usia lima tahun. (Foto: dok Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), selain untuk anak sekolah, juga dibagikan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok bayi di bawah usia lima tahun (balita). Kebutuhan gizi dibutuhkan sejak periode golden age, yakni saat anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan yang terhitung sejak masih berada dalam kandungan.

    Demikian disampaikan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenen Republik Indonesia Prita Laura, Jumat (10/1/2025), di tengah kesibukan petugas dapur SPPG Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi, Ciracas, Jakarta Timur, menyiapkan paket MBG.

    “Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depannya, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya,” ujarnya.

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciracas melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita, total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket.“Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu,” ucapnya.

    Para juru masak di Dapur MBG Ciracas menyiapkan menu makanan yang terdiri dari nasi putih, telur mentega, tumis labu siam bakso, dan buah jeruk. Guna memenuhi angka kecukupan gizi bagi kelompok khusus di posyandu ini, juga disediakan susu UHT kemasan.

    Ahli Gizi SPPG memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan sesuai petunjuk teknis. Antara lain, ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram perporsi makanan. Sedangkan untuk balita kandungan karbohidratnya cukup 100 sampai 120 gram.

    Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan pemberdayaan ekonomi. “Program Presiden Prabowo Subianto ini adalah langkah strategis mewujudkan SDM unggul. Kualitas gizi merupakan kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu,” katanya.

    Pemberian MBG kepada ibu hamil, menyusui dan balita menjadi penting, karena periode golden age anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan anak yang terhitung dari masa mereka masih berada dalam kandungan, hingga anak mencapai kira-kira usia dua tahun. Golden age ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan. Di masa golden age ini, otak anak tumbuh secara maksimal, begitu pula dengan pertumbuhan fisik anak.

    Selain itu, perkembangan dan kepribadian anak juga terbentuk, termasuk sikap dan ekspresi emosi mereka. Jika kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, mereka dikhawatirkan tumbuh dan berkembang secara kurang optimal.

    “Kalau kita mengutip School Meals Coalition, melalui Program MBG ini, pemerintah memastikan makanan bergizi tersedia dengan cepat dan langsung bagi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan,” katanya.

    Program MBG sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga program MBG dapat menjadi pilar penting mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

    Turut hadir dalam pembagian MBG khusus ini, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Anggota DPR RI Putri Komarudin, serta Deputi Bidang Diseminasi Komunikasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.

    (skr)

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Adita Irawati
    mengatakan, tidak selalu ada
    susu
    yang diberikan dalam menu
    makan bergizi gratis
    (MBG).
    Hal tersebut disampaikan Adita usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

    Susu
    bisa diberikan bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral,” kata Adita di SDN Susukan 01, Selasa.
    Adita mengatakan, ada sejumlah bahan makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu yang nantinya tersaji dalam menu MBG.
    “Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu. Artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” ucap Adita.
    Adita menjelaskan, terdapat sejumlah daerah yang jauh dari sentra susu. Karena itu, tak adanya susu di dalam menu MBG bisa digantikan dengan protein lain.
    “Jika merujuk pada Badan Gizi Nasional itu setidaknya ada dua jenis makanan yang mengandung protein untuk mengganti susu,” kata Adita.
    “Jadi susu sekali lagi jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi. Kami sudah berkonsultasi dengan ahli gizi,” sambungnya.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta masih terkendala.
    Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.
    Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.
    “Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
    Menu MBG yang dibagikan pada hari pertama berupa nasi, sayur tumis buncis, ayam teriyaki, dan satu buah pisang untuk masing-masing siswa. Namun, susu belum bisa disalurkan pada hari pertama.
    Budi Arie menambahkan, susu akan diberikan pada hari kedua pelaksanaan MBG, yaitu Selasa (7/1/2025).
    “Tidak perlu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini. Susu belum siap, nanti diurus,” kata Budi.
    Saat ini, koperasi susu Indonesia hanya mampu menyediakan sekitar 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program MBG. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mencari strategi guna menambah ketersediaan susu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Januari 2025

    Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya Megapolitan 7 Januari 2025

    Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Adita Irawati
    mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan evaluasi program
    Makan Bergizi Gratis
    (MGB) setelah memperoleh masukan terkait pelaksanaannya.
    “Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Adita di SD Susukan 01, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
    Adita menjelaskan, evaluasi dilakukan terkait pilihan menu, bahan makanan, hingga jam pengantaran
    makan bergizi gratis
    .
    “Pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi,” ujar Adita.
    Adita menambahkan, evaluasi akan dilakukan BGN selama pelaksanaan program MGB berlangsung.
    “Ya evaluasi tadi saya sudah sampaikan setiap hari dilakukan evaluasi. Badan Gizi Nasional langsung berkoordinasi dengan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Adita.
    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau
    program makan bergizi gratis
    di PAUD Al Murzaqiyah serta SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02 yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (7/1/2025).
    Kedatangan Arifah Fauzi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, berlangsung pada pukul 09.20 WIB.
    Setibanya di lokasi, Menteri PPPA langsung memasuki ruang kelas 1 SDN Susukan 02, Ciracas, Jakarta Timur.
    Selanjutnya, Arifah Fauzi melihat proses pembagian makanan di ruang kelas 5 SDN Susukan 01. Di sana, ia disambut dengan pantun oleh salah satu siswa.
    “Ke sekolah membeli sarden, hari ini kita makan-makan. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap salah satu siswa SDN Susukan 01.
    Dalam penjelasannya, Arifah Fauzi menyatakan program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang kompetitif.
    “Maka dari sejak kecil, gizinya harus bagus. Pak Presiden punya perhatian khusus, selama di sekolah akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Kita ucapkan apa? ‘Makasih’,” ujar Arifah Fauzi di hadapan siswa-siswa di SDN 01 Susukan.
    Lebih lanjut, Arifah Fauzi meminta kepada murid-murid SDN Susukan 01 agar tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga mendoakan.
    “Jangan hanya berterima kasih, tapi juga mendoakan, agar Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan jajarannya, serta para gubernur dan wali kota diberikan kesehatan dan keberkahan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI berikan dukungan optimal terkait program MBG

    Pemprov DKI berikan dukungan optimal terkait program MBG

    Mudah-mudahan terus berlanjut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gubran Rakabuming Raka.

    “Kami di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan program MBG ini. Mudah-mudahan terus berlanjut, tadi juga sudah disampaikan akan ada pengaturan baru, kita siap mengantisipasi semuanya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 dan 02 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa.

    Sebagai upaya membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program MBG, kata dia, Pemprov DKI akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Jakarta.

    “Saat ini baru 17 SPPG, namun hingga akhir tahun akan bertambah menjadi 153 SPPG di DKI Jakarta. Sehingga diharapkan dapat mencakup seluruh penerima manfaat MBG,” kata dia.

    Dia mengatakan, sebanyak 12 ribu siswa di Jakarta mengikuti Program MBG di hari kedua dengan semangat dan antusias.

    “Tadi kita lihat, para siswa makan dengan semangat. Ternyata itu makanan kesukaan mereka, seperti tempe goreng, orek telur, ada juga sayur,” katanya.

    Selain itu, Marullah juga menyoroti kualitas beras yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada para siswa yang dinilainya beras kualitas baik dan pulen.

    “Saya juga lihat tadi nasinya sangat pulen karena menggunakan beras kualitas baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Wapres, dan seluruh jajaran pemerintahan yang sudah mewujudkan program ini,” kata Marullah.

    Pemprov DKI mengapresiasi pada pemerintah pusat yang menggulirkan program ini, sehingga diharapkan kualitas gizi anak akan bertambah dan para siswa bisa mencerna Ilmi pengetahuan dengan baik.

    “Kelak mereka (siswa) menjadi generasi yang lebih bagus lagi, lebih sehat lagi untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” kata Marullah.

    Dia berharap program ini dapat terus berlanjut dalam menanggulangi persoalan gizi yang dialami anak-anak di beberapa lokasi di Jakarta.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, komitmen kementerian dan lembaga dalam mengawal program Quick Win 2025 Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini dirancang untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.

    “Dari berbagai inisiatif yang tercantum dalam Quick Win 2025, lima program di antaranya berada di bawah koordinasi Kemenko PMK,” ucap Pratikno dalam wawancara eksklusif pada program Beritasatu Sore di BTV, Sabtu (4/1/2025).

    Pratikno menegaskan, bahwa program-program ini mencerminkan semangat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    “Visi misi menteri adalah visi misi Presiden Prabowo dan Quick Win 2025 adalah langkah nyata untuk menjabarkan visi Asta Cita dalam berbagai program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Pratikno.

    Diketahui, ada delapan kementerian yang berada di bawah Kemenko PMK, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Kemenko PMK juga membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang juga fokus dalam penanganan bencana di Indonesia.  

    Lebih lanjut, Pratikno memaparkan kelima program tersebut, pertama, yakni renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggul. Kedua, penanggulangan tuberkulosis atau TBC, termasuk pembangunan rumah sakit dan skrining kesehatan gratis masyarakat.

    Kemudian ketiga, juga terkait digitalisasi pendidikan yang menjadi tambahan Quick Win 2025 Presiden Prabowo. Keempat, yakni mengawal program fundamental, yakni penurunan angka stunting di Indonesia.

    “Penanganan masalah gizi buruk ini menjadi prioritas utama dengan target penurunan prevalensi stunting yang signifikan. Saat ini, angka stunting telah turun dari 33% menjadi 21%, dan pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut,” ucap Pratikno.

    “Stunting adalah tantangan yang membutuhkan pendekatan holistik. Kami bekerja sama dengan Kemenko Infrastruktur untuk memastikan air bersih dan sanitasi memadai, serta kementerian lain untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tambahnya.

    Kelima, yakni penanganan bencana. Pratino menyebut, dalam kerangka tanggap darurat, BNPB yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK terus menangani bencana alam dan sosial, termasuk konflik di Adonara, bencana di Flores, serta mitigasi dampak hidrometeorologi.

    “Bencana tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan dengan persiapan yang matang. Kami terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat,” kata Pratikno.

    Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, pemerintah yakin Quick Win 2025 Presiden Prabowo akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

  • Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan fokus program dan quick wins Kemenko PMK pada 2025. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi dari B-Universe di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Audiensi ini dihadiri Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah dan sejumlah karyawan B-Universe.

    Pratikno menegaskan, visi dan misi kementerian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari visi dan misi presiden. “Visi misi menteri tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Seperti yang diketahui publik, ada Nawacita yang dijabarkan dalam berbagai program prioritas, termasuk quick win 2025. Sebagian besar program ini berada dalam koordinasi Kemenko PMK,” jelas Pratikno.

    Kemenko PMK saat ini mengoordinasikan delapan kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Pratikno menjabarkan, dari program quick win 2025, lima program utama yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK, yaitu eenovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, pembangunan rumah sakit, skrining kesehatan gratis, dan pengentasan stunting.

    Ia juga menekankan pentingnya pengentasan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Stunting sangat memengaruhi kualitas SDM kita. Penyebabnya kompleks, bukan hanya soal gizi, tetapi sanitasi, kesehatan ibu selama 1.000 hari pertama, hingga pernikahan dini,” kata Pratikno.

    Menko PMK menjelaskan, penanganan isu stunting melibatkan lintas kementerian, termasuk yang berada di luar koordinasi Kemenko PMK, seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan tambahan berupa digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari quick win 2025. Menurut Pratikno, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Selain quick win 2025, Kemenko PMK juga diminta menangani isu penanganan bencana sesuai amanat Undang-Undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK.

    Menurutnya, saat ini perhatian difokuskan pada beberapa bencana, seperti erupsi gunung di Flores Timur, konflik sosial di Adonara, hingga persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.

    “Menurut BMKG, perubahan suhu air laut memicu potensi hujan deras berisiko mengakibatkan bencana. Ini menjadi fokus tambahan dalam kesibukan kami beberapa waktu terakhir,” ujar Pratikno.

  • Kementerian PPPA dan Perak Indonesia Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak

    Kementerian PPPA dan Perak Indonesia Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak

    loading…

    Kementerian PPPA dan Perhimpunan Perempuan Penggerak Indonesia (Perak Indonesia) sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. FOTO/IST

    JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) dan Perhimpunan Perempuan Penggerak Indonesia (Perak Indonesia) sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi beserta jajaran, serta pengurus pusat Perak Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Fyatri Widuri.

    Menteri PPPA Arifatul Chairi Fauzi memaparkan sejumlah program unggulan kementerian, salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan kompleks terkait perempuan dan anak di Indonesia melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    “RBI bukan hanya sekadar ruang fisik, tetapi menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan solusi berbasis komunitas,” ujar Menteri Arifatul dalam keterangan pers, Jumat (3/1/2025).

    Sebagai upaya nyata, RBI akan mempromosikan kegiatan yang menguatkan empati masyarakat, seperti permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai budaya, pelatihan keterampilan untuk perempuan, hingga ruang aktualisasi yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan di tingkat desa. Program ini juga bertujuan mengurangi dampak negatif gadget pada anak melalui pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang kreatif dan menyenangkan.

    Ketua Umum Perak Indonesia Fyatri Widuri, menyampaikan bahwa visi dan misi organisasinya sejalan dengan Kementerian PPPA. Perak Indonesia yang telah memiliki perwakilan di 15 provinsi dan tiga negara luar negeri, terus berupaya menciptakan kader-kader muda perempuan yang kompeten untuk melanjutkan perjuangan aktivis senior.

    “Kami fokus pada empat bidang strategis, yaitu pendidikan dan seni budaya, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup, serta hukum dan HAM. Semua ini didasarkan pada data kebutuhan masyarakat di setiap wilayah,” ungkap Fyatri.

    Audiensi juga menyoroti berbagai isu krusial yang sedang dihadapi, seperti meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak dan dampak negatif gadget terhadap perilaku anak. “Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan respons empatik dan solusi. RBI hadir untuk merekatkan kembali hubungan sosial di tengah masyarakat,” kata Menteri PPPA.

    Salah satu contoh sukses yang dipaparkan adalah Desa Camplong di NTT, yang berhasil mendata secara rinci para tenaga kerja perempuan (TKW) dan menciptakan ruang aspirasi bagi mereka. Di Kalimantan, sebuah desa juga mampu menekan angka pernikahan dini melalui kolaborasi lintas sektor.

    Kolaborasi antara Kementerian PPPA dan Perak Indonesia diharapkan mampu mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. “Kami percaya bahwa melalui sinergi ini, perempuan dan anak di Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih cerah,” pungkas Fyatri.

    Audiensi ini menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi sosial di masyarakat melalui kolaborasi dan pemberdayaan berbasis komunitas.

    (abd)