Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Taman Tempurejo Kediri Raih Predikat RBRA dari KemenPPPA, Mbak Wali: Hasil Kolaborasi Bersama

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri mengikuti penyampaian hasil audit Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Tempurejo yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Taman Tempurejo resmi meraih predikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan nilai 574. Dengan capaian tersebut, Taman Tempurejo dapat diusulkan untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberian anugerah RBRA tanpa perbaikan.

Tim auditor Kementerian PPPA RI juga menemukan sejumlah temuan positif. Di antaranya, adanya komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Kota Kediri serta perhatian khusus dalam penerapan standar Ruang Bermain Anak (RBA) Taman Tempurejo menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Selain itu, terdapat pula beberapa temuan positif lainnya yang menunjukkan keseriusan Pemkot Kediri dalam mewujudkan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak.

Meski demikian, tim auditor juga menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan. Di antaranya penambahan jalur pemandu disabilitas sesuai standar internasional pada jalur pedestrian, baik di luar maupun di dalam kawasan Taman Tempurejo. Selain itu, direkomendasikan pula penambahan pagar setinggi kurang lebih 60 sentimeter di sekeliling pulau-pulau vegetasi pada taman lalu lintas, serta beberapa aspek lain yang masih perlu disempurnakan secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil audit yang diraih. “Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh adalah 574. Hasil audit ini lebih dari sekadar catatan penilaian, tetapi menjadi ruang refleksi bersama,” ujarnya.

Mbak Wali juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara kolaboratif dalam proses pemenuhan standar RBRA. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kerja satu OPD semata, melainkan sinergi lintas sektor. “Yang terlibat bukan hanya DP3AP2KB, tetapi juga beberapa OPD lainnya. Saya mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai kota ramah anak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh tim auditor akan menjadi penguat arah kebijakan Pemerintah Kota Kediri ke depan. Hasil audit tersebut akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bersama. “Yang sudah baik akan kami jaga dan tingkatkan, sementara yang masih perlu diperbaiki akan kami tindak lanjuti secara bertahap dan terencana,” tegasnya.

Pembelajaran dari hasil audit RBRA Taman Tempurejo ini tidak akan berhenti pada satu lokasi saja. Menurut Mbak Wali, hasil audit ini akan menjadi referensi penting dalam pengembangan ruang bermain anak serta taman-taman lainnya di Kota Kediri. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk membangun ekosistem kota ramah anak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Kediri berharap hasil audit ini tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi pemantik komitmen bersama seluruh OPD untuk terus berbenah dan berinovasi demi kepentingan terbaik anak-anak di Kota Kediri.

Pada kegiatan tersebut, hadir pula Lead Auditor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dermawati, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Muhammad Fajri Mubasyyir, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho, perwakilan DLHKP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

18/12/2025 07:19
Peringati Hari Ibu ke-97, Fatma Saifullah Yusuf Bakti Sosial di Muara Angke

Jakarta –

Ketua Bidang III Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (Seruni) sekaligus Penasihat I DWP Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf menghadiri acara Bakti Sosial Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama masyarakat pesisir rumah apung di Pelabuhan Muara Angke, Selasa (16/12).

“Bakti sosial ini sebagai momentum untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang, kesempatan, dan dukungan untuk terus berkarya, khususnya perempuan yang bekerja di wilayah pesisir,” kata Fatma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Adapun bakti sosial bertajuk ‘Perempuan Sehat Keluarga Sejahtera, Untuk Indonesia Emas 2045’ ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta para mitra dalam hal ini yayasan filantropi, yayasan nirlaba, dan dunia usaha.

Rangkaian kegiatan terdiri dari dialog dengan perempuan pemecah kerang, penyaluran bantuan sembako dari Yayasan Seruni, Yayasan Rabu Biru, dan PT Astra Internasional untuk 375 kepala keluarga penerima manfaat. Bantuan sembako dari Yayasan Seruni terdiri dari beras seberat 20 kg untuk masing-masing penerima manfaat.

Selanjutnya, juga ada kegiatan cek kesehatan gratis bagi 100 orang warga, cek kesehatan bagi 50 orang ibu hamil, pemberian vitamin serta edukasi kesehatan dari Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, serta edukasi literasi dan dongeng untuk anak dari mobil pintar PT Askrindo.

Disamping itu, juga terdapat kegiatan pemberdayaan bagi perempuan di wilayah pesisir seperti edukasi literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), edukasi pemberdayaan masyarakat oleh PT Astra Internasional, serta workshop penggerak keluarga kelompok perempuan nelayan Muara Angke oleh Yayasan Ashoka. Rangkaian kegiatan bakti sosial tersebut akan dilaksanakan sampai Tanggal 22 Desember 2025.

“Di Asta Cita ini sudah tertera komitmen pemerintah untuk menguatkan, untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia. Salah satunya, pada hari ini kita menerjemahkan Asta Cita tersebut dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu ke-97,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, bahwa program-program prioritas Presiden seperti Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat di peruntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya perempuan di wilayah pesisir bisa mengakses Cek Kesehatan Gratis di fasilitas Kesehatan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Arifatul juga berdialog dengan perempuan pemecah kerang yang mendapatkan pelatihan dari Yayasan Ashoka. Salah satunya yaitu Dwi Junianti yang berbagi cerita terkait suka duka bekerja sebagai pemecah kerang dengan penghasilan kurang lebih Rp60 ribu sehari.

“Saya setiap hari ngupas kalau kerangnya lagi kotor itu, 1 blongnya (panci besar) itu Rp25 ribu. Kalau kerangnya lagi bagus, dagingnya banyak itu, ada kenaikan Rp30 ribu. Jadi paling banyak sehari bisa 2 blong, paling sedikit 1 blong,” ungkap Dwi.

Ia menyampaikan jika cuaca di laut sedang kurang baik, maka nelayan tidak pergi melaut, sehingga terkadang tidak bisa memecah kerang. Disamping itu, kendala lainnya adalah ketika terjadi banjir di sekitar rumah apung, maka tidak ada bisa beraktivitas dan terjadi masalah kesehatan seperti gatal-gatal.

Sementara itu, Rosy perwakilan Ibu-Ibu dari wilayah pesisir RT 07 menyampaikan ketika bekerja memecah kerang, anak-anak di rumah menjadi kurang terawasi. Ia berharap adanya fasilitas belajar dan bermain untuk anak yang mudah di akses.

“Sembari mereka ngupas, mungkin bisa ada ruang yang aman dan nyaman untuk anak-anak mereka gitu,” ucap Rosy.

Menanggapi tantangan yang dialami ibu-ibu pemecah kerang, Arifatul menjelaskan melalui bakti sosial ini, akan banyak kegiatan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam pengembangan diri seperti pelatihan olahan makanan berbahan dasar ikan dan olahan kerajinan kulit kerang, sehingga kulit kerang bernilai jual. Terkait, kendala masalah kesehatan seperti kaki gatal, Ia mengajak Ibu-Ibu untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas setempat.

“Kalau lagi ngerjain ngupas kulit kerang, kakinya sakit, gatal. Ibu bisa ke puskesmas, karena puskesmas itu gratis Ibu. Jadi ibu jangan ragu, ibu merasa sakit, pusing atau apa, langsung berobat, supaya terdeteksi sejak dini,” kata Arifatul.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan; Ketua Umum Seruni, Tri Tito Karnavian dan jajaran Seruni Kabinet Merah Putih; Plt. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan, serta pejabat lainnya.

(akd/ega)

17/12/2025 21:38
HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (14/12/2025), berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Kehadiran pimpinan daerah dan pemerintah pusat itu menegaskan pentingnya peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat sekaligus wahana pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengapresiasi keberlangsungan Pasar Keramat yang dinilai telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-3 kepada Pasar Keramat. Tiga tahun perjalanan pasar ini telah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar ini hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekuatan warga yang menjaga nilai budaya sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat,” ungkapnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan, Pasar Keramat bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan wadah ekonomi rakyat yang memberikan penghidupan bagi pedagang kecil, petani, perajin, pelaku kuliner tradisional, hingga seniman lokal. Hasil bumi lokal terserap, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin dikenal luas, dan pendapatan keluarga meningkat.

“Tradisi unik seperti penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi serta sajian kuliner tradisional tanpa bahan pengawet menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Akar sejarah dan budaya Mojokerto yang pernah menjadi pusat tiga kerajaan besar, yakni Mataram Kuno, Kahuripan pada masa Airlangga, dan Majapahit sangat kuat dan kental,” katanya.

Pasar Keramat yang berada di Desa Warugunung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi penerus.

Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam sambutannya menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Inilah kesetaraan sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Kita semua ada di sini berkat rahim seorang perempuan. Mari sejenak kita renungkan dan ucapkan terima kasih dari hati kita kepada mama kita semua,” tuturnya.

Veronica menyoroti sajian pangan lokal di Pasar Keramat yang sebagian besar disiapkan oleh para ibu. Menurutnya, makanan yang diolah tanpa MSG tersebut mencerminkan kebahagiaan dan dukungan dalam keluarga. Ia menambahkan, kesetaraan dalam keluarga akan menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

“Ketika mama mendapat dukungan dari ayah, dihargai, dan diberi ruang berekspresi, mereka bisa berkarya dengan hati yang bahagia. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di Pasar Keramat ini. Komunikasi yang saling menghargai antara ayah dan ibu akan membuat anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif,” ujarnya.

Veronica juga menilai Pasar Keramat sebagai hasil gerakan masyarakat dari bawah yang patut didukung pemerintah. Pasar Keramat adalah panggung ekspresi warga. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mendukung agar ruang positif seperti ini terus berkembang dan mampu melestarikan warisan budaya bagi generasi berikutnya.

Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Dengan nuansa tradisional dan suasana pasar yang rindang, Pasar Keramat diharapkan terus memperkuat identitas Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang kaya sejarah, budaya, dan kearifan lokal. [tin/suf]

15/12/2025 06:12
2 Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera Nasional

Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Duka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera kian dalam. Lebih dari seribu nyawa melayang, meninggalkan keluarga yang berduka dan ratusan orang yang hingga kini masih belum ditemukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, korban meninggal dunia telah menembus angka 1.006 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Sabtu (13/12/2025).
“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
“Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
“Jadi untuk
korban jiwa
meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
Tak hanya menelan korban jiwa,
bencana banjir bandang
dan longsor ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum.
BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, dari ringan hingga berat.
Rincian kerusakan tersebut meliputi 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 kantor pemerintahan, serta 145 jembatan yang rusak.
Kerusakan jembatan dan jalan menyebabkan sejumlah wilayah sempat terisolasi dan menyulitkan proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
Presiden Prabowo
Subianto telah meninjau sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh.
Pada Jumat (12/12/2025), Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta melihat kondisi para pengungsi.
Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras dalam menangani dampak bencana di Sumatera dan berkomitmen mengawal proses pemulihan pascabencana.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika masih terdapat berbagai kebutuhan yang belum tertangani secara optimal.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus pada pemulihan sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Ia berjanji pemerintah akan bergerak cepat agar aktivitas belajar mengajar bisa segera kembali berjalan. “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” tutur dia.
Prabowo menyatakan bahwa secara umum penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dikunjunginya berada dalam kondisi terkendali.
Selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025), Presiden meninjau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi, termasuk Takengon dan Bener Meriah.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pembukaan akses dan distribusi bantuan berjalan dengan baik.
Sejumlah infrastruktur penghubung, termasuk jembatan di Bener Meriah, dilaporkan telah kembali berfungsi.
Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga telah tersambung kembali.
“Iya saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/12/2025).
“Di sana-sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,” lanjutnya.
Presiden juga mengapresiasi seluruh petugas, relawan, dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana.
Di sisi lain, bantuan dari pemerintah pusat terus digelontorkan ke wilayah terdampak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton
bantuan logistik
untuk korban bencana di Sumatera.
Bantuan tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk penanggulangan bencana yang memperhatikan kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan pangan dalam jumlah besar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa nilai bantuan pangan untuk korban bencana Sumatera mencapai Rp 1,2 triliun.
Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas perintah Presiden Prabowo.
“Ada bantuan pemerintah ini APBN bantuan negara, perintah Bapak Presiden, nilainya Rp 1,2 triliun,” kata Amran di dermaga Komando Lintas Militer (Kolinlamil) TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025) pagi.
Pemerintah memastikan distribusi bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dan proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 06:56
Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan armada kapal pengawas kelautan dan perikanan untuk mengangkut bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, pengerahan kapal pengawas ini dilakukan karena armada tersebut memiliki kemampuan manuver yang cepat untuk menjangkau titik-titik yang masih terisolir.
Sebanyak tujuh unit kapal pengawas dan satu pesawat survei udara juga diterjunkan untuk mempercepat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami kerahkan ada tujuh. Tujuh kapal dan satu pesawat airborne surveillance kita. Karena saat awal kemarin kondisinya masih ada yang belum tersentuh seperti Tamiang, Aceh Tamiang, dan kami mendahului sampai di sana,” ujar proa yang akrab disapa Ipunk itu di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025).
Meski tujuh kapal dialihfungsikan untuk misi kemanusiaan, Ipunk memastikan operasional pengawasan laut terhadap
illegal fishing
dan pelanggaran lainnya tetap berjalan seperti biasa.
Ia menegaskan bahwa jumlah armada yang dikirim ke Sumatera hanya sebagian kecil dari total kekuatan armada yang dimiliki KKP.
“Terkait dengan bagaimana pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tegas Ipunk.
Adapun, kapal pengawas Orca 06 ini akan membawa bantuan logistik hasil kolaborasi KKP dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kemenko Pangan, dan sejumlah mitra swasta.
Rute pengiriman bantuan dimulai dari keberangkatan di Jakarta, menuju titik-titik pelabuhan utama di Sumatera untuk kemudian disebar ke wilayah terdampak.
“Kami dari Muara Baru Jakarta ini kami gerakkan ke Belawan, Medan. Di sana kami loading dengan kapal-kapal kita yang sudah setelah melakukan pengiriman,” jelas Ipunk.
Setelahnya, bantuan akan didistribusikan ke titik-titik bencana dan posko pengungsian melalui jalur darat.
“Dari Medan, terus kemudian ada teman-teman dari darat kita ke Aceh Tamiang. Kemudian kapal ini bergerak lagi ke Lhokseumawe. Dari Lhokseumawe ada Tim Satgas kami juga di sana untuk membagi ke wilayah daratnya. Kemudian bergerak lagi ke wilayah barat, Sibolga,” papar Ipunk.
Sementara itu, Ipunk menyebut hingga saat ini, KKP total telah menampung dan menyalurkan 159 ton bantuan logistik ke wilayah
bencana Sumatera
.
Bantuan tersebut terdiri dari bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang dihimpun KemenPPPA.
“Sampai hari ini KKP telah menerima 159 ton bahan untuk bantuan keluarga kita, rekan kita, saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara ini. Minggu kemarin sudah 108 ton. Hari ini 50 ton lebih,” ungkapnya.
Rencananya, kapal pengangkut bantuan kloter terbaru ini akan bertolak dari Muara Baru pada Minggu (14/12/2025) pagi besok.
“Ini hari ini kita
loading
, kurang lebih 50 ton. Rencana mungkin besok pagi akan bergerak. Sehingga kami masih tunggu kalau masih ada yang mau nambah,” sambungnya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi yang turut hadir pun mengapresiasi langkah KKP meminjamkan armadanya untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Khususnya, bantuan logistik yang bersifat keperluan spesifik dan mendesak bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.
“Terima kasih kepada
Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang telah membantu kami untuk menyalurkan amanah. Ini sebagian dari donasi dari keluarga besar Kementerian PPPA dan juga beberapa mitra,” ucap Arifah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 20:34
KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera.
Bantuan yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025) ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan
perempuan dan anak
-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk aksi penanggulangan bencana yang peduli pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan kapal pengawas Orca 06 yang biasanya digunakan KKP untuk mengawasi perairan Indonesia.
Selain kebutuhan pokok, KemenPPPA juga menyediakan tim dan sarana untuk pemulihan psikologis
korban bencana
melalui “Mobil SAPA” atau Sahabat Perempuan dan Anak di lokasi bencana.
“Kami poskonya ada di Mobil SAPA. Mobil ini adalah mobil keliling yang dimiliki oleh Dinas P3A di beberapa provinsi. Ini digunakan untuk mereka yang butuh
trauma healing
atau mencari informasi terkait keluarga,” kata Arifah.
Ia menekankan pentingnya trauma healing yang konsisten bagi korban bencana, terutama reunifikasi bagi anak-anak yang terpisah dari orangtua, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
“Tentunya trauma healing ini enggak bisa selesai dalam sehari dua hari. Pendampingan kami akan dilakukan terus-menerus sehingga masyarakat yang membutuhkan merasa cukup,” tambahnya.
Arifah juga menyoroti pentingnya ruang aman bagi pengungsi perempuan dan anak dari ancaman pelecehan ataupun kekerasan seksual.
Ia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyediakan fasilitas yang ramah perempuan, termasuk tempat tidur dan toilet.
“Kami mendorong sarana prasarana pengungsi mendapat perhatian khusus. Misalkan toilet dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya kalau bisa lebih banyak untuk perempuan. Karena perempuan menggunakan toilet waktunya lebih panjang,” jelas Arifah.
Selain itu, skema pengungsian berbasis keluarga juga disarankan oleh Arifah untuk meminimalisasi risiko adanya kejahatan berbasis seksual kepada korban bencana.
“Kami mendorong pengungsian ini berbasis keluarga. Jadi tidak bercampur baur, per keluarga supaya mencegah dan menghindarkan adanya kekerasan seksual dan juga perdagangan orang,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyebut pihaknya akan menjadi tim untuk menyalurkan dan mendistribusikan bantuan.
“Hari ini 50 ton lebih, ada bahan makanan, beras, dan tadi Bu Menteri menyampaikan baju layak pakai serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” ujar Nugroho.
Rencananya, kapal bantuan ini akan bergerak pada Minggu pagi dengan rute dari Muara Baru menuju Belawan Medan, dilanjutkan ke Aceh Tamiang, Lhokseumawe, hingga terakhir di Sibolga.
Meski begitu, Ipunk memastikan bahwa proses pengamanan wilayah laut Indonesia tidak akan terganggu, meski sebagian kapal pengawas kini digunakan untuk menyalurkan bantuan.
“Namun, kami juga koordinasi dengan Basarnas dan petugas lain. Terkait pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tambahnya.
Kompas.com
bersama Kitabisa membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.
Dukungan Anda dapat disalurkan melalui tautan berikut:
https://kitabisa.com/campaign/bantuwargataptengsibolga
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 18:43
Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

Jakarta –

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Usut punya usut, ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mencoba mengakali perolehan skor SPI namun ketahuan oleh KPK.

Dirangkum detikcom, Rabu (10/12/2025), hal itu diungkap Ketua KPK Setyo Budyanto dalam peluncuran hasil SPI yang bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Yogyakarta. Setyo menyebut ada pemkab yang pernah melakukan manipulasi terkait skor SPI.

“Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional,” kata Setyo, Selasa (9/12).

Setyo mengatakan ada perintah dari atasan di pemkab tersebut agar jajarannya satu suara dalam mengisi survei penilaian integritas supaya hasilnya bagus. Namun hal itu ketahuan oleh KPK.

“Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak,” ujarnya.

Setyo tak mau menyebutkan nama daerah yang dimaksudnya. Dia meminta daerah lain tak melakukan hal itu.

“Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu,” sebutnya.

Setyo menyatakan KPK bisa mendeteksi kecurangan dengan mudah. Menurut dia, pihaknya melibatkan ahli hingga memeriksa dokumen dalam SPI.

“Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari,” kata dia.

“Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan,” tambahnya.

Skor SPI 2025

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Indeks integritas nasional Indonesia tahun 2025 berada di angka 72,32 atau kategori rentan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan skor tersebut masih masuk kategori rentan. SPI, menurut dia, merupakan pelengkap indeks persepsi korupsi.

“Bapak-Ibu semua, tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi,” kata Setyo dalam paparannya.

“Secara rata-rata, skor ini masih rentan,” tambahnya.

Setyo menjelaskan skor tersebut menunjukkan perilaku korupsi masih ada di berbagai instansi. Setyo mengatakan survei dilakukan dengan jujur.

“Skor ini, Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada,” ucapnya.

Peluncuran tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Halaman 2 dari 2

(ygs/ygs)

10/12/2025 06:31
Pemkot perkuat upaya pencegahan TPPO di Jakarta Utara

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Jakarta Utara memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah setempat melalui rapat pleno Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

“Rapat pleno ini menjadi wadah penyelarasan langkah antar bidang dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya menghapus praktik perdagangan orang di Jakarta Utara,” kata Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Andriani Puspita Ningrum di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa saat ini TPPO masih menjadi ancaman serius dan bersifat gunung es. Kasus TPPO yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang sesungguhnya.

“Perempuan dan anak masih menempati posisi paling rentan dalam perdagangan orang,” ujar dia.

Para pelaku TPPO masih menggunakan modus lama yang sering tidak disadari masyarakat, katanya, menjelaskan.

Modus TPPO masih memakai cara tradisional seperti penipuan pekerjaan, jeratan hutang, magang bagi pelajar dan mahasiswa, hingga kawin kontrak

Bahkan, menurut dia, bukan hanya mereka yang minim pendidikan, tetapi mahasiswa hingga lulusan sarjana dan S2 pun dapat menjadi korban karena iming-iming yang menyesatkan.

“TPPO berdampak luas pada korban mulai dari fisik, psikologis, hingga sosial ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Akademisi dari Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI Anna Sakreti Nawangsari menekankan pentingnya penguatan kelembagaan gugus tugas hingga tingkat paling bawah.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat. Pemerintah daerah wajib memastikan gugus tugas bekerja dengan mekanisme yang jelas dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait.

Kemudian menyusun langkah strategis yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional TPPO.

“Sosialisasi masif harus menjadi program prioritas agar gugus tugas mampu bekerja secara aktif, efektif, dan mampu mengidentifikasi potensi kasus sejak dini,” katanya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 23:44
OJK Perkuat Integritas Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia

Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia merupakan momen reflektif yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh seberapa kuat upaya menjaga integritas dalam setiap langkah pembangunan.

“Tahun ini, tema besar yang diangkat, “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi”, yang menegaskan kembali pentingnya kolaborasi, inovasi, dan ekspresi dalam memperkuat budaya anti-korupsi, baik di sektor publik maupun dunia usaha,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Mahendra, sektor jasa keuangan harus terus tampil sebagai jangkar stabilitas perekonomian dengan selalu memperkuat integritas. Seperti yang tertuang dalam visi Asta Cita, integritas merupakan fondasi yang menopang nilai akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

Untuk terus mendukung integritas di sektor jasa keuangan, OJK telah memperkuat agenda integritas melalui tiga fokus utama. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data. OJK terus meningkatkan kapabilitas melalui sup-tech dan reg-tech, memperkuat early warning system, serta mengintegrasikan data lintas sektor untuk mendeteksi potensi fraud dan pelanggaran governance secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif.

Kedua, menegakkan tata kelola dan market conduct yang kuat. OJK secara konsisten meningkatkan pengawasan terhadap perilaku usaha dan menerapkan tindakan tegas terhadap pelanggaran integritas. Langkah ini sejalan dengan implementasi strategi anti-fraud, seperti POJK 12/2024 sebagai bentuk pelindungan bagi jasa keuangan, konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, membangun budaya integritas di internal OJK secara konsisten. Transformasi One OJK tidak hanya menyatukan proses kerja, tapi juga memperkuat nilai-nilai integritas melalui zona integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan whistleblowing system. Standar etik juga akan terus diperkuat dan pembinaan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan agar nilai integritas benar-benar menjadi budaya kerja.

Acara Talkshow yang mengusung tema “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi” ini digelar OJK untuk memperingati Hakordia 2025, yang diselenggarakan secara hybrid diikuti oleh lebih dari 4.000 orang peserta dari industri jasa keuangan, insan OJK, pemerintah daerah, civitas academica, dan pemangku kepentingan lainnya, di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ekosistem Berintegritas

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena. – (OJK/Istimewa)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas untuk mengawal sektor jasa keuangan.

“Program pencegahan korupsi hanya akan efektif jika didukung tata kelola yang kuat di semua level dan diperlukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya membangun budaya integritas dan anti-korupsi di internal organisasi, OJK juga berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang berintegritas dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance),” tutur Sophia.

Ia menegaskan, bahwa OJK sebagai otoritas memiliki tanggung jawab untuk memastikan penguatan tata kelola agar tidak menjadi celah terjadinya fraud atau korupsi di internal OJK, dengan membangun budaya integritas secara berkesinambungan, di antaranya melalui sertifikasi SNI ISO 37001-2016, yaitu terkait sistem manajemen anti penyuapan. Sementara di eksternal, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan POJK terkait dengan penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.

OJK, lanjut Sophia, melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, menanamkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar lembaga jasa keuangan tetap sehat, melindungi dana masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik.

Talkshow menghadirkan narasumber yang inspiratif, yakni Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi, serta Sutradara dan Penulis Skenario Rahabi Mandra.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titik Eko Rahayu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY Tri Saktiyana, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, Komite Etik Level Governance OJK Eko Prasojo dan Niki Lukviarman, Pimpinan Bidang ARK OJK, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto, Jajaran Pimpinan Forkopimda DIY, Pimpinan Universitas dan Akademisi, serta pimpinan Industri Jasa Keuangan.

Integrity Fest Tahun 2025 dan Sertifikasi API/PAKSI

Sebagai bagian dari rangkaian talkshow adalah pengumuman pemenang Integrity Fest Tahun 2025, sebagai penghargaan kepada Kantor OJK, Kepala Satuan Kerja, dan pegawai OJK atas implementasi nyata penerapan budaya integritas dan anti-korupsi, seperti Pelaporan LHKPN dan Pakta Integritas, serta Deklarasi Gratifikasi dan Deklarasi Benturan Kepentingan.

Pemenang Integrity Fest 2025:
– 5 Pemenang Terbaik (Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK Daerah);
– 10 Pemenang Terfavorit (Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK Daerah); dan
– Pelapor Gratifikasi Terinspiratif (Kepala Satuan Kerja dan Pegawai OJK).

Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan perwakilan pegawai OJK yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API)/Penyuluh Anti-korupsi (PAKSI) Tahun 2025 yang diselenggarakan OJK bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjadi role model dalam penguatan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi di tengah masyarakat.

Sertifikasi kompetensi API/PAKSI Tahun 2025:
– 39 pegawai dengan sertifikasi API; dan
– 51 pegawai dengan sertifikasi PAKSI

Selain Talkshow, rangkaian kegiatan lain yang diselenggarakan OJK dan KPK dalam memperingati Hakordia 2025:

1) Integrity Expo, diselenggarakan pada tanggal 6 s.d.9 Desember 2025 bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Kota Yogyakarta; dan
2) Hakordia Run 2025, diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2025 bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Kota Yogyakarta.

Melalui penyelenggaraan Hakordia 2025, OJK dan KPK mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama membangun sektor jasa keuangan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah nyata dalam memperkuat ekosistem keuangan yang berdaya saing, kredibel, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional yang stabil, kuat, dan berkelanjutan.

08/12/2025 20:36
16 HAKTP: Upaya Kolektif Wujudkan Ruang Digital Aman bagi Perempuan

Jakarta, Beritasatu.com – Setiap tahun, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, termasuk di ruang digital. Momentum ini sekaligus menjadi dorongan untuk mengerahkan upaya kolektif demi menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan.

Segala bentuk ancaman kekerasan berbasis gender online (KGBO) dapat terjadi pada siapa, kapan dan di mana saja. Ruang digital yang sejatinya diciptakan untuk belajar, berkoneksi, dan memberdayakan, justru sering menjadi ruang yang penuh ancaman bagi perempuan.

Seorang mahasiswa dan diaspora Indonesia di Amerika dan Eropa, Aurelia Aranti Vinton bercerita, di balik tekanan akademik, hambatan bahasa, perbedaan budaya, hingga rasa terasing yang kerap membayangi perempuan Indonesia di luar negeri, masih tersimpan kerentanan lain yang tak kalah berat, yakni kekerasan digital. Bagi mereka yang aktif bersuara dan berkegiatan di media sosial, ancaman itu terasa semakin dekat.

“Apalagi, banyak dari kita tinggal jauh dari keluarga dan jaringan dukungan emosional. Jadi, ketika terjadi kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan digital, sering kali korban tidak tahu harus mengadu kemana, menggunakan mekanisme hukum apa, atau mencari bantuan dari siapa,” ungkap Aurelia, dalam forum diskusi daring yang digelar komunitas Rumah Aman Kita (Ruanita) untuk memperingati momentum 16 HAKTP, pada Sabtu (6/12/2025).

Menurutnya, keresahan ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Perlu adanya kesadaran bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan.

“Ketika kita membangun ruang digital yang aman bagi perempuan, kita juga sesungguhnya membangun ruang digital yang aman bagi semua orang,” tuturnya.

Untuk itu, Aurelia berharap adanya aksi nyata, baik melalui kampanye, edukasi digital, riset, atau advokasi kebijakan, dan memperkuat suara perempuan Indonesia, baik yang ada di dalam negeri, maupun yang sedang menempuh pendidikan dan bekerja di luar negeri.

Ketua Resource Center Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani menyampaikan, di tengah meningkatnya penggunaan teknologi dan digitalisasi kehidupan, dunia maya telah menjadi “ruang hidup kedua” bagi banyak perempuan.

Dia berpendapat, dunia maya kini bukan lagi sekadar tempat berkomunikasi, melainkan ruang pembangunan relasi sosial, politik, ekonomi, hingga ekspresi diri.

“Di ruang digital, perempuan bukan hanya harus hadir, tetapi juga harus terlindungi dan memiliki daya, berdaya, dan juga yang penting adalah harus diakui hak-haknya,” ujar Chatarina dalam kesempatan yang sama.

Miris, di balik segala peluangnya, ruang digital juga menyimpan bahaya. Mulai dari ujaran kebencian, pemerasan seksual, penyebaran data pribadi, hingga narasi misoginis yang memperkuat kultur kekerasan berbasis gender.

“Seolah-olah, dimana pun ada sinyal, di situlah kerentanan perempuan juga hadir,” tutur Chatarina.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, jumlah pengaduan kasus KGBO mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, Komnas Perempuan menerima 281 aduan kasus KGBO, angka ini lalu melonjak naik menjadi 1.791 aduan pada 2024.

Aksi Nyata Kembalikan Ruang Aman Perempuan

Menurut Chatarina, ada beberapa upaya untuk mengembalikan ruang digital yang aman bagi perempuan.

Pertama, dimulai dari individu perorangan yang harus paham terhadap literasi digital.

“Bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi yang paling penting bagi kita untuk mengenali risiko, membaca tanda bahaya, dan memahami jejak digital,” ucap Chatarina.

Kedua, perempuan harus memberikan dukungan dimulai dari orang-orang terdekat.

“Perlu membangun persaudaraan digital yang aktif, bukan hanya saling menguatkan, tetapi juga saling menjaga,” katanya.

Ketiga, pemerintah harus memperkuat regulasi dan kebijakan yang responsif gender. Khususnya terkait keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan juga penanganan kasus KGBO.

“Sejalan dengan itu, negara juga perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif korban, memperhatikan kondisi psikologis korban,” sambungnya.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Desy Andriani menambahkan, dimana pun perempuan berada, berhak memperoleh rasa aman. Mereka berhak untuk bersuara, dan berhak untuk tidak diserang di ranah digital.

Dalam menjaga rasa aman di ranah digital bagi perempuan, KemenPPPA memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus KGBO.

Beberapa upaya tersebut, yakni edukasi literasi digital kepada masyarakat, peningkatan keahlian aparat penegak hukum untuk menangani kasus KGBO yang kompleks, sinergi penegakan hukum melalui koordinasi bersama kepolisian untuk membongkar kasus kejahatan siber, pengembangan regulasi sesuai standar internasional, hingga meningkatkan kolaborasi bersama organisasi dunia.

Secara lebih konkret, KemenPPPA juga membuka layanan pengaduan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui telepon 129, WhatsApp 08111-129-129, atau form pengaduan online.

“Tujuannya untuk memberikan ruang aman bagi korban atau pelapor untuk mendapatkan bantuan, pendampingan, dan perlindungan dengan cepat dan mudah,” pungkasnya.

07/12/2025 15:41

Kementrian Lembaga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Skor SPI 2025