Kementrian Lembaga: Mendes

  • BNPT Bersama Kemendes PDT Kolaborasi Berdayakan Ekonomi Desa Siapsiaga

    BNPT Bersama Kemendes PDT Kolaborasi Berdayakan Ekonomi Desa Siapsiaga

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), PT PLN Indonesia Power, serta Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga.

    Pemberdayaan ekonomi kolaboratif Desa Siapsiaga melalui kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi produktif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal di harapkan dapat mendorong penguatan ketahanan desa. Tujuannya, mencegah berkembangnya paham radikal terorisme.

    “Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya kita memperkuat ketahanan masyarakat melalui pengembangan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal,” kata Kepala BNPT Eddy Hartono saat meresmikan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (15/12).

    Eddy menambahkan, bahwa pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga dapat mendorong terwujudnya tujuan utama program tersebut. “Tujuan Desa Siapsiaga yaitu membangun ketahanan komunitas, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tanda-tanda awal perkembangan ideologi terorisme dani menciptakan sistem deteksi dini terhadap ancaman terorisme,” jelasnya.

     

    Perbesar

    Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. (Foto: Humas BNPT)

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap, langkah pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga dapat diikuti oleh desa-desa di berbagai wilayah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan tanpa meninggalkan potensi desa setempat.

    “Kolaborasi ini perlu menjadi contoh, harus direplikasi ke tempat lain tentu melibatkan banyak pihak. Kita berterima kasih ke semua pihak. Karena memang desa jadi faktor penting untuk kemajuan bangsa negara Indonesia emas 2045,” ungkap Mendes.

    Yandri juga mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyukseskan pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga.

    “Nah inilah cara kita untuk mengimplementasikan Asta Cita ke-enam Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Maka kolaborasi ini perlu kita tingkatkan, perlu kita replikasi ke tempat lain, tentu perlu keterlibatan banyak pihak,” ujarnya.

    Mewakili Pemerintah Provinsi Banten, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengapresiasi penetapan Desa Siapsiaga di wilayah Pandeglang. Ia berharap seluruh masyarakat Pandeglang, khususnya di Kecamatan Menes, dapat menjaga keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Apresiasi Pandeglang dipilih menjadi Desa Siapsiaga. Penanggulangan terorisme adalah urusan bersama. Kami mohon untuk masyarakat menjaga bantuan ini agar bisa berkesinambungan dan bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat,” ungkapnya.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemberdayaan ekonomi Desa Siapsiaga, terutama melalui pemanfaatan limbah FABA (Fly Ash Bottom Ash) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan untuk produksi paving block.

    “FABA punya nilai ekonomi bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat dan ketahanan serta kesetabilan sosial. Kami berharap sinergi dan kolaborasi ini tidak berenti hari ini tapi ini perjalanan yang panjang. Semoga dapat memberikan kemanfataan bagi kita semua,” ucapnya.

    Pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga Tahun 2025 dilakukan melalui pengembangan sejumlah unit usaha produktif, antara lain peternakan domba dan workshop produksi paving block di Kecamatan Menes, serta budidaya bioflok ikan lele di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

     

  • Mendes Izinkan Dana Desa Dipakai untuk Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera

    Mendes Izinkan Dana Desa Dipakai untuk Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan, untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera, Kemendes PDT memberi kelonggaran bagi kepala desa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk mengalihkan penggunaan dana desa bagi penanganan dan pemulihan pascabencana.

    “Boleh (pakai dana desa). Dahulu waktu Covid-19 kan digunakan, malah ke sana semua,” kata Yandri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (12/12/2025).

    Ia menjelaskan, dana desa merupakan sumber pendanaan paling cepat yang bisa dimanfaatkan pemerintah desa ketika kondisi darurat membutuhkan tindakan segera.

    Selain kebijakan anggaran, Kemendes PDT juga memprioritaskan pengiriman bantuan langsung ke lokasi bencana untuk memulihkan layanan dasar yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan infrastruktur.

    Saat ini fase tanggap darurat kini telah memasuki tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka menengah. Prioritas utama adalah memulihkan fungsi pemerintahan desa, layanan kesehatan, pendidikan, serta distribusi logistik yang sebelumnya terhambat.

  • Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

    Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

    Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis kepala desa (kades) dalam menjalankan fungsi pengawasan.
    Hal itu disampaikan Tito setelah mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (
    Abpednas
    ) Indonesia periode 2025–2031 di Grand Anara Hotel, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/12/2025). Dalam forum tersebut, Tito juga dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar Abpednas.
    Ia berharap asosiasi tersebut dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 
    Menurut Tito, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa, termasuk dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran. 
    Oleh karena itu, keberadaan
    BPD
    menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
    Tito juga menyoroti sejumlah kasus yang menjerat kades akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
    Untuk itu, ia berharap Abpednas mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
    “Kami harap karena adanya badan ini, akan membuat
    balancing
    , pengawas, dan juga memberikan masukan dalam rangka program-program yang betul-betul menyentuh rakyat. Sehingga uang itu tidak disalahgunakan,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    Ia menjelaskan bahwa pembinaan terhadap pemerintah desa secara formal berada di tangan bupati atau wali kota. 

    Nah
    , ini para bupati kami dorong untuk melakukan pengawasan, pembinaan. Sambil kami monitoring juga bersama-sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT),” ujar Tito.
    Kendati demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dari bawah, seperti melalui BPD, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
    Tito menambahkan, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Dengan jumlah anggota BPD antara lima hingga sembilan orang per desa, Abpednas memiliki potensi menjadi kekuatan besar dalam pengawasan.

    Nah
    , ini kita harapkan menjadi kekuatan besar untuk menjadi pengawas dan memberikan kontribusi,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama, serta jajaran pengurus dan pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Desa PDT dan Lingkungan Hidup Perkuat Gerakan Desa Bebas Sampah

    Kementerian Desa PDT dan Lingkungan Hidup Perkuat Gerakan Desa Bebas Sampah

    Kolaborasi Kemendes dan KLH dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah di wilayah perdesaan.

    Melalui Kemendes PDT dan KLH, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 

    Program ini dirancang agar tidak hanya memberi manfaat ekologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, sehingga warga dapat merasakan dampak positif secara nyata. 

    Salah satu wujudnya adalah gerakan bersih Desa Nasional, yang menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Desa Nasional 2026 dan akan digelar di Boyolali pada 13 Januari 2026.

    Kegiatan ini menjadi ajang edukasi sekaligus praktik nyata bagi warga dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan.

    Selain itu, pemerintah menyiapkan agar program ini dapat dijalankan secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga setiap desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. 

    Dengan pelibatan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, pemerintah menargetkan agar setiap desa mampu membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

  • Pemerintah Jamin Kekurangan Dana Desa 2025 Dilunasi Tahun Depan

    Pemerintah Jamin Kekurangan Dana Desa 2025 Dilunasi Tahun Depan

    Jakarta

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa yang belum dibayarkan pada 2025 akan dilunasi pada tahun depan. Yandri menegaskan pembayaran kekurangan Dana Desa 2025 itu tidak mempengaruhi besaran Dana Desa pada tahun 2026.

    Hal ini disampaikan Yandri usai membahas sejumlah upaya terkait pencairan Dana Desa menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

    Aturan ini membuat sejumlah pemerintah desa khawatir karena Dana Desa tahap II pada 2025, terutama yang bersifat non-earmarked atau yang tidak ditentukan secara spesifik, tidak dibayarkan. Yandri membeberkan lima upaya yang disiapkan pemerintah.

    “Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan,” ujar Yandri dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

    Kedua, pembayaran dilakukan menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

    Ketiga, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Keempat, memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025.

    “Jika langkah pertama hingga empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa,” tambah Yandri.

    Solusi ini dibahas dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani dan Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad dan sejumlah asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintahan Desa Merah Putih, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, hingga Papdesi.

    Pemerintah Terbitkan Surat

    Kemendagri, Kemendes PDT dan Kemenkeu, Yandri, akan menerbitkan surat sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah tindak lanjut, seperti, kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025.

    Lalu, bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APB Desa Tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. Kemudian, pemerintah desa segera melakukan Perubahan APB Desa tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran.

    Keempat, menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2026 untuk menindaklanjuti SILPA mendahului Perubahan APB Desa 2026 dan Kelima, melakukan Perubahan APB Desa 2026 untuk memanfaatkan SILPA Tahun 2025 dan sumber pendapatan selain Dana Desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar.

    “Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Kami sampaikan terima kasih pada para Ketua Asosiasi yang turut bersama-sama merumuskan tindaklanjut terbaik kita semua,” tambah ia.

    “Agar proses pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat berlangsung cepat dan efektif maka Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan pendampingan dan mitigasi,” terang Yandri.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Mendes-Warga Bengkulu Deklarasi Bebas Narkoba-Gotong Royong Bangun Desa

    Mendes-Warga Bengkulu Deklarasi Bebas Narkoba-Gotong Royong Bangun Desa

    Seluma

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendeklarasikan gotong royong membangun desa dan desa bersih dari narkoba (bersinar), di Desa Bukit Peninjauan I, Seluma, Bengkulu. Yandri menyebut hal ini selaras dengan astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Deklarasi itu digelar pada Minggu (16/11/2025) di Desa Bukit Peninjauan I, Seluma, Bengkulu. Dalam deklarasi itu juga turut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Tantan Sulistyana, dan Kapolda Bengkulu Irjen Mardiyono.

    “Saya mengajak Bapak, Ibu, kita ini bukan superman. Kita ini adalah superteam. Bapak Gubernur tidak bisa sendirian, Pak Kapolda, nggak bisa sendirian Menteri Desa tidak bisa sendirian Bupati Seluma tidak bisa sendirian. Oleh karena itu perlu kerjasama, apapun posisi kita, di manapun kita tinggal, perlu kepedulian perlu tenaga dan pikiran kita semua,” ujar Yandri dalam sambutannya.

    Dia mengatakan dalam memberantas narkoba dan membangun desa perlu adanya keterkaitan warga bersama, bukan hanya tergantung Presiden, para Menteri, Gubernur, dan sebagainya.

    “Tapi tergantung kita semua, maka pesan Bapak Presiden Prabowo adalah kita ini sekali lagi bukan superman. Tetapi kita adalah superteam. Oleh karena itu agenda hari ini sangat penting membangun desa kami di Kementerian Desa,” jelasnya.

    “Jadi dua kata kunci ini pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan baru. Bapak Presiden Prabowo meletakkan desa sebagai subjek pembangunan, sebagai pelaku utama pembangunan,” ucapnya.

    “Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saya mengajak secara sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Ayo kita bangun desa kita masing-masing, ayo kita galakkan gotong royong di segala bidang. Apakah itu sosial, budaya, politik apalagi masalah narkoba,” tutupnya.

    Kami seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu yang hadir di tempat ini. Menyadari bahwa gotong royong adalah rasa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang merupakan identitas budaya Bangsa Indonesia yang terus dilestarikan oleh karena itu kami berikrar:

    – Mewujudkan desa yang maju mandiri dan sejahtera.
    – Membangun semangat kebersamaan kepedulian tanggungjawab dan berkontribusi nyata bagi kemajuan desa.
    – Menguatkan peran pemerintah desa pemuda pemudi desa perempuan desa dan tenaga pendamping profesional sebagai motor perubahan yang berintegritas.
    – Menjaga sumber daya alam pangan dan lingkungan desa sebagai warisan untuk generasi dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa.

    Kami tetapkan deklarasi gotong royong membangun desa sebagai tekad bersama menuju desa maju mandiri dan berkelanjutan.

    Kemudian deklarasi dilanjut pembacaan ikrar Perang Melawan Narkoba yang berisikan:

    Kami seluruh elemen bangsa yang hadir di tempat ini mewakili masyarakat Indonesia dan dunia menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu kami berjanji dan berikrar:

    – Menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada
    – Menyatakan perang terhadap penyalhgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada
    – Mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
    – Menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba adalah merupakan tanggung jawab seluruh bangsa
    – Mengerahkan segala kemampuan kami bersama seluruh potensi bangsa untuk mewujudkan desa bebas narkoba

    Sebagai informasi, setelah deklarasi gotong royong membangun desa dan desa bersinar, Mendes Yandri beserta rombongan meninjau pembangunan gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta meninjau peternakan sapi yang ada di Desa Bukit Peninjauan I.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati serta Wali Kota se Provinsi Bengkulu, Kepala Desa dan pendamping desa se Provinsi Bengkulu, jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu hingga ribuan masyarakat Bengkulu.

    Turut mendampingi Mendes Yandri yaitu Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Dirjen PPDT Samsul Widodo serta Staf Ahli Mendes PDT Sugito.

    (lir/lir)

  • Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan dominasi ritel modern di desa-desa.

    “Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan hal tersebut untuk merespons pertanyaan Komisi V DPR RI terkait dengan upaya mengatasi dominasi ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam keberlangsungan UMKM milik warga desa.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih, kata dia, dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga desa, mulai dari kebutuhan sembako, pupuk, hingga elpiji.

    Ia mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional.

    Ia memandang keberadaan ritel modern, terutama di desa, tidak perlu ditambah karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.

    Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.

    “Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah,” kata dia.

    Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan. Ini bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pula bahwa penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Budi Arie Tuding Ada Pihak Sengaja Mainkan Isu Mark Up Whoosh: Gagal Paham, Transportasi Publik Penting

    Budi Arie Tuding Ada Pihak Sengaja Mainkan Isu Mark Up Whoosh: Gagal Paham, Transportasi Publik Penting

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menduga ada pihak yang sengaja memainkan isu dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Dia menyindir pihak-pihak itu tak paham konteks dari pembangunan transportasi publik.

    “Ini yang goreng-goreng isu. Whoosh ini kayaknya gagal paham. Transportasi publik itu penting,” ujar Budi Arie di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Dia menegaskan, proyek kereta cepat merupakan simbol kemajuan transportasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, Budi mendukung penegak hukum mengusut jika menemukan dugaan mark up Whoosh.

    “Kita ini satu-satunya negara ASEAN saat ini yang mempunyai kereta cepat. Bahwa ada problematika-problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan saja penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum,” tegasnya.

    Mantan Mendes ini menegaskan, Projo menghormati langkah penegak hukum bila ditemukan pelanggaran. Namun, dia menilai proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

    “Itu kan tugas dari aparat penegak hukum dan kita hormati aparat penegak hukum untuk mengusul bahkan melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan-kemungkinan bila proyek kereta cepat Whoosh ini bermasalah secara hukum. Tapi saya yakin kalau soal manfaatnya sangat bermanfaat,” sambungnya.

    Projo juga meyakini program strategis era Presiden ke-7 RI Jokowi itu bukan semata-mata soal keuntungan, tetapi juga manfaat bagi masyarakat.

    “Kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit,” katanya.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebanggaannya pada Danantara bisa merestrukturisasi utang kereta cepat Whoosh menjadi bertenor 60 tahun.

  • Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempererat kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa seperti desa ekspor. 

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah itu diambil karena kerja sama dalam program yang dijalankan bersama IFAD seperti program transformasi ekonomi kampung terpadu (Tekad), telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sangat tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

    “Program ini sudah dirasakan oleh daerah-daerah sangat tertinggal terutama di kawasan Timur Indonesia. Saya usul juga tidak hanya kawasan Timur Indonesia tetapi ada juga beberapa desa di kawasan Barat yang masih tertinggal. Jadi mohon doanya program Tekad bisa berlanjut dan bisa dirasakan desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Yandri Susanto saat bertemu Associate Vice President IFAD Donal Brown di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dalam kesempatan ini, Mendes Yandri menegaskan keberlanjutan program Tekaad menjadi salah satu prioritas utama Kemendes PDT. Kerja sama dengan IFAD ini diharap tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi pertanian bagi masyarakat pedesaan. 

    Selain itu Yandri mendorong agar desa-desa di kawasan barat Indonesia yang masih tergolong tertinggal dapat menjadi sasaran program lanjutan, guna memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

    Perluasan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya potensi dan kebutuhan desa di luar kawasan Timur Indonesia yang membutuhkan sentuhan inovasi kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IFAD. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan salah satu produk unggul pertanian berupa kopi dan Banten dengan produksi ikan mas koki agar semakin dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

    Dengan mendapat sentuhan inovasi IFAD melalui program Tekaaad tidak terbatas pada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Dalam kesempatan yang sama, Donal Brown menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kemendes PDT. IFAD menilai kolaborasi yang telah berjalan selama ini termasuk melalui Program Tekad telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia.

    Ia menegaskan IFAD berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal.

    “Saya bersama kolega berkomitmen untuk terus membantu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat desa,” ujarnya.

  • Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah baru transformasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
    Hal itu menjadi fokus utama dalam gelaran “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” yang digelar pada Selasa (28/10/2025) di Menara Danareksa, Jakarta.
    Acara refleksi ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian lintas kementerian sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat secara nasional.
    Lebih dari 400 peserta hadir, terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat.
    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.
    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
    Forum ini juga menjadi wadah pemaparan capaian lintas kementerian serta praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
    Kemenko PM menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus dilakukan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
    Kemenko PM juga menekankan pentingnya kerja sama multisektor agar target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai.
    Sebagai koordinator pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Kemenko PM bertanggung jawab mengawal sinergi kebijakan lintas kementerian agar program tepat sasaran.
    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.
    Paparan tersebut mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian selama satu tahun terakhir.
    Selain paparan kebijakan, forum ini juga menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro, kepala desa, pekerja migran, dan penerima manfaat yang telah bertransformasi melalui berbagai program pemberdayaan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.