Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mendes

  • Mendes Yandri Soroti Pemerasan Kades oleh Oknum LSM dan Wartawan Gadungan

    Mendes Yandri Soroti Pemerasan Kades oleh Oknum LSM dan Wartawan Gadungan

    JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyoroti dugaan pemerasan terhadap kepala desa (kades) yang dilakukan oleh oknum LSM dan wartawan gadungan atau bodrek.

    “Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu dua, LSM sama wartawan bodrek dan mereka mutar itu. Hari ini kepada desa ini minta Rp1 juta. Bayangkan, kalau ada 300 desa, Rp300 juta, kalah gaji Kemendes itu, gaji menteri kalah itu,” kata Yandri dalam potongan video yang beredar di media sosial sebagaimana dipantau di Jakarta, Antara, Minggu, 2 Februari. 

    Potongan video yang menuai beragam komentar, khususnya komentar dari sejumlah wartawan itu, berasal dari siaran langsung Sosialiasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk wilayah Jawa, yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendes PDT pada Jumat, 31 Januari. 

    Dalam kesempatan tersebut Mendes Yandri menanggapi paparan dari Taufan Zakaria selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyinggung mengenai aplikasi Jaga Desa.

    Aplikasi tersebut dihadirkan oleh Kejagung guna mempercepat respons atas beragam masalah hukum yang terjadi di desa atau melibatkan kepala desa.

    Dalam momen itu Mendes Yandri lantas mengungkapkan salah satu persoalan yang dihadapi kades saat ini adalah dugaan pemerasan oleh oknum LSM dan wartawan gadungan. Ia lantas meminta Kejagung sekaligus Polri untuk menindaklanjuti segala laporan dan temuan mengenai kasus tersebut.

    Selain Yandri dan Taufan, kegiatan sosialisasi itu juga diikuti oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran.

    Sebelumnya Mendes Yandri telah menyampaikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, antara lain untuk mencegah adanya pemanfaatan Dana Desa yang fiktif, terutama terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    “Dana Desa ini kalau kita kalkulasikan, ada sekurang-kurangnya Rp16 triliun, besar sekali. Maka kami mohon pihak polisi dan jaksa untuk ikut mengawal ini, kami tidak mau ada yang fiktif,” kata dia.

    Dia mencontohkan yang dimaksud pemanfaatan Dana Desa fiktif adalah kepala desa mengklaim memanfaatkan Dana Desa untuk sepuluh ribu jagung, tetapi faktanya hanya seribu jagung.

    “Kemarin waktu (sosialisasi Permendes) di Sumatera Zona II, tanam jagung seribu rumpun, dibuat sepuluh ribu. Itu fiktif itu. Nanti Pak Polisi dan Jaksa silakan masuk itu,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto.

  • Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya

    Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya

    TRIBUNJATIM.COM – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana termasuk menteri Prabowo Subianto yang ternyata sangat kaya raya.

    Harta kekayaan Widiyanti Putri Wardhana tembus triliunan rupiah.

    Jika dilihat dari nominal dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 9 Desember 2024, Widiyanti Putri Wardhana punya harta Rp 5,4 Triliun.

    Angka tersebut tentu saja sangat luar biasa.

    Angka ini hampir setara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 Kota Makassar sebesar Rp 5,7 triliun dan Kabupaten Berau senilai Rp 5,2 triliun. 

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memiliki 109 anggota di Kabinet Merah Putih.

    Mereka terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah 56 wakil menteri. 

    Dari 109 ‘pembantunya’ di kabinet itu, ada sosok menteri Prabowo-Gibran yang memiliki harta kekayaan dengan angka fantastis, dan inilah si menteri cantik Widiyanti Putri Wardhana.

    Apa sebenarnya pekerjaan Menteri Widiyanti sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Pariwisata?

    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana merupakan pengusaha di bidang energi dan agrobisnis.

    Adapun perusahaannya terafiliasi dengan PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA).

    Bisnis utama perusahaan dengan kode emiten TLDN ini adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO.

    Melalui anak usahanya, PT Daya Lestari, TPA mengolah limbah sawit menjadi bahan bakar turbin listrik (biomassa) dan menjual listriknya ke PLN.

    Widiyanti Putri Wardhana merupakan Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, yang dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Ia merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group, sebuah perusahaan besar yang aktif di berbagai sektor, termasuk agribisnis dan pertambangan.

    Widiyanti Putri Wardhana lahir di Singapura, 8 Desember 1970.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (Instagram)

    Dikutip dari Tribun Tangerang, Widiyanti merupakan istri dari Wishnu Wardhana yang merupakan mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY), salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

    Widiyanti memiliki karier gemilang di sektor bisnis dan filantropi, dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai industri.

    Ia juga menjadi salah satu pendiri Teladan Group dan telah berperan aktif dalam pengembangan perusahaan tersebut. 

    Untuk latar belakang pendidikannya, Widiyanti meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California pada 1993.

    Pengalamannya di dunia pendidikan internasional ini memperkuat wawasan dan kemampuan bisnisnya dalam mengelola perusahaan.

    Riwayat pekerjaan Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021

    Komisaris di PT Teladan Prima Agro sejak 2021

    Komisaris di beberapa anak usaha TPA sejak 2013

    Komisaris PT Teladan Agro Resources dari 2007 hingga 2012

    Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018-2024\

    Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani yang fokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Widiyanti berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 152 miliar.

    Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan.

    Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19,4 miliar.

    Ia tercatat memiliki 7 unit mobil dari berbagai merek, seperti Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Land Rover Range Rover, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H.

    Selain itu, Widiyanti juga memiliki surat berharga sebesar Rp 5 triliun, harta bergerak lainnya sebesar Rp 43,8 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 67,1 miliar.

    Kemudian, harta lainnya mencapai Rp 77,7 miliar.

    Dengan demikian, total kekayaan Widiyanti sebesar Rp 5,4 triliun

    Menteri Pariwisata (Tribunnews.com)

    Sementara itu, pada 100 hari pertama melakukan pekerjaan sebagai pelaksana negara, pemerintahan Prabowo dan Gibran, sosok pejabat negara ini membuat ulah.

    Aksinya viral di media sosial sampai didemo oleh pegawainya sendiri.

    Tak hanya itu, salah satu dari empat pejabat negara ini mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari publik.

    Lantas, siapa saja sosok empat pejabat negara ini?

    Mereka diketahui menjabat sebagai utusan khusus presiden hingga menteri.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    4 pejabat negara berulah selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran

    1. Yandri Susanto

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (Istimewa)

    Pertama, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto.

    Yandri diketahui membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi Kementerian PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto untuk acara pribadi.

    Acara tersebut merupakan peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati dan undangannya mencakup perayaan Hari Santri tahun 2024 serta Tasyakuran

    Apa yang dilakukan Yandri tersebut lantas menuai sorotan dan kritikan. Termasuk dari eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebarkan informasi tersebut ke publik. 

    Mahfud MD menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.

    Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu segera mengklarifikasi. Ia mengakui penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi murni kesalahan administrasi.

    Ia juga berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menegaskan, tidak menggunakan uang kementerian untuk acara tersebut, meskipun undangan menggunakan kop kementerian. 

    “Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul, enggak ada,” ujar Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

    Tindakan Yandri tersebut juga berujung teguran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Mayor Teddy memberi peringatan kepada seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih agar berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, peringatan serius dari Mayor Teddy disampaikan melalui pesan WhatsApp group.

    “Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” kata Budi Arie Setiadi, menirukan pesan peringatan itu kepada awak media di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    2. Gus Miftah

    Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah(tangkap layar kompas TV)

    Kedua, ada Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah yang sempat menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.

    Miftah tersandung masalah setelah menghina Sunhaji, seorang penjual es teh saat berdakwah di Magelang.

    Dari atas panggung, Miftah melontarkan ucapan tak pantas kepada Sunhaji yang berjualan di tengah-tengah hadirin. 

    “Es tehmu sih akeh (masih banyak)? Ya, sana jual g*****. Jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir,” ujar Miftah. 

    Ucapan Miftah itu membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sunhaji hanya berdiri terdiam. 

    Setelah video itu viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengecam. Ujungnya, Miftah membuat video klarifikasi guna menyampaikan permintaan maaf. 

    Usut punya usut, Miftah baru meminta maaf setelah ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Ia lantas menemui Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.

    Meski demikian, publik sudah terlanjur jengkel dengan kontroversi yang dibuat Miftah. Terlebih muncul lagi video lain di mana Miftah menghina seniman legendaris, Yati Pesek.

    Di tengah desakan dan kecaman publik, Miftah pun memilih mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden.

    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang. 

    Miftah menegaskan, keputusan mundur itu diambil tanpa desakan dari pihak mana pun, melainkan didasarkan atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya kepada Presiden serta kepada bangsa dan negara. 

    “Keputusan ini saya ambil atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” kata dia.

    Sambil menahan tangis, Miftah juga menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kontroversi yang telah dibuat. 

    3. Raffi Ahmad

    Raffi Ahmad. (Instagram @raffinagita1717)

    Kemudian ada artis Raffi Ahmad yang kini juga menjadi pembantu Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Raffi Ahmad membuat kontroversi terkait penggunaan mobil dinas dengan pelat RI 36.

    Mobil pelat RI 36 menuai kontroversi setelah sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang petugas patroli dan pengawalan (patwal) di jalanan Jakarta viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, petugas patwal bersepeda motor terlihat membelah kemacetan untuk memberikan jalan bagi mobil pelat RI 36. 

    Aksi petugas itu menuai kritik karena dianggap arogan, terutama ketika terlihat menunjuk-nunjuk sopir taksi eksekutif yang berada di jalur yang sama.

    Sosok pemilik mobil pelat RI 36 itu sempat menjadi teka-teki. Bahkan ada 3 nama menteri yang terseret lantaran disebut sebagai penggunanya.

    Yaitu Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi), Meutya Hafid; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

    Namun, ketiga menteri kompak membantah. Mereka bukanlah pemilik mobil berpelat RI 36.

    Tak lama, Raffi Ahmad mengakui, mobil berpelat RI 36 adalah kendaraan yang digunakan dalam keperluan dinas kenegaraan.

    Keterangan itu dikirimkan asistennya ke kalangan wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Raffi Ahmad menjelaskan pada saat kejadian dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut karena kendaraan tesebut sedang dalam perjalanan menjemputnya.

    Mobil dinas itu sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan.”

    “Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.

    Sebagai pengguna mobil berpelat RI 36, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

    Kronologi kejadian yang sebenarnya di depan rangkaian, terdapat taksi Alphard berwarna hitam di mana di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

    Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen.

    Petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi dengan mengatakan, “Sudah, Maju pak” dengan gestur yang terlihat di video.

    Terkait hal ini, lagi-lagi pihak Istana melalui Seskab, Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan teguran.

    Namun, ia enggan merinci identitas pejabat negara yang memakai mobil berpelat RI-36 tersebut.

    “Sudah, sudah kita tegur,” ujar Teddy, Sabtu (11/1/2025).

    4. Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Adryan Yoga Paramadwya/Kompas)

    Terbaru, ada Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru saja didemo pegawainya di Kementerian Saintekdikti, Senin (20/1/2025).

    Demo tersebut digelar untuk mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian. 

    Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes yang ditujukan Satryo Soemantri.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Seorang ASN Kementerian Saintekdikti yang dipecat yaitu Neni Herlina mengungkapkan, pemecatannya itu dilakukan secara tidak etis.

    Pemecatan tersebut diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.

    Neni menyebut pejabat eselon I juga menjadi korban pemecatan Satryo. Dia adalah Abdul Haris yang sempat menjabat sebagai Dirjen Kemendiktisaintek.

    Isu lain yang dibawa para pegawai Kementerian Saintekdikti adalah perilaku Satryo yang sempat menganiaya pegawai vendor yang bekerja sama dengan Kemendiktisaintek.

    Satryo pun telah buka suara terkait aksi demo para pegawainya di Kemendiktisaintek.

    Menurutnya, aksi tersebut dipicu masalah mutasi yang ada di Kemendiktisaintek.

    Mengingat Satryo memiliki kebijakan untuk melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran pada pegawainya.

    Satryo mengungkap, mutasi ini dilakukannya karena ingin membenahi Kemendiktisaintek sesuai dengan anjuran Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran pemerintah.

    Ia menilai, kebijakan mutasi besar-besaran yang diambilnya ini membuat beberapa pihak tidak berkenan.

    Sehingga berujung pada aksi demo yang dilakukan pegawai Kemendiktisaintek hari ini.

    “Kita ingin membenahi. Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Ada mutasi cukup besar dan karena memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan dimutasi,” kata Satryo.

    Lebih lanjut, dia juga membantah adanya tuduhan bahwa dirinya menampar pegawainya.

    Dia mengatakan aksi penamparan pada pegawai Kemendiktisaintek ini tak ada sama sekali.

    “Penamparan? Tidak ada sama sekali,” tegas Satryo.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa di tanah air agar dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan tidak boleh kurang dari 20 persen.

    “Sekurang-kurangnya ya, tidak boleh kurang dari Rp16 triliun. Sekurang-kurangnya, dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen. Nah, bagaimana kalau 30 persen? Ya boleh. Bagaimana kalau 25 persen? Boleh, sekurang-kurangnya Rp16 triliun, berarti bisa juga sampai ke angka 20 triliun,” kata dia.

    Dia mengatakan hal tersebut dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk wilayah Sumatera II yang meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

    Pemanfaatan dana desa sebesar minimal 20 persen dari total dana desa sebesar Rp71 triliun itu diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 yang mengamanatkan agar alokasi dana desa sebesar minimal 20 persen untuk mendukung agenda ketahanan pangan.

    Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa,yakni penanganan kemiskinan ekstrem yang bernilai sebesar 15 persen dari total dana desa. Apabila di desa terkait tidak ada kemiskinan ekstrem, penggunaan dasa desa pada poin pertama itu akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

    Selain itu, dana desa tahun 2025 diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala dasar, termasuk penanganan stunting, mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, hingga program sektor prioritas lainnya di desa.

    Sosialisasi itu dihadiri oleh berbagai pihak dari regional Sumatra, yakni perwakilan kepala desa, camat, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (*)

  • Pengacara Andika-Nanang Ungkap 3 Unsur Membentuk Dugaan Pelanggaran TSM Pilbup Serang – Page 3

    Pengacara Andika-Nanang Ungkap 3 Unsur Membentuk Dugaan Pelanggaran TSM Pilbup Serang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan sengketa pilkada Kabupaten Serang, Jumat 17 Januari 2025. Sengketa atau gugatan selaku pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 1, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Dalam pengajuan sengketanya terhadap pasangan nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas, pengacara pemohon menilai, ada tiga unsur yang membentuk dugaan pelanggaran yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Tiga unsur tersebut yakni, dugaan penyalahgunaan wewenang Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, pengerahan dan aktifnya para kepala desa berkampanye, dan ketidaknetralan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

    “Terstruktur, Yandri Susanto suami dari Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 sebelum dan saat menjadi Menteri Desa aktif konsolidasi memenangkan istrinya dengan mengumpulkan kepala desa,” kata Deni Pamungkas, pengacara pasangan Andika-Nanang, Minggu (19/1/2024).

    Selain itu, kata Deni, terdapat dugaan keterlibatan Kepolisian Resor yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Kepolisian diduga melakukan pemanggilan dan intimidasi kepada kepala desa di Kabupaten Serang, yang kemudian mengarahkan mereka untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. “Para kepala desa aktif melakukan kampanye dan bebas serta dilindungi saat melakukan money politic terhadap para pemilih,” ujarnya

    Dugaan pelanggaran secara sistematis, kata Deni, terjadi saat Yandri yang diduga secara matang merencanakan pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi yang dihadiri oleh 277 kepala desa se-Kabupaten Serang.

    Adapun pelanggaran secara masif yang didalilkan adalah persoalan kepala desa yang hadir dalam konsolidasi pemenangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas yang dikemas dengan acara Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

     

  • Viral Shawn Mendes Hadiri Sholat Jumat dan Dengarkan Khutbah, Fans Heboh

    Viral Shawn Mendes Hadiri Sholat Jumat dan Dengarkan Khutbah, Fans Heboh

    GELORA.CO – Penyanyi Amerika Serikat, Shawn Mendes mendadak jadi perbincangan publik. Pelantun Stitches ini menghebohkan netizen lantaran menghadiri Sholat Jumat di New York University, Amerika Serikat, Jumat (17/1/2025) waktu setempat.

    Momen itu viral usai diunggah akun X, @perfectlytired. Terlihat sosok Shawn berdiri di tengah jalemaah Sholat Jumat dan turut ikut mendengarkan khutbah Jumat.

    “Tidak, tapi Shawn benar-benar mendengarkan khutbah Jumat dan mendengarkan khotbah lengkap seperti dia benar-benar melakukan sholat Jumat. Kalian tidak tahu betapa berartinya itu, masya Allah. Allahumma baarik,” tulis akun tersebut.

    Shawn yang mengenakan kaus hitam terlihat berada di antara jamaah Sholat Jumat. Dia juga berfoto dengan beberapa jemaah dan seorang wanita saat ikut hadir Sholat Jumat.

    Meski begitu, Shawn Mendes belum memeluk agama Islam. Mantan kekasih Hailey Baldwin ini sengaja mengikuti Sholat Jumat dan mendengarkan khutbah.

    “Tapi dia (Shawn) belum pindah agama tapi dia ikut sholat denger khutbah Jumat,” kata akun tersebut.

    Shawn Mendes sendiri merupakan penyanyi Amerika Serikat yang terkenal dengan sederet lagu hitsnya, seperti Treat You Better, Stitches hingga I Know What You Did Last Summer. Penyanyi ini juga diketahui memeluk agama Kristen.

    Momen Shawn Mendes ikut hadir Sholat Jumat dan ikut mendengarkan khutbah ini viral dan bikin fans heboh. Mereka tak menyangka penyanyi ini bisa hadir dan mengikuti Sholat Jumat.

    “Ada aja gebrakannya,” kata akun @th***.

    “Gak nyangka banget,” ujar @sh***.

    “Kayaknya Shawn nyaman,” tambah @im***.

  • Mendes PDT Sebut Dana Desa Dapat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis Regional 18 Januari 2025

    Mendes PDT Sebut Dana Desa Dapat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis Regional 18 Januari 2025

    Mendes PDT Sebut Dana Desa Dapat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyebut
    dana desa
    dapat dialokasikan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG).
    Hal itu diungkapkan Kemendes PDT melalui Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, di sela-sela kegiatan Hari Desa Nasional yang digelar di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah.
    “Bisa (digunakan untuk
    makan siang bergizi
    gratis), nanti dikelola oleh Bumdes,” kata Malik, Sabtu (18/1/2025).
    Malik menyebut, dengan potensi yang ada di Desa Krandegan dan teknologi
    pompa tenaga surya
    , pihaknya yakin desa akan mampu berswasembada pangan sekaligus swasembada energi.
    Dengan
    swasembada pangan
    , kata Malik, nantinya Bumdes akan hidup dan bisa menjadi jembatan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan MBG di daerah.
    ”
    Dana desa
    kita prioritaskan untuk swasembada pangan, energi, termasuk makan siang bergizi,” kata Malik.
    Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengatakan, di desanya kini telah memiliki teknologi pompa air bertenaga surya.
    Pompa tersebut bisa mengairi sawahnya sekitar 70 hektare tanpa ada biaya operasional karena sudah menggunakan tenaga matahari.
    Dwinanto mengatakan, pembuatan pompa bertenaga surya tersebut bekerja sama dengan Agros Global, perusahaan agritech berbasis di Singapura.
    Kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan pompa air bertenaga surya yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.
    Hasilnya, lahan di Desa Krandegan seluas 70 hektare yang semula hanya dapat panen 1-2 kali kini sudah dapat panen 3 kali dalam satu tahun.
    Penggunaan pompa air bertenaga surya ini juga bisa menghemat sekitar 50 persen biaya operasional pertanian.
    Berkat kerja sama ini, kata Dwinanto, tahun ini akan menambah pompa air bertenaga surya portable sebanyak 7 pompa.
    Hal ini dilakukan untuk membantu para petani yang belum terpenuhi pengairan di desanya.
    “InsyaAllah tahun ini akan kita tambah sekitar 7 pompa air bertenaga surya,” kata Dwinanto.
    “Untuk air yang digunakan untuk lahan pertanian para petani kita gratiskan. Namun kita imbau untuk membayar zakat pertanian yang hasilnya kita gunakan untuk memberantas kemiskinan di desa,” tambah Dwinanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes PDT Sebut Alokasikan Anggaran Desa Rp20 Triliun Untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes PDT Sebut Alokasikan Anggaran Desa Rp20 Triliun Untuk Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa desa akan menyupai hingga Rp20 Triliun untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

    “Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun, jadi ada dana desa Rp71 triliun, Di Permendes nomor 2 tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

    Dia mengatakan bahwa desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, kata Yandri, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, kata Yandri, bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Apalagi, menurutnya, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.

    “Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDES Atau BUMDESMA antar Desa Itu akan diserap oleh makan siang bergizi Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan Bahan baku dengan dana desa Rp20 triliun dari total Rp71 triliun,” pungkas Yandri.

  • Jeje Asep Bantah Tudingan Keberpihakan Mendes Yandri dan Raffi Ahmad di Pilkada Bandung Barat

    Jeje Asep Bantah Tudingan Keberpihakan Mendes Yandri dan Raffi Ahmad di Pilkada Bandung Barat

    JABAR EKSPRES – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail alias Jeje Govinda dan Asep Ismail, membantah keras tuduhan mengenai keberpihakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bandung Barat 2024.

    Pihaknya juga membantah adanya keberpihakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang sebelumnya didalilkan oleh rival mereka, pasangan calon nomor urut 3, Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman.

    “Adanya klaim mengenai kegiatan kunjungan kenegaraan Menteri Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad adalah tidak benar,” ujar kuasa hukum Jeje-Asep, Susanti Komalasari, dalam sidang lanjutan perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1).

    Susanti menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan bukti untuk menyanggah tuduhan yang diajukan oleh Hengki-Ade.

    BACA JUGA: Hasil Pilkada Bandung Barat Bakal Digugat ke MK, Ini Tanggapan Ketua Pemenangan Jeje Ritchie

    “Bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah kunjungan resmi dari Menteri Yandri, bukan kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap Jeje-Asep,” imbuh Susanti.

    Selain itu, Jeje-Asep juga membantah tuduhan terkait politik uang yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

    Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, karena tidak ada laporan yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai hal itu.

    “Jika memang ada praktik TSM, seharusnya pihak Pemohon sudah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu sebagai langkah penegakan hukum,” tegas Susanti.

    Jeje-Asep juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Hengki-Ade.

    BACA JUGA: Satria Gerindra Bandung Barat Siap Kawal Kepemimpinan Jeje Ritchie-Asep Ismail

    Mereka berharap agar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengenai pencalonan Jeje-Asep serta hasil Pilkada Bandung Barat 2024 tetap dipertahankan.

    Pada sidang perdana yang digelar pada Rabu (8/1), Hengki-Ade mengajukan permohonan agar MK mendiskualifikasi Jeje-Asep dan membatalkan hasil Pilkada Bandung Barat 2024.

    Mereka menuduh pasangan nomor urut 2 melakukan pelanggaran sejak tahap kampanye hingga pemungutan suara, termasuk keberpihakan aparatur pemerintahan dan praktik politik uang.

  • Kementerian PDTT Siapkan Dana Rp 20 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian PDTT Siapkan Dana Rp 20 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan, kementeriannya siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi dana Rp 20 triliun.

    Besaran dana itu akan difokuskan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, beras, dan produk pangan lainnya.

    “Rp 20 triliun dari dana desa yang telah dialokasikan untuk ketahanan pangan. Hal ini tertuang dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, yang sudah saya tandatangani. Fokusnya adalah untuk mendukung kebutuhan bahan baku program MBG,” ujar Mendes PDTT Yandri Susanto di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

    Dalam pelaksanaan program ini, Yandri Susanto menegaskan, peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam mengelola hasil produksi desa.

    Konsep desa tematik juga akan diterapkan, setiap desa akan fokus pada komoditas tertentu sesuai potensi lokalnya.

    “Misalnya, ada desa padi, desa jagung, desa nila, atau desa ayam petelur. Hasilnya dikelola BUMDes atau BUMDesma, lalu diserap oleh program makan bergizi gratis,” jelasnya.

    Yandri Susanto memastikan, kementeriannya telah menyusun modul dan petunjuk teknis (juknis) secara rinci untuk membantu desa-desa menjalankan program ini.

    “Kami sudah buat modulnya, detailnya, termasuk skemanya. Semua sudah siap agar program ini berjalan lancar,” tambahnya.

    Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan melalui optimalisasi potensi lokal.

    “Intinya, Kementerian PDTT siap menyukseskan program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan dana desa untuk ketahanan pangan,” ucapnya.

    “Ini wujud komitmen kami dalam mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memajukan ekonomi desa,” tutup Menteri PDTT Yandri Susanto terkait program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

  • Desa Ketapanrame Mojokerto Bikin Menko PM Cak Imin Kagum

    Desa Ketapanrame Mojokerto Bikin Menko PM Cak Imin Kagum

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/1/2025).

    Cak Imin (sapaan akrab, red) diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Al Barra, di Wisata Sumber Gempong, salah satu destinasi unggulan desa tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan kekagumannya terhadap pencapaian Desa Ketapanrame yang berhasil mengimplementasikan program Desa BRILian.

    “Program yang diinisiasi oleh BRI ini telah membawa perubahan signifikan terhadap ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa Ketapanrame adalah bukti nyata bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan keajaiban. Keberhasilan ini harus dijadikan contoh untuk desa-desa lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Cak Imin berharap keberhasilan Desa Ketapanrame dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurutnya, program Desa BRILian tersebut harus direplikasikan ke seluruh Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

    Sementara itu, Wabup Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengatakan keberhasilan Desa Ketapanrame tidak lepas dari peran berbagai sektor, termasuk dukungan signifikan dari BRI. “BRI memiliki kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan pariwisata Ketapanrame. Selain pembangunan sarana dan prasarana, BRI juga membantu pembentukan lembaga keuangan desa yang mengelola uang kas desa,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menyebut, program Desa BRILian tersebut telah mendorong inovasi berkelanjutan untuk desa dan BUMDes. Terbukti, pada tahun 2021, Desa Ketapanrame menerima dana CSR sebesar Rp1 miliar dari BRI untuk mengembangkan potensi wisata dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Desa Ketapanrame kembali mendapatkan bantuan sebesar Rp500 juta.

    “Bantuan tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024. Laba bersih seluruh usaha desa pada tahun 2023 mencapai Rp3 miliar, dengan kontribusi terbesar dari sektor pariwisata, yang memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp800 juta. Ini tentu merupakan prestasi yang luar biasa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Desa Ketapanrame memiliki tiga destinasi wisata utama, yakni Air Terjun Dlundung, Taman Ghanjaran, dan Wisata Sumber Gempong. Ketiga destinasi ini telah masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kemenparekraf 2023, mengalahkan ribuan desa lain di Indonesia.

    Bukan itu saja, Desa Ketapanrame juga dinobatkan sebagai terbaik 1 Desa Wisata Nusantara 2023 kategori Desa Maju/Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). [tin/suf]