Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mendes

  • Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

    Hal ini Menteri Yandri sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Yandri.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

    “Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan bergizi gratis,” ujar Yandri tentang Program Makan Bergizi Gratis.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

    “Jadi kita arahan bapak presiden makan bergizi gratis itu kerja sama dengan koperasi, bumdes itu sepatutnya bahan bakunya dari desa, tidak impor,” ucap Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

    Kementerian Koperasi, kata Budi, sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

    Dalam mekanismenya, Budi menyatakan bahwa koperasi dan BUMDes akan bersinergi menyiapkan bahan baku untuk program strategis Presiden Prabowo tersebut.

    Budi menjelaskan bahwa dukungan ini selain untuk memitigasi impor bahan baku, tetapi juga ditujukkan agar dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

    “Ada datanya kok itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lain sebagainya. (Konsepnya) membantu misalnya koperasi ternak telur membantu menyediakan telur. Termasuk desa, desa juga BUMDes sudah menyiapkan, semuanya,” ungkap Budi.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

  • Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

    Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal turut memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, saat ini ada banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDes yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan. Meski dia tak menyebut berapa jumlah desa yang dimaksudkan.

    “Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Arahan Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerja sama dengan koperasi BUMDes, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa,” tuturnya kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Tak hanya itu, dia menekankan bahwa sebanyak 20% dari dana desa senilai Rp71 triliun kan digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Termasuk, membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis. 

    “Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melanjutkan bahwa ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis. 

    Dia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia. 

    “Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya,” katanya.

    Budi menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri. 

    “Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor,” pungkas Budi Arie.

  • 20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

    “Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).

    Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.

    Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.

    “Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.

    Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

    “Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis,” kata Muni.

    Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.

    Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.

    “Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan,” ucap dia.

    (mnf/agt)

  • Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

    Dana Desa 2025 Naik jadi Rp70 Triliun, Mendes Wanti-Wanti Pengawasan Bakal Lebih Ketat

    Liputan6.com, Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto memberikan perhatian lebih kepada pembangunan di Desa. Perhatian salah satunya diberikan dengan menaikan besaran anggaran desa pada tahun 2025.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyampaikan anggaran dana desa pada tahun 2025 mencapai Rp 70 triliun. Bukan hanya untuk pembangunan di Desa, Mendes PDTT menjelasakan, alokasi Dana Desa sebesar 20 persen wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan.

    “Sebesar 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kami akan mematangkan hal ini melalui modul. Kami juga meminta bupati dan camat se-Jateng untuk fokus pada ketahanan pangan di tahun 2025,” ungkap Mendes PDTT Yandri Susanto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).

    Besarnya alokasi dana desa tahun 2025, imbuh Mendes PDTT, diikuti dengan melakukan pengawasan lebih ketat kepada pemerintah desa. Tidak sendiri, pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum.

    Yandri Susanto menegaskan alokasi dana desa yang diberikan ke pemerintah desa, bukan diperuntukan kepada masyarakat secara individu. Namun, penyaluran dilakukan melalui lembaga milik desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Dana desa yang 20 persen itu harus dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi lainnya. Kami tidak ingin dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang bersifat sementara, seperti membeli ayam yang langsung disembelih,” urai Mendes PDTT.

    Dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri, Mendes PDTT Yandri Susanto juga menyoroti kekurangan jumlah pendamping desa, khususnya di Jawa Tengah. Diuraikan, saat ini jumlah pendamping desa mencapai 1.400 orang. Sedangkan jumlah desa di provinsi Jateng saat ini mencapai lebih dari 7.000.

    “Kami akan meminta tambahan pendamping desa agar program ini berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

     

    Islam Aboge Lebaran Idul Fitri Kamis, Ini Perhitungan Kalendernya

  • Digitalisasi dana desa cegah penyelewengan anggaran desa

    Digitalisasi dana desa cegah penyelewengan anggaran desa

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat memberi keterangan setelah rapat koordinasi pangan di Lampung. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

    Mendes PDT: Digitalisasi dana desa cegah penyelewengan anggaran desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 07:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa penerapan digitalisasi dana desa dapat mencegah tindakan penyelewengan dalam menggunakan anggaran desa.

    “Memang perlu upaya yang lebih masif agar tidak ada penyalahgunaan anggaran dana desa, salah satunya akan dilakukan adalah digitalisasi dana desa,” ujar Yandri Susanto di Bandarlampung, Sabtu.

    Dia mengatakan dengan digitalisasi dana desa akan mempermudah dalam pengawasan, penyaluran, pemanfaatan dana desa di 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

    “Dengan ini maka dana desa bisa dipertanggungjawabkan, serta publik bisa melihat semua itu dan tidak ada yang disembunyikan, semua transparan,” katanya.

    Dia mengemukakan bahwa pelaksanaan digitalisasi dana desa akan dimulai pada 2025.

    “Harapannya Rp1 miliar ini langsung masuk ke desa untuk pelaksanaan program desa, kalau selama ini mampir dulu ke pemerintah daerah sekarang langsung ke desa. Tidak ada main-main dengan dana desa tidak ada sogok menyogok jabatan, kemudian pendamping desa dan kepala desa yang menyelewengkan akan ditindak tegas,” ucap dia.

    Dia melanjutkan dalam mengantisipasi penyelewengan dana desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah bekerjasama dengan Mabes Polri, TNI dan Kejaksaan.

    “Kami kerja sama dengan kejaksaan untuk membina kepala desa supaya tidak menyalahgunakan anggaran atau korupsi dana desa. Sebab kami tidak mau para kepala daerah berurusan dengan hukum dan harapannya desa semakin maju berkembang menyejahterakan masyarakat desa,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Mendes: Dapur Umum Makan Bergizi Gratis Bisa Dikelola Desa

    Mendes: Dapur Umum Makan Bergizi Gratis Bisa Dikelola Desa

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan dapur umum untuk program makan bergizi gratis dapat dikelola oleh desa.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan akan membuat memorandum of understanding (MoU) terkait program makan bergizi gratis yang juga akan melibatkan desa,” ujar Yandri Susanto di Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Menurutnya desa bisa mengelola dapur umum untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Badan Gizi Nasional dapat menyewa dapur umum yang dibangun oleh BUMDes dan ini bisa menjadi salah satu pendapatan untuk desa agar perputaran ekonomi desa semakin berkembang,” katanya dikutip dari Antara.

    Kemedes PDT juga akan membuat desa tematik untuk membantu penyediaan bahan pangan dalam mendukung program makan bergizi gratis.

    “Dalam swasembada pangan dan makan bergizi kita tidak hanya fokus pada pemenuhan karbohidrat, tetapi juga protein dan vitamin sehingga kami akan petakan 75.000 desa sesuai potensi yang ada menjadi desa tematik,” ucap politikus PAN itu.

    Menurut Yandri, pengembangan desa tematik tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa.

    “Jadi, dengan desa tematik yang mendukung program makan bergizi gratis itu bahan baku akan terpenuhi dari desa-desa melalui BUMDes dan dana selalu berputar, tahun depan tentu akan bertambah lagi dananya dan bisa mengurangi kemiskinan di desa,” ujarnya.

  • Dukung ketahanan pangan, Baharkam Polri siapkan pilot project peningkatan komoditas jagung

    Dukung ketahanan pangan, Baharkam Polri siapkan pilot project peningkatan komoditas jagung

    Foto: Franky Pangkey/Radio Elshinta

    Dukung ketahanan pangan, Baharkam Polri siapkan pilot project peningkatan komoditas jagung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengakselerasi program ketahanan pangan, serta kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) untuk memperkuat sektor pertanian di daerah.

    Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Fadil Imran, menyatakan bahwa Asta Cita pemerintah terkait ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sektor pertanian, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

    “Kita betul-betul mendukung program Kementan, mendukung pemerintah, agar sumber daya organisasi Polri memahami apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya pada komoditas jagung,” ujar Komjen Pol. Fadil Imran dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (18/12), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Franky Pangkey.

    Komjen Pol. Fadil menjelaskan bahwa Polri dan Kementan dapat saling bekerja sama sebagai fasilitator masyarakat, khususnya petani, dalam mengembangkan produksi jagung. Ke depan, Polri akan menjalankan pilot project untuk peningkatan produksi tanaman pangan jenis jagung.

    “Dengan dukungan sumber daya Polri yang kita gerakkan hingga ke daerah-daerah, Polri memiliki peran aktif sebagai fasilitator bagi petani, kelompok tani, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan, penyediaan benih, pupuk, dan sebagainya,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan kolaborasi yang luar biasa.

    “Ini kolaborasi luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Kami juga berharap Polri bisa fokus dalam pendampingan ketahanan pangan,” ujar Menteri Pertanian.

    Ia juga berharap bahwa melalui kolaborasi ini, akan ada pengawasan ketat terhadap pendistribusian pupuk hingga bantuan alat pertanian, sehingga tidak terjadi lagi kasus pupuk palsu atau penyalahgunaan bantuan.

    Setelah pelaksanaan rakernis, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Fadil Imran beserta rombongan melakukan peninjauan ke Desa Jamali, Kecamatan Mande, untuk melihat langsung lahan penanaman Jagung Hibrida FKDB Polri seluas 6 hektar

    Sumber : Radio Elshinta

  • Desa Binaan Astra Lepas Ekspor Komoditas Senilai Rp63,2 M

    Desa Binaan Astra Lepas Ekspor Komoditas Senilai Rp63,2 M

    Jakarta, FORTUNE – Desa binaan Astra, yakni Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses di Malang, Ekspor kacang tunggak dan produk perikanan ke Belanda senilai Rp63,2 miliar.

    Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, mengatakan ekspor ini akan melengkapi total pengiriman Komoditas desa binaan Astra sejak 2020 hingga 204 yang sudah mencapai Rp343 miliar.

    “Astra berharap produk-produk unggulan Desa Sejahtera Astra dapat berkembang secara signifikan hingga menjadi kebanggaan bangsa untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan dikutip Kamis (19/12).

    Adapun ekspor kacang tersebut akan dikirim secara bertahap dalam  satu tahun, dimulai dengan  pengiriman perdana 10 ton kacang tunggak serta 1.500 boks produk perikanan, seperti Ikan Nila dan Ikan Lele. Keberhasilan ekspor ini akan menjadi inkubator di Kabupaten Malang untuk menyasar area selanjutnya yang memiliki komoditas potensial sama, seperti Jember dan Blitar.

    “Astra berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui empat pilar program kontribusi sosial Astra yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan,” kata Riza.

    Momentum ini sekaligus menjadi momentum peresmian pabrik untuk produksi kacang tunggak dan berbagai produk perikanan.

    Pada 2023, Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses mendapatkan kepercayaan dari buyer produk kacang tunggak dan perikanan asap/asin dari Belanda, dengan total nilai kontrak US$20 juta atau sekitar Rp326,23 miliar (kurs Rp16.312,01/US$) untuk periode tahun 2023–2028.

    Kolaborasi dengan pemerintah

    Astra berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk unggulan desa hingga dapat mempunyai nilai jual yang lebih tinggi sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa ekspor ini menunjukkan bahwa desa binaan Astra konsisten berinovasi. “Desa Sejahtera Astra membuat produk-produknya mampu bersaing mengikuti selera pasar dunia, di tengah kondisi pasar global yang masih tidak menentu,” katanya.

    Pemerintah melalui Kemendag dan Kemendes PDT, melihat bahwa program pembinaan di Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

    Program ini tercatat telah menciptakan 108 lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat hingga mencapai 85 persen, serta membantu meningkatkan valuasi negara melalui produk-produk komoditas dan olahan masyarakat di tingkat UMKM.

  • Beri Dampak Signifikan, Program Tekad Kemendes Bakal Dilanjutkan

    Beri Dampak Signifikan, Program Tekad Kemendes Bakal Dilanjutkan

    Jakarta: Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) dinilai telah memberikan dampak signifikan bagi kepala rumah tangga sasaran. Hasil survei lembaga independen dari Universitas Brawijaya menunjukkan 80 persen sampai 99 persen rumah tangga sasaran mampu menyerap teknologi dan praktik baru yang dikenalkan program ini. 

    “Secara keseluruhan, sektor pertanian menunjukkan adopsi yang paling luas dan berkelanjutan. Sebagian besar rumah tangga mengadopsi teknologi atau praktik seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan panen,” ujar Project Manager (PM) Program Tekad M Fachri,  Selasa, 17 Desember 2024.

    Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Fachri mengatakan dengan adopsi berbagai teknologi dan praktik baru, kepala rumah tangga sasaran program mampu meningkatkan pendapatannya.

    Selain itu, berbagai praktik baru tersebut mampu mengubah pola kerja di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, hingga pengolahan komoditas lokal. 

    “Ini merupakan progres yang mengembirakan karena perubahan pola kerja hasil adopsi teknologi dan praktik baru memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga sasaran,” ujarnya.
     

    Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sasaran dalam program Tekad juga sangat tinggi. Sebanyak 81,13 persen responden menyatakan telah menerima informasi tentang program ini, dan 73,75 persen aktif terlibat. 

    “Partisipasi aktif sebesar 73,75 persen menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui program Tekad, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi langsung,” ujarnya.

    Dengan hasil ini, Fachri menegaskan program Tekad akan terus berfokus pada keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, capaian tahun ini akan dijadikan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik di 2025.

    Ia menjelaskan program Tekad bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 kabupaten yang ada di sembilan provinsi. Yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Jakarta: Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) dinilai telah memberikan dampak signifikan bagi kepala rumah tangga sasaran. Hasil survei lembaga independen dari Universitas Brawijaya menunjukkan 80 persen sampai 99 persen rumah tangga sasaran mampu menyerap teknologi dan praktik baru yang dikenalkan program ini. 
     
    “Secara keseluruhan, sektor pertanian menunjukkan adopsi yang paling luas dan berkelanjutan. Sebagian besar rumah tangga mengadopsi teknologi atau praktik seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan panen,” ujar Project Manager (PM) Program Tekad M Fachri,  Selasa, 17 Desember 2024.
     
    Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Fachri mengatakan dengan adopsi berbagai teknologi dan praktik baru, kepala rumah tangga sasaran program mampu meningkatkan pendapatannya.
    Selain itu, berbagai praktik baru tersebut mampu mengubah pola kerja di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, hingga pengolahan komoditas lokal. 
     
    “Ini merupakan progres yang mengembirakan karena perubahan pola kerja hasil adopsi teknologi dan praktik baru memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga sasaran,” ujarnya.
     

    Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sasaran dalam program Tekad juga sangat tinggi. Sebanyak 81,13 persen responden menyatakan telah menerima informasi tentang program ini, dan 73,75 persen aktif terlibat. 
     
    “Partisipasi aktif sebesar 73,75 persen menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui program Tekad, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi langsung,” ujarnya.
     
    Dengan hasil ini, Fachri menegaskan program Tekad akan terus berfokus pada keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, capaian tahun ini akan dijadikan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik di 2025.
     
    Ia menjelaskan program Tekad bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 kabupaten yang ada di sembilan provinsi. Yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Perjuangan Pemerintah Hentikan Kebakaran Hutan

    Perjuangan Pemerintah Hentikan Kebakaran Hutan

    JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

    ”Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11).

    Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan). 

    Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

    Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian. 

    Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

    Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha). 

    Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada penegakan hukum lingkungan. 

    Namun tantangan karhutla kembali meningkat di 2018 (510,5 ribu ha) dan 2019 (857,7 ribu ha sd September). 

    ”Meski dibandingkan dengan tahun 2015 kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 67%, kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia,” ungkap Siti Nurbaya. 

    Setrategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

    Untuk pencegahan, dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di 8 provinsi rawan (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan). 

    Patroli terpadu diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai KSDA/KPH. Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan (Pemda, Swasta, Masyarakat) di desa rawan kebakaran.

    ”Desa Jangkauan dalam program ini pada tahun 2019 adalah 1.461 desa dengan 415 Pos Komando di tingkat desa. Kita akan terus perkuat patroli terpadu pencegahan karhutla di tingkat tapak,” ungkap Siti Nurbaya.

    Juga dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB (sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android).

    Selain itu dilakukan pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut, dimana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

    KLHK juga telah mengembangkan SiMATAG-0.4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut). SiMATAG-0.4m dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat. 

    ”Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.331 TMAT yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gadget (mobile application based),” jelasnya.

    KLHK juga terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang.

    Untuk penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat Karhutla. Sepanjang tahun 2015-2019, KLHK telah memenangkan gugatan hukum lingkungan lebih dari Rp19 triliun, yang sebagian besar diantaranya berasal dari kasus karhutla.