Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri.
Menurutnya, tagar tersebut mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.
“Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
create better jobs
, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan
concern
kami,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Yassierli tidak mempersoalkan WNI yang memilih bekerja di luar negeri, asalkan mereka kembali ke Indonesia untuk membangun negeri.
“Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” ucapnya.
Berbeda dengan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
Wamenaker
) Immanuel Ebenezer justru mengaku tidak ambil pusing dengan tren #KaburAjaDulu.
Noel, sapaan akrabnya, bahkan mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.
“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ujar Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin.
Noel menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempermasalahkan adanya tagar tersebut.
“Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujarnya.
Fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan mencerminkan keinginan masyarakat untuk bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Mendes
-
/data/photo/2025/02/17/67b2f6da62b63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Beda Respons soal #KaburAjaDulu: Menaker Sebut Tantangan, Wamenaker Bilang Kabur Saja
-

MendesYandri: Dana Desa Rp 71 Triliun Tidak Kena Efisiensi Anggaran
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa tahun ini senilai Rp 71 triliun tidak terkena efisiensi anggaran. Dana itu tetap akan disalurkan ke desa-desa tanpa pengurangan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR.
Hal ini ditegaskan Yandri seusai MoU kerja sama program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis antara Kemendes PDT dengan Badan Gizi Nasional, TNI, dan kementerian lainnya di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Mantan wakil ketua MPR itu berharap agenda pembangunan desa dan pembangunan daerah tertinggal tidak akan terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah, dana desa yang Rp 71 triliun itu tidak mengalami penghematan. Efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak akan mengganggu ritme atau kinerja kementerian,” ucap Yandri kepada wartawan.
Kemendes, kata dia, akan memaksimalkan penggunaan dana desa dengan bekerja sama kementerian lembaga terkait. Menurutnya, membangun Indonesia dari desa dan daerah tertinggal merupakan program prioritas pemerintah yang perlu kerjasama lintas kementerian.
“Kolaborasi membangun desa, 75.000 lebih desa dengan persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Kami dengan dana desa Rp 71 triliun butuh kolaborasi dengan kementerian,” sebut Yandri.
Menteri Yandri juga mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.
Mendes Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
“Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya.
Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
-

Makan Bergizi Gratis Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai Asta Cita
Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah mewujudkan percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sesuai Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mewujudkan program tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia lewat nota kesepakatan (MoU) sebagai akselerasi.
Ketua umum ISSF Sudarmanto mengatakan MoU dengan Kemendes PDT sangat strategis mengingat kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah stakeholder.
“Adapun para pihak yang turut melakukan MoU meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Gizi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Barekraf), serta sejumlah pihak lainnya,” katanya disela-sela penandatangan MoU di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Khusus untuk mendukung program makan bergizi gratis, ISSF lanjut Sudarmanto memiliki resources atau sumber daya untuk menggerakkan berbagai perusahaan di bawah naungan ISSF agar mendukung sepenuhnya program MBG.
“Dengan memiliki 400 lebih anggota, di mana sebagian besar perusahaan terdapat di berbagai daerah, kami akan turut membantu mensosialisasikan dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar CSR-nya digunakan untuk mendukung program MBG melalui program yang kreatif dan pemberdayaan. Adanya petani dan peternak yang telah dibina oleh perusahaan merupakan modal untuk menyukseskan program MBG,” ungkap Sudarmanto .
Sekjen ISSF Nurul Iman menyatakan bakal mendorong sejumlah korporasi anggota ISSF dari berbagai sektor di sejumlah daerah untuk mendukung program makan bergizi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan sebagai bagian dari program CSR untuk mewujudkan percepatan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.
Saat disinggung mengenai bentuk konkret bantuan yang akan diberikan oleh sejumlah korporasi, Nurul Iman menegaskan bantuannya tidak harus selalu berupa paket makan bergizi gratis lengkap dengan nasi, lauk-pauk, buah dan susu. Namun, bisa dalam bentuk lain.
“Bentuk bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikemas dalam bentuk bantuan CSR, seperti kantin sehat ataupun dapur sehat untuk mendukung program MBG,” papar Nurul Iman.
Menurut Nurul program MBG telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, namun dengan digelarnya MoU antara ISSF dengan Kemendes PDT, secara regulasi lebih kuat untuk mendorong berbagai perusahaan agar mensukseskan makan bergizi gratis.
Sementara itu, untuk menyukseskan program MBG dan menjalankan Asta Cita keenam yang berisi poin membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Kemendes PDT menurut Mendes PDT Yandri Susanto perlu bermitra dengan sejumlah stakeholder mengingat di Indonesia ada lebih dari 75.000 desa yang harus dimajukan.
“Dengan dana desa sebesar Rp 71 triliun, Kemendes PDT perlu berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan segenap stakeholder agar dana tersebut terserap tepat sasaran sesuai peruntukan. Untuk ketahanan pangan sendiri ada sekitar 20% atau sekitar Rp 16 triliun lebih, kami juga akan menyiapkan bahan baku MBG yang semuanya ada di desa,” tandas Yandri.
Kolaborasi Kemendes PDT dengan berbagai stakeholder tambah Yandri diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa. “Dengan kolaborasi ini diharapkan akan muncul desa bebas sampah, desa wisata, desa padi, desa jagung, desa nila, desa ekspor, desa ayam petelur, desa ekonomi kreatif, desa ramah ibu dan anak dan desa-desa lainnya yang bercita positif,” lanjut Yandri.
Dengan tagline “Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia”, Yandri berharap tragedi penduduk meninggalkan pedesaan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea tidak terjadi di Indonesia, salah satunya lewat program makan bergizi gratis.
-

Mendes Yandri Percepat Wujudkan Ketahanan Pangan Desa dan Makan Bergizi Gratis
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.
Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
“Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya di Kantor Kementerian Desa PDT Jakarta, Senin (17/2/2025).
Kemendes juga jalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” papar mantan wakil ketua MPR ini.
Selain itu, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu”. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.
Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa. Untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.
Mendes Yandri juga menandatangani kerjasama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.
“Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan , bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak,” ungkap Yandri.
Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” kata Mendes Yandri.
Hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selain itu juga perwakilan dari perbankan dan kampus.
-
/data/photo/2025/02/17/67b2f6da62b63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek
Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dua pekan belakangan, media sosial (medsos) diramaikan dengan tagar #KaburAjaDulu.
Tagar itu mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
Di sisi lain, diksi “kabur” juga bisa dipandang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan.
Ramainya tagar #KaburAjaDulu pun turut dikomentari para pejabat, ada yang menganggap hal itu sebagai bahan evaluasi, tetapi ada pula yang menganggap santai keinginan warga negara Indonesia (WNI) untuk berkiprah di luar negeri.
Lalu, apa komentar para pejabat mengenai tagar #KaburAjaDulu?
Menaker introspeksi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa tren #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk berkarir di luar negeri adalah tantangan bagi pemerintah.
Yassierli mengatakan, pemerintah harus memenuhi aspirasi publik yang timbul dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik.
“Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
create better jobs
, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dia meyakini, tren itu muncul bukan karena para WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk dapat bekerja di luar negeri.
Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka.
“Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli.
Wamenaker tak peduli
Berbanding terbalik, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Immanuel Ebenezer
atau akrab disapa Noel mengaku tidak peduli dengan tagar #KaburAjaDulu.
Ia bahkan mempersilakan WNI yang ingin kabur ke luar negeri.
Dengan gurauan, Noel juga menyampaikan bahwa WNI yang kabur ke luar negeri tidak perlu kembali ke Tanah Air.
“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin, seraya tertawa.
Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu.
”
Hashtag-hashtag
enggak apa-apalah, masa
hashtag
kita peduliin,” ujar Noel.
Tak selesaikan masalah
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mempertanyakan orang-orang yang memilih mengikuti fenomena #KaburAjaDulu ke luar negeri.
Dia menilai, jika orang-orang memilih kabur, maka masalah tidak akan selesai.
“Begini ya, kalau ada #KaburAjaDulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama,” ujar Nusron, di Istana, Jakarta, Senin.
“Kok jangan #KaburAjaDulu, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur itu. Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama,” sambung dia.
Menurut Nusron, jika ada yang memilih kabur ke luar negeri, maka orang itu memiliki masalah kecintaan terhadap Tanah Air.
Dia mengajak agar semua pihak yang mau kabur ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah secara bersama.
“Memang pemerintah selama ini menutup mata, kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar, ya benar. Kalau memang salah, ya salah,” ujar Nusron.
“Kalau kemudian hopeless gitu seakan-akan kabur saja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap Tanah Air,” imbuh dia.
Istana sambut positif
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial #KaburAjaDulu.
Namun, ia menekankan pentingnya WNI memiliki keterampilan jika ingin merantau ke luar negeri.
“Kalau mau merantau itu bagus loh, kalau mau merantau. Tapi, kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill. Karena kalau enggak punya skill, nanti enggak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri,” ujar Hasan, di Istana, Jakarta, pada Senin.
Hasan juga mengingatkan bahwa warga yang ingin merantau harus mematuhi prosedur yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melarang warganya yang ingin merantau, asalkan mereka mengikuti aturan yang ada.
“Yang kedua, harus taat prosedur. Supaya enggak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau, enggak boleh dilarang,” imbuh dia.
Ungkapan emosi
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, tagar #KaburAjaDulu merupakan ungkapan emosi masyarakat yang merespons kondisi saat ini.
Namun, ia menekankan pentingnya kebersamaan untuk menjawab tantangan bangsa.
“Ya emosi ya wajar saja, tapi kemudian tidak, kemudian takut saja. Itu kan cuma ekspresi pelarian. Tapi, siapa yang membangun negara bangsa ini kalau tidak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama, tidak bisa hanya segelintir orang,” tegas Willy di Gedung DPR RI, Senin.
Willy juga menekankan bahwa Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.
Dengan demikian, masyarakat yang keluar negeri tidak serta merta dapat melepas statusnya sebagai WNI.
“Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan,” ujar dia.
Ia mengingatkan masyarakat yang merasa kecewa dengan negara atau pemerintah untuk tidak meninggalkan Indonesia begitu saja.
Menurut dia, upaya membangun dan memajukan Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Jurus Mendes Sukseskan Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis
Jakarta –
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.
“Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” ungkapnya.
Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program ‘No Residu’. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.
Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.
Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.
“Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak,” katanya.
Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” jelasnya.
Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.
(akd/akd)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
/data/photo/2025/01/31/679c9aa6d51f5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi Nasional
Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Immanuel Ebenezer
enggan ambil pusing soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial (medsos) yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.
Noel, sapaan akrabnya, justru mempersilakan WNI yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.
“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa.
Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu.
”
Hashtag-hashtag
enggak apa-apalah, masa
hashtag
kita
peduliin
,” ujar Noel.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, munculnya #KaburAjaDulu merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI.
“Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
create better jobs
, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan
concern
kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka.
Yassierli pun tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri.
“Tanggapannya, ya itu ini kan
netizen
terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli.
“Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” kata dia melanjutkan.
Adapun fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
Menteri Pelindungan
Pekerja Migran
Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif, asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.
Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi
pekerja migran
Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.
Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.
Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.
Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.
Terkait laporan angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Namun, dibalik angka fantastis Rp 610 triliun yang sudah digelontorkan selama kurang lebih 9 tahun, nyata tidak digunakan dengan bijak.
Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa.
Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.
“Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan,” kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI.
“Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan,” jelasnya.
Melihat kondisi ini, mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberikan pernyataan yang menohok.
Said didu menyebut ini menjadi salah satu upaya dengan memindahkan korupsi ke desa.
“Memindahkan korupsi ke Desa,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (16/2/2025).
Dimana, Kepala-kepala desa menjadi alat dan garda terdepan untuk mengusur rakyat.
Serta perampasan-perampasan hak secara paksa pun dilakukan demi mencapai tujuan.
“Jadikan Kades jadi alat oligarki menggusur rakyat dan mengambil asset negara,” tuturnya.
(Erfyansyah/fajar)

