Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mendes

  • Libatkan Kampus, Pemerintah Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT – Halaman all

    Libatkan Kampus, Pemerintah Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah fokus menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di Nusa Tenggara Timur.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan Kementerian dan Lembaga serta universitas berkolaborasi menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrim dan risiko stunting.

    Menteri Wihaji menuturkan, menangani kemiskinan ekstrem dan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN,” ujarnya di kantor BKKBN Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Kemudian, upaya mengatasi kemiskinan maka akan dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

    “Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi,” tegasnya. 

    Wakil menteri kesehatan (wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono menambahkan, pencegahan stunting harus dicegah sejak remaja.

    Remaja putri harus dipastikan bebas dari anemia, karena itu upaya pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi penting di masa pertumbuhan. 

    Dengan demikian, minum TTD secara rutin diharapkan mampu mengurangi potensi anemia.

    “Jika calon ibu mengalami anemia maka berisiko lahir bayi dalam keadaan stunting.  Kami berkomitmen melakukan pendekatan spesifik sebelum stunting itu muncul,” ujar Dante di kesempatan yang sama.

    Merujuk data BPS, persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024 adalah sebesar 19,48 persen termasuk dalam tiga Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

    Sementara dalam konteks prevalensi stunting, NTT menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37 persen dari jumlah penduduk.

    Rakor khusus ini dihadiri perwakilan Pemprov NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.

  • Tanam Padi-Jagung, Peringatan Hari Desa di Subang Dukung Ketahanan Pangan

    Tanam Padi-Jagung, Peringatan Hari Desa di Subang Dukung Ketahanan Pangan

    Jakarta –

    Peringatan Hari Desa di di Lapangan Desa Cisaat (Lapangan Zinedine Zidane), Kecamatan Ciater, Subang jadi salah satu langkah untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini dilakukan melalui penanaman beberapa tanaman pangan.

    Seperti diketahui, ketahanan pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat dilantik beberapa bulan yang lalu. Lewat program ini, Prabowo menginginkan Indonesia dapat memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

    “Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegasnya saat pelantikan Presiden beberapa waktu lalu.

    “Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” lanjutnya.

    Adapun kegiatan Peringatan Hari Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT) mendukung ketahanan pangan dengan melakukan penanaman padi dan jagung di desa.

    Selain itu kegiatan yang mengambil tema ‘Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan’ ini juga akan menggelar festival bangun desa bangun Indonesia, launching buku panduan lomba,serta launching buku panduan pemuda-pemudi pelopor desa.

    Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dari Prabowo Subianto, yaitu ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’ yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan desa.

    Acara yang digelar pada 14-15 Januari di Lapangan Desa Cisaat (Lapangan Zinedine Zidane), Kecamatan Ciater, Subang ini bakal dihadiri oleh Mendes PDT, Yandri Susanto, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, dan beberapa Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Prabowo-Gibran, serta sejumlah kepala daerah, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar.

    Penetapan Hari Desa bertujuan untuk untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Peringatan Hari Desa yang didukung oleh PT Adaro Andalan Indonesia TBK.

    (anl/ega)

  • Kasus Suap Dana Hibah Jatim, KPK Sita Aset Tanah dan Bangunan Serta Apartemen Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    Kasus Suap Dana Hibah Jatim, KPK Sita Aset Tanah dan Bangunan Serta Apartemen Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari satu di antara tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. 

    Total aset yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    Sayangnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak mengungkap identitas tersangka yang aset propertinya disita oleh penyidik.

    “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan satu unit apartemen yang berlokasi di Malang yang secara keseluruhan bernilai Rp 8,1 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    “Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut,” ujar Tessa.

    Pada Rabu, 8 Januari 2025, tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 
    2. Ahmad Heriyadi (swasta)
    3. Mahhud (anggota DPRD)
    4. Achmad Yahya M. (guru) 
    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)
    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)
    7. Jodi Pradana Putra (swasta)
    8. Hasanuddin (swasta) 
    9. Ahmad Jailani (swasta)
    10. Mashudi (swasta)
    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)
    12. Kusnadi (ketua DPRD)
    13. Sukar (kepala desa)
    14. A. Royan (swasta)
    15. Wawan Kristiawan (swasta)
    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
    17. Ahmad Affandy (swasta)
    18. M. Fathullah (swasta)
    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;
    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan
    dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;
    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;
    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);
    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;
    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan,
    kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing dapat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya.

  • Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan

    Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan

    Jakarta –

    Desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran penting desa juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Sebagai ‘garda terdepan’ dalam pembangunan nasional, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 menetapkan Hari Desa yang jatuh setiap 15 Januari.

    Hari Desa menjadi momentum untuk membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta desa sebagai titik sentral pembangunan.

    Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’ yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan desa.

    Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDT) perdana menggelar ‘Peringatan Hari Desa’. Acara ini digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jabar pada 14-15 Januari 2025.

    Nantinya, acara tersebut bakal dihadiri oleh Mendes PDT Yandri Susanto, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, dan beberapa Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Prabowo-Gibran, serta sejumlah kepala daerah, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar. Selain itu acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan masyatarakat yang juga memeriahkan acara Hari Desa.

    Pada acara puncak, ada pula launching festival bangun desa bangun Indonesia, launching buku panduan lomba, launching buku panduan pemuda-pemudi pelopor desa, serta gerakan ketahanan pangan di desa dengan penanaman padi dan jagung. Lewat acara tersebut, diharapkan semangat untuk membangun desa bisa terjaga.

    Peringatan Hari Desa yang didukung oleh PT Adaro Andalan Indonesia TBK.

    (akn/akn)

  • Tagline Hari Desa 2025: Bangun Desa Bangun Indonesia

    Tagline Hari Desa 2025: Bangun Desa Bangun Indonesia

    Jakarta –

    Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 menetapkan peringatan Hari Desa jatuh pada 15 Januari. Perdana digelar tahun ini, Hari Desa 2025 mengusung tagline ‘Bangun Desa Bangun Indonesia’

    Sebagaimana diketahui, desa berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai NKRI. Tak hanya itu, Hari Desa juga memperkuat peran desa dan dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan, dan kebudayaan daerah serta untuk mempublikasikan kemajuan desa.

    Pertimbangan ketiga, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara komprehensif mengenai peran dan kedudukan desa pada tanggal 15 Januari 2014. Hal ini menjadi momentum yang memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Acara yang bertemakan ‘Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan’ ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan desa. Pasalnya, kehadiran desa sangat penting untuk mewujudkan Indonesia maju. Desa memiliki berbagai peran penting seperti pada aspek ekonomi, sosial, hingga budaya.

    Misalnya menyuplai beragam kebutuhan pokok hingga tenaga kerja di perkotaan. Desa juga memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi pusat ekonomi baru.

    Kick-off ‘Peringatan Hari Desa’ 2025 akan digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jabar pada 14-15 Januari 2025. Nantinya, acara tersebut bakal dihadiri oleh Mendes PDT Yandri Susanto, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, dan beberapa Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Prabowo-Gibran, serta sejumlah kepala daerah, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar. Selain itu acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan masyarakat yang juga memeriahkan acara Hari Desa.

    Lewat acara tersebut, diharapkan semangat untuk membangun desa bisa terjaga. Sehingga desa bisa lebih maju dan tentunya bisa mensejahterakan warganya.

    Peringatan Hari Desa yang didukung oleh PT Adaro Andalan Indonesia TBK.

    (akn/ega)

  • 4 Keberhasilan Desa Krandegan: Pionir Desa Mandiri di Jateng Regional

    4 Keberhasilan Desa Krandegan: Pionir Desa Mandiri di Jateng Regional

    Keberhasilan Desa Krandegan: Pionir Desa Mandiri di Jateng
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com –
    Desa Krandegan
    , Kecamatan Bayan, telah mencatatkan sejarah sebagai desa mandiri pertama di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
    Kesuksesan ini tidak lepas dari peran
    Dwinanto
    selaku kepala desa.
    Di bawah kepemimpinannya, desa yang terletak 12 kilometer dari pusat kota Purworejo ini telah menjadi inspirasi nasional bagi banyak desa di seluruh Indonesia.
    Kunjungan ke Desa Krandegan untuk belajar mengenai pengelolaan desa telah menjadi hal yang umum.
    Dwinanto pun sering diminta sebagai pemateri untuk membagikan pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan di desanya.
    Bahkan, pada peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) berencana mengunjungi Desa Krandegan.
    “Tanggal 18 Januari DPP PKS akan mengadakan Peringatan Hari Desa Nasional di Krandegan. Akan dihadiri oleh Presiden PKS, Menteri Desa, anggota DPR RI, dan Bupati Purworejo,” kata Dwinanto pada Sabtu (11/1/2025).
    Cerita sukses Desa Krandegan bermula pada tahun 2013 ketika Dwinanto menjabat sebagai kepala desa.
    Saat itu, desa ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor pertanian.
    Sawah tadah hujan hanya dapat dipanen satu atau dua kali dalam setahun, ditambah masalah kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
    Untuk mengatasi masalah ini, Dwinanto memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membangun sistem irigasi dengan pompa diesel.
    Meskipun sistem ini meningkatkan produktivitas, biaya operasional yang tinggi, hingga mencapai Rp 500.000 per hari, menjadi kendala.
    Pada tahun 2021, Dwinanto melakukan transisi ke energi terbarukan dengan membangun satu blok panel surya yang terdiri dari 57 panel.
    “Dengan instalasi panel surya tersebut, kami dapat menghidupkan dua pompa air bertenaga surya untuk mengairi sekitar 70 hektar sawah. Ini membuat ongkos produksi pertanian kami turun drastis,” ungkap Dwinanto.
    Desa Krandegan tidak hanya berinovasi di sektor pertanian, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi desa.
    BUMDes Krandegan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal dengan pendekatan yang tidak menyaingi usaha warga.
    Dwinanto menjelaskan, “BUMDes di Desa Krandegan diatur agar tidak membuka usaha yang berpotensi mematikan bisnis kecil masyarakat. Kami fokus pada usaha yang belum tergarap, seperti penjualan aplikasi digital, penyewaan homestay, dan sewa gedung pertemuan.”
    Strategi ini terbukti sukses, dengan BUMDes mencatatkan omzet lebih dari Rp1 miliar dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp100 juta dalam dua tahun.
    Keberhasilan Desa Krandegan juga berkat partisipasi aktif masyarakat.
    Dengan adanya pengairan gratis dari panel surya, Dwinanto mendorong warga untuk menyisihkan hasil panen dalam bentuk zakat atau sedekah.
    Dana tersebut digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk dapur umum desa yang menyediakan makanan bagi 50 keluarga miskin setiap hari serta pembagian baju baru kepada anak-anak di desa saat Lebaran.
    “Gotong-royong menjadi kekuatan kami. Semua warga saling mendukung, sehingga desa ini mampu mandiri,” jelas Dwinanto.
    Tak hanya fokus pada inovasi bidang pertanian dan ekonomi, Desa Krandegan juga menjadikan digitalisasi dan teknologi sebagai bagian penting dari perkembangan desa.
    Kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti melalui program Kampus Merdeka, membantu desa menyusun masterplan pembangunan dengan biaya terjangkau.
    Saat ini, Desa Krandegan sering kali dijadikan rujukan bagi desa-desa lain di Indonesia.
    Dari inovasi irigasi tenaga surya hingga BUMDes yang memberdayakan masyarakat tanpa menyaingi usaha warga, Desa Krandegan membuktikan bahwa kreativitas, inovasi, dan gotong royong adalah kunci kemajuan.
    ”
    Kemandirian desa
    tidak hanya soal anggaran, tetapi bagaimana kita melibatkan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal, dan menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan,” tutup Dwinanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapan Rekrutmen Pendamping Desa 2025? Simak Persyaratannya

    Kapan Rekrutmen Pendamping Desa 2025? Simak Persyaratannya

    Liputan6.com, Bandung – Rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD) belakangan ini jadi sorotan publik yang ingin mendaftar untuk periode 2024-2025. Sejumlah informasi terkait rekrutmen tersebut juga jadi perhatian di media sosial.

    Adapun kabar yang tersebar di media sosial terkait rekrutmen PLD saat ini merupakan hoaks atau palsu. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Instagram resminya.

    “Kembali beredar informasi mengenai pendaftaran pendamping lokal desa melalui Instagram. Faktanya informasi tersebut tidak benar dan termasuk hoaks,” tulis (@kemendespdtt) pada Rabu (8/1/2025).

    Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta menegaskan bahwa rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD) tahun 2025 belum resmi dibuka sehingga seluruh kabar yang beredar di media sosial dipastikan hoaks.

    “Belum (dibuka rekrutmen PLD). Iya (hoaks),” ucapnya mengutip dari Merdeka.

    Sebagai informasi, pendamping lokal desa merupakan pendamping profesional di desa yang berada di bawah Kemendes PDTT. Pendamping Lokal Desa bertugas langsung di desa dengan jenjang tingkatan terampil pemula.

    Pendamping lokal desa berperan dalam membantu meningkatkan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Biasanya PLD akan mendampingi satu hingga empat desa pada kecamatan lokasi tugas.

    Kemudian status PLD bersifat kontrak tetapi bisa diperpanjang setiap tahun selama masih memenuhi syarat. Petugas PLD yang terpilih untuk menekan kontrak akan menerima gaji setiap bulannya.

  • Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    menegaskan bahwa program
    swasembada pangan
    yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
    Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
    ketahanan pangan
    lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
    BUMDes
    ) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
    Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
    dana desa
    (DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
    Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
    ekonomi desa
    , sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
    Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
    “Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
    Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
    Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
    “Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
    Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
    Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
    mangrove
    dan
    silvofishery
    .
    Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
    Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
    Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
    Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
    Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International

    Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International

    Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Mendes PDT
    ) Yandri Susanto mengatakan, produk unggulan desa yang berkualitas dapat menjadi kebanggaan desa dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat.
    Produk unggulan desa itu diharapkan mampu meningkatkan barang atau jasa yang memiliki ciri khas dan keunikan agar dapat dipamerkan di pasar internasional. 
    Dia mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa menjadi entitas langsung
    pelaku ekspor
    . 
    “Sebab, BUMDesa berkolaborasi dengan para pihak, seperti kementerian/lembaga (K/L), swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kedutaan RI di luar negeri, dan diikutsertakan dalam pameran produk Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
    Yandri mengatakan itu saat memberi arahan dalam rapat konsolidasi bersama Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa, se-Provinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, Minggu (5/1/2025).
    Dia juga menilai, BUMDesa mempunyai peran strategis dan berkelanjutan bagi ketersediaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
    Dengan ketersediaan pangan yang mencukupi hingga surplus, seperti daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan hasil hortikultura, BUMDesa dapat menjadi salah satu sektor andalan dalam keberhasilan program tersebut.
    “BUM Des berperan sebagai Pengelola Lumbung Pangan Desa (Desa Mandiri Pangan), Sebagai Unit Layanan Makanan Bergizi, termasuk Pemasok bahan pangan,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, pihaknya akan memiliki kebijakan membuat desa tematik. 
    Untuk diketahui, desa tematik merupakan desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan lele, desa buah, atau desa pariwisata.
    Desa tematik bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata dan promosi keunikan desa tersebut.
    “Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (
    one village one product
    ) optimalisasi lahan pedesaan untuk desa tematik, melalui potensi tanaman pangan, dengan menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.
    Hadir mendampingi Yandri dalam kesempatan itu, penasihat DWP Kemendes PDT Ratu Rachmatu Zakiyah, Gubernur Jambi, Al Haris, Anggota DPR RI Bakhri, Kepala BPSDM Kemendes PDT Luthfiyah Nurlaela, Staf Khusus Menteri Yahdil Abdi Harahap, dan pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDT.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM

    Isu Politik Terkini: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (3/1/2025). Berita Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 14 triliun, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu mantan politisi senior PDIP Effendi Simbolon, 20 persen dana desa dialokasikan untuk makan bergizi gratis, hingga Presiden Prabowo yang menginstruksikan agar bahan baku program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. MK Hapus Presidential Threshold, Parpol Tak Bisa Lagi Bersekongkol Jegal Capres Tertentu
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dinilai langkah positif bagi demokrasi. Partai politik tidak bisa lagi bersekongkol menjegal calon presiden (capres) tertentu.

    Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menangapi putusan MK yang mengabulkan gugatan Undang-Undang Pemilu dengan menghapus presidential threshold yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin.

    Menurutnya putusan MK menghapus presidential threshold akan membuat masyarakat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan saat pilpres.

    2. Prabowo Hapus Utang 1 Juta UMKM pada Perbankan Senilai Rp 14 Triliun
    Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada perbankan bank pada 2025 mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp 14 triliun.

    Hal Ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman di Istana kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Ia menjelaskan, pada tahap awal, akan ada 67.000 UMKM mendapat manfaat program ini dengan nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun.

    Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

    3. Bertemu Effendi Simbolon di Solo 1,5 Jam, Jokowi: Pembicaraan Ngalor Ngidul
    Selain berita MK yang menghapus presidential threshold, isu politik lainnya yakni mantan kader PDIP Effendi Simbolon bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (2/1/2025) sore. Jokowi mengaku, pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1,5 jam itu hanya silaturahmi.

    Jokowi mengaku, tidak ada pembicaraan khusus dengan Effendi Simbolon. Jokowi juga membantah ada pembicaraan politik dengan Effendi.

    Disinggung apakah akan membentuk partai, Jokowi menepis. Ia menegaskan dirinya saat ini berada di partai perorangan.

    4. 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis
    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Hal ini disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

    Peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

    5. Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari dalam negeri. Program ini akan melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Budi menjelaskan pihaknya akan mengandalkan ribuan koperasi untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

    Ia juga mengungkapkan data desa penghasil berbagai komoditas telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya MK yang menghapus presidential threshold.