Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mendes

  • Mendes PDT: Desa jangan jadi penonton program makan siang bergizi

    Mendes PDT: Desa jangan jadi penonton program makan siang bergizi

    Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembangBengkulu (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta desa jangan hanya menjadi penonton dan penerima manfaat program siang bergizi saja.

    “Tentu kita tidak mau desa jadi penonton, tidak mau jadi penikmat makan siangnya saja untuk anak sekolah ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembang. Kita mau bahan baku itu dari desa, jadi putaran ekonomi berada di desa melalui BUMDES sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat meluncur platform P2KTD di Bengkulu, Senin.

    Desa kata dia mesti menjadi tempat lumbung pangan ketahanan pangan, ketahanan energi swasembada air atau di desa tempat banyak produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi produk-produk desa. Dan lanjut dia dari desa lah tempat untuk penyediaan bahan baku makan siang bergizi.

    “Bumdes-bumdes akan tumbuh bersama, itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, jadi bukan sekedar menjawab nasib makan siang bergizi, tapi yang kita suap dan makan itu itu memang bahan baku itu dari desa,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Yandri telah membuat program makan siang bergizi bukan hanya untuk meningkatkan SDM generasi emas tapi juga sekaligus membuat perputaran ekonomi akan sangat bergerak sampai ke tingkat desa.

    Oleh karena itu, Mendes Yandri meminta seluruh kepala desa untuk memetakan potensi daerah masing-masing, tentang keterlibatan dalam penyediaan makan siang bergizi tersebut baik sebagai produsen komoditas pokok, industri pengolahan hingga hilirisasi.

    “Semua bisa bergerak untuk menyuplai bahan baku makan siang bergizi, program itu besar sekali putaran ekonominya, baru dimulai dengan anggaran Rp71 triliun, nanti akan sampai ke angka hampir atau lebih dari Rp300 triliun. Artinya itu uang tiap hari untuk masak di dapur, tentu kita tidak mau desa jadi penonton,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pada Senin 11 November 2024 meluncur platform Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.

    “Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.

    “Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.

    Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.

    “Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.

  • Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Alokasi dana desa 2025 di halaman berikutnya.

    Alokasi Dana Desa 2025

    Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” ujarnya.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

  • Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

    Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sudah menggandeng 400 perusahaan swasta untuk terlibat membangun desa, khususnya desa yang masuk kategori daerah tertinggal. Menurut Yandri, hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyiasati keterbatasan anggaran di Kemendes PDT.

    “Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 CSR perusahaan yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal,” ujar Yandri dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri menegaskan, konsep membangun desa ke depannya adalah kerja kolaboratif, karena anggaran negara belum cukup memadai membangun desa yang sukses. Karena itu, kata dia, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi.

    “Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa,” tutur dia.

    Yandri mengatakan kerja sama desa dengan perusahaan sudah memiliki bukti nyata bisa membangkitkan ekonomi desa, tanpa menggunakan APBN. Hal tersebut merupakan salah satu temuannya selama dua pekan berkunjung ke sejumlah desa.

    “Contohnya kita ke Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, mereka memproduksi Kendang Jimbe yang diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional,” ungkap dia.

    Menurut Yandri, kisah-kisah sukses desa tersebut perlu dibagikan untuk menjadi contoh pemberdayaan desa lain di Indonesia. Dia mengatakan, pengelolaan potensi desa tidak melulu menunggu anggaran negara. Dia juga mengimbau perusahaan-perusahaan swasta agar bisa berkolaborasi membangun dan mengelola potensi-potensi desa.

    “Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tetapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik,” pungkas Yandri.

  • Anggota Komisi V DPR ingin Kemendes PDT buat pemetaan potensi desa

    Anggota Komisi V DPR ingin Kemendes PDT buat pemetaan potensi desa

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah ingin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuat pemetaan (mapping) terkait potensi-potensi desa, sehingga program yang dibuat Pemerintah Indonesia tepat sasaran.

    Menurut pria yang kerap disapa Ijeck itu, ekonomi nasional tidak semata-mata hanya mengharapkan datangnya investor dan masuknya investasi untuk bidang industri, tetapi juga pembangunan ekonomi berasal dari desa.

     

    “Jadi semuanya ini yang terpenting adalah bagaimana pemetaan negara terhadap wilayah mana, daerah mana dengan komoditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ atau produk-produk desa tersebut,” kata Ijeck saat menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Mendes PDT Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

     

    Ia mengatakan, pemetaan itu penting agar menjadikan Indonesia swasembada pangan bisa tercapai, dengan wilayah dan komoditas tanaman secara spesifik dari masing-masing daerah.

     

    Sebab, pemetaan merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional, mulai dari rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

     

    Lebih lanjut Ijeck mengatakan, terkadang pembangunan jangka panjang menengah nasional dengan daerah baik itu provinsi kabupaten kota tidak linear.

     

    Ia menambahkan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah pertanian subur berubah menjadi kawasan permukiman bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota.

     

    “Inilah yang kami minta haruslah dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan tentang RTRW daerah untuk tidak semuanya kita serahkan nantinya kepada daerah, agar penopang sandang pangan seperti desa-desa subur tadi tidak berubah fungsi,” ujar dia.

     

    Ijeck menilai, pendampingan dari pusat yang dilakukan Kemendes PDT, tidak bisa berjalan sendiri sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.

     

    Oleh sebab itu, pemetaan desa penting dilakukan sehingga dia mendorong agar sistem bisa terintegrasi.

     

    Selain itu, Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan kualitas hidup.

     

    Ditambah lagi, banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.

     

    “Sampai hari ini faktanya tidak banyak petani yang menjadi sukses dan tidak kaya, tangan mereka yang kotor, badan petani yang berkeringat tetapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya) dan petani di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit utang kepada rentenir, sehingga hal itu harus menjadi perhatian,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 tersebut.

     

    Ijeck juga berharap, di antara banyaknya daerah yang perlu dikembangkan, Kepulauan Nias bisa menjadi salah satu target realisasi program Kemendes PDT, terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa.

     

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan ‘lenyap’ begitu saja.

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

    “Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan,” ujar Yandri.

    Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

    “Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

    Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Sementara itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, minimal 20% di antaranya atau sekitar Rp 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

    (shc/ara)

  • Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diambil dari desa-desa. Harapannya, hal itu bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Mentan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Keduanya menyepakati pasokan MBG dan upaya mengejar target swasembada pangan.

    “Kita siapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita,” kata Mentan Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Nanti muaranya adalah terjadi pergerakan ekonomi kerakyatan di desa,” sambungnya.

    Dia menjelaskan,dengan pasokan yang didatangkan dari desa, maka tidak memerlukan impor lagi. Beberapa aspek yang bisa dipasok yakni berkaitan dengan kebutuhan protein dalam menu Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi tidak perlu mengimpor atau mengambil dari kota atau dari tempat lain. Tetapi bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya,” tuturnya.

    Selain itu, Nota Kesepahaman itu juga berkaitan dengan upaya mengejar swasembada pangan. Pada aspek ini, Mentan Amran ingin membangun klaster pertanian moderen.

    “Ini kita akan membangun kluster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” kata dia.

    “Nah ini sentra-sentra produksi pangan kita. Jadi dua bagian, Pangan Bergizi, kemudian Swasembada Pangan. Jadi dua ini kita selesaikan ke depan,” tambah Mentan Amran.

  • Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Sebar Benih Cabai hingga Ayam Petelur – Page 3

    Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Sebar Benih Cabai hingga Ayam Petelur – Page 3

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes), Yandri Susanto, mengungkapkan kolaborasi ini dilakukan untuk mempercepat swasembada pangan dan mendorong desa seluruh Indonesia untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya.

    ”Di desa itu banyak sekali potensinya. Mari kita petakan potensi desa masing-masing, misalnya nanti ada desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, dan sebagainya. Jangan sampai desa dengan potensinya yang luar biasa hanya menjadi penonton,” kata Mendes Yandri.

    Dijabarkan Mendes Yandri, anggaran Dana Desa dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp609 triliun. Tahun 2023 capai Rp70 triliun dan 2025 capai Rp71 triliun. Untuk mendukung swasembada pangan, Kemendes PDT mengalokasikan anggaran 20 persen dari dana desa tersebut  untuk pengembangan ekonomi produktif mendukung ketahanan pangan sesuai kearifan lokal. 

    Oleh karena itu, Kementan dan Kemendes PDT menguatkan komitmen mewujudkan swasembada pangan dengan menandatangani nota kesepahamanan (MoU) untuk pencapaian swasembada pangan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian, sinergi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat desa, penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa, serta pertukaran data dan informasi.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com