Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mendes

  • Mendes dan Wamendes Kompak Tanam Jagung di Subang

    Mendes dan Wamendes Kompak Tanam Jagung di Subang

    Foto Bisnis

    Rifkianto Nugroho – detikFinance

    Kamis, 16 Jan 2025 19:00 WIB

    Subang – Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menanam benih jagung di Subang. Penanaman ini merupakan rangkaian dari Festival Bangun Desa.

  • Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal Nasional 16 Januari 2025

    Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal Nasional 16 Januari 2025

    Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
    Yandri Susanto
    berkomitmen akan membuat nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan persoalan
    infrastruktur desa
    di seluruh Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal.
    Upaya itu dilakukan agar mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa sekaligus mempercepat produktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa, serta membuka peluang investasi di masa depan.
    Yandri mengatakan, MoU tersebut merupakan awal yang baik untuk semua pihak dalam menyelesaikan banyak persoalan infrastruktur di desa. 
    “Ke depan kami akan membuat MoU, mana saja jalan yang perlu dibangun, misal jalan antardesa untuk produksi,” jelasnya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menambahkan,
    jalan desa
    yang baik akan memperlancar distribusi barang dari desa ke pasar.
    Infrastruktur jalan yang baik juga dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk desa, serta mendorong berkembangnya sektor pariwisata di desa.
    Menurutnya, hal itu akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, termasuk mendorong pada pemangkasan tingkat kemiskinan warga desa.
    Yandri mengatakan, dengan data yang lengkap, pihaknya akan membangun jalan poros desa, atau jalan antar desa untuk produksi, jembatan dan lain sebagainya.
    “Intinya, kami ingin infrastruktur di desa teratasi, lebih-lebih di desa tertinggal,” ungkapnya dalam siaran pers.
    Yandri juga menegaskan, akses desa penting bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap pelosok negeri. 
    Sebab, program tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
    Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, dengan perbaikan infrastruktur, swasembada pangan, energi, dan air, hilirisasi dan MBG tidak terhambat. 
    “Jadi, Asta Cita ke enam Bapak Presiden Prabowo tidak terlepas dari komitmen bersama antara Kementerian Desa dengan Kementerian PU,” jelasnya.
    Pertemuan itu dihadiri
    Menteri PU
    Dody Hanggodo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah.
    Adapun Yandri didampingi Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar-Lembaga Samsul Widodo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkatkan Kualitas SDM, Mendes Yandri Usulkan Program 1 Desa 1 TK

    Tingkatkan Kualitas SDM, Mendes Yandri Usulkan Program 1 Desa 1 TK

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk bersama-sama mewujudkan desa dengan SDM berkualitas yang sejahtera.

    Salah satunya melalui program 1 Desa 1 TK karena pentingnya pendidikan yang dimulai sejak anak usia dini, sebagaimana disampaikan Mendes PDT Yandri Susanto saat bersilaturahmi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    “Bahwa di desa masih banyak persoalan pendidikan terutama mungkin untuk anak usia dini di mana ada TK, PAUD, dan lain sebagainya termasuk SD yang sampai sekarang mungkin masih banyak belum terurai. Kita ingin nanti mensinergikan antara program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kemendes di mana kita usahakan 1 desa 1 TK,” ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang disertai dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan talenta-talenta di desa sebagai dasar pembangunan sebagaimana Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus membuka ruang untuk pemuda desa khususnya yang berlatar belakang pendidik untuk berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.

    “Kita akan kolaborasikan bagaimana SDM nya bagaimana infrastrukturnya itu mau kita realisasikan sehingga nanti ini juga peluang bagi anak-anak muda atau para sarjana untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan dan tentu melakukan pencerahan terhadap situasi di desa tujuannya adalah kemajuan di desa,” jelas Yandri.

    “Sama ini sesuai Asta Cita ke-6 karena tanpa SDM yang kuat maka desa tidak akan maju maka kita ingin bangun desa bangun Indonesia sejatinya diiringi dengan sumber daya manusia yang kuat pemanfaatan sumber daya alam yang luar biasa,” tambahnya.

    Ide Yandri disepakati Mu’ti yang merencanakan peningkatan kualitas SDM dari anak-anak usia dini. Setidaknya tiga poin penting akan dibahas dalam MoU termasuk didirikannya 1 TK di setiap desa.

    “Jadi nanti mungkin area MoU ada tiga. Satu pendirian TK, dua peningkatan SDM, tiga pelatihan,” kata Mu’ti.

    (akd/ega)

  • Hari Desa Nasional 2025, Ini Sejarah dan Temanya

    Hari Desa Nasional 2025, Ini Sejarah dan Temanya

    Jakarta: Pada Rabu, 15 Januari 2025, Indonesia merayakan Hari Desa Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024.

    Tanggal ini dipilih sebagai pengingat pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian kebudayaan. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga menguatkan posisi desa sebagai subjek pembangunan.
     
    Sejarah Hari Desa Nasional
    Hari Desa Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2024 melalui Keppres Nomor 23. Inisiatif ini lahir dari keinginan pemerintah untuk memberikan penghormatan kepada desa sebagai entitas yang memiliki kontribusi signifikan dalam kemajuan negara.

    Desa, sebagai pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, memainkan peran vital dalam menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

    Peringatan Hari Desa Nasional dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan.

    Sejak awal, tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
     
    Tema Hari Desa Nasional 2025
    Hari Desa Nasional tahun ini mengusung tema “Ketahanan Pangan Nasional Dimulai dari Desa Swasembada Pangan.” Tema ini menekankan pentingnya desa dalam menciptakan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

    Sebagai bagian dari perayaan tahun ini, pemerintah mencanangkan Gerakan Menanam Tanaman Pangan di Desa atau “Gema Tandan Desa.” Gerakan ini bertujuan untuk:

    Meningkatkan Ketahanan Pangan Desa: Menanam tanaman lokal bernilai gizi tinggi seperti cabai, jagung, singkong, dan palawija.

    Memanfaatkan Potensi Lokal: Memaksimalkan pemanfaatan lahan desa untuk produksi pangan mandiri.

    Meningkatkan Kesadaran Publik: Mendorong dokumentasi dan publikasi kegiatan desa melalui media sosial untuk memperlihatkan kontribusi nyata desa dalam ketahanan pangan.

    Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Jarot Prasojo, dalam sambutannya mengatakan, “Gema Tandan Desa dilaksanakan dengan menanam bibit tanaman di sekitar kantor desa dan mempublikasikannya.  Gerakan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam pembangunan desa.”

    Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025 diharapkan menjadi momen penting untuk mengingatkan semua pihak bahwa pembangunan desa adalah langkah awal menuju kemajuan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

    Baca Juga:
    Beri Dampak Signifikan, Program Tekad Kemendes Bakal Dilanjutkan

    Jakarta: Pada Rabu, 15 Januari 2025, Indonesia merayakan Hari Desa Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024.
     
    Tanggal ini dipilih sebagai pengingat pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian kebudayaan. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga menguatkan posisi desa sebagai subjek pembangunan.
     
    Sejarah Hari Desa Nasional
    Hari Desa Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2024 melalui Keppres Nomor 23. Inisiatif ini lahir dari keinginan pemerintah untuk memberikan penghormatan kepada desa sebagai entitas yang memiliki kontribusi signifikan dalam kemajuan negara.
     
    Desa, sebagai pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, memainkan peran vital dalam menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

    Peringatan Hari Desa Nasional dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan.
     
    Sejak awal, tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
     

    Tema Hari Desa Nasional 2025
    Hari Desa Nasional tahun ini mengusung tema “Ketahanan Pangan Nasional Dimulai dari Desa Swasembada Pangan.” Tema ini menekankan pentingnya desa dalam menciptakan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
     
    Sebagai bagian dari perayaan tahun ini, pemerintah mencanangkan Gerakan Menanam Tanaman Pangan di Desa atau “Gema Tandan Desa.” Gerakan ini bertujuan untuk:
     
    Meningkatkan Ketahanan Pangan Desa: Menanam tanaman lokal bernilai gizi tinggi seperti cabai, jagung, singkong, dan palawija.
     
    Memanfaatkan Potensi Lokal: Memaksimalkan pemanfaatan lahan desa untuk produksi pangan mandiri.
     
    Meningkatkan Kesadaran Publik: Mendorong dokumentasi dan publikasi kegiatan desa melalui media sosial untuk memperlihatkan kontribusi nyata desa dalam ketahanan pangan.
     
    Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Jarot Prasojo, dalam sambutannya mengatakan, “Gema Tandan Desa dilaksanakan dengan menanam bibit tanaman di sekitar kantor desa dan mempublikasikannya.  Gerakan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam pembangunan desa.”
     
    Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025 diharapkan menjadi momen penting untuk mengingatkan semua pihak bahwa pembangunan desa adalah langkah awal menuju kemajuan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
     
    Baca Juga:
    Beri Dampak Signifikan, Program Tekad Kemendes Bakal Dilanjutkan
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan Nasional 15 Januari 2025

    Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan Nasional 15 Januari 2025

    Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Pemerintah malakukan penanaman benih jagung di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Rabu (15/1/2025).
    Agenda itu dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Menteri Desa PDT
    )
    Yandri Susanto
    bersama Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria.
    Adapun penanaman jagung itu merupakan rangkaian kegiatan Festival Bangun Desa yang diadakan untuk memeringati Hari Desa.
    Yandri mengatakan, jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang tidak akan diimpor lagi pada 2025.
    “Maka dari itu, semua harus bergerak ke arah yang sama yaitu menuntaskan
    swasembada pangan
    digagas Presiden
    Prabowo
    Subianto,” kata Yandri melalui siaran persnya, Rabu.
    Menurutnya, lahan-lahan pertanian masih tersedia di desa. Ia ingin agar semuanya dimanfaatkan secara maksimal lewat skema pinjam pakai atau tanpa biaya.
    “Pada momen Hari Desa ini, mari kita bangun semangat untuk menuju swasembada pangan. Program ini sejalan dengan Makan Bergizi Gratis, sehingga desa diharapkan menyuplai bahan bakunya,” tuturnya.
    Dengan demikian, sebutnya, perputaran uang di desa bisa berjalan baik dan masyarakat bisa menikmati hasilnya.
    “Oleh karena itu, dana desa sekurangnya 20 persen untuk ketahanan pangan bisa dimaksimalkan. Anggaran ini jangan disalahgunakan atau dijadikan bancakan karena akan diauti dan dimintai pertanggungjawaban agar dana desa bisa dirasakan langsung oleh warga,” ucapnya.
    Lebih jauh, Yandri berharap, Festival Desa ini bisa dijadikan momen bagi semua pihak untuk semakin memajukan desa-desa di Indonesia agar semakin maju dan sejahtera.
    “Jangan sampai arus urbanisasi yang terjadi membuat Indonesia mengalami kasus yang serupa dengan Jepang dan Korea Selatan,” ungkapnya.
    Dia juga menekankan bahwa setiap desa dipersilahkan memilih swasembada pangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing.
    “Semua potensi yang di desa silkan dimaksimalkan,” kata Mendes Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanpa Pangan, Negara Bisa Bubar

    Tanpa Pangan, Negara Bisa Bubar

    Subang, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengingatkan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto guna mewujudkan Swasembada Pangan di Tanah Air. Amran pun mengatakan bahwa tanpa pangan, suatu negara bisa bubar.

    “Tidak ada pangan tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar,” ujar Amran dalam keterangannya, Selasa (14/1).

    Oleh karena itu, imbuh dia, sangat penting baginya agar semua bisa menjaga pangan. Hal itu dikatakan Amran di hadapan kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Selasa (14/1) saat menghadiri Kick Off Peringatan Hari Desa yang digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

    Dia juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Perintah Bapak Presiden Prabowo, harus swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini bisa kita rebut manakala kita semua saling bergandengan tangan,” kata Amran.

    Kemudian dia menyemangati para pemuda di desa untuk terus bekerja dan berkarya.

    “Jangan malu dari desa. Semua menteri di sini dari desa. Aku dari pelosok timur di kaki gunung. Boleh kita lahir di desa tapi rezeki global,” ungkap Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun bersama sejumlah kementerian atau lembaga, termasuk Kementan RI. Lalu, dia mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun ketahanan pangan dari desa serta menciptakan desa-desa yang dapat mengekspor ke luar negeri.

    “Tanpa kolaborasi tidak mungkin terlaksana dengan baik,” tutur Yandri.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas turut menyampaikan kabar gembira bagi petani soal kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung.

    Dia meminta jajaran pimpinan daerah termasuk kepala desa dan pendamping desa untuk mengawal kebijakan strategis tersebut agar dapat terimplementasi di lapangan.

    “Saya minta kepala desa mengawal ini agar program kita swasembada pangan secepat-cepatnya bisa tercapai,” kata Zulhas.

    Untuk diketahui, Hari Desa perdana diperingati pada 15 Januari 2025, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa dengan tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’

  • Kementrans pererat kolaborasi transmigrasi tematik dengan UGM

    Kementrans pererat kolaborasi transmigrasi tematik dengan UGM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan ke Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Selasa, untuk mempererat kolaborasi pengembangan model transmigrasi tematik.

    Ia menekankan pentingnya pengembangan konsep transmigrasi tematik di masa depan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

    “Fokus transmigrasi ke depan adalah juga tentang transmigrasi tematik, termasuk tematik pendidikan. Inilah yang akan didorong menjadi kerjasama dengan universitas-universitas, termasuk UGM,” ujar M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara kedua pihak dalam mendukung pengembangan program-program inovatif transmigrasi yang berbasis penelitian dan pendidikan.

    Rektor UGM Ova Emilia menuturkan bahwa pihaknya mengembangkan model program transmigrasi yang dapat diimplementasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Kami telah melaksanakan field research centre di wilayah Yogyakarta. Model ini bisa juga untuk diterapkan di kawasan transmigrasi, termasuk kegiatan afirmasi ke wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan,” ucapnya dalam keterangan resmi Kementerian Transmigrasi yang diterima di Jakarta.

    Sementara Dekan Fakultas Geografi UGM Danang Sri Hadmoko memaparkan berbagai kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKtrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada periode pemerintahan sebelumnya.

    “Kolaborasi dengan (sektor) transmigrasi antara lain menghasilkan perubahan regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024 dan model transmigrasi modern transpolitan,” katanya.

    PP Nomor 19 Tahun 2024 membahas tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

    Sebelumnya, Mentrans Iftitah juga menunjukkan komitmen pihaknya untuk memajukan wilayah transmigrasi melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan di sektor pendidikan, salah satunya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Kementrans dan LPDP berencana meluncurkan Program Beasiswa Patriot pada 2025 sebagai bagian dari Program Transmigrasi Patriot yang diperuntukkan bagi generasi muda Indonesia yang berjiwa bela negara dan memiliki minat di bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar Peringatan Pertama Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang, hari ini. Untuk pertama kalinya, peringatan Hari Desa digelar, setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan peringatan Hari Desa sangat penting dilakukan. Sebab, Hari Desa menjadi momentum untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat desa sebagai pusat perekonomian Indonesia.

    Oleh karena itu, Yandri berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah di desa seluruh Indonesia.

    “Kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal on the track menuju kemandirian yang berkelanjutan, melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan dan berkelanjutan,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

    Pada peringatan Hari Desa, Yandri mengungkap berbagai persoalan yang ada di 75.265 desa di Indonesia, di mana 22.544 desa masih mengalami kesulitan akses internet. Selain itu, masih ada 10.463 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta terdapat 36 kabupaten tertinggal.

    Tak hanya itu, lanjut Yandri, masih ada 2.919 desa tidak teraliri listrik dan dengan jumlah keluarga mencapai 1,9 juta keluarga. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ia pun menegaskan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak.

    “Jadi Menteri Desa itu tugas yang mulia, menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan,” imbuh Yandri.

    Pada kesempatan ini, Yandri juga memimpin pembacaan Deklarasi Subang. Adapun deklarasi ini menjadi peringatan perdana Hari Desa di Subang.

    “Membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.

    Setelah itu, Yandri dan Wamendes Ariza mengunjungi stand pameran BUMDes di lokasi acara bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Acara ini dihadiri ribuan orang yang terdiri dari Para Kepala Desa, Pendamping Desa dan Warga Desa sekitar lokasi acara.

    Sebagai informasi, pada deklarasi tersebut, Yandri turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Kantor Staf Presiden ⁠Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ahmad Riza Patria, Kabarhakam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Anggota DPR RI Dessy Ratnasari, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Wakil Menteri Dalam Negeri ⁠Ribka Haluk, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

    Kemudian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni serta Pariwisata Raffi Ahmad dan Zita Anjani, Pj Bupati Subang Imran, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur PT Adaro, perwakilan BNI, BRI, Pupuk Indonesia, Bank bjb dan Pimred detikcom.

    (anl/ega)

  • KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar

    KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total aset anggota DPR fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    “Untuk Jatim info penyidik, disita dari tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Pada Rabu (8/1/2025), tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 

    2. Ahmad Heriyadi (swasta)

    3. Mahhud (anggota DPRD)

    4. Achmad Yahya M. (guru) 

    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)

    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)

    7. Jodi Pradana Putra (swasta)

    8. Hasanuddin (swasta) 

    9. Ahmad Jailani (swasta)

    10. Mashudi (swasta)

    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)

    12. Kusnadi (ketua DPRD)

    13. Sukar (kepala desa)

    14. A. Royan (swasta)

    15. Wawan Kristiawan (swasta)

    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)

    17. Ahmad Affandy (swasta)

    18. M. Fathullah (swasta)

    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)

    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)

    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;

    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;

    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;

    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);

    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;

    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk peker­jaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing da­pat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya

  • KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total aset anggota DPR fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    “Untuk Jatim info penyidik, disita dari tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Pada Rabu (8/1/2025), tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 
    2. Ahmad Heriyadi (swasta)
    3. Mahhud (anggota DPRD)
    4. Achmad Yahya M. (guru) 
    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)
    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)
    7. Jodi Pradana Putra (swasta)
    8. Hasanuddin (swasta) 
    9. Ahmad Jailani (swasta)
    10. Mashudi (swasta)
    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)
    12. Kusnadi (ketua DPRD)
    13. Sukar (kepala desa)
    14. A. Royan (swasta)
    15. Wawan Kristiawan (swasta)
    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
    17. Ahmad Affandy (swasta)
    18. M. Fathullah (swasta)
    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;

    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;

    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;

    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);
    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;

    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk peker­jaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing da­pat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya.