Kementrian Lembaga: Mendes

  • Budi Arie Buka Suara soal Untung 20% Kopdes Merah Putih Disetor ke Desa

    Budi Arie Buka Suara soal Untung 20% Kopdes Merah Putih Disetor ke Desa

    Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi aturan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mewajibkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih untuk setor 20% dari keuntungan ke pemerintah desa.

    Budi Arie menyambut baik kebijakan tersebut karena Kopdes Merah Putih merupakan milik desa sehingga keuntungannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa.

    “Itu kan sudah dibuat aturannya oleh Kemendes. Nggak apa-apa, itu jalan, supaya semua ini jadi guyub, semuanya jadi milik bersama. Kan Koperasi Desa itu milik warga desa. Iya kan? Warga desa harus memperkuat pemerintah desa juga,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Menurut Budi Arie, yang terpenting semuanya harus dioperasikan secara transparan, profesional dan akuntabel.

    “Nanti kan setiap tahun ada RAT, Rapat Anggota Tahunan. Nah dalam RAT itulah kita bisa lihat, kita nanti bisa monitoring, kita evaluasi, begitu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari Kopdes Merah Putih sekurang-kurangnya 20% akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Kopdes Merah Putih.

    “Karena lahirnya, prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini. Maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

    Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa setiap tahun dan akan dicatat sebagai lain-lain dalam pendapatan desa yang sah dalam APBDes. Dengan masuknya di APBDes, manfaatnya dapat digunakan untuk mendukung program-program desa.

    “Jadi nanti masuk dalam APBD desa bisa digunakan untuk pembangunan desa itu, termasuk pembangunan sumber daya manusia, kemudian untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” imbuh dia.

    (kil/kil)

  • Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    GELORA.CO -Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat pada Sidang Tahunan MPR 2025 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Pada pidato pembukaan sidang tahunan, Ketua MPR Ahmad Muzani tidak menyebut nama Megawati. Dia hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Muzani juga menyebut nama-nama wakil presiden (wapres) terdahulu yang hadir dalam sidang tahunan ini antara lain Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih.

    Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara. Adapun, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang. hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Menteri Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.

    Selain itu ada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan beberapa menteri-menteri lainnya.

  • Momen Dasi Gibran Berubah Warna di Sidang Tahunan DPR/MPR – Page 3

    Momen Dasi Gibran Berubah Warna di Sidang Tahunan DPR/MPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan DPR/MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam sidang itu, Prabowo dan Gibran kompak tampil formal, mengenakan jas dan dasi berwarna biru.

    Pantauan Liputan6.com, ada momen menarik kala Gibran mengubah warna dasinya dalam Sidang Tahunan MPR.

    Semula, Gibran terlihat menggunakan dasi berwarna merah. Namun, dasi itu berubah warnanya menjadi biru ketika berada di dalam ruang sidang, senada dengan warna dasi yang dikenakan Prabowo.

    Selain Prabowo dan Gibran, Sidang Tahunan MPR itu juga dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri absen dalam sidang tahunan tersebut.

    SBY dan Jokowi nampak duduk bersebelahan dalam sidang tersebut. Keduanya juga sama-sama mengenakan jas serta dasi saat hadir dalam sidang tersebut.

    Sementara itu, hadir pula Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Wamentan Sudaryono, hingga Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Adapun Sidang Tahunan MPR dan DPR tahun ini digelar untuk mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto. Dia akan menyampaikan dua pidato kenegaraan.

    Pertama, Prabowo menyampaikan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025. pada pukul 09.00 WIB. Dalam pidato ini, Prabowo akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari sejak dilantik pada Oktober 2024.

    Kedua, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 beserta Nota Keuangannya pada pukul 14.30 WIB. Pidato tersebut akam disampaikan Prabowo di depan peserta rapat paripurna DPR RI.

  • Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa

    Lampung Tengah (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan apresiasi kolaborasi strategis antara kejaksaan dan petani dalam membangun ketahanan pangan.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung melalui Program Petani Mitra Adhyaksa. Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa. Program ini sangat sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden, yaitu membangun dari desa,” ujar Yandri usai panen raya di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis.

    Ia menyebutkan pembangunan ekonomi dari desa sangat krusial, mengingat desa menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional.

    Yandri juga menegaskan bahwa kementeriannya memiliki alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan, yang ke depan akan dikolaborasikan lebih intensif dengan program kejaksaan seperti Jaga Desa.

    “Bayangkan, dari total Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, sekitar Rp14 triliun bisa diarahkan untuk mendukung program-program produktif seperti budi daya padi, jagung, bahkan singkong yang potensial di Lampung. Kita pastikan dana itu tidak bocor dan tepat sasaran,” lanjutnya.

    Menurut dia, kolaborasi antara kejaksaan dan petani ini menjadi salah satu strategi konkret dalam mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

    Program ini, lanjutnya, tak hanya memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan transparan, tetapi juga berdampak langsung bagi produktivitas sektor pertanian.

    “Kalau petaninya kita dampingi, pupuk tidak bermasalah, panennya berhasil, maka kesejahteraan akan jadi kenyataan. Dan ini yang sedang dibangun oleh Kejaksaan dan para petani,” tambah Yandri.

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak pada daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Dengan berhasilnya panen di sini, tentu akan ada efek domino yang luar biasa. Diharapkan teman-teman Forkopimda di daerah lain juga bisa ikut turun tangan, mendukung program pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan,” ungkap Reda.

    Jamintel juga mengisyaratkan bahwa program Petani Mitra Adhyaksa ini akan diperluas ke daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi strategis lainnya.

    “Kalau ini membawa tren positif, akan kami perluas. Apa yang berhasil di Lampung Tengah ini, akan kami tebarkan ke daerah lain. Minimal di seluruh provinsi Lampung dan wilayah Sumatera akan kita kembangkan. Tapi target kami, bisa kita sebar ke seluruh Indonesia,” tegasnya.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Permendes 10/2025 Terbit, Atur Mekanisme Pembiayaan Kopdes Merah Putih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Agustus 2025

    Permendes 10/2025 Terbit, Atur Mekanisme Pembiayaan Kopdes Merah Putih Nasional 13 Agustus 2025

    Permendes 10/2025 Terbit, Atur Mekanisme Pembiayaan Kopdes Merah Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto resmi meluncurkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
    Yandri menjelaskan, aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 5, yang mewajibkan Kementerian Desa menyusun regulasi terkait.
    “Alhamdulillah setelah harmonisasi, Permendes ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara Nomor 593 tanggal 12 Agustus 2025,” kata Yandri di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Permendes Nomor 10 Tahun 2025 memuat sejumlah ketentuan penting, di antaranya, kepala desa berwenang memberikan persetujuan pembiayaan berupa dukungan pengembalian pinjaman berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah desa khusus.
    Kemudian, kepala desa wajib melakukan kajian proposal rencana bisnis KDMP.
    Lalu, mengoordinasikan kewajiban pembayaran angsuran, serta memberikan surat kuasa kepada KPA BUN untuk menempatkan dana desa pada rekening pembayaran pinjaman jika dana koperasi tidak mencukupi.
    Selanjutnya, aturan tersebut juga menegaskan bahwa dana desa tidak menjadi jaminan pinjaman, namun dapat digunakan untuk membayar angsuran bulan berjalan apabila dana di rekening KDMP tidak mencukupi.
    “Dana desa dalam Koperasi Desa Merah Putih tidak menjadi jaminan, tapi dana desa akan digunakan bila mana angsuran Koperasi Desa Merah Putih di bulan berjalan, dananya tidak mencukupi di rekening Koperasi Desa Merah Putih, baru dana desa dipakai,” ujar Yandri.
    “Kalau jaminan kan diambil dulu di bank, ditaruh di bank, baru mereka bisa mengajukan pinjaman. Dana desa tetap berjalan, tapi bila mana nanti tidak mampu bayar, bulan yang tidak mampu bayar itu, Kementerian Keuangan langsung memotong dana desa sesuai dengan berapa angsurannya di bulan berjalan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dominasi PSG dan Kejutan Vinicius Junior

    Dominasi PSG dan Kejutan Vinicius Junior

    JAKARTA – Tidak kurang sembilan pemain Paris Saint-Germain menjadi kandidat yang bakal memenangi Ballon d’Or. PSG menunjukkan dominasi pada penghargaan individu setelah meraih treble. Namun masuknya pemain sayap Real Madrid Vinicius Junior juga menjadi kejutan di gelaran tersebut.

    PSG mengukuhkan sebagai klub terbaik setelah memenangi Liga Champions untuk kali pertama. Dan, PSG juga untuk kali pertama kali meraih treble. Hanya sedikit klub yang mampu meraih tiga trofi utama dalam satu musim.

    Sukses itu menjadikan PSG langsung menguasai nomine peraih Ballon d’Or. Dan ini untuk kali pertama sebuah klub begitu mendominasi penghargaan tersebut.

    Dari skuad asuhan Luis Enrique ini, ada kiper Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Fabian Ruiz hingga Ousmane Demble yang menjadi favorit juara.

    Sementara, gelandang Manchester City Rodri yang meraih penghargaan tahun lalu tidak masuk nomine karena absen sepanjang musim kompetisi akibat cedera ACL.

    Begitu pula nama duo superstar, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, yang menjadi langganan memenangi Ballon d’Or selama dua dekade terakhir sudah tidak ada dalam daftar.

    Era Messi dan Ronaldo yang pernah bergantian meraih penghargaan itu memang sudah berakhir. Messi yang kini bermain di klub MLS Inter Miami masih memegang rekor delapan kali memenangi Ballon d’Or. Kapten tim nasional Argentina yang sudah berusia 38 ini terakhir kali menjadi pemenang pada 2023.

    Sedangkan Ronaldo tercatat lima kali memenangi penghargaan yang digelar majalah terkemuka Perancis France Football tersebut. Kapten timnas Portugal berusia 40 ini terakhir kali menjadi yang terbaik pada 2017.

    Bila Rodri harus tersingkir, sebaliknya Vinicius Jr yang musim lalu menjadi runner up masih masuk kandidat. Lolosnya Vinicius Jr menjadi pertanyaan karena dirinya gagal membawa Madrid memenangi satu pun trofi.

    Berbeda dengan tahun lalu Vinicius Jr bersaing ketat dengan Rodri. Bahkan dia dinilai lebih pantas yang terpilih karena keberhasilan Madrid menjadi juara La Liga Spanyol dan Liga Champions.

    Namun Rodri yang terpilih setelah membawa Manchester City juara Premier League Inggris dan kemudian mengantarkan Spanyol memenangi Piala Eropa. Sementara, Vinicius Jr gagal di Copa America.

    Vinicius Jr Diragukan

    Masuknya Vinicius Jr tahun ini yang memang diragukan. Menurut Planet Football masih ada pemain lain yang lebih layak masuk nominasi ketimbang Vinicius Jr. Sebut saja pemain depan PSG Bradley Barcola yang secara mengejutkan tidak masuk kandidat.

    Bahkan kapten PSG Marquinhos yang sangat layak meraih Ballon d’Or juga tidak masuk nominasi. Atau mungkin pemain PSG sudah terlalu banyak yang masuk nominee sehingga mereka tidak ada dalam daftar. Demikian analisis Planet Football.

    Terlepas dari kontroversi Vinicius Jr, gelandang Napoli Scott McTominay bakal menjadi kuda hitam. Pasalnya, dia termasuk salah satu pemain yang bakal menyaingi para kandidat.

    Eks pemain Manchester United ini sukses mengantarkan Napoli meraih Scudetto. Dirinya tidak sekadar ada di Napoli. McTominay yang juga kapten timnas Skotlandia ini memang memberi kontribusi penting bagi keberhasilan Napoli kembali memenangi titel Serie A Italia.

    Bahkan McTominay menjadi idola anyar fans Napoli. Ini membuka peluang menjadi pemain kedua dari Skotlandia setelah sang legenda Denis Law yang memenanginya pada 1964.

    Kandidat lain yang bisa menjadi pesaing tak lain duo Barcelona, Robert Lewandowski dan Lamine Yamal.

    Bahkan pencapaian Yamal cukup sensasional karena di usia muda sudah ikut membawa Barca meraih titel La Liga Spanyol, Copa del Rey dan Supercopa de Espana.

  • Pertanian terpadu di pekarangan bisa jadi pendapatan tambahan

    Pertanian terpadu di pekarangan bisa jadi pendapatan tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) Jakarta mengemukakan pertanian terpadu di lahan pekarangan rumah bisa membantu untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga sekaligus sumber pendapatan tambahan.

    “Lahan pekarangan merupakan potensi yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Dari sisi khususnya produksi di tingkat rumah tangga,” kata Kepala BBPPMD Jakarta, Enirawan, dalam seminar bertema “Potensi Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan” di Jakarta, Kamis.

    Pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan berbagai jenis usaha tani dalam satu area atau lahan. Jadi, dalam satu lahan terdapat tanaman, ternak, ikan, hingga pengelolaan limbah organik, sehingga kemudian menciptakan siklus yang saling mendukung, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    “Memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga tetapi juga sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat menopang ekonomi rumah tangga,” ujar Enirawan.

    Dia mengatakan, dengan terciptanya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, maka ini bisa memastikan ketahanan pangan, termasuk swasembada pangan dan kemandirian pangan di tingkat daerah, bahkan nasional.

    Adapun dalam pertahanan terpadu, dibutuhkan teknologi tepat guna baik dalam bentuk alat, sistem, maupun metode. Tetapi tak perlu yang canggih, melainkan teknologi yang tepat dan berguna, sehingga disebut inovasi teknologi tepat guna.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Dicky Yosepial mengatakan model pertanian terpadu tak memerlukan lahan yang luas sehingga cocok untuk daerah perkotaan yang minim lahan.

    “Tidak perlu lahan luas, yang penting adalah perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi tepat guna seperti biopori atau vertikultur,” kata dia.

    Pekarangan bisa ditanami sayuran seperti kangkung, bayam, atau cabai, lalu di sisi lain lahan bisa dibangun kandang sederhana untuk ternak ungas atau kelinci, dan kolam ikan.

    “Dengan demikian, satu lahan kecil bisa menghasilkan tiga sumber pangan sekaligus, sayur, daging, dan ikan,” ujarnya.

    Nantinya, air dari kolam ikan lele atau nila dapat digunakan untuk menyiram tanaman sekaligus menyediakan nutrisi alami. Lalu, limbah dari peternakan ayam atau kambing dapat diolah menjadi pupuk organik untuk menyuburkan tanaman.

    Sementara sisa hasil panen sayuran bisa menjadi pakan tambahan bagi ternak dan ikan, yang menciptakan simbiosis mutualisme.

    Dicky mengatakan, dengan model pertanian keluarga bisa menghemat pengeluaran harian dengan memanen sendiri kebutuhan dasar mereka, bahkan memiliki kelebihan untuk dijual atau dibagikan ke tetangga.

    Selain itu, model tersebut mendorong pola konsumsi yang lebih sehat karena bebas dari residu kimia.

    Lalu, dalam skala yang lebih besar, apabila banyak rumah tangga menerapkan ini, dampaknya akan signifikan terhadap pengurangan impor pangan dan stabilitas harga di pasar lokal.

    “Kunci keberhasilan pertanian terpadu di pekarangan adalah konsistensi dan kemauan untuk memulai dari hal sederhana,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9
                    
                        Mulai Tahun Depan, Kades dan Seluruh Perangkat Desa di Indonesia Wajib Tes Urine!
                        Regional

    9 Mulai Tahun Depan, Kades dan Seluruh Perangkat Desa di Indonesia Wajib Tes Urine! Regional

    Mulai Tahun Depan, Kades dan Seluruh Perangkat Desa di Indonesia Wajib Tes Urine!
    Editor
    KOMPAS.com –
    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan seluruh aparatur desa di Indonesia, mulai dari kepala desa hingga staf dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan diwajibkan mengikuti tes urine mulai tahun depan.
    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran narkoba di desa-desa yang dinilai sudah mulai terpapar.
    “Tahun depan, semua aparatur desa mulai dari staf, kepala desa, termasuk BPD akan dilakukan pemeriksaan urine untuk mengetahui narkoba,” kata Yandri saat menghadiri kampanye “Ayo Masyarakat Bergerak Menuju Banten Bersinar (Bersih Narkoba)” di Desa Tambakbaya, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (5/8/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Menurut Yandri, aparatur desa adalah perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah dan harus menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam upaya pemberantasan narkoba.
    Ia menyebutkan, jaringan peredaran narkoba kini semakin canggih dan menyasar berbagai kalangan, termasuk pelajar, yang sering dijadikan sasaran awal dengan diberikan narkoba gratis sebelum akhirnya terjebak menjadi pengedar.
    “Siswa-siswa di sekolah diumpan terlebih dahulu dengan narkoba secara gratis,” jelas Yandri.
    Ia menekankan bahwa jika semua elemen desa, dari kepala desa, pendamping desa, ulama, hingga tokoh masyarakat, kompak dalam upaya pencegahan, maka rantai peredaran narkoba bisa diputus.
    “Bila aparatur desa kompak pencegahan narkoba, dipastikan program BNN berhasil untuk memutus mata rantai peredaran narkoba,” tegasnya.
    Namun ia juga mengakui tantangan besar karena lebih dari 75.000 desa di Indonesia dihuni oleh 73 persen penduduk Indonesia.
    Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan bersama dan menyeluruh.
    “Kita berharap pencegahan narkoba harus kompak dan bersatu sehingga Indonesia bisa terbebas dari narkoba.”
    Yandri juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melawan para bandar narkoba dan menjaga lingkungan masing-masing, mulai dari keluarga hingga RT/RW.
    Dalam kegiatan tersebut, juga diluncurkan pembentukan Satgas Anti Narkoba di seluruh desa di Provinsi Banten sebagai bagian dari komitmen “Banten Bersinar”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

    Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto menyampaikan pihaknya tengah memfinalisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Desa (Kopdes).

    “Sekarang sedang pematangan Permendes tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdes, bersama kepala desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan,” kata Yandri usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa harmonisasi aturan sedang berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Target, insyaallah mungkin hari ini. Sedang berlangsung di Kementerian Desa. Insyaallah 1–2 hari ini selesai,” ujarnya.

    Terkait skema pinjaman, termasuk masa tenggang (grace period), Yandri menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. 

    “Ada grace period, tapi nanti biar Menteri Keuangan yang menjelaskan. Kalau Permendes ini mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Kopdes, itu yang kami atur,” katanya.

    Yandri juga memastikan bahwa seluruh Kopdes yang sudah berbadan hukum akan didorong untuk mulai beroperasi penuh pada akhir Oktober 2025.

    “Kami kejar supaya nanti 28 Oktober semua Kopdes yang sudah berbadan hukum itu bisnisnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Adapun bidang usaha utama yang sedang difokuskan adalah sektor-sektor kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti gas LPG, sembako, pupuk, dan apotek.

    “Itu yang kami matangkan melalui Permendes. Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus di sektor-sektor itu,” ujarnya.

    Menurut Yandri, sejauh ini pelaksanaan program Kopdes yang telah berjalan berjalan lancar dan belum ditemukan kendala berarti.

    “Yang sudah berjalan, alhamdulillah lancar semua, bagus semua,” pungkas Yandri.

  • Mendes PDT: Permendes pinjaman koperasi desa rampung dalam waktu dekat

    Mendes PDT: Permendes pinjaman koperasi desa rampung dalam waktu dekat

    “Insya Allah, on the track. Targetnya rampung 1–2 hari ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih rampung dalam waktu dekat.

    Yandri, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengatakan peraturan itu sedang dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait.

    “Insya Allah, on the track. Targetnya rampung 1–2 hari ini,” ujar Yandri saat akan menghadiri Rapat Kabinet Paripurna.

    Ia mengatakan Permendes ini akan menjadi panduan resmi bagi desa-desa untuk menjalankan Kopdes, termasuk penyusunan proposal bisnis.

    Beberapa bidang yang akan dikembangkan mencakup LPG, pupuk, sembako, dan apotek, yang sesuai dengan arahan Presiden, kata Yandri menambahkan.

    Meski jenis bisnis masih akan berkembang, Yandri menekankan bahwa semua Kopdes yang sudah berbadan hukum akan bisa beroperasi lancar dan memberi keuntungan bagi desa.

    Mengenai pinjaman, Yandri menjelaskan bahwa aturan mengenai masa tenggang (grace period) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, sehingga pengelolaan keuangan Kopdes tetap aman dan transparan.

    Dengan Permendes yang segera selesai, Yandri berharap Kopdes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memudahkan akses kebutuhan pokok, dan mendorong kemandirian usaha masyarakat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.