Kementrian Lembaga: Mendes

  • LPEI: Desa Devisa Kakao Jembrana libatkan 13 desa dan 609 petani

    LPEI: Desa Devisa Kakao Jembrana libatkan 13 desa dan 609 petani

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank melaporkan program perdana Desa Devisa Kakao Jembrana telah melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan.

    Program ini berfokus pada pengembangan produk kakao fermentasi yang kini telah berhasil menembus pasar internasional, mulai dari Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, hingga Australia.

    “Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, manfaat Desa Devisa tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal.

    Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan LPEI.

    Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi antarinstansi, pemetaan serta klasterisasi desa ekspor, hingga penetapan desa percontohan yang akan dijadikan model pembinaan Desa BISA Ekspor.

    Selain itu, pendampingan desa akan difokuskan pada empat pilar, yakni peningkatan sumber daya ekspor, promosi produk ke pasar global, akses permodalan dan pembiayaan, serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

    Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

    Jakarta

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meresmikan Program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, kemarin. Budi menyebut, Desa BISA Ekspor menjadi gerakan kolaboratif antara pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia.

    “Hari ini, kita bersinergi meluncurkan Program Desa BISA Ekspor. Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, (10/9/2025).

    Menurut Budi, Desa BISA Ekspor yang merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat menggali potensi produk unggulan lokal yang ada di desa. Program ini diyakini akan membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa.

    “Saat ini, kita patut berbangga karena beberapa desa telah berhasil mengekspor produk mereka. Ini adalah capaian awal yang membanggakan dan semoga terus meningkat di masa mendatang,” kata Budi.

    Selain itu, program Desa BISA Ekspor menyinergikan berbagai inisiatif pemerintah yang telah lebih dulu berjalan, meliputi Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (BISA Ekspor) dari Kemendag; Program Desa Ekspor dari Kemendes PDT; Program Desa Organik dari Kementerian Pertanian; Program Desa Devisa dari LPEI; serta Program Desa Sejahtera Astra.

    Ke depannya, Budi berharap Program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat bergabung dalam program ini. Budi menjelaskan, hingga September 2025, pemerintah bersama mitra-mitra strategis berhasil memetakan 2.357 desa ke dalam dua klaster. Tercatat, 741 desa masuk dalam Klaster 1 yang sudah siap ekspor, sementara 1.616 desa berada di Klaster 2 yang butuh pendampingan untuk menjadi siap ekspor.

    “Kemendag bersama Kemendes PDT, Kementan, LPEI, dan Astra telah memetakan 2.357 desa. Sebanyak 741 desa terkategori siap ekspor dan sisanya desa yang perlu pembinaan lanjutan. Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta,” terang Budi.

    Di kesempatan yang sama, Wamendes PDT, Ariza Patria mengatakan saat ini setidaknya ada lebih dari 55.941 Badan Usaha Milik (BUM) Desa aktif dan 80.000 lebih KDMP yang mengelola berbagai unit usaha. Unit-unit usaha ini termasuk sektor perdagangan, pertanian, peternakan, energi terbarukan, industri kreatif, pariwisata, logistik, hingga layanan publik.

    Ariza menuturkan kehadiran BUM Desa dan KDMP akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Jika dikelola dengan baik, BUM Desa dan KDMP dapat menjadi motor pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

    “Hari ini, kita meluncurkan Desa BISA Ekspor, sebuah inisiatif kolaboratif yang telah melakukan pemetaan terhadap lebih dari 2.300 desa binaan dengan klasifikasi desa yang siap ekspor maupun desa yang masih perlu pendampingan,” ujar Ariza.

    Dari Kakao hingga Hortikultura, Produk Desa Devisa Tembus Pasar Dunia

    Foto: dok. Kemendag

    Pelepasan Ekspor Produk Desa Devisa Peluncuran program Desa BISA Ekspor juga ditandai dengan pelepasan ekspor simbolis dari Desa Devisa binaan LPEI. Desa Devisa Kakao Jembrana melepas ekspor kakao fermentasi senilai Rp 2,4 miliar ke Prancis, Desa Devisa Benih Bandeng Buleleng mengekspor benih bandeng senilai Rp45 juta ke Filipina, sementara Desa Devisa Benih Hortikultura Bali mengekspor buah, sayur, dan bunga senilai Rp6 juta ke Singapura.

    Plt. Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan program perdana di Desa Devisa Kakao Jembrana telah melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan, yang berfokus pada produk kakao fermentasi. Produk tersebut telah berhasil menembus pasar Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia.

    “Desa Devisa Kakao Jembrana resmi berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk pendampingan berkelanjutan agar semakin mendunia. Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan. Manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal,” jelas Sukatmo.

    Sementara itu, Pembina Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS), Agung Widiastuti mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendampingan kepada petani kakao di Jembrana untuk meningkatkan kualitas produksi, khususnya pada biji kakao fermentasi (BKF). Upaya ini membuahkan hasil dengan berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara.

    “Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar Kemendag yang hadir sebagai fasilitator, terutama melalui dukungan Atase Perdagangan RI yang menjadi jembatan penting dalam memperluas akses pasar global,” kata Agung.

    Agung menambahkan, Koperasi KSS berhasil menjalin kolaborasi dengan produsen cokelat ternama dunia, yaitu Valrhona di Perancis. Kendala regulasi ekspor yang sempat dihadapi dapat diatasi berkat fasilitasi penuh Atase Perdagangan RI di Paris.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi koperasi lokal dengan pemerintah mampu mengangkat potensi kakao Jembrana ke pasar internasional,” imbuh Agung.

    Kolaborasi Lintas Pihak untuk Ekspor Desa Berkelanjutan

    Sebagai wujud dukungan, telah diluncurkan pula Logo Desa BISA Ekspor. Logo Desa BISA Ekspor merupakan kombinasi TUNESA (Tunas Desa) dan ANYASA (Anyaman Desa). TUNESA menggambarkan desa sebagai benih dengan daya tumbuh besar. Melalui kolaborasi, digitalisasi, keberanian bertransformasi, peran pemerintah dan swasta, benih desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang mampu bersaing di pasar global.

    ANYESA menggambarkan simpul yang kuat seperti desa, pelaku usaha, pemerintah, swasta dan mitra global yang terhubung dalam satu ekosistem kolaboratif. Selain itu terdapat Dashboard Desa BISA Ekspor yang menyajikan data komoditas dari setiap desa di seluruh Indonesia. Dashboard ini akan terus diperbarui sehingga mampu menampilkan data suplai yang akurat dan transparan, sekaligus menjadi panduan penting bagi pelaku usaha khususnya agregator, pemerintah dan pembina desa.

    Lebih rinci, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Berdayakan Desa Dalam ditandatangani oleh oleh Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional. Kerja sama ketiga lembaga juga akan meliputi fasilitasi pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan, yaitu peningkatan sumber daya ekspor; promosi produk ke pasar global; perluasan akses permodalan atau pembiayaan; serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Dalam perjanjian ini, beberapa ruang lingkup strategis diikutsertakan, termasuk pertukaran data dan informasi antarinstansi sebagai dasar pengembangan desa berorientasi ekspor, pemetaan dan klasterisasi desa ekspor yang dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, serta penetapan desa percontohan yang akan menjadi model pembinaan Desa BISA Ekspor.

    Para pihak juga sepakat mendorong kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa dan membuka ruang bagi berbagai kegiatan lain yang relevan dengan aktivitas pengembangan ekspor.

    Selanjutnya, untuk desa yang sudah siap ekspor, sejumlah langkah promosi telah dilakukan, meliputi integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform ekspor INAEXPORT milik Kemendag agar dapat dihubungi calon buyer luar negeri, memfasilitasi business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) antara dua eksportir desa dan buyer asal India dan Australia.

    Sementara itu, desa yang perlu pembinaan lanjutan akan mendapatkan pendampingan intensif untuk memperkuat ekosistem ekspor. Program ini meliputi pengembangan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pemasaran, dukungan pembiayaan, serta pendampingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

    Turut hadir pada acara ini, yaitu Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tabrani, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso, serta Head of Corporate Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti.

    (prf/ega)

  • Mendag sebut desa jadi motor penggerak ekspor nasional

    Mendag sebut desa jadi motor penggerak ekspor nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor atau Desa Bisa Ekspor akan menjadi motor penggerak ekspor Indonesia.

    Dalam peluncuran program Desa Bisa Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, Budi menyampaikan dengan menggali potensi produk unggulan lokal yang ada di desa, program ini diyakini akan membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa.

    “Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya.

    Per September 2025, pemerintah bersama mitra-mitra strategis memetakan 2.357 desa ke dalam dua klaster. Tercatat 741 desa masuk dalam klaster 1 yang sudah siap ekspor, sementara 1.616 desa berada di klaster 2 yang butuh pendampingan untuk menjadi siap ekspor.

    “Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta,” terang Budi.

    Untuk desa yang sudah siap ekspor, sejumlah langkah promosi telah dilakukan, di antaranya, yaitu integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform ekspor INAEXPORT milik Kemendag agar dapat dihubungi calon buyer luar negeri, fasilitasi business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) antara dua eksportir desa dan buyer asal India dan Australia.

    Sementara itu, desa yang perlu pembinaan lanjutan akan mendapatkan pendampingan intensif untuk memperkuat ekosistem ekspor.

    Dalam momentum tersebut, turut ditandatangani perjanjian kerja sama oleh Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional.

    Perjanjian ini memiliki beberapa ruang lingkup strategis. Pertama, pertukaran data dan informasi antarinstansi sebagai dasar pengembangan desa berorientasi ekspor.

    Kedua, pemetaan dan klasterisasi desa ekspor yang dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, serta penetapan desa percontohan yang akan menjadi model pembinaan Desa Bisa Ekspor.

    Kerja sama ketiga lembaga juga akan meliputi fasilitasi pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan, yaitu peningkatan sumber daya ekspor; promosi produk ke pasar global; perluasan akses permodalan atau pembiayaan; serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Para pihak juga sepakat mendorong kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa dan membuka ruang bagi berbagai kegiatan lain yang relevan dengan aktivitas pengembangan ekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes Yandri Dikabarkan Dirawat di RSPAD

    Mendes Yandri Dikabarkan Dirawat di RSPAD

  • Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Mendes Sebut MBG dan Kopdes Bisa Dongkrak Ekonomi Desa, Begini Caranya

    Jakarta

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menekankan pentingnya konsolidasi seluruh organisasi desa untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritas yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, desa dapat menjadi penyedia utama bahan pangan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan program nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

    “Kalau desa mampu menyiapkan bahan bakunya, maka perputaran ekonomi desa akan semakin hidup dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata Yandri dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Merah Putih, Rabu (27/8/2025).

    Koperasi Merah Putih

    Yandri juga menekankan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari sembako, pupuk, hingga gas LPG. Ia memastikan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh berupa pinjaman tanpa agunan, bunga rendah, serta pasokan langsung dari BUMN.

    “Koperasi ini tidak akan merugi jika kepala desa benar-benar serius mengawalnya sesuai Permendesa Nomor 10 Tahun 2025. Saya minta kades memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Sementara itu, Ketua Umum Apdesi Anwar Sadat mengajak seluruh kepala desa di Indonesia menjadikan Munas ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, desa harus menjadi garda depan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    “Apdesi siap bergandengan tangan dengan Kementerian Desa maupun kementerian lain. Kolaborasi konkret adalah kunci agar desa benar-benar menjadi pilar kemajuan bangsa,” ujar Anwar.

    Ketua Panitia Munas, Risti Yuni Lestari, menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendes PDT, Wamendagri, dan para pejabat kementerian lainnya. Ia menegaskan bahwa Apdesi Merah Putih berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

    Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri bersama Wakil Menteri PDT Ahmad Riza Patria, Wamendagri Ribka Haluk, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Ketua Umum Apdesi meluncurkan Aplikasi Desa Merah Putih sebagai inovasi digital yang diharapkan memperkuat pelayanan desa.

    Melalui forum ini, pemerintah bersama Apdesi menegaskan kembali peran desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan motor utama yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional.

    Lihat juga Video: Kopdes Merah Putih Dibentuk Agar Subsidi Tepat Sasaran

    (ily/ara)

  • Wamenkop Pastikan BUMN Siap Dukung Kopdes Merah Putih

    Wamenkop Pastikan BUMN Siap Dukung Kopdes Merah Putih

    Jakarta

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan BUMN siap mendukung Kopdes Merah Putih. Ia ingin Kopdes Merah Putih bisa menambah aktivitas usahanya.

    Hal ini disampaikan Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat memimpin Rapat Koordinasi Operasionalisasi dan Pengembangan Gerai Sembako KDKMP.

    Ia menggelar rapat bersama Produsen Pangan dan seluruh stakeholder Satgas Percepatan Pembentukan KDKMP di Kantor Kementerian Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (26/08/2025).

    “Beberapa komoditi seperti benih, produk ayam olahan, teh, singkong, gula bisa menambah kegiatan usaha KDKMP selain gas LPG 3 kg dan pupuk serta minyak goreng,” ujarnya.

    Siang nanti Satgas juga akan melanjutkan rapat dengan Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu untuk membahas finalisasi aset KDKMP untuk operasional yang Agustus September ini mulai dilakukan.

    (rdp/dhn)

  • Mendes Pesan ke Apdesi Dukung Program Kopdes Merah Putih

    Mendes Pesan ke Apdesi Dukung Program Kopdes Merah Putih

    Jakarta

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) di Balai Makarti Muktitama, Senin (25/8/2025).

    Yandri mengajak Apdesi untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke-enam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Menurutnya, cara untuk sukseskan Asta Cita adalah menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Yandri, KDMP menyasar semua kebutuhan dasar di desa seperti Elpiji, sembako, pupuk dan sebagainya.

    Yandri optimistis jika Kades, BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat desa kompak, maka KDMP ini akan untung dan tidak bakal rugi.

    “Pasalnya keberpihakan Pemerintah sudah luar biasa, mulai pinjaman tanpa agunan, bunga rendah, pasokan langsung dari BUMN seperti Elpiji dan Pupuk,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

    KDMP ini digaransi tidak bakal rugi oleh Yandri, oleh karena itu perlu keseriusan Kades untuk mengawalnya karena kewenangannya luar biasa sesuai Permendesa Nomor 10 tahun 2025. Ia berharap Kades ikut menyetujui kaitan tentang KDMP, setelah melalui Musyawarah Desa.

    “Saya berharap Apdesi Merah Putih menjadi lembaga yang kuat membawa ruh perjuangan ke seluruh desa di Indonesia yang nanti disandingkan dengan 12 Rencana Aksi Kementerian Desa,” sebut Mantan Anggota DPR RI ini.

    Ia juga mendorong untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desa bisa menyiapkan bahan bakunya mengingat tingkat kebutuhan yang sangat tinggi.

    “Jika desa bisa menyiapkan bahan bakunya maka ekonomi desa makin bergeliat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI. Pasalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu sebagian besar berada di desa.

    Sementara itu, Ketua Umum Apdesi Anwar Sadat mengajak seluruh Kepala Desa se-Indonesia untuk bergandeng tangan bersama-sama memajukan desa.

    Anwar juga mengajak Kades untuk berkolaborasi, termasuk dengan Kementerian Desa PDT untuk saling melengkapi untuk menyelesaikan persoalan yang di desa.

    “Perlu ada aksi yang konkrit agar Indonesia Maju, Indonesia Emas bisa kita capai di tahun 2045,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

    Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrabnya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih atau pemerintahan Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.

    “Benar [KPK OTT Immanuel Ebenezer],” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).  

    Dia menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh.

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Rekam Jejak Immanuel Ebenezer

    Immanuel Ebenezer Gerungan secara resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama Menaker Yassierli, keduanya berkomitmen menjalankan prioritas utama menanggulangi pengangguran dan memperkuat ketenagakerjaan secara berkelanjutan

    Noel lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 26 Desember 1970. Sejak muda, Noel aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.

    Tak hanya itu, Noel menempuh pendidikan strata satu (Ilmu Sosial) di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) dan meraih gelar S.Sos. pada 2004. Namun, nama Immanuel Ebenezer justru melambung saat dia menjabat Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019.

    Pada 2022, Noel menjadi sorotan ketika memberi testimoni meringankan untuk terdakwa terorisme Munarman di pengadilan dan tak lama kemudian dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Mega Eltra (anak usaha Pupuk Indonesia) oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

    Dalam perjalanan karier politik dan pemerintahan, pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 ini pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra sejak 12 Juni 2021 hingga 23 Maret 2022. Dirinya, dicopot menyusul polemik testimoni di sidang Munarman.

    Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui awalnya menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

    Hanya saja, dukungan untuk Ganjar Prabowo tak berselang lama. Pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

    Dia lantas memimpin jejaring Prabowo Mania 08, yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

    Immanuel Ebenezer mencalonkan diri sebagai Caleg DPR 2024 Dapil Kalimantan Utara di bawah bendera Gerindra dan berhasil memperoleh 29.786 suara, tetapi tidak terpilih.

    Meski begitu, dia pun menerima amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Selama menjabat, Noel kerap tampil di isu ketenagakerjaan yang sensitif dan mendapat sorotan luas.

    Isu-isu tersebut seperti perlindungan pekerja transportasi online dengan melakukan evaluasi terhadap bonus harian (BHR) yang diterapkan aplikator ojek online (ojol) dan merespons protes pengemudi.

    Lalu, dirinya sempat masuk dalam polemik pernyataan “kabur aja dulu” karena ucapannya ke WNI yang resah menuai kritik tajam di media sosial dan pemberitaan daerah/nasional. 

    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya itu, Noel beberapa kali tampil menanggapi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, termasuk polemik Sritex yang berujung kritik publik terhadap janji penanganannya.

  • Menkop Buka-bukaan soal Kopdes Wajib Setor Keuntungan 20% ke Desa

    Menkop Buka-bukaan soal Kopdes Wajib Setor Keuntungan 20% ke Desa

    Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka-bukaan terkait aturan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mewajibkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih setor 20% keuntungan ke pemerintah desa.

    Budi Arie menyambut baik kebijakan tersebut. Pasalnya Kopdes Merah Putih merupakan milik desa sehingga keuntungannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat desa.

    “Itu kan sudah dibuat aturannya oleh Kemendes. Nggak apa-apa, itu jalan, supaya semua ini jadi guyub, semuanya jadi milik bersama. Kan Koperasi Desa itu milik warga desa. Iya kan? Warga desa harus memperkuat pemerintah desa juga,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Menurut Budi Arie, yang terpenting semuanya harus dioperasikan secara transparan, profesional dan akuntabel.

    “Nanti kan setiap tahun ada RAT, Rapat Anggota Tahunan. Nah dalam RAT itulah kita bisa lihat, kita nanti bisa monitoring, kita evaluasi, begitu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari Kopdes Merah Putih sekurang-kurangnya 20% akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Kopdes Merah Putih.

    “Karena lahirnya, prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini. Maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

    Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa setiap tahun dan akan dicatat sebagai lain-lain dalam pendapatan desa yang sah dalam APBDes. Dengan masuknya di APBDes, manfaatnya dapat digunakan untuk mendukung program-program desa.

    “Jadi nanti masuk dalam APBD desa bisa digunakan untuk pembangunan desa itu, termasuk pembangunan sumber daya manusia, kemudian untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” imbuh dia.

    (kil/kil)

  • Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan penurunan nilai anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan memengaruhi program pembangunan di desa. Termasuk manfaat-manfaat yang tercantum dalam Dana Desa. 

    Yandri mengatakan, manfaat yang diterima masyarakat desa sama saja karena pembangunan yang dilakukan tepat di daerah-daerah. Kendati anggaran TKD pada rancangan belanja pemerintah tahun depan hanya Rp650 triliun atau lebih rendah dari APBN 2025 sebesar, yakni Rp919 triliun. 

    “Selama ini memang transfer ke daerah, langsung ke desa-desa, enggak ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). 

    Yandri lalu menjelaskan bahwa Dana Desa tahun depan akan fokus untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrem. 

    Dana Desa juga difokuskan untuk program desa tematik, hingga mendukung Koperasi Desa Merah Putih. “Termasuk kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih kalau gagal bayar,” terang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

    Meski demikian, Yandri menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.10/2025 sudah mengatur secara detail ihwal proses pengajuan dana pinjaman untuk KopDes ke himbara. 

    Adapun pendanaan utama salah satu program prioritas Prabowo Subianto itu tidak secara langsung berasal dari APBN. Akan tetapi, APBN melalui Dana Desa berperan untuk memberikan talangan bagi KopDes apabila terjadi gagal bayar atau default, terhadap pinjaman perbankan itu. 

    Permendes itu, kata Yandri, sudah mengatur bahwa pengajuan pinjaman dana untuk KopDes dari ke Himbara bermula dari kepala desa, yang nantinya membuat rapat Musyawarah Desa Khusus dengan BPD. Pembahasan turut meliputi berapa besaran pinjaman yang akan diajukan ke himbara.

    “Itu disepakati KopDes, kepala desa, dan peserta Musyawarah Desa Khusus. kalau KopDes beda dengan yang lain lah,” katanya.