Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai penyebab bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. Menurut dia, manajemen perusahaan lengah, seolah-olah masalah kecil tetapi ternyata masalah yang berdampak fatal.

    “Ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tetapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” kata Yassierli dalam rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IX DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Yassierli mengaku dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sri Mulyani Indrawati dan pihak Bea Cukai sudah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam kasus ini bukan untuk membantu swasta, tetapi memfasilitasi mediasi antara operator dan manajemen.

    “Membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung. Belum tentu juga pemerintah bantu percepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen pemerintah,” tandas Yassierli.

    Pemerintah, kata dia, bisa juga berperan untuk mencari relaksasi soal pengaturan ekspor dan impor. Selain itu, kata dia, pemerintah memang tidak ingin ada PHK seusai PT Sirtex dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan.

    Dia berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar kejadian serupa tidak terjadi di sektor lain.

    “Kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus,” pungkas Yassierli.

  • Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex, dan agar perusahaan tekstil ini tetap beroperasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Pemerintah memang sangat ‘concern’ bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa,” kata Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Presiden Prabowo, kata Menaker, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.

    Pemerintah meyakini bahwa PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    “Ini kan belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” kata Menaker.

    Menaker mencatat bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring, terutama di daerah Jawa Tengah.

    Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Oleh karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.

    “Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja,” kata Menaker.

    Sumber : Antara

  • Sritex Bakal Jadi BUMN? Ini Kata Menko Airlangga – Page 3

    Sritex Bakal Jadi BUMN? Ini Kata Menko Airlangga – Page 3

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya berupaya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau disebut Sritex. Selain itu, Sritex juga diharapkan tetap beroperasi.

    Ia menyampaikan hal itu setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.Demikian seperti dikutip dari Antara, Rabu (30/10/2024).

    “Pemerintah memang sangat ‘concern’ bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa,” ujar Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Menaker Yassierli menuturkan, pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex. Pemerintah meyakini PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    “Ini belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” ujar dia.

    Yassierli menuturkan, sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Ia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan monitoring, terutama di Jawa Tengah. Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Oleh karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.

    “Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja,” ujar dia.

  • Perhitungan UMP 2025 Mulai Dibahas, Jadi Naik 10%?

    Perhitungan UMP 2025 Mulai Dibahas, Jadi Naik 10%?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan proses perhitungan untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 masih berlangsung. Menurutnya saat ini masih menunggu data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    “UMP 2025 ini kan masih ada waktu ya, kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November ankga perhitungan itu keluar. Nanti dari situ kita akan koordinasikan,” kata Yassierli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Ia mengatakan dari data BPS itu kemudian akan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi perhitungan UMP 2025. Seperti yang diketahui serikat pekerja meminta kenaikan UMP tahun 2025 naik 8% – 10%.

    Namun Yassierli belum bisa memastikan angka kenaikan UMP tahun depan itu. Hanya saja nanti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan kembali melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Nasional yang juga terdiri dari unsur pengusaha, pakar, maupun serikat pekerja.

    “Kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional besok. Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia, gimana selanjutnya,” kata Menaker.

    Biasanya UMP diumumkan paling lambat pada pukul 21 November mendatang. Kemudian akan diikuti dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang biasanya dilakukan setelah penetapan UMP.

    Diketahui perhitungan UMP sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α).

    Dalam pasal 26 aturan PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

    (pgr/pgr)

  • Menaker: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Mengalami Perbaikan

    Menaker: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Mengalami Perbaikan

    Fortaleza, Gatra.com – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% pada Februari 2024, yang mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,45%, menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan.

    “Namun demikian, tentunya angka ini harus terus kita turunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah,” kata Ida Fauziyah di sela-sala kegiatan G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat.

    Menurut Ida, ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 juta orang s.d 3.5 juta orang tiap tahunnya.

    Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.

    Hal ini juga berdampak pada kondisi Pasar kerja, di mana sebenarnya tersedia lapangan kerja, baik dalam maupun luar negeri. “Namun masih belum bisa kita manfaatkan secara optimal karena masih ada gap kompetensi calon pekerja dan lowongan pekerjaan yang ada,” kata Ida menjelaskan.

    Ketiga, saat ini Indonesia tengah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini agar para pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Menurut Ida, hal ini menjadi penting agar Indonesia dapat segera rebound akibat dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama pariwisata, manufaktur, dan jasa.

    “Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal terus kita tingkatkan. Kita tidak ingin seperti Filipina di mana angka pengangguran relatif rendah, namun tingkat kemiskinan justru lebih tinggi,” katanya.

    Keempat, perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada perdagangan internasional.

    Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan TPT. Pertama, meningkatkan Kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mereformasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan vokasional.

    Kedua, mendorong investasi dengan cara mempermudah proses perizinan usaha dan investasi asing. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

    Ketiga, mendukung sektor informal agar bisa bertransformasi menjadi usaha formal. “Hal ini karena banyak pekerja di Indonesia berada di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dan kurang stabil. Sehingga meskipun tidak menganggur, namun kehidupannya relatif kurang baik,” katanya

    Keempat, mendorong sektor-sektor unggulan. Di antaranya mendorong ekosistem startup dan inovasi dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.

    “Selain itu kita juga terus meningkatkan Produktivitas Pertanian. Sektor pertanian juga perlu dimodernisasi dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.

    Kelima, membangun ekosistem sistem informas pasar kerja nasional untuk mendorong dunia pendidikan berbasis demand, serta memotong waktu pencarian kerja oleh pengangguran yang berstatus sedang mencari kerja.

    18

  • Pemerintahan Prabowo Masih Hitung-hitungan UMP 2025, Bakal Naik?

    Pemerintahan Prabowo Masih Hitung-hitungan UMP 2025, Bakal Naik?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan itung-itungan terhadap potensi kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto. 

    Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu untuk melihat kondisi keuangan Negara dengan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    “Minggu pertama November angka perhitungannya [pertumbuhan ekonomi dan inflasi] itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kami rapat solusi seperti apa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

    Kendati demikian, Yassierli menekankan bahwa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan tetap mengkalkulasi segara potensi yang ada. Termasuk berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) terkait dengan pengupahan di tingkat nasional.

    “Yang jelas selain dari Kemenaker kami juga ada dewan pengupahan nasional. Besok kami InsyaAllah, Kamis atau Jumat kami akan berkoordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia bagaimana selanjutnya,” pungkas Yassierli.

    Diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

    Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

    “Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

  • Selamatkan Sritex, Prabowo Tak Ingin Ada PHK Besar-besaran di Industri Tekstil

    Selamatkan Sritex, Prabowo Tak Ingin Ada PHK Besar-besaran di Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terjadi di perusahaan tekstil padat karya, salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini alasan Presiden Ke-8 RI itu memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang adalah demi menyelamatkan Sritex. 

    “Jadi kami juga diminta agar Sritex tetap berproduksi seperti biasa. Kemudian, agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Lebih lanjut, Yassierli menekankan pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja Sritex tetap terpenuhi.

    “Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan Insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik,” ucapnya.

    Apalagi, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.

    “Ini kan belum ya [pailit], artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” imbuhnya.

    Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.

    “[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” pungkas Yassierli.

  • Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    Video: Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    2 Views | Selasa, 29 Okt 2024 19:07 WIB

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan soal progres pembahasan Upah Minimum tahun 2025. Yassierli mengatakan saat ini ia masih menanti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Muhammad Abdurrosyid – 20DETIK

  • Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menanti data pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk mulai membahas perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu dan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ia memperkirakan, angka perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terbit pada awal November 2024.

    “Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kita rapat solusi seperti apa,” lanjut dia.

    Kementerian Ketenagakerjaan juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia.

    “Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional. Besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia untuk kelanjutannya,” pungkas Yassierli.

  • Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas situasi industri tekstil saat ini, khususnya terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang.

    Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja di Sritex.

    “Terkait Sritex, pemerintah memang sangat concern dan PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor satu,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Yassierli menegaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi PHK terhadap pekerja di Sritex.

    “Tidak (ada PHK), dan Presiden Prabowo minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegas dia.

    Ia pun meminta kepada para pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjalankan kegiatan bekerja seperti biasanya. Ia menyebut alasan penyelamatan Sritex lantaran merupakan industri padat karya.

    “Salah satu alasan penyelamatannya itu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir. Kami tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan membuat karyawan terganggu,” ungkap dia.

    Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah langkah  untuk mengantisipasi kebangkrutan dari Sritex.

    “Tentu ini lebih kepada lintas kementerian. Kalau saya lebih concern terhadap ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, sehingga mereka tetap tenang. Kemarin saya sudah mengutus wamenaker ke sana dan insyaallah ada hasil baik dan menggembirakan,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan agar Sritex tetap beroperasi. Sebagai langkah awal, pemerintah akan berupaya agar kegiatan impor ekspor dari PT Sritex dapat terus berjalan.

    Terkait peluang pemberian talangan dana dari pemerintah, Airlangga mengaku masih membahas hal ini.

    “Nanti dilihat dahulu (terkait pemberian dana talangan) karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan,” pungkasnya.