Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • Menteri PPPA Sambangi Tengger: Soroti Kekerasan Anak dan Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan

    Menteri PPPA Sambangi Tengger: Soroti Kekerasan Anak dan Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, menghadiri dialog peningkatan sumber daya ibu dan anak bersama masyarakat Tengger, Jumat (5/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi pemerintah pusat dengan masyarakat adat untuk memperkuat ketahanan keluarga, ekonomi perempuan, serta perlindungan anak.

    Dalam sambutannya, Menteri Arifatul menyampaikan rasa terima kasih atas undangan Habib Najib Salim Amini dan apresiasi mendalam kepada komunitas Tengger. Ia menegaskan bahwa daerah tersebut memiliki energi positif dan peran penting kaum ibu dalam menjaga kualitas generasi.

    “Ini kebahagiaan bagi kami karena bisa bertemu, belajar langsung dari ibu-ibu hebat di Tengger. Kami datang rombongan karena ingin mengenal lebih dekat masyarakat di sini,” ujarnya.

    Hadir pula sejumlah tokoh nasional dan daerah, mulai dari akademisi, pejabat kementerian, Wakil Bupati Probolinggo, Wakil Ketua DPRD, hingga para penggerak masyarakat.

    Menteri Arifatul memaparkan lima faktor penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu: masalah ekonomi keluarga yang melemahkan ketahanan rumah tangga, pola asuh yang semakin longgar di mana orang tua sering kali tidak siap menghadapi dinamika pertumbuhan anak, pengaruh gadget yang menurutnya menjadi pemicu 90 persen kasus kekerasan dan perilaku berisiko, lingkungan sosial yang menurun kepeduliannya terutama dalam pengawasan anak, serta pernikahan usia anak yang menjadi rantai kemiskinan baru.

    “Banyak yang mengira menikahkan anak menyelesaikan masalah. Padahal justru menambah persoalan dan menutup kesempatan anak untuk berkembang,” tegasnya.

    Menteri PPPA menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Layak Anak menjadi Ruang Bersama Indonesia, sebuah platform kolaboratif lintas kementerian hingga tingkat desa.

    “Tidak ada kementerian yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak di akar rumput,” katanya.

    Program tersebut akan mengintegrasikan pendamping desa, tenaga sosial, kader kesehatan, serta elemen masyarakat untuk bekerja serentak mengatasi masalah keluarga.

    Dalam dialog tersebut, Menteri Arifatul juga menyoroti potensi ekonomi lokal yang belum dimaksimalkan, termasuk hasil pertanian seperti tomat.

    Ia memastikan akan menghadirkan mitra pelatihan dari PNM untuk memberikan asesmen, pelatihan, hingga pendampingan mingguan.

    Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, bukan sekadar minat, agar produk ibu-ibu memiliki nilai jual lebih kuat—mulai dari olahan pangan, kecantikan, hingga keterampilan lainnya. Pemerintah juga menyiapkan pinjaman modal sebagai penunjang usaha.

    Menutup sambutannya, Menteri Arifatul kembali menekankan pentingnya peran perempuan sebagai kekuatan utama keluarga. “Jika perempuannya kuat, keluarganya kuat. Jika keluarga kuat, desa kuat. Dan jika desa kuat, bangsa ini pasti kuat,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar masyarakat Tengger terus menjaga anak-anak, memperkuat peran ibu, dan melanjutkan tradisi kearifan lokal yang penuh nilai kebersamaan. (ada/kun)

  • Kemen PPPA data bantuan bagi korban bencana Sumatera

    Kemen PPPA data bantuan bagi korban bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tengah melakukan pendataan untuk tindak lanjut pemberian bantuan kepada korban bencana, khususnya perempuan dan anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Saat ini pun kami sedang melakukan pendataan untuk tindak lanjut apa yang bisa kami berikan, khususnya tentang kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Dia mengaku baru mengunjungi wilayah Sumatera Barat, namun wilayah Sumatera Utara dan Aceh belum dikunjunginya.

    Kendati demikian, kata Arifatul, dinas-dinas terkait di sana sudah melakukan kolaborasi dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak.

    “Dari seluruh dinas dan juga peran serta masyarakat ini terlihat sekali. Ketika saya datang ke sana, ada seorang bapak-bapak dari Dinas P3A kami yang sedang memberikan trauma healing untuk para perempuan-perempuannya, termasuk menyediakan kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak,” jelasnya.

    Sementara itu, jajaran TNI AL memastikan bantuan logistik untuk korban banjir dari Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh dengan selamat.

    Hal tersebut dipastikan setelah KRI Sutedi Senoputra-378 yang membawa 50 ton logistik dari presiden berlabuh di Aceh, Selasa (2/12) dini hari.

    Panglima Komando Armada (Koarmada) RI Laksamana TNI Denih Hendrata menjelaskan pihaknya mengerahkan KRI guna memastikan pengantaran logistik dapat berjalan dengan cepat dan aman.

    Dia mengatakan setelah bantuan tersebut sampai ke pelabuhan, pihaknya menyalurkan bantuan tersebut ke titik lokasi menggunakan perahu nelayan yang sebelumnya sudah bersiaga.

    Denih memastikan pihaknya akan terus menyiagakan seluruh KRI untuk membantu proses pendistribusian bantuan logistik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PPPA Sebut Pencegahan Korupsi Dimulai dari Peran Ayah di Rumah

    Menteri PPPA Sebut Pencegahan Korupsi Dimulai dari Peran Ayah di Rumah

    Jakarta –

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pendidikan antikorupsi tidak hanya dimulai dari sekolah atau lingkungan kerja, tetapi juga dari keluarga khususnya dari peran seorang ayah. Menurutnya, ayah memiliki posisi strategis dalam membentuk integritas anak sejak dini.

    Hal itu ia katakan saat menghadiri acara Sosialisasi Anti Korupsi dan Peringatan Hari Ayah Nasional 2025 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Dia menekankan nilai kejujuran, keberanian menolak kecurangan, hingga sikap bertanggung jawab dapat tertanam kuat ketika dicontohkan langsung oleh sosok ayah di rumah.

    “Antikorupsi bukan sekadar soal hukum atau penindakan. Ini adalah nilai yang dibangun sejak kecil. Peran ayah di rumah sangat besar untuk menunjukkan bagaimana jujur dalam hal-hal sederhana,” kata Arifah.

    Dia mencontohkan, kebiasaan kecil seperti tidak memanipulasi alasan ketika terlambat, tidak mengambil barang milik orang lain, hingga memegang janji sederhana kepada anak dapat menjadi pelajaran otentik tentang antikorupsi sejak dini.

    “Anak belajar dari yang mereka lihat. Kalau ayahnya berani berkata jujur meskipun sulit, anak akan merekam itu sebagai nilai hidup,” tambahnya.

    “Keluarga adalah benteng pertama pendidikan antikorupsi. Jika ayah hadir, terlibat, dan konsisten menunjukkan integritas, kita sedang menyiapkan generasi yang lebih berani melawan korupsi,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Arifah juga mendorong pemerintah daerah dan komunitas keluarga untuk memperluas kampanye penguatan karakter anak, termasuk melalui pelatihan parenting dan modul pendidikan antikorupsi berbasis keluarga.

    (bel/idn)

  • Prabowo minta maaf baru mampu perbaiki 16 ribu sekolah

    Prabowo minta maaf baru mampu perbaiki 16 ribu sekolah

    Saya minta maaf sebagai Presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16 ribu sekolah. Tapi tahun depan, saya bertekad untuk melipatgandakan itu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf karena baru mampu melakukan perbaikan terhadap 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

    “Saya minta maaf sebagai Presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16 ribu sekolah. Tapi tahun depan, saya bertekad untuk melipatgandakan itu,” ujar Prabowo dalam pidato Puncak Perayaan Hari Guru Nasional dipantau melalui siaran langsung dari Youtube Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan mengarahkan efisiensi anggaran negara ke sektor pendidikan,

    Tahun depan, Presiden bertekad untuk dapat memperbaiki minimal 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

    “Kita rencanakan tahun depan, berapa minimal 60 ribu (sekolah). 60 ribu pun saya tidak puas. Menteri Keuangan, bisa kita tambah? Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, bersama ratusan guru seluruh Indonesia sebagai bukti apresiasi pemerintah terhadap pendidikan nasional.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyambut Presiden di tempat acara, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.

    Presiden juga memberikan penghargaan dan apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan atas jasa, dedikasi, dan inovasi masing-masing.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

    Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

    Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Lanskap digital Indonesia tengah memasuki babak baru yang lebih ketat. Selama bertahun-tahun, platform digital sering kali beroperasi dengan anggapan bahwa keamanan anak adalah tanggung jawab mutlak orangtua.
    Namun, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam
    Pelindungan Anak
    atau
    PP Tunas
    , Pemerintah Indonesia secara resmi mengakhiri era “lepas tangan” bagi perusahaan teknologi.
    Ditetapkan pada 28 Maret 2025, PP Tunas menekankan pentingnya tata kelola sistem elektronik
    ramah anak
    untuk menghadirkan
    ruang digital
    yang aman, sehat, dan berkeadilan.
    “Kebijakan Tunas menjadi wujud komitmen kita dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan risiko digital, sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat terbaik dari perkembangan teknologi,” ujar Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan PP Tunas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
    Regulasi ini hadir sebagai bentuk respons terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya penggunaan internet oleh anak-anak di Indonesia.
    Berdasarkan data BPS, 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun dan 35,57 persen anak usia dini. Dari data itu, lebih dari 80 persen anak-anak Indonesia menghabiskan waktu rata-rata tujuh jam setiap hari dalam mengakses internet. Kondisi ini menjadikan penetapan regulasi PP Tunas semakin mendesak.
    Secara garis besar, PP Tunas mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, sanksi administratif, serta peran kementerian/lembaga dan masyarakat.
    Regulasi yang mulai berlaku pada 1 April 2025 tersebut menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk media sosial dan
    game online
    , kini memikul tanggung jawab hukum untuk menyaring konten dan menjaga keamanan anak di platform mereka.
    Mengacu pada isi PP Tunas, PSE bertanggung jawab membangun dan mengoperasikan sistem yang ramah anak, aman, dan sesuai prinsip pelindungan anak, menyediakan remediasi cepat dan transparan jika terjadi pelanggaran, serta memverifikasi usia, membatasi akses berdasarkan kategori usia, dan menyaring konten tidak layak.
    Selain itu, PP Tunas juga mewajibkan
    platform digital
    untuk memprioritaskan pelindungan anak dibanding kepentingan komersialisasi, serta melarang
    profiling
    data anak dan menjadikan anak sebagai komoditas dalam sistem digital.
    Jika PSE diketahui melanggar ketentuan yang tertuang dalam PP Tunas, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, pembatasan akses, hingga pemutusan layanan.
    Dengan demikian, keberadaan PP Tunas menandakan berakhirnya
    safe harbor
    atau konsep lepas tangan bagi para penyedia layanan digital. Sebaliknya, kini platform digital dituntut proaktif dalam melakukan pencegahan dan mitigasi risiko.
    Upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi anak di dunia digital melalui PP Tunas mendapat sambutan positif dari beberapa pihak.
    Dukungan terhadap PP Tunas salah satunya datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Ia menilai kebijakan ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
    “PP Tunas mengatur
    provider
    yang menyediakan pesan-pesan konten untuk tidak memberikan hal-hal yang tidak tepat untuk usia anak,” ujar Arifah, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (25/11/2025).
    Senada dengan Arifah, Head of Communication and Partnership Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Annisa Pratiwi Iskandar mengatakan bahwa PP Tunas bertujuan melindungi anak-anak agar lebih siap di ruang digital.
    Menurutnya, keberadaan PP Tunas mengurangi beban orangtua yang selama ini mendampingi buah hatinya di ruang digital secara mandiri.
    “Dengan adanya dukungan dari pemerintah lewat PP Tunas ini justru membantu meringankan peran orangtua melalui dukungan ekosistem yang ada di ruang digital,” jelas Annisa.
    Pernyataan tersebut disampaikan Annisa dalam Forum Sosialisasi Sahabat Tunas: Sesi Anak Hebat Belajar Aturan PP Tunas di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).
    Ia menegaskan bahwa PP Tunas mengatur platform digital untuk dapat membantu orangtua dan pemerintah dalam mengidentifikasi risiko-risiko digital, seperti risiko kontak, eksploitasi, dan paparan konten negatif berupa pornografi, kekerasan, atau
    cyber bullying
    .
    Meski mendapat dukungan dari berbagai pihak, upaya implementasi PP Tunas dinilai sebagai tantangan tersendiri, mengingat ancaman terhadap anak bisa datang dari aplikasi dan situs yang dianggap normal atau bukan termasuk daftar hitam.
    Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mendorong upaya pengawasan agar PP Tunas dapat diterapkan secara optimal.
    “Harus ada pengawasan dan pengendalian agar PP Tunas bisa berjalan, dengan melibatkan banyak
    stakeholder
    mencakup kementerian/lembaga,
    game developer
    , penyedia layanan internet, orangtua, guru, dan anak-anak itu sendiri,” ungkapnya.
    Heru juga mengusulkan pembentukan Tim Independen Perlindungan Anak di Dunia Digital yang dibekali kewenangan untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi bagi platform yang melanggar ketentuan.
    Pada akhirnya, PP Tunas merupakan langkah awal untuk melindungi anak di ruang digital. Pengawasan terhadap konten digital yang diakses anak-anak menjadi tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, orangtua, hingga pemangku kebijakan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KemenPPPA Soroti Temuan Kasus Anak Meninggal usai Hilang 8 Bulan di Jaksel

    KemenPPPA Soroti Temuan Kasus Anak Meninggal usai Hilang 8 Bulan di Jaksel

    Jakarta –

    Kasus temuan kerangka manusia anak berusia 6 tahun berinisial (AKN) ikut disorot Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Menteri PPPA, Arifah Fauzi ikut berbelasungkawa terkait korban diduga penculikan dan pembunuhan di Jakarta Selatan tersebut, yang semula dinyatakan hilang sejak 6 Maret 2025.

    “Kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan berharap proses identifikasi dapat segera memberikan kepastian penyebab dan waktu kematian AKN. Kami juga mengapresiasi kerja keras pihak kepolisian yang selama sembilan bulan melakukan pencarian tanpa henti. Seluruh upaya pengembangan petunjuk hingga ditemukannya titik terang kasus ini adalah bentuk komitmen aparat penegak hukum,” beber Arifah, dalam keterangannya, Senin (25/11/2025).

    Kasus AKN disebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan pengawasan anak-anak di ruang publik. Hal ini dinilai bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

    Arifah menyesalkan kasus terkait dan berharap tidak kembali terjadi di masa mendatang.

    “Tidak boleh ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan ataupun hilang tanpa pengawasan. Masyarakat harus lebih peka terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar. Kewaspadaan kolektif dapat mencegah terulangnya kejadian serupa, terutama terhadap anak-anak yang paling rentan menjadi target kekerasan dan eksploitasi,” kata Menteri PPPA.

    Aparat kepolisian disebut bakal melakukan tes DNA terhadap kerangka yang ditemukan.

    “Kemen PPPA mendukung proses tes DNA untuk memastikan identitas kerangka, siap mendukung proses pemulihan keluarga korban, mendorong langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, meningkatkan keamanan lingkungan, kerja sama dengan aparat, dan masyarakat di daerah,” sorotnya.

    “Semua pihak dapat berbagi peran untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita, apalagi ini wilayah DKI Jakarta yang memiliki sumberdaya mumpuni dan lebih dari cukup. Kita harus memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan penuh. Tragedi seperti ini tidak boleh terulang,” beber dia.

    Kepolisian sebelumnya menangkap terduga pelaku AI yang teridentifikasi sebagai ayah tiri dari ibu korban pada Rabu (19/11/2025).

    Namun, pada Minggu (23/11) dini hari, AI ditemukan meninggal dunia di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan.

    Bila melihat kasus serupa, Arifah mengajak publik untuk berani melapor ke kepolisian, maupun unit pelaksana teknis daerah (UPTD) terdekat di daerah, hingga bisa mengadu ke layanan aduan kekerasan Kemen PPPA di call center 24 jam Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, WhatsApp di 08111-129-129.

    Tonton juga video “Hilangnya Alvaro Tak Lagi Misteri: Ternyata Dibunuh Ayah Tiri”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menghadirkan berbagai program sosial, pendidikan, keagamaan, hingga bantuan langsung yang menyentuh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

    Hj Ansari menunjukkan komitmen tersebut melalui beragam program yang telah dijalankan sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Program-program itu tidak hanya berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga dirancang sebagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga di berbagai daerah.

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan sejumlah lembaga negara, program yang ia jalankan selaras dengan bidang tugas komisi. Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

    Selain itu, kemitraan juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

    Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun menjabat, Hj Ansari telah menggelar sejumlah program sosialisasi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat Madura. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap di empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Beberapa program yang telah terlaksana antara lain sosialisasi desiminasi pengelolaan Dana Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji, program Ngobrol Pendidikan Islam bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, program Jagong Masalah Haji dan Umrah bersama Badan Penyelenggara Haji yang kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, serta sosialisasi program Bimbingan Masyarakat Islam.

    Hj Ansari juga menyelenggarakan sosialisasi produk halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dan sosialisasi berbagai perundang-undangan yang relevan dengan masyarakat.

    Selain kegiatan sosialisasi, Hj Ansari turut menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar untuk warga tidak mampu, bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan keserasian sosial berupa peningkatan jalan melalui pavingisasi, bantuan kearifan lokal bagi pekerja seni desa, serta bantuan pemberdayaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

    Ia juga menyalurkan beragam bantuan melalui program-program Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya beasiswa Program Indonesia Pintar untuk santri dan siswa, beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri maupun swasta, bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, hingga bantuan untuk renovasi masjid dan mushalla.

    Bantuan dari berbagai lembaga lain juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pengeboran air bersih di sejumlah lembaga pendidikan pesantren, renovasi gedung madrasah, bantuan ternak dari Badan Pengelola Keuangan Haji, bantuan paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional, serta bantuan Al-Qur’an untuk masjid dan mushalla di wilayah Madura.

    Sebagai satu-satunya perempuan Madura yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, Hj Ansari juga melaksanakan tugas reses yang merupakan bagian dari siklus kerja DPR sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam setiap masa reses, ia bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi.

    Aspirasi yang dicatat dari masyarakat tidak berhenti pada tahap penyerapan. Hj Ansari menegaskan bahwa setiap keluhan yang disampaikan kepadanya selalu diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti, kemudian diperjuangkan dalam pembahasan resmi di DPR RI sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konstituen Madura. [pin/beq]

  • Soroti Kekerasan Pelajar di Purworejo, Menteri PPPA Desak Penguatan Edukasi Digital Anak

    Soroti Kekerasan Pelajar di Purworejo, Menteri PPPA Desak Penguatan Edukasi Digital Anak

    JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus kekerasan yang melibatkan pelajar di sebuah SMP di Purworejo, Jawa Tengah. Kasus yang rekamannya viral di media sosial ini, menurut Menteri Arifah, menyoroti urgensi penguatan edukasi digital bagi anak-anak Indonesia.

    Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin, 24 November 2025, Menteri PPPA menyoroti rekaman yang beredar dan memicu kegaduhan publik tersebut. Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di ruang fisik maupun digital.

    “Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya langkah pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk melalui penguatan edukasi digital agar anak mampu berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di ruang fisik maupun digital,” ujar Menteri Arifah.

    🛡️ Penanganan Cepat Korban dan Kawalan Hukum Terlapor

    Kementerian PPPA, lanjutnya, telah bergerak cepat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Purworejo. Tujuannya adalah memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur.

    Saat ini, upaya perlindungan dan pemulihan bagi anak korban telah diberikan, termasuk pendampingan psikolog klinis dan pemeriksaan CT scan di rumah sakit.

    “Kami memastikan pemenuhan kebutuhan anak korban ditangani secara cepat dan tepat,” tegas Menteri PPPA.

    Terkait proses hukum, Kementerian PPPA akan terus mengawal kasus ini bersama UPTD PPA Purworejo. Mengingat terlapor masih berusia anak, penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak.

    Lebih lanjut, Menteri Arifah menyoroti akar masalah yang perlu dicegah, yaitu minimnya literasi digital yang bisa memicu kasus serupa terulang. Ia mendorong edukasi digital diperkuat di lingkungan sekolah maupun keluarga.

    “Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang interaksi yang sehat di ruang digital, kemampuan mengelola emosi, serta kesadaran mengenai konsekuensi penyebaran konten yang melanggar privasi atau bermuatan kekerasan,” jelasnya.

    Menurut Menteri PPPA, literasi digital kini menjadi krusial karena anak-anak hampir setiap hari beraktivitas di internet. 

    “Anak-anak harus menerapkan prinsip saring dan caring sebelum sharing,” tegas Menteri Arifah.

    Ia juga mengimbau para guru dan orang tua untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan gawai anak. Disiplin positif dan menciptakan lingkungan digital yang aman adalah tanggung jawab bersama.

    Ajak Masyarakat Berani Melapor

    Kasus kekerasan ini bermula dari perkelahian fisik yang kemudian direkam dan disebarkan di media sosial, memperluas dampak psikologis bagi anak yang terlibat.

    Menteri PPPA kembali mengajak masyarakat yang melihat, mengetahui, atau mengalami kekerasan untuk berani melapor. Aduan dapat disampaikan melalui kepolisian atau UPTD PPA terdekat.

    Layanan aduan kekerasan Kementerian PPPA, Call Center 24 Jam Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, WhatsApp di 08111-129-129 dan laporsapa129.kemenpppa.go.id

  • Pendapatan UMKM Naik 25 Persen Jika Punya Kapabilitas Finansial dan Digital

    Pendapatan UMKM Naik 25 Persen Jika Punya Kapabilitas Finansial dan Digital

    Liputan6.com, Jakarta – UMKM memegang peran sentral dalam perekonomian nasional, namun kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang besar dari transformasi digital. Isu ini dibahas tuntas dalam diskusi panel bertajuk “Membangun Ketahanan Finansial untuk UMKM di Era Digital” yang digelar di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Deputi Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana, menekankan bahwa masalah mendasar yang menghambat pertumbuhan UMKM seringkali berakar pada data dan pencatatan. Oleh karena itu, pemerintah kini memprioritaskan program Satu Data UMKM sebagai agenda strategis.

    Menurut Temmy, integrasi data sangat krusial agar kebijakan pemberdayaan dan akses pembiayaan bisa lebih tepat sasaran. Ia menilai masih banyak pelaku UMKM yang sulit mendapatkan modal usaha dari lembaga formal akibat lemahnya administrasi.

    “Kita ingin data UMKM terintegrasi agar intervensi bisa lebih tepat. Masalah terbesar masih pada pembukuan yang tidak rapi, terutama bagi UMKM perempuan,” ujar Temmy dikutip Jumat (21/11/2025)

    Isu pencatatan keuangan ini menjadi sorotan tajam mengingat dominasi perempuan dalam ekosistem bisnis mikro. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa 60 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Sayangnya, mayoritas masih menghadapi kendala literasi finansial dasar.

     

    Sementara itu, Elwyn Panggabean dari Women’s World Banking (WWB) memaparkan dampak nyata dari inklusi keuangan terhadap profitabilitas usaha. Menurutnya, kepemilikan rekening bank saja tidak cukup; pelaku UMKM harus didorong untuk aktif menggunakan layanan keuangan digital.

    “Riset global kami menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas finansial dan digital dapat meningkatkan pendapatan UMKM perempuan hingga 20-25 persen. Penggunaan layanan keuangan yang tepat membuat pencatatan lebih tertib dan keputusan usaha lebih akurat,” ungkap Elwyn.

    Elwyn menambahkan, teknologi digital menjadi “game changer” bagi perempuan pelaku UMKM. Dengan digitalisasi, mereka dapat menjalankan bisnis secara efisien dari rumah tanpa harus meninggalkan tanggung jawab mengurus keluarga atau menyewa toko fisik yang mahal.

  • Hj Ansari Kembali ke Ponpes Prenduan Sumenep, Sampaikan Terima Kasih kepada Para Guru

    Hj Ansari Kembali ke Ponpes Prenduan Sumenep, Sampaikan Terima Kasih kepada Para Guru

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari, mengaku serasa kembali ke masa lalu saat menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Al-Amin, Prenduan, Sumenep. Ia pernah menempuh pendidikan selama tiga tahun di pesantren tersebut sebelum akhirnya berkiprah sebagai wakil rakyat.

    Kunjungan itu dilakukan ketika Ansari menjadi pembicara dalam Forum Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam yang digagas Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI bersama UIN Madura. Momen tersebut mempertemukannya kembali dengan para guru yang dulu mendidiknya.

    “Jujur saat pertama kali masuk ke auditorium, saya kaget, karena ternyata banyak pesertanya yang merupakan para guru saya waktu di pesantren. Ya cukup grogi dan sungkan waktu ngisi materi di sini,” ujarnya sambil tersenyum, Kamis (20/11/2025).

    Mengisi materi bertema Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter di Pesantren, Ansari tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru yang telah membimbingnya selama mondok. Ia menyebut peran mereka sangat besar dalam perjalanan hidup dan kariernya.

    “Yang paling penting dari materi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para guru yang selama ini mendidik dan membimbing saya, sebab berkat jasa-jasa beliaulah saya bisa menjadi seperti ini,” ucapnya.

    Ansari juga memohon doa dari para guru agar dapat menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI dengan baik. “Saya secara pribadi memohon dengan hormat, agar para guru senantiasa mendoakan, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI dengan baik dan amanah,” ujarnya.

    Salah satu guru Hj Ansari, Awiyani, mengaku bangga melihat mantan siswanya kini menjadi wakil rakyat dari Madura. “Saya sangat senang dan bangga melihat salah satu siswa kami sukses seperti Mbak Ansari. Bisa menjadi anggota DPR RI perwakilan Madura. Kami doakan semoga tugasnya lancar dan selalu sukses,” katanya.

    Hj Ansari lahir di Pamekasan dan menempuh pendidikan di Pesantren Al-Amin Prenduan selama tiga tahun. Ia kemudian melanjutkan studi ke STAIN Pamekasan (kini UIN Madura). Selain itu, ia juga mengajar di lembaga pendidikan nonformal selama 14 tahun mulai dari semester lima masa kuliahnya.

    Pada Pemilu Legislatif 2024, Ansari memulai karier politik melalui PDI Perjuangan dan terpilih sebagai satu-satunya anggota DPR RI perempuan dari daerah pemilihan Madura. Saat ini ia duduk di Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). [tem/beq]