Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • Anggaran Dipangkas Hampir Setengah, KemenPPPA Prioritaskan Gaji dan Tukin Pegawai

    Anggaran Dipangkas Hampir Setengah, KemenPPPA Prioritaskan Gaji dan Tukin Pegawai

    Anggaran Dipangkas Hampir Setengah, KemenPPPA Prioritaskan Gaji dan Tukin Pegawai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (
    KemenPPPA
    ) mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 146,8 miliar atau 48,86 persen dari pagu awal Rp 300 miliar.
    Menteri PPPA
    , Arifah Fauzi mengatakan, sisa anggaran di kementeriannya setelah adanya pemangkasan sebesar Rp 153,7 miliar.
    “Besaran efisiensi belanja di KemenPPPA tahun 2025 sebesar Rp 146.886.424.000 atau sebesar Rp 48,86 persen dari anggaran KemenPPPA yang bersumber dari belanja barang Rp 145.323.274.000 dan belanja modal Rp 1.563.150.000,” kata Arifah dalam rapat dengan Komisi VIII, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
    “Maka alokasi anggaran KemenPPPA yang dapat digunakan Rp 153.767.757.000,” ujarnya lagi.
    Arifah menjelaskan bahwa pagu awal anggaran KemenPPPA dari rupiah murni Rp 295.322.233.000 dan dana hibah Rp 5.331.948.000.
    “Totalnya Rp 300.654.181.000, rekonstruksi efisiensi Rp 146.886.424. Sehingga sisa anggaran yang kami miliki Rp 148.435.809 dengan hibah Rp 5.331.948.000. Total keseluruhan Rp 153.767.757.000,” katanya.
    Arifah mengungkapkan, penggunaan sisa anggaran akan diprioritaskan untuk gaji pegawai dari Maret sampai Desember 2025, Tunjangan Kerja (Tukin) pegawai KemenPPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Februari hingga Desember 2025.
    “Kemudian untuk gaji wakil menteri dan dua orang staf khusus menteri. Operasional kantor KemenPPPA, operasional kantor KPAI sampai Desember 2025,” ujar Arifah.
    Namun, anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga layanan pengaduan
    call center
    SAPA 129 sebanyak 34 orang.
    “Sedangkan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi korban belum tersedia,” kata Arifah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPAI Terancam Tak Bisa Lakukan Pengawasan Imbas Efisiensi Anggaran

    KPAI Terancam Tak Bisa Lakukan Pengawasan Imbas Efisiensi Anggaran

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku keberatan mengenai kebijakan efisiensi di beberapa badan pemerintah, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini menghambat kinerja mereka dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak di seluruh Indonesia.

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kemarin, Perayaan Cap Go Meh hingga penggusuran rumah di Pulogebang

    Kemarin, Perayaan Cap Go Meh hingga penggusuran rumah di Pulogebang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita yang tersaji di kanal Metro pada Rabu (12/2) masih menarik disimak kembali untuk mengawali aktivitas di pagi hari Anda, mulai dari Perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, hingga penggusuran rumah warga di Jakarta Timur.

    Berikut lima berita pilihan yang bisa menemani Anda yang sedang beraktivitas maupun dalam perjalanan:

    1. Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    2. Pemkot Jakpus lakukan razia parkir liar di trotoar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar razia parkir liar yang berada di bahu jalan dan trotoar selama satu bulan ke depan, sejak Rabu ini hingga 12 Maret 2025.

    Selengkapnya di sini

    3. Dinkes DKI: Vaksin dengue bisa didapatkan di faskes swasta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan saat ini vaksin dengue yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko terkena dan keparahan demam berdarah dengue (DBD) bisa didapatkan di fasilitas kesehatan (fakses) swasta karena belum menjadi program wajib pemerintah.

    Selengkapnya di sini

    Petugas gabungan saat merazia parkir liar di Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA/Ho-Pemkot Jakpus

    4. PAM Jaya: Layanan air perpipaan Jakarta 2024 naik jadi 70,29 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan mengungkapkan bahwa cakupan layanan air perpipaan di Jakarta per akhir tahun 2024 berhasil mencapai 70,29 persen atau naik tiga persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Selengkapnya di sini

    5. PN Jaktim gusur puluhan rumah warga di Pulogebang

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan rumah warga yang berdiri di lahan kosong di Jalan Dokter Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, digusur oleh aparat gabungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perayaan Cap Go Meh di beberapa wilayah di Indonesia berlangsung meriah. Meski kondisi cuaca sedikit ekstrem, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk memeriahkan festival tersebut.

    Begitu juga yang terjadi pada perayaan Cap Go Meh di kawasan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2). Festival ini berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk Mahfud MD.

    Mahfud menekankan bahwa Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya Tionghoa, tetapi juga simbol keberagaman yang menjadi identitas Indonesia.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multi kultural, multi agama, multi etnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujar Mahfud.

    Mantan Menkopolhukam itu juga mengenang sosok Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berjasa membuka ruang bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dengan keberanian Gus Dur, perayaan dan kegiatan etnis Tionghoa mulai semarak di Indonesia.

    “Dulu kan dilarang tuh kegiatan-kegiatan etnis China (Tionghoa), dianggap bukan Indonesia, tapi kata Gus Dur, China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, China juga bagian dari Indonesia,” ucapnya

    Selain Mahfud MD, sejumlah tokoh lainnya juga hadir. Mereka ialah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan dan Fauzi Bowo, Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno.

    Selain itu hadir pula mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. Para tokoh yang hadir dengan menggunakan pakaian baju cheongsam.

  • Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta, Barat, Rabu.

    Kenangan itu khususnya terkait gebrakan Gus Dur yang akhirnya membolehkan warga Tionghoa merayakan kegiatan etnisnya.

    “Iya (warisan Gus Dur) memang bagus. Artinya, Gus Dur memang waktu itu menggempur. Dulu kan dilarang kegiatan-kegiatan etnis China, dianggap bukan Indonesia. Tapi, kata Gus Dur (etnis) China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, (etnis) China juga bagian dari Indonesia,” kata Mahfud.

    Menurut dia, Cap Go Meh sebagai perayaan puncak Tahun Baru Imlek 2025 juga mengingatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multikultural, multiagama, multietnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Perarakan tersebut pun menjadi semakin meriah diiringi oleh pertunjukan Barongsai dan musik-musik bertemakan Imlek.

    Tepat di lokasi acara, para pejabat menduduki bangku terdepan sambil menikmati mata acara ditampilkan, salah satunya Tarian Betawi.

    Para warga yang ikut berarak dari Gapura Chinatown pun tampak enggan meninggalkan lokasi demi melihat tokoh-tokoh yang hadir dalam perayaan tersebut.

    Para warga tampak memenuhi area sekitar tempat perayaan itu bahwa lebih banyak lagi yang duduk di pinggir sepanjang Jalan Pancoran.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PPPA Masih Bahas Rancangan Pembatasan Medsos Bagi Anak

    Menteri PPPA Masih Bahas Rancangan Pembatasan Medsos Bagi Anak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    Arifah menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lainnya. 

    “Saat ini sedang berproses untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan medsos di kalangan anak-anak khususnya,” jelasnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025). 

    Lanjutnya, berdasarkan hasil survei dan analisis kementeriannya, Arifah menyebut bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun yang dilakukan oleh anak, salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh.

    “Dan yang kedua karena penggunaan gadget yang tidak bijaksana khususnya di kalangan anak-anak,” jelasnya. 

    Terkait bentuk kebijakan yang akan diterapkan, Arifah mengaku belum dapat memastikan apakah akan berbentuk undang-undang, peraturan, atau kebijakan lainnya. Meski demikian, ia meminta untuk menunggu. 

    “Kita tunggu saja, karena saat ini masih [dalam] proses,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, kedatangan KemenPPPA ke Balaikota dilakukan untuk mewujudkan Rumah Bersama Indonesia (RBI) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara. Mereka disambut oleh Pejabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Teguh Setyabudi. 

    Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

  • Pemerintah Bakal Batasi Anak-anak Gunakan Media Sosial
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 Februari 2025

    Pemerintah Bakal Batasi Anak-anak Gunakan Media Sosial Megapolitan 11 Februari 2025

    Pemerintah Bakal Batasi Anak-anak Gunakan Media Sosial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tengah menyusun kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.
    Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkapkan, kebijakan ini masih dalam tahap koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.
    “Kami sudah ada koordinasi dengan Menkomdigi, kemudian dengan Mendikdasmen dan Menteri Kesehatan dan ada beberapa kementerian yang lainnya saat ini sedang berproses untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan medsos di kalangan anak-anak khususnya,” ucap Arifatul saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
    Ia menjelaskan, berdasarkan survei dan analisis Kementerian PPPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk yang dilakukan oleh anak, salah satunya dipicu oleh pola asuh dan penggunaan gawai yang tidak bijaksana.
    “Mudah-mudahan dengan adanya regulasi, saya belum tahu juga nanti apakah itu bentuknya undang-undang peraturan dan sebagainya kita tunggu saja karena saat ini masih proses,” kata dia.
    Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemen PPPA menetapkan tiga program prioritas yang akan dijalankan, yaitu Ruang Bersama Indonesia, perluasan pemanfaatan
    call center
    Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129; dan satu data tentang perempuan dan anak.
    Program Ruang Bersama Indonesia merupakan kelanjutan dari insiatif sebelumnya dan berkolaborasi antar kementerian serta lembaga tingkat desa.
    Saat ini, Ruang Bersama Indonesia ada di lima zona, yaitu Jambi untuk Sumatera, Gorontalo untuk Sulawesi, Kalimantan Selatan untuk Kalimantan, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia Timur, untuk pulau Jawa ada di Jawa Timur dan Kota Tangerang, Banten, untuk wilayah Banten.
    “Saat ini kami melihat bahwa dari berbagai kementerian itu ada penyuluh di tingkat desa ada pendamping desa ada istilahnya macam-macam dari setiap kementerian,” kata Arifatul.
    Kedua, program SAPA 129 layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
    Diharapkan layanan SAPA 129 dapat lebih menjangkau masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas
    Ketiga, program Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
    Program ini bertujuan untuk menyatukan data terkait perempuan dan anak di Indonesia agar lebih akurat dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
    “Apa yang diinisiasi Bapak Presiden, bahwa
    chemistry
    , kolaborasi, sinergi dan kerja sama sangat bisa kita wujudkan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Arifatul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.