Kementrian Lembaga: Menaker

Menaker Target Aturan Upah Minimum Terbit Akhir November 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum 2025 dapat terbit pada akhir November 2024.

“Kita berharap target kita akhir bulan ini kita bisa keluar dengan peraturan menteri tersebut,” kata Yassierli kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tahun depan.

“Jadi kita minta gubernur untuk menunggu,” ujarnya.

Sementara itu, Yassierli sebelumnya menargetkan rumusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu dapat rampung pekan ini. Rumusan yang dibahas bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional itu nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto usai kembali ke Indonesia.

Setelah mendapat arahan lebih lanjut dari Kepala Negara, Permenaker tersebut dapat diterbitkan sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun depan.

“Kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. Kita tunggu Pak Presiden pulang pasti,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Usai Permenaker terbit, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada para gubernur di seluruh Indonesia perihal aturan tersebut.

Dia mengharapkan penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada Desember 2024.

“Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi yang kerap diumumkan pada 21 November setiap tahunnya resmi diundur. Demikian halnya upah minimum kabupaten/kota yang sedianya diumumkan pada 30 November.

Mundurnya penetapan dan pengumuman upah minimum ini lantaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji kebijakan yang tepat untuk UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker sedang mengkaji kebijakan penetapan upah minimum 2025.

Untuk itu, Indah mengimbau para gubernur di seluruh Indonesia untuk menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum. Imbauan tersebut disampaikan dalam surat Kemenaker yang ditandatangani pada 20 November 2024 dan ditujukan untuk seluruh gubernur.

“Kami mohon perhatian dan kerja sama bapak/ibu gubernur agar penetapan upah minimum tahun 2025 menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang akan disampaikan dalam waktu dekat,” imbau Indah dalam surat Nomor 4/498/HI.00.00/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang diterima Bisnis, dikutip Kamis (21/11/2024).

23/11/2024 11:05
Program Magang Luar Negeri Diyakini Kunci Sakti Capai Target Pelatihan Kerja 1 Juta Orang

Jakarta: Langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendapatkan dukungan penuh dari Migrant Watch dalam rencananya untuk melatih 1 juta tenaga kerja pada 2025. Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, optimistis target ini bisa dicapai, terutama dengan strategi inovatif melalui optimalisasi dan perluasan program magang ke luar negeri.

“Saya optimis, bahkan menurut saya, target idealnya seharusnya mencapai 5 juta peserta pelatihan kerja per tahun. Dengan demikian, para pencari kerja baru, baik dari lulusan perguruan tinggi maupun SMK/SMK, dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang,” kata Aznil pada Jumat, 22 November 2024.

Aznil menjelaskan bahwa pelatihan berbasis Balai Latihan Kerja (BLK) saja tidak cukup untuk memenuhi target besar ini. Ia menggarisbawahi pentingnya magang di luar negeri sebagai solusi yang lebih efektif.
Baca juga: Menteri Dikti Saintek: Magang Merdeka Perlu Pembenahan

Pelatihan berbasis BLK, menurut Aznil, memiliki tantangan besar, terutama karena kualitasnya sering kali tidak merata dan kurang relevan dengan kebutuhan industri modern. Ditambah lagi, birokrasi yang kaku sering menghambat kreativitas dan inovasi.

“Magang memberikan pengalaman kerja nyata di pasar global, sekaligus memungkinkan peserta mendapatkan penghasilan. Ini cara praktis yang tidak memerlukan anggaran besar dan perencanaan panjang,” jelas Aznil.

Lebih lanjut, Aznil menambahkan bahwa program ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Dengan strategi ini, ia percaya target pelatihan kerja dapat diperluas hingga 5 juta peserta per tahun.

Aznil mendorong pemerintah melalui Menaker untuk mengoptimalkan program magang ke luar negeri, yang sangat efektif untuk membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Program magang ini juga memberikan pengalaman kerja nyata di pasar global.

“Pendekatan magang merupakan strategi praktis, karena tidak memerlukan perencanaan yang panjang dan anggaran yang besar. Magang di luar negeri juga dapat memberikan penghasilan bagi peserta,” tambah Aznil.

Aznil juga menekankan bahwa program magang luar negeri ini adalah investasi besar dalam sumber daya manusia Indonesia. Dengan komitmen Menaker, ia yakin target ini bisa tercapai dan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional.

“Dengan strategi ini, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan internasional. Jangankan target 1 juta, 5 juta per tahun pun bisa tercapai,” pungkas Aznil.

Sebelumnya, Menaker Yassierli mengungkap rencana peningkatan target pelatihan kerja hingga lima kali lipat dari jumlah saat ini yang hanya mencapai 200 ribu orang per tahun. Menaker menilai langkah ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

23/11/2024 08:12
Top 5 News: Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo hingga Reaksi Ririe Fairus setelah Ayus Nikah dengan Nissa Sabyan

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pemberitaan pada Jumat (22/11/2024) menarik perhatian pembaca. Berita pesan Baim Wong untuk kedua anaknya Kiano dan Kenzo untuk tetap ingat dengan ibunya Paula Verhoeven menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

Berita lainnya yang masuk kategori terpopuler, yakni reaksi Ririe Fairus terhadap pernikahan Ayus dan Nissa Sabyan, link video 7 menit srikandi pesilat berbaju hitam yang viral di X, daftar libur dan cuti bersama pada 2025, dan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

Berikut top 5 news atau lima berita terpopuler Beritasatu.com.

1. Pesan Baim Wong untuk Kiano dan Kenzo: Jangan Pernah Lupa sama Mamanya
Selebritas Baim Wong selalu mengingatkan kepada kedua putranya, Kiano dan Kenzo, agar selalu ingat dengan Paula Verhoeven sebagai ibu mereka. Pesan dari Baim Wong itu untuk anak-anaknya tidak pernah lupa disampaikan setiap saat.

“Saya itu selalu ingatkan kepada Kiano dan Kenzo agar tidak boleh melupakan orang tuanya sampai kapan pun, termasuk ke mamanya (Paula Verhoeven),” ujar Baim Wong dikutip dari channel YouTube, Jumat (22/11/2024).

Baim Wong mengaku tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di rumah. Ia merasa, setiap aktivitasnya Kiano dan Kenzo selalu ikut bersamanya.

2. Reaksi Ririe Fairus Lihat Ayus Nikah Lagi dengan Nissa Sabyan
Mantan istri Ahmad Fairuz atau Ayus, Ririe Fairus buka suara ketika melihat Ayus menikah untuk kedua kali dengan Nissa ‘Sabyan’.

Ririe Fairus memilih untuk mengungkapkan isi hatinya tentang pernikahan Nissa ‘Sabyan’ dan Ayus lewat media sosial di Instagram miliknya. Ia terlihat mempertanyakan soal gundah-gulana atas apa yang dirasakan kepada ustaz Irfan Rizki Haas soal keikhlasan.

Pertanyaan dari Ririe Fairus itu mengisyaratkan dirinya masih seakan belum ikhlas mantan suaminya, Ayus yang menikah dengan Nissa ‘Sabyan’ perempuan yang diduga mengkhianati dirinya yang menyebabkan rumah tangganya retak.

3. Link Full Video Srikandi 7 Menit Viral di X, Perlihatkan Perempuan Pesilat Berbaju Hitam
Video srikandi 7 menit viral di media sosial platform X. Hal ini membuat warganet di X mencari link dari video srikandi yang berdurasi 7 menit tersebut.

Penelusuran Beritasatu.com di X, terlihat link video srikandi 7 menit diposting oleh beberapa akun. Postingan ini memperlihatkan seorang wanita berkerudung dan baju hitam yang menggunakan baju silat.

Pada bagian atas video, terlihat tulisan bertuliskan “srikandi viral, Tangerang, Banten”. Video srikandi 7 menit viral ini menimbulkan perdebatan di kalangan warganet.

4. Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama di Kalender 2025
Tanggal merah dan cuti bersama di kalender 2025 telah ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada kalender 2025.

Pemerintah baru saja mengeluarkan SKB Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Penerbitan SKB tiga menteri ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama pada 2025.

5. Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ketua Komisi III Duga Pembunuhan Berencana
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan merupakan pembunuhan berencana. Dalam insiden itu, Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

“Dia merencanakan itu untuk menembak. Saya menduga itu (kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan) pembunuhan berencana. Namun, nanti penyidik silakan memprosesnya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Habiburokhman menyoroti motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Disilanyir adanya kemungkinan pelaku menjadi backing oknum tambang ilegal galian C.

23/11/2024 06:30
Prabowo Teken Keppres, Pilkada 27 November Jadi Libur Nasional

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden terkait Pilkada serentak, 27 November mendatang menjadi hari libur nasional.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 2024 tentang hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 2024 sebagai hari libur nasional.

“Keputusan ini ditandatangani oleh Bapak Presiden tanggal 21 November 2024. Dasarnya adalah untuk memberikan hak pilih masyarakat dengan adanya peliburan tersebut,” kata Tito di Kantor Kemenko PMK, Jumat (22/11/2024).

Tito juga menjelaskan dasar keputusan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Apabila pilkada jatuh pada hari libur seperti Sabtu atau Minggu, maka tidak diperlukan penetapan hari libur tambahan.

Namun, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU telah menetapkan bahwa pilkada serentak di seluruh Indonesia, meliputi 545 daerah, akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024, yang bukan hari libur, maka hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional.

“Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia, maka secara resmi Rabu, 27 November 2024, menjadi hari libur nasional untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata Pratikno.

Di sisi lain, Kemenaker melalui Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan pada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.

Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22/11/2024 18:02
Menaker: JKP & Job Fair Tekan Pengangguran – Espos.id

Perbesar

ESPOS.ID – Ilustrasi pekerja profesional. (freepik)

Esposin, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya senantiasa menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai upaya kehadiran pemerintah dalam memastikan perusahaan menunaikan kewajiban serta menghadirkan bursa kerja untuk menyerap tenaga kerja.

Hal ini menjawab soal potensi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri salah satunya hotel dan restoran sebagai imbas dari rencana penerapan PPN 12%.

Promosi
BRI Bagikan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Muda

“Kita sudah antisipasi itu sebenarnya, yang pertama kan kita punya instrumen JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kita sosialisasikan itu terus,” ujar Yassierli di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Ke depan, pihaknya akan terus menyosialisasikan program JKP serta memastikan agar perusahaan menunaikan kewajiban terhadap para pekerja, termasuk memberikan pesangon bagi pekerja bila diberhentikan.

Program JKP tidak hanya memberikan uang tunai bagi pekerja yang terimbas PHK namun juga memberikan akses informasi pekerjaan melalui pasker.id dalam meningkatkan kemampuan pekerja.

Kedua, katanya, pihaknya memiliki program konkrit yakni menghadirkan bursa kerja salah satunya Naker Expo 2024 yang digelar di Jakarta yang digelar pada 21-22 November 2024.

“Ini adalah salah satu bentuk aksi taktis yang kami lakukan (meningkatkan penyerapan tenaga kerja, jadi tiap minggu kita akan mengadakan job fair,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Pekan depan, ia mengatakan akan menghadirkan bursa lowongan kerja di kota Semarang pada 30 November- 1 Desember 2024 kemudian Bandung pada 23 November 2024 serta di Jakarta pada 14-15 Desember 2024.

Upaya menghadirkan bursa kerja ini, kata dia, sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kesempatan kerja serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Yang kami lakukan sekarang in bukan hanya sebatas job fair, untuk bisa mengadakan ini kan kami melakukan koordinasi strategis dengan pemangku kepentingan. Kita hubungi industri, Pemda, dinas-dinas kerja, kita kumpulkan, kita siapkan platformnya, siap kerja dan semuanya,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

22/11/2024 17:27
Solopos Hari Ini : Tunggu Kejelasan UMP 2025 – Espos.id

Perbesar

ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Jumat (22/11/2024).

Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (22/11/2024), mengangkat headline tentang upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang dinanti-nanti penetapannya ternyata masih mundur. Biasanya UMP tahun berikut diumumkan pada 21 November.

”Enggak, enggak, tidak [diumumkan hari ini (Kamis)],” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kamis (21/11/2024), seperti diberitakan Solopos hari ini. Dia menyebut masih membahas rumusan upah pekerja dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, serta diakuinya hingga kini masih terus berproses.

Promosi
Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

Dia pun menargetkan akhir bulan ini rumusan UMP 2025 akan selesai, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. ”Kami akan menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan dari beliau,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Menaker Yassierli memberikan sinyal dan angin segar bagi para buruh mengenai UMP di 2025 yang seharusnya naik. Menurut dia, tidak mungkin UMP diturunkan karena pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak. ”Iya dong [naik], masa enggak naik,” kata Yassierli, Rabu (6/11/2024).

Secara umum, ia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan upah minimum tersebut, namun ia memastikan semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat.

Mengulik Wacana Tax Amnesty Jilid III

Sejumlah kontroversi kebijakan perpajakan mencuat di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya wacana pemberlakuan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III menguat. Pemerintah juga kukuh menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% tahun depan.

Tax amnesty sudah dua kali digelar. Jilid I pada periode 18 Juli 2016—31 Maret 2017 dan jilid II 1 Januari—30 Juni 2022. Muncul wacana tax amnesty jilid III setelah DPR memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Meski tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak, pada dasarnya program tersebut lebih mengincar para konglomerat. Yang disasar adalah konglomerat yang memiliki tunggakan pajak besar. Pada saat pemerintahan kali pertama menerapkan tax amnesty pada 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Ditjen Pajak lebih fokus mengejar para orang tajir khususnya yang memiliki harta di luar negeri.

Waswas Efek Domino PPN

JAKARTA—Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 terus mengundang kekhawatiran masyarakat. Respons kali ini datang dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengingatkan efek domino atas kebijakan tersebut.

Meskipun kenaikan tarif PPN hanya satu persen, menurut Cucun, hal tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. “Sebenarnya sudah lama saya concern terhadap rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% ini. Sejak periode DPR lalu, saya mendorong agar rencana tersebut dikaji ulang,” kata Cucun di Jakarta, Selasa (19/11/2024), seperti dilansir Antara.

Adapun kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPN merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap transaksi jual beli barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan pengusaha kena pajak (PKP).

Karya Animator Solo Sabet Piala Citra

SOLO—Film animasi pendek berjudul Cangkir Profesor yang disutradarai dan diproduseri animator asal Solo, Yudhatama Fajar Nugroho, 45, berhasil menyabet Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2024 kategori Film Animasi Pendek Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Yudhatama dalam acara Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (20/11/2024) malam. Kepada Espos, Kamis (21/11/2024), Yudha, sapaanya, mengaku tidak menyangka bakal memperoleh penghargaan bergengsi di dunia film Indonesia ini. Sebab, menurutnya, film-film animasi pendek yang masuk dalam nominasi Piala Citra FFI 2024 sedang bagus-bagusnya.

Bahkan, dia tidak mengetahui secara pasti kriteria apa saja yang digunakan dewan juri untuk menilai film-film di dalam penghargaan tersebut. Baginya, penghargaan ini adalah perwujudan mimpi masa kecilnya.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Jumat (22/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

22/11/2024 08:45
Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan persoalan pengangguran masih jadi perhatian pemerintah. Menyusul jumlah pengangguran di Indonesia yang hampir menyentuh 7,5 juta orang.

Menurutnya masalah pengangguran salah satunya disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

“Pengangguran, tentu ini adalah masalah yang tidak hanya beban tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan, kondisi ekonomi kita saat ini memang, kalau meminjam istilah dari bu Sri Mulyani sedang tidak baik-baik saja,” kata Yassierli dalam Jaknaker Expo 2024, di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Hal itu ditunjukkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi nasional. Misalnya, adanya deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei-Oktober 2024. Belum lagi, adanya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Selain itu secara nasional kita juga dihadapkan tingkat pengangguran yang masih tinggi. 4,8 atau 4,9 (persen) dengan jumlah sekitar 7,5 juta orang se-Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, Yassierli melihat upaya job fair seperti Jaknaker Expo 2024 menjadi upaya positif untuk menyambungkan para pencari kerja dengan sejumlah perusahaan.

“Jadi tentu kami dari oemerintah saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi kegiatan ini, ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa dan bagi BUMD tentu dibawah koordinasi Disnakertrans dan dari industri,” bebernya.

21/11/2024 17:45
Kemnaker Minta Seluruh Gubernur Tunggu Regulasi Pentapan UMP Tahun 2025 – Page 3

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan, batas akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada Desember 2024.

“Iya harus (UMP ditetapkan pada Desember). Kita kan harus kejar sebelum 1 Januari itu kan secara bertahap ya, UMP, UMK dan sektoral,” ujar Menaker dilansir dari Antara, Kamis (21/11).

Yassierli menegaskan, pihaknya senantiasa membuka ruang diskusi termasuk dengan asosiasi buruh sehingga regulasi yang dihadirkan pemerintah turut memperhatikan kedua sisi baik sisi pekerja dan pemberi kerja sehingga mampu menghadirkan rumusan yang tepat.

“Kami juga mendapatkan ini (masukan), harapan dari mereka (buruh/pekerja) juga jangan sepihak dong pemerintah yang menentukan. Jadi itu yang kita optimalkan,” jelasnya.

Hingga kini pihaknya masih menggodok rumus perhitungan upah bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan ditargetkan akan selesai pada minggu ini untuk selanjutnya akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

“Targetnya sih minggu ini kita tuntas dengan LKS dan kebetulan Presiden kembali yah. Tentu saya sebagai menteri menghadap dulu, mendengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan,” jelasnya.

Sebagai informasi, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 28A dan pasal 35, UMP tahun berikutnya harus diumumkan paling lambat tanggal 21 November dan UMK tahun berikutnya paling lambat 30 November 2024.

Jika tanggal ditetapkan itu bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur resmi maupun hari libur nasional, maka UMP dan UMK harus diumumkan sehari sebelumnya.

(*)

21/11/2024 16:50
Menaker akan bikin job fair setiap minggu untuk kurangi pengangguran

Kamis, 21 November 2024 14:22 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui usai membuka acara Jaknaker Expo 2024 yang digelar di Balai Prajurit Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

kami dari kementerian sedang berusaha bagaimana kegiatan job fair ini bisa kita laksanakan tiap minggu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

21/11/2024 14:22
Fix! Kenaikan UMP 2025 Batal Diumumkan Hari Ini 21 November

Bisnis.com, JAKARTA – Para pekerja/buruh tampaknya perlu bersabar. Pasalnya, upah minimum provinsi (UMP) yang kerap diumumkan pada 21 November setiap tahunnya, kini diundur penetapannya.

Mundurnya penetapan dan pengumuman upah minimum ini lantaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji kebijakan yang tepat untuk UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan, saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker sedang mengkaji kebijakan penetapan upah minimum 2025 dengan melibatkan dewan pengupahan, lembaga kerja sama tripartit, dan kementerian/lembaga terkait serta mendengarkan aspirasi serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.

Untuk itu, Indah mengimbau para gubernur di seluruh Indonesia untuk menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum. Imbauan tersebut disampaikan dalam surat Kemenaker yang ditandatangani pada 20 November 2024 dan ditujukan untuk seluruh gubernur.

“Kami mohon perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Gubernur agar penetapan upah minimum tahun 2025 menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan dalam waktu dekat,” imbau Indah dalam surat Nomor 4/498/HI.00.00/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang diterima Bisnis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Seiring dengan hal tersebut, Indah juga meminta para gubernur untuk menyampaikan informasi ini kepada Bupati/Walikota dan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

Dalam surat tersebut, Kemenaker juga memastikan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai uji materil UU Cipta Kerja, termasuk ketentuan yang terkait dengan upah minimum.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, pemerintah bersama LKS Tripartit Nasional terus membahas rumusan pengupahan. Dia menargetkan, rumusan tersebut dapat rampung pada pekan ini.

Selanjutnya, rumusan tersebut akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, usai Kepala Negara tiba di Tanah Air. Usai mendapat arahan dari Kepala Negara, Kemenaker akan menerbitkan aturan pengupahan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

“Target kami sih minggu ini kita tuntas dengan LKS dan kebetulan juga Pak Presiden kan kembali ya, tentu saya sebagai Menteri harus menghadap dulu,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Seiring dengan terbitnya aturan pengupahan baru, Kemenaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi soal UMP, UMK, dan upah sektoral kepada kepala-kepala daerah.

“Kita akan minta tolong kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita biasanya ada Zoom bersama ya dengan para Gubernur, nanti kami akan sosialisasi disitu,” ujarnya.

Dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan paling lambat Desember 2024.

“Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

21/11/2024 08:01