Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  • Khofifah-Emil bersilaturahmi kepada Presiden RI ke-7 Jokowi usai retret

    Khofifah-Emil bersilaturahmi kepada Presiden RI ke-7 Jokowi usai retret

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak bersilaturahmi ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Surakarta, Jumat (28/2), usai mereka mengikuti kegiatan retret.

    Khofifah menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi kesempatan berharga untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman dari Jokowi, yang memiliki rekam jejak panjang dalam memimpin negara.

    “Kami mendapatkan pengayaan dari pengalaman luar biasa yang beliau miliki, yang tentunya menjadi bekal penting bagi kami dalam memimpin daerah masing-masing,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

    Menurutnya, dinamika global, nasional, hingga lokal terus berkembang, sehingga kepala daerah perlu memperkuat strategi kepemimpinan agar mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah arahan, salah satunya terkait pentingnya menyiapkan model bisnis sebelum menjalankan program berskala besar.

    “Beliau berpesan, dalam memulai program besar, model bisnisnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pasarnya juga harus dipastikan sebelum dikembangkan lebih masif,” kata Khofifah.

    Selain itu, diskusi juga membahas mengenai hilirisasi industri dan penguatan sektor agro di Jawa Timur. Khofifah mengungkapkan bahwa sektor industri manufaktur di Jawa Timur telah melampaui rata-rata nasional.

    Oleh karena itu, penguatan hilirisasi dinilai penting agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Di sektor agro, Jawa Timur memiliki potensi besar dengan produk pertanian dan perkebunan unggulan, seperti alpukat, durian, salak, kelapa, hingga ikan hias yang sedang diminati pasar.

    “Apa yang menjadi rekomendasi dan masukan dari Presiden ke-7 ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk diterapkan di Jawa Timur,” tambahnya.

    Khofifah menambahkan wejangan dari Jokowi memberikan motivasi bagi dirinya dan para kepala daerah yang hadir untuk meningkatkan kinerja pemerintahan masing-masing.

    “Dawuh-dawuh (pesan-pesan) beliau sangat memotivasi kami agar bisa bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih trengginas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menilai silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

    “Kami optimistis melalui silaturahmi ini jejaring kami akan semakin luas,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI Arifatul Choiri Fauzi serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Beberapa kepala daerah dari Jawa Timur juga ikut serta, di antaranya Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 

    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda

    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 

    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
     
    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 
     
    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 
     

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 
     
    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
     
    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 
     
    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Kemnaker, Kemenpar & KemenPPPA Ajak Pelaku Industri Tingkatkan Skill SDM

    Kemnaker, Kemenpar & KemenPPPA Ajak Pelaku Industri Tingkatkan Skill SDM

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar dialog bersama pengusaha dan pelaku industri dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Diskusi ini turut menggandeng Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

    “Pentingnya kolaborasi ini, apa yang bisa diberikan kawan-kawan pengusaha, kepada kita sebagai regulator. Apa yang bisa kita percepat kerja samanya, inilah pentingnya kita duduk bersama di sini,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    Dalam dialog yang berlangsung di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2), Noel meminta kalangan industri untuk memaparkan program-programnya dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di wilayahnya. Dia meyakini hambatan atau kendala terkait regulasi tersebut dapat diselesaikan demi tercapainya hubungan industrial yang harmonis.

    “Hambatan itu bisa kita selesaikan, jangan sampai hambatan itu malah merusak industrial kita. Apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat ramah dengan mitra industri. Kita akan support jika ada kendala terkait regulasi yang dihadapi industri, karena kita tau bersama jika ada hal yang memberatkan akan mengganggu ekosistem ketenagakerjaan dan akan merugikan saudara kita para pekerja termasuk perusahaan dan di sinilah negara hadir dalam memberikan solusi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan menyambut baik dialog peningkatan kompetensi SDM. Menurutnya peluang kerja sama yang dapat dilakukan dengan Kemnaker dan Kemenpar di antaranya pelatihan pemberdayaan softskill bagi perempuan bidang pariwisata, rekrutmen kerja bagi perempuan di Indonesia dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi perempuan di bidang pariwisata.

    “Kami akan terus berusaha menyinergikan dan melihat kondisi faktual di lapangan. Kita punya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) seperti ruang kolaborasi antar kementerian/lembaga/pemda bisa berpartisipasi membina keluarga hingga paling terkecil, tingkat keluarga,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menambahkan terdapat tiga bidang yang dikuatkan untuk kolaborasi di Kemenpar, yakni gastronomi, wellness, dan wisata maritim. Pihaknya berharap dapat memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bekasi, Medan dan Lombok Timur.

    Ni Luh menambahkan kerja sama lainnya di antaranya bidang barista, pemandu wisata selam, terapis, liaison officer (LO=Naradamping) dan pengelola desa wisata. Kemudian juga bidang bar, vila, apartemen, hotel dan camper van.

    “Kita harap bisa kolaborasi pelatihan instruktur pelatihan berbasis kompetensi (PBK) bidang pariwisata, dan kolaborasi dengan Direktorat Bina Instruktur dan tenaga pelatihan dalam pelatihan instruktur PBK,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat, Benny Tunggul meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha UMKM untuk menggelar pameran di daerah-daerah kawasan industri. Ia menilai tingginya animo pelaku UMKM untuk membangun wirausaha baru akan memudahkan pihaknya untuk memberikan pelatihan personal branding dan marketing.

    “Menghadapi Ramadan dan Lebaran, kami harap Pak Wamen dan Bu Wamen untuk memfasilitasi mereka menggelar pameran di daerah kawasan. Bekerja sama dengan kawasan, membentuk komunitas sehingga sebulan ini pelaku usaha UMKM dapat memperoleh kehidupan yang bagus,” ujarnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah RI & Badan Kesehatan Seksual PBB Dukung Penghapusan Praktik Pemotongan Genital Perempuan – Halaman all

    Pemerintah RI & Badan Kesehatan Seksual PBB Dukung Penghapusan Praktik Pemotongan Genital Perempuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di Indonesia terus meningkat.

    Sebanyak 46,3 persen perempuan berusia 15 sampai 49 tahun pernah menjalani P2GP berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN 2024).

    Menurut laporan global UNICEF tahun 2024, lebih dari 230 juta anak perempuan dan perempuan di dunia yang hidup saat ini telah mengalami P2GP dan lebih dari 68 juta anak perempuan berisiko mengalami P2GP dari tahun 2020 hingga 2030, dengan rata-rata lebih dari 4 juta anak perempuan per tahun.

    Sebuah studi pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Universitas Birmingham mengungkap P2GP sebagai penyebab utama kematian di 15 negara Afrika yang menjadi subjek penelitian, dan diperkirakan menyebabkan lebih dari 44.000 kematian setiap tahunnya.

    Dampak biaya P2GP juga besar, dengan perkiraan US$ 1,4 miliar per tahun yang dihabiskan untuk pengobatan akibat komplikasi kesehatan akibat P2GP.

    Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNFPA memperkirakan bahwa 68 juta anak perempuan mengalami P2GP antara tahun 2015 hingga 2030.

    Tantangan utamanya bukan hanya melindungi anak perempuan yang saat ini berisiko mengalami P2GP, namun juga memastikan bahwa mereka yang lahir di masa depan akan bebas dari praktik berbahaya tersebut.

    Pada tahun 2025, UNFPA memperkirakan lebih dari 4,4 juta anak perempuan berisiko mengalami mutilasi alat kelamin perempuan, di mana angka tersebut meningkat dari yang sebelumnya berjumlah 4,1 juta anak perempuan pada tahun 2019.

    Terkait hal tersebut Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin mengatakan P2GP adalah salah satu manifestasi paling ekstrem dari ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis seumur hidup. Praktik berbahaya ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilanjutkan.

    “Sebagai komunitas global, kita sudah mengalami kemajuan; saat ini peluang seorang anak perempuan mengalami P2GP sepertiga lebih kecil dibandingkan 30 tahun yang lalu. Namun, kita telah mencapai titik kritis: meskipun terjadi penurunan angka, pertumbuhan populasi dunia menyebabkan perlunya peningkatan dalam kemajuan sebanyak 27 kali lebih cepat untuk memenuhi target global dalam P2GP pada tahun 2030,” kata Amanda dalam pernyataan persnya yang diterima Tribun, Selasa(25/2/2025).

    Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami mengatakan saat ini harus segera mempercepat kemajuan dalam mengakhiri P2GP. Saat ini membutuhkan semua orang untuk ikut terlibat; pemerintah, mitra pembangunan, profesional dalam bidang kesehatan, pemimpin agama, LSM, aktivis hak asasi manusia, semua elemen bersatu sebagai sebuah aliansi.

    “Kita  harus menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya serta memastikan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang angka, karena setiap individu adalah manusia yang menghadapi konsekuensi psikologis dan medis dari praktik berbahaya ini. UNFPA dan UNICEF hadir di sini, kami melakukan yang terbaik untuk mendukung pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain di bidang ini. Dan kami berterima kasih atas dukungan mitra pembangunan kami seperti Inggris dan donor lainnya. Setiap orang mempunyai peran dalam melindungi setiap anak perempuan, jadi mari kita bertindak segera untuk mengakhiri P2GP sekarang,” kata Hassan.

    Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desy Andriani mengatakan praktik P2GP termasuk bentuk-bentuk medis dan simboliknya harus dihapuskan secara bertahap, terutama jika praktik tersebut berakar pada diskriminasi berbasis gender.

    Untuk mengatasi masalah ini, lanjutnya semuanya memerlukan pendekatan multisektoral yang komprehensif, sehingga ini bukan upaya satu sektor saja.

    “Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan terkait untuk memastikan respons yang holistik dan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam diskusi untuk menyepakati strategi utama dalam menghilangkan P2GP di Indonesia yangs mencakup penanganan norma-norma budaya dan perilaku, memberdayakan para profesional kesehatan dan tokoh masyarakat untuk melakukan advokasi penghapusan P2GP, dan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia untuk memimpin upaya global dalam mengakhiri P2GP,” ujar Desy.

    “Kesimpulannya, pemberantasan P2GP memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang menghilangkan praktik diskriminatif dan mendorong kesetaraan gender,” tambahnya.

  • 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    loading…

    Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/SindoNews

    MAGELANG – Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, di hari kelima, Selasa (25/2/2025).

    Dari informasi yang diterima, para kepala daerah mendapatkan paparan mendalam terkait berbagai isu strategis dalam pembangunan, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, hingga digitalisasi.

    Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno kemudian diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BKKBN, Wihaji, juga turut memberikan materi dalam retreat kali ini.

    Menurut informasi, pada sesi pertama itu para menteri berfokus pada Asta Cita keempat yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Menteri PPPA salah satunya menyoroti isu-isu layanan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa.

    Selanjutnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Mutia Hafiz, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menyampaikan paparan.

    Menkomdigi Mutia Hafiz memberikan fokus materi pada cetak biru transformasi digital, dengan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

    Sementara, Mentan Amran Sulaiman, dalam paparannya, membahas kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

    Berikut 12 menteri yang hadir memberikan materi di retreat Kepala Daerah hari kelima:

    1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
    2. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
    3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi
    4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji
    5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
    6. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
    7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
    8. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
    10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani
    11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
    12. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman

    (cip)

  • Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    loading…

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hari ini, Selasa (25/2/2025), menghadirkan narasumber Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. FOTO/YOHANES DEMO

    JAKARTA – Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah akan kembali dilanjutkan hari ini, Selasa (25/2/2025). Para kepala daerah akan mendapatkan materi langsung dari para pemangku kebijakan seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

    Dari agenda yang diterima SINDOnews dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, para peserta mulai bangun sejak pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan ibadah dan mengenakan pakaian olahraga sesuai instruksi, yaitu kaus panjang putih dan celana training hitam. Kegiatan pagi akan dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan depan Ruang Sudirman.

    Setelah sarapan, para kepala daerah akan mengikuti apel pagi pukul 07.00, diikuti oleh rangkaian sesi paparan dari berbagai menteri dan tokoh penting.

    Sesi pagi dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala BKKBN. Mereka akan membahas program pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dengan moderator Rektor IPDN.

    Pada sesi kedua, dari pukul 10.30 hingga 12.30 WIB, para pemateri retreat yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan materi. Diskusi ini dimoderatori oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan fokus pada sektor-sektor yang krusial dalam mendukung pembangunan daerah.

    Setelah istirahat siang, paparan akan dilanjutkan dengan kehadiran Menko Bidang Pangan dan Menteri Investasi yang akan membahas hilirisasi industri dan investasi di daerah. Kegiatan sore dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri UMKM, dimoderatori Deputi BNPP.

    Sesi paling dinantikan pada malam hari, yaitu paparan dari Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, akan menjadi puncak acara. Mereka akan menyampaikan materi penting terkait pengawasan, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas kepala daerah, dengan moderator Irjen Kemendagri.

    Jadwal Retret Kepala Daerah, Selasa, 25 Februari 2025:04.30 diharapkan sudah bangun, dan melaksanakan ibadah masing-masing

    05.10 berpakaian olahraga

  • Di Tengah Kasus Hasto dan Retret, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Datangi Rumah Megawati

    Di Tengah Kasus Hasto dan Retret, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Datangi Rumah Megawati

    Di Tengah Kasus Hasto dan Retret, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Datangi Rumah Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Bidang Kehormatan
    PDI-P
    ,
    Komarudin Watubun
    , mendatangi kediaman
    Megawati Soekarnoputri
    di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) sore.
    Pengamat Kompas.com, Komarudin, tiba di depan kediaman Megawati pukul 17.45 WIB.
    Dia tidak masuk melalui gerbang utama, melainkan melewati ruang pos penjagaan kediaman Megawati.
    Komarudin, yang mengenakan baju dan jaket berwarna hitam, langsung bergegas masuk ke pos penjagaan, yang terhubung langsung dengan pekarangan rumah Megawati.
    Tak ada pernyataan apa pun yang disampaikan oleh Komarudin.
    Dia pun tidak menjawab pertanyaan mengenai tujuan kunjungan dan pembahasan yang akan dilakukan.
    Pada waktu yang hampir bersamaan, eks Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang berstatus kader PDI-P, Bintang Puspayoga, juga terlihat keluar dari kediaman Megawati.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal
    Hasto Kristiyanto
    resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto, Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Arifah Ingin Ada Ruang Pintar di Semua Kampung

    Menteri Arifah Ingin Ada Ruang Pintar di Semua Kampung

    Tangerang: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi ingin semua kampung memiliki ruang pintar. Hal itu penting untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.

    Hal itu diungkapkan Arifah saat meresmikan ruang pintar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berkolaborasi dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di RBI Kampung Jimpitan KB2, Tangerang.

    “Kita tidak bisa merangkul semua ibu-ibu di seluruh Indonesia, tidak kuat untuk memeluk semua anak-anak Indonesia, tetapi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan,” kata Arifah.

    Arifah menyebut program ini menjadi wujud nyata visi Indonesia Emas 2045 dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

    “Kami yakin kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat di Indonesia dari sektor ekonomi yang sudah dilakukan oleh PNM,” ujarnya.

    Arifah berharap RBI menjadi kerja bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk membawa masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan sehat.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, ruang pintar PNM Kampung Jimpitan adalah yang pertama kali berkolaborasi dengan RBI dalam program KPPPA.

    Ruang Pintar PNM mengadopsi Kurikulum Belajar Seasik Bermain, yang memungkinkan anak-anak belajar dalam suasana yang interaktif dan menyenangkan.

    Metode itu bertujuan menumbuhkan minat belajar sejak dini dan membangun pondasi pengetahuan guna menciptakan generasi yang unggul.

    “Saat ada 132 Ruang Pintar PNM. Selain tempat belajar, dapat digunakan untuk aktivitas kebudayaan termasuk pelatihan para nasabah PNM,” ujar Arief.

    Diharapkan, program ini menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Tangerang: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi ingin semua kampung memiliki ruang pintar. Hal itu penting untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.
     
    Hal itu diungkapkan Arifah saat meresmikan ruang pintar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berkolaborasi dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di RBI Kampung Jimpitan KB2, Tangerang.
     
    “Kita tidak bisa merangkul semua ibu-ibu di seluruh Indonesia, tidak kuat untuk memeluk semua anak-anak Indonesia, tetapi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan,” kata Arifah.

    Arifah menyebut program ini menjadi wujud nyata visi Indonesia Emas 2045 dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
     
    “Kami yakin kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat di Indonesia dari sektor ekonomi yang sudah dilakukan oleh PNM,” ujarnya.
     
    Arifah berharap RBI menjadi kerja bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk membawa masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan sehat.
     
    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, ruang pintar PNM Kampung Jimpitan adalah yang pertama kali berkolaborasi dengan RBI dalam program KPPPA.
     
    Ruang Pintar PNM mengadopsi Kurikulum Belajar Seasik Bermain, yang memungkinkan anak-anak belajar dalam suasana yang interaktif dan menyenangkan.
     
    Metode itu bertujuan menumbuhkan minat belajar sejak dini dan membangun pondasi pengetahuan guna menciptakan generasi yang unggul.
     
    “Saat ada 132 Ruang Pintar PNM. Selain tempat belajar, dapat digunakan untuk aktivitas kebudayaan termasuk pelatihan para nasabah PNM,” ujar Arief.
     
    Diharapkan, program ini menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Top 5 News: Anggaran Prioritas Prabowo pada 2025 hingga Lolly Dituduh Razman Aborsi

    Top 5 News: Anggaran Prioritas Prabowo pada 2025 hingga Lolly Dituduh Razman Aborsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan anggaran prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2025 dan warga Aceh korban penculikan di Thailand berhasil dipulangkan menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Selasa (18/2/2025).

    Selanjutnya, berita yang tak kalah menarik lainnya adalah cek kesehatan gratis mengungkap banyak anak lambat bicara hingga Razman Arif Nasution mengeklaim Lolly sudah aborsi.

    Berikut ini top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Rabu (19/2/2025).

    1. Anggaran Prioritas Prabowo pada 2025
    Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan difokuskan pada sejumlah pos prioritas Presiden Prabowo Subianto. Anggaran prioritas Prabowo 2025 akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, hukum, serta pertahanan dan keamanan (hankam).

    Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono, kebijakan fiskal pada 2025 akan mendukung Asta Cita sebagai strategi jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    2. Warga Aceh Korban Penculikan di Thailand Berhasil Dipulangkan
    Seorang warga Aceh Timur bernama Bustami berhasil dipulangkan setelah menjadi korban penculikan di Thailand. Kasus ini menarik perhatian publik karena terkait dengan sindikat narkoba lintas negara.

    Peristiwa ini bermula pada Desember 2024, ketika Bustami yang merupakan korban penculikan di Thailand pergi ke negara itu setelah dibujuk oleh dua warga negara Indonesia, yaitu MN alias AM dan DH, yang menjanjikan peluang modal usaha.

    3. Cek Kesehatan Gratis Ungkap Banyak Anak Lambat Bicara
    Program cek kesehatan gratis (CKG) yang telah berjalan selama lebih dari satu minggu mengungkap berbagai temuan kesehatan di masyarakat, termasuk pada anak-anak menjadi salah satu top 5 news Beritasatu.com.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauziah mengungkapkan, banyak anak yang diperiksa mengalami keterlambatan bicara.

    4. Erupsi, Gunung Semeru Lontarkan Abu Setinggi 1.000 Meter
    Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi disertai lontaran abu dengan material vulkanik.

    Berdasarkan laporan pos pantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pukul 07.28 WIB dengan tinggi kolom mencapai 1.000 meter.

    5. Razman Arif Nasution Klaim Lolly Aborsi 
    Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid merespons dugaan putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly yang disebut melakukan aborsi oleh pengacara Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution.

    “Hati-hati kalau berucap, berbicara, jangan asal berteriak kalau Anda tidak memiliki bukti,” tegas kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dikutip dari channel YouTube, Selasa (18/2/2025).

    Demikian top 5 news Beritasatu.com pada Selasa (18/2/2025) yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Google Perkuat Keamanan Digital di Indonesia

    Google Perkuat Keamanan Digital di Indonesia

    Google Perkuat Keamanan Digital di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Google resmi meluncurkan
    Google Play Protect
    dengan Enhanced Fraud Protection di Indonesia untuk meningkatkan keamanan perangkat pengguna dari ancaman digital, terutama dari aplikasi yang diinstal di luar Play Store (
    sideloading
    ).
    Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam, menyampaikan bahwa fitur ini telah diuji coba di beberapa negara dan sukses melindungi 10 juta perangkat di seluruh dunia.
    “Sekarang kami bangga dapat melindungi warga Indonesia lebih jauh lagi. Pengamanan ketat seperti ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal membangun ketahanan siber jangka panjang untuk Indonesia,” ujar Putri di Kantor
    Komdigi
    , Selasa (18/2/2025).
    Peluncuran ini merupakan hasil kerja sama antara Google dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yang juga telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran akan
    keamanan digital
    di Indonesia.
    Google menekankan bahwa inovasi ini adalah bagian dari pendekatan yang lebih luas dalam melindungi pengguna internet di Indonesia.
    Google telah berkolaborasi dengan bank BCA dalam uji coba Google Play Integrity API untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan.
    Selain itu, Vertex AI Google Cloud telah digunakan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan langganan digital, yang berpotensi mengurangi kerugian hingga miliaran rupiah per bulan.
    Dalam menangani maraknya penipuan pinjaman online (pinjol), Google juga bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) melalui program Priority Flaggers.
    Program ini memberikan akses khusus bagi organisasi untuk melaporkan konten yang berpotensi berbahaya atau melanggar kebijakan.
    Selain itu, Google bersama GoPay dan ICT Watch menggerakkan kampanye “Judi Pasti Rugi”, dengan mengadakan pelatihan literasi finansial di 10 kota untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko judi online.
    Dalam ekosistem YouTube, Google juga terus berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk anak-anak.
    Google menerapkan tiga pilar utama dalam perlindungan anak, di antaranya, menyediakan konten berkualitas tinggi sesuai usia.
    “Kemudian, menyesuaikan pengalaman platform bagi berbagai kelompok usia, dan mendukung kebiasaan digital yang sehat untuk keluarga,” tambah dia.
    Salah satu langkah konkret yang diambil adalah uji coba model perkiraan usia berbasis machine learning, yang sedang diuji di Amerika Serikat sebelum diperkenalkan ke lebih banyak negara, termasuk Indonesia.
    Model ini bertujuan untuk memperkirakan usia pengguna dan menerapkan perlindungan yang sesuai.
    Google juga menghadirkan Family Link, fitur kontrol orang tua yang memungkinkan pengelolaan aktivitas digital anak, termasuk persetujuan aplikasi, pembatasan waktu pemakaian perangkat, dan pemantauan aktivitas online.
    Dalam upaya memperkuat literasi digital bagi keluarga, Google bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta EGPAT Indonesia dalam program “Teman Anak”, yang telah melatih lebih dari 2.000 orang tua dan pendamping anak di lima kota serta membina 350 anak dan remaja untuk menciptakan konten positif dan mempromosikan keamanan digital.
    Dia menjelaskan bahwa Google telah menggunakan teknologi AI dan machine learning dalam berbagai produknya, seperti Gmail dan Google Search, untuk memblokir email phishing serta situs web berbahaya.
    Di Google Chrome, Enhanced Protection Mode telah diterapkan sejak 2020 untuk mengidentifikasi URL berbahaya dan mengurangi risiko serangan siber.
    Sementara itu, fitur Google Safe Browsing telah melindungi lebih dari 5 miliar perangkat di seluruh dunia dari ancaman phishing, malware, dan scam.
    Dalam menghadapi ancaman judi online, Google telah secara otomatis memblokir lebih dari 100.000 situs judi ilegal per minggu serta memblokir 1,5 juta iklan terkait judi di Indonesia pada tahun lalu.
    Hasilnya, laporan pengguna terkait judi online menurun hampir 75 persen, menunjukkan efektivitas upaya ini.
    Ancamannya tidak hanya berasal dari situs-situs berbahaya.
    Banyak scam juga berasal dari aplikasi yang diinstal bukan dari app store resmi, yaitu dengan cara sideloading.
    Dia menegaskan, sideloading menjadi salah satu fitur Android yang menawarkan fleksibilitas dan pilihan, tapi sayangnya fitur ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
    “Saat membangun pertahanan ini, kita juga harus mencegah potensi kerentanan dalam cakupan yang lebih luas,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.