Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • BPJS Sebut Data Kecelakaan Kerja Meningkat, Kawasan Industri SIER Lakukan Ini

    BPJS Sebut Data Kecelakaan Kerja Meningkat, Kawasan Industri SIER Lakukan Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi perhatian utama dalam Peringatan Bulan K3 Nasional 2025. Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof Yassierli PhD, menekankan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) saat ini masih cenderung bersifat administratif. Hal ini dinilai belum mampu mendorong pembentukan budaya K3 yang unggul dan produktif di berbagai sektor industri.

    Dalam acara yang digelar di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Menaker Yassierli mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang melibatkan Just Culture, Reporting Culture, dan Learning and Improving Culture. “Budaya K3 yang baik adalah budaya yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terus berinovasi,” ungkapnya.

    Data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat lonjakan jumlah kecelakaan kerja, dari 298.137 kasus pada 2022 menjadi 370.747 kasus pada 2023. Hingga Oktober 2024, angka tersebut mencapai 356.383 kasus, mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap penerapan K3.

    Sebagai salah satu pengelola kawasan industri terkemuka di Indonesia, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memanfaatkan momen ini untuk memperkuat komitmen terhadap budaya K3. Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, mengajak seluruh tenant dan karyawan untuk menjadikan K3 sebagai prioritas utama.

    “Kami percaya bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis. Budaya K3 yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujar Didik yang juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia.

    SIER terus berinovasi dalam menerapkan teknologi modern seperti real-time monitoring dan aplikasi manajemen risiko digital untuk mendukung program K3. Berbagai kegiatan rutin seperti simulasi tanggap darurat, inspeksi peralatan kerja, dan pelatihan teknis terus digalakkan. SIER juga melibatkan seluruh karyawan dan tenant dalam mendesain program K3, guna memastikan partisipasi aktif mereka.

    Tema peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini ‘Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan SMK3’, menjadi panduan utama SIER dalam membangun kompetensi tenaga kerja.

    Didik menegaskan, melibatkan teknologi, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja yang sehat adalah kunci untuk menjadikan kawasan industri SIER sebagai pusat produktivitas yang berdaya saing global.

    Dalam kesempatan ini, Didik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya K3 yang berkelanjutan. “Angka kecelakaan kerja yang terus meningkat menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh lengah. SIER mengajak semua pihak untuk menjadikan K3 sebagai prioritas bersama, demi masa depan yang lebih aman dan produktif,” tukasnya.

    Peringatan Bulan K3 Nasional 2025 menjadi momentum bagi SIER untuk mengukuhkan posisinya sebagai pelopor dalam penerapan budaya K3 di kawasan industri, mendukung keberlanjutan operasional, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja. (tok/ian)

  • Menaker Singapura Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Menaker Singapura Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Minister for Manpower and Second Minister MTI atau Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat.

    “Menerima kunjungan Second Minister MTI Singapura Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM,” ujar Bahlil lewat unggahan Instagram @bahlillahadalia, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Bahlil pertemuan itu membahas penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura. Pertemuan itu juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong ke Indonesia pada November 2024.

    “Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura sebagai tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia pada November 2024 yang lalu,” tambah Bahlil.

    Bahlil menyebut Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk bersinergi, khususnya di sektor energi yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sinergi yang bermanfaat bagi kedua negara, khususnya dalam mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan,” tutupnya.

    [Gambas:Instagram]

    Tonton juga Video: BBM RI 60% Impor dari Singapura, Bahlil Geleng-geleng Kepala

    (acd/acd)

  • Menaker: Tren Kecelakaan Kerja Meningkat Selama 4 Tahun, Ini Buktinya – Page 3

    Menaker: Tren Kecelakaan Kerja Meningkat Selama 4 Tahun, Ini Buktinya – Page 3

    Sebelumnya, dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Divisi LRT Jabodebek mengadakan Apel Peringatan di halaman Kantor Divisi LRT Jabodebek. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam mengutamakan keselamatan kerja.

    Dengan tema “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk Meningkatkan Produktivitas di KAI Group,” kegiatan ini menekankan pentingnya budaya keselamatan yang proaktif dan berkelanjutan.

    EVP LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menyatakan bahwa penerapan K3 adalah kebutuhan esensial untuk menjamin operasional yang aman, nyaman, dan andal.

    Prestasi Zero Accident 2024

    Selama tahun 2024, LRT Jabodebek berhasil mencatatkan zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Prestasi ini dicapai melalui penerapan konsisten program K3, termasuk:

    Perawatan rutin harian, bulanan, dan tahunan pada sarana dan prasarana.
    Inspeksi berkala.Pelatihan keselamatan bagi seluruh pegawai.
    Edukasi dan sosialisasi pentingnya keselamatan kerja.

    Komitmen Keselamatan Bersama

    Sebagai simbol komitmen keselamatan, dilakukan penandatanganan Komitmen Keselamatan Bersama oleh EVP LRT Jabodebek dan VP Rolling Stock selaku Ketua K3 LRT Jabodebek.

    Acara ini juga dimeriahkan dengan penyerahan simbolis Bendera K3, Kebijakan HSSE, dan UU Nomor 1 Tahun 1970 kepada perwakilan pekerja, sebagai bentuk penguatan budaya keselamatan kerja.

     

  • Menaker ungkap kenaikan usia pensiun masih berdasarkan PP No.45/2015

    Menaker ungkap kenaikan usia pensiun masih berdasarkan PP No.45/2015

    Sumber foto: Antara/elshinta.com
    Menaker ungkap kenaikan usia pensiun masih berdasarkan PP No.45/2015
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kenaikan usia pensiun pekerja di Indonesia diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Yassierli mengatakan, hingga kini aturan tersebut masih berlaku dan tetap dilaksanakan.

    “Nothing is really special, jadi itu artinya kan sudah ada PP 2015 (PP Nomor 45 Tahun 2015), artinya ya itu kita laksanakan dan sampai sekarang kami masih monitoring dan itu sesuatu yang sudah berjalan dari 2015,” ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan aturan itu, ia menegaskan bahwa pertambahan usia pensiun masih meningkat satu tahun setiap tiga tahunnya.

    Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, usia pensiun pekerja Indonesia naik satu tahun menjadi 59 tahun mulai Januari 2025.

    Sementara soal nasib pekerja baru yang dikhawatirkan sulit terserap sehingga menyebabkan angka pengangguran meningkat, Menaker optimistis hal itu tak akan terjadi sebab level pengalaman dan keahlian berbeda.

    “Tidak. Tidak juga (berdampak meningkatkan pengangguran). Biasanya kan kalau orang sudah senior itu kan dia mencari tipe pekerjaan yang experience, jadi levelnya adalah level-level manajer jadi kita nggak sampai sejauh itu,” katanya.

    Kembali ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini belum lihat ada sebuah hasil studi yang menyebut penambahan usia satu tahun angka pensiun berdampak pada peningkatan pengangguran.

    Hingga kini pihaknya senantiasa memonitor dampak serta pelaksanaan peningkatan angka pensiun di Indonesia.

    Adapun usia pensiun ini pun menjadi landasan pemanfaatan program jaminan pensiun yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

    Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, sebagaimana bunyi dalam Pasal 15 ayat 3 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

    Sumber : Antara

  • Menaker: Aturan Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terbit Januari 2025

    Menaker: Aturan Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terbit Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan atas PP No.37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid itu ditargetkan terbit pada Januari 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, rancangan regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut sudah dalam tahap harmonisasi.

    “Secara prinsip sebenarnya sudah disahkan. [Target terbit] Harusnya Januari,” kata Yassierli kepada awak media di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dikutip Kamis (9/1/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi sebelumnya menuturkan bahwa PP No.37/2021 telah mengamanatkan adanya revisi setelah dua tahun berlangsungnya beleid tersebut. 

    “Saat ini proses evaluasi sedang berlangsung, dan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka dimungkinkan perlu ada penyesuaian-penyesuaian ketentuan yang diatur dalam PP dimaksud,” kata Anwar kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

    Adapun, wacana pemerintah untuk mengerek manfaat program JKP sebelumnya sudah terdengar jelang lengsernya pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya, untuk menahan penurunan jumlah kelas menengah.

    Namun demikian, Anwar kala itu belum bisa memastikan kapan regulasi ini diterbitkan. Pasalnya, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik yang melibatkan kementerian/lembaga maupun stakeholder ketenagakerjaan lainnya.

    Kemudian dalam konferensi pers 16 Desember 2024, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa manfaat tunai untuk JKP flat selama 6 bulan. 

    “Selama ini, manfaatnya adalah 3 bulan pertama 45% dan 3 bulan kedua 25%,” kata Anggoro dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    Selain itu, kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan juga diberikan pelatihan, dari semula Rp1 juta per orang menjadi Rp2,4 juta per orang. 

  • Usia Pensiun Pekerja di Indonesia Jadi 59 Tahun, Ini Perbandingannya dengan Negara Lain di ASEAN

    Usia Pensiun Pekerja di Indonesia Jadi 59 Tahun, Ini Perbandingannya dengan Negara Lain di ASEAN

    Jakarta: Pemerintah resmi mengubah batas usia pensiun pekerja di Indonesia. Mulai Januari 2025 usia pensiun naik menjadi 59 tahun.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kenaikan usia pensiun pekerja di Indonesia diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. 

    “Nothing is really special, jadi itu artinya kan sudah ada PP 2015 (PP Nomor 45 Tahun 2015), artinya ya itu kita laksanakan dan sampai sekarang kami masih monitoring dan itu sesuatu yang sudah berjalan dari 2015,” ujar Yassierli dikutip dari Antara, Rabu, 8 Januari 2025.

    Batas usia pensiun pekerja di Indonesia untuk pertama kalinya ditetapkan adalah 56 tahun lewat PP 45 Tahun 2015. Kemudian pada 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun kemudian sampai mencapai usia pensiun 65 tahun

    Usia pensiun ini pun menjadi landasan pemanfaatan program jaminan pensiun yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Perpanjangan batas usia pensiun menjadi kesempatan untuk menyiapkan uang pensiun lebih panjang dan bisa meningkatkan jumlah tabungan pensiun.
     

    Lalu bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Berdasarkan data World Population Review negara ASEAN dengan usia pensiun paling tinggi adalah Filipina, yakni 65 tahun.

    Dijelaskan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di Filipina adalah 65 tahun. Saat ini mereka memiliki pilihan untuk mengambil pensiun dini pada usia 60 tahun.

    Berikut adalah daftar usia pensiun negara-negara ASEAN berdasarkan data World Population Review:

    Filipina: 65 tahun
    Singapura: 63 tahun 
    Vietnam: 61 tahun
    Malaysia, Thailand: 60 tahun
    Indonesia: 59 tahun.

    Jakarta: Pemerintah resmi mengubah batas usia pensiun pekerja di Indonesia. Mulai Januari 2025 usia pensiun naik menjadi 59 tahun.
     
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kenaikan usia pensiun pekerja di Indonesia diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. 
     
    “Nothing is really special, jadi itu artinya kan sudah ada PP 2015 (PP Nomor 45 Tahun 2015), artinya ya itu kita laksanakan dan sampai sekarang kami masih monitoring dan itu sesuatu yang sudah berjalan dari 2015,” ujar Yassierli dikutip dari Antara, Rabu, 8 Januari 2025.

    Batas usia pensiun pekerja di Indonesia untuk pertama kalinya ditetapkan adalah 56 tahun lewat PP 45 Tahun 2015. Kemudian pada 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun kemudian sampai mencapai usia pensiun 65 tahun
     
    Usia pensiun ini pun menjadi landasan pemanfaatan program jaminan pensiun yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Perpanjangan batas usia pensiun menjadi kesempatan untuk menyiapkan uang pensiun lebih panjang dan bisa meningkatkan jumlah tabungan pensiun.
     

     
    Lalu bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Berdasarkan data World Population Review negara ASEAN dengan usia pensiun paling tinggi adalah Filipina, yakni 65 tahun.
     
    Dijelaskan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di Filipina adalah 65 tahun. Saat ini mereka memiliki pilihan untuk mengambil pensiun dini pada usia 60 tahun.
     
    Berikut adalah daftar usia pensiun negara-negara ASEAN berdasarkan data World Population Review:

    Filipina: 65 tahun
    Singapura: 63 tahun 
    Vietnam: 61 tahun
    Malaysia, Thailand: 60 tahun
    Indonesia: 59 tahun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Menaker Yakin Serapan Tenaga Kerja Baru Terjaga Meski Batas Usia Pensiun Ditambah

    Menaker Yakin Serapan Tenaga Kerja Baru Terjaga Meski Batas Usia Pensiun Ditambah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, naiknya usia pensiun jadi 59 tahun mulai 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja baru maupun tingkat pengangguran.

    Menurutnya, para pekerja senior biasanya akan mencari tipe pekerjaan setara manager. Selain itu, dia menyebut bahwa belum ada riset yang menunjukkan bahwa penambahan usia pensiun 1 tahun dapat mengganggu serapan tenaga kerja baru maupun menambah angka pengangguran.

    “Kita belum lihat ada sebuah hasil studi, hasil riset, penambahan usia 1 tahun kemudian berdampak kepada ini [serapan tenaga kerja dan pengangguran]. Belum sampai ke sana,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (8/1/2025).

    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payman Simanjuntak mengatakan bahwa batas usia 59 tahun itu artinya pekerja dapat menikmati manfaat pensiun dari program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan setelah mencapai usia pensiun.

    Dengan demikian, kata dia, meski sebuah perusahaan telah mengatur usia pensiun 56 tahun, pekerja yang bersangkutan harus bersabar menerima manfaat pensiun setelah mencapai usia 59 tahun.

    “Supaya tidak susah, memang perusahaan sebaiknya menetapkan usia pensiun menjadi 59 tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa kebijakan ini memiliki implikasi serius bagi generasi muda. Ketika posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh pekerja muda tertahan oleh mereka yang tetap bekerja lebih lama, peluang kerja baru menjadi semakin terbatas.

    “Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru yang masih mencari pekerjaan pertama mereka,” kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu bagi generasi mudah yang sudah bekerja, Achmad menyebut bahwa stagnasi karir menjadi tantangan. Pasalnya, promosi ke posisi strategis menjadi lebih lambat.

    Dia mengatakan, generasi muda kerap membawa inovasi dan ide-ide baru yang dibutuhkan dalam mendorong organisasi agar tetap kompetitif. Kendati begitu, peluang para generasi muda dalam berkontribusi secara penuh dapat terhalang apabila regulasi ini tak diimbangi dengan upaya menciptakan ruang yang adil bagi kelompok ini.

    Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya pemerintah dapat mendorong program mentoring di mana pekerja senior membimbing generasi muda. Alternatif lain, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang membuka peluang kerja baru bagi lulusan baru untuk menjaga regenerasi tenaga kerja.

    “Pembukaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan, sangat penting untuk mengakomodasi generasi muda,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, usia pensiun pekerja Indonesia resmi menjadi 59 tahun mulai tahun ini, sebagaimana diatur dalam PP No.45/2015. Pemerintah melalui beleid ini menuturkan bahwa pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun, kemudian mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun. 

    Selanjutnya, usia pensiun akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun sampai mencapai 65 tahun. Dengan demikian, usia pensiun pekerja di Indonesia pada 2025 ini adalah 59 tahun.

  • Soal Wacana Libur Sekolah Selama Bulan Puasa, Mendikdasmen: Tunggu Saja

    Soal Wacana Libur Sekolah Selama Bulan Puasa, Mendikdasmen: Tunggu Saja

    Jakarta –

    Muncul wacana libur sekolah satu bulan selama Ramadan 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti mengaku meminta semua pihak menunggu karena hal itu harus diputuskan oleh lintas kementerian.

    “Nanti tunggu aja, karena libur ini harus diputuskan bersama lintas kementerian,” kata Mu’ti, usai mengecek pemberian program makan bergizi gratis di SMP 12 Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dilansir detikJateng, Senin (6/1/2025).

    Ia mengaku belum bisa memutuskan penerapan wacana libur sekolah selama Ramadan, karena harus diputuskan oleh berbagai pihak.

    “Untuk libur ini lintas kementerian, jadi kita belum bisa memutuskan. Yang jelas Libur Idul Fitri itu 1 Syawal, ya,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 ditetapkan pada 14 Oktober 2024. Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, total 27 tanggal merah sepanjang 2025.

    Simak selengkapnya di sini.

    (yld/idh)

  • Sebut-Sebut Apple, Menperin Bicara Pabrik Tutup-Ungkap Borok Industri

    Sebut-Sebut Apple, Menperin Bicara Pabrik Tutup-Ungkap Borok Industri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang buka-bukaan kondisi industri nasional. Sebelum menerima dan melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, di kantornya, Jakarta Senin (6/1/2025), Agus menumpahkan unek-uneknya, mulai dari kebijakan industri yang tidak ada di tangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk kebijakan tata kelola ekspor-impor.

    Tak hanya itu, cetusnya, ketentuan yang bersangkutan dengan daya saing sektor industri di Tanah Air juga tidak ada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Padahal, tukasnya, kedua kementerian ini memiliki kepentingan besar untuk pertumbuhan sektor manufaktur dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. 

    “Penting untuk diketahui, bahwa kami kedua kementerian merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional ini sedang melakukan pertemuan, dan ini akan kami rutinkan. Mudah-mudahan ini jadi satu sinyal kepada pelaku usaha, pelaku industri. Di mana kedua kementerian ini senantiasa melakukan koordinasi untuk mengelola, khususnya kepada kami sektor manufaktur sebagai pembinanya,” kata Agus. 

    “Memang, kementerian ini unik. Karena, menurut pandangan saya, ini penilaian yang saya sampaikan secara gurau, tapi saya kira inti dari Menaker itu pertama, tidak boleh ada kehilangan pekerjaan dan kedua harus ada penciptaan lapangan kerja. Kalau dimudahkan bicara itu simplifikasinya,” tambahnya.

    Hanya saja, sambung Agus, kebanyakan kebijakannya (terkait lapangan kerja), tidak ada di Kemnaker. 

    “Kehilangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja itu kebanyakan kebijakannya tidak ada di Kemnaker. Jadi, tergantung kementerian lain. Penciptaan lapangan kerja dan kehilangan lapangan kerja itu ada di kementerian lain. Dan salah satu yang penting bagi Kemnaker adalah Kemenperin. Karena Kemenperin tentu suka tidak suka menyerap tenaga kerja cukup besar,” bebernya. 

    “Dilalahnya, pertumbuhan sektor manufaktur nasional juga sangat tergantung kebijakan kementerian lain. Contohnya, untuk menumbuhkembangkan sektor manufaktur, beberapa kebijakan memang bukan di kami. Di beberapa pertemuan sudah saya sampaikan. Misalnya, mengenai harga gas untuk industri. Itu satu hal sepele bagi industri, tapi itu daya saing,” tukas Agus,

    Hal itu, imbuh dia, jadi contoh bagaimana kebijakan terkait industri tidak menjadi wewenang Kemenperin yang berkebutuhan untuk mendongkrak kinerja industri manufaktur nasional.

    “Kebijakan untuk mengelola atau tata kelola ekspor-impor misalnya, berkaitan dengan lingkungan, larangan terbatas, itu bukan di kami, apalagi di Kemnaker. Saya waktu rapat pertama di Kemenko Perekonomian menyampaikan 1 slide mengenai betapa telanjangnya Indonesia dari negara pedagang,” ucapnya.

    “Saya pernah tampilkan itu. Telanjang sekali Indonesia terhadap barang-barang yang masuk ke dalam negeri, proteksinya sangat minim, bahkan dibandingkan negara-negara yang kami anggap liberal, mereka lebih protektif dari kita. Mereka measure-nya ribuan, tapi kebijakan itu tidak ada di kami,” sebut Agus.

    Belum lagi, tambahnya, kebijakan terkait insentif atau stimulus untuk calon investor juga tidak ada di Kemenperin. 

    “Jadi, sama. Sedihnya, yang harus dihadapi Menperin dan Menaker banyak sekali, kita harus koordinasi dengan kementerian lain,” katanya.

    “Kalau ada pabrik tutup yang repot Gatot Subroto, antara Kemnaker, Kemenperin, atau keduanya. Tidak perah ada orang datang ke kantor lain karena pabrik tutup. Kami, terus terang, di Kemenperin selalu saya sampaikan kepada teman-teman sekantor saya ini, ke pejabat-pejabat di dalam negeri, ini bukan karena di depan pak Menteri (Menaker) ya, yang saya utamakan adalah penciptaan lapangan kerja,” ujar Agus. 

    Foto: (CNBC Indonesia/Ajat Hutdiyanto)
    Pertemuan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (6/1/2025). (CNBC Indonesia/Ajat Hutdiyanto)

    Dia mencontohkan proses negosiasi yang dilakukannya dengan pihak Apple terkait investasi di Indonesia. 

    “Kami sedang bernegosiasi dengan Apple, kami mengedepankan 4 prinsip. Tapi yang terpenting itu job creation. Yang terpenting bagaimana Apple bisa kita arahkan supaya bangun pabrik di Indonesia, itu tujuannya ya penciptaan lapangan kerja,” tegas Agus. 

    “Jadi, ini suatu hal baik di awal tahun 2025. Koordinasi antara 2 kementerian di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” tutupnya.

    (dce/dce)

  • Pesan Menaker ke 10.000 Buruh Sritex Demo Besar-besaran di Jakarta

    Pesan Menaker ke 10.000 Buruh Sritex Demo Besar-besaran di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan karyawan PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 14-15 Januari 2025. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menitip pesan kepada 10.000 karyawan yang dikatakan akan hadir. 

    Yassierli mengatakan mengapresiasi aksi unjuk rasa tersebut, karena merupakan hak setiap orang. Namun, ia berpesan agar menjunjung tinggi musyawarah bersama antara pekerja Sritex, manajemen, dan kurator. 

    “Jadi kita tentu apresiasi itu. Tetapi di lain sisi, ini ‘kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi ‘kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ucap Yassierli, seperti dikutip oleh detikcom, Minggu (5/1/2025).

    Yassierli juga mengatakan permasalahan yang dialami Sritex adalah masalah yang harus diselesaikan lintas kementerian, tidak hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saja.

    “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini ‘kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini ‘kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan akan menggelar diskusi lintas kementerian besok.

    “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Rencana aksi ini menyusul atas keputusan MA yang menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    Secara keseluruhan, akan ada sembilan titik lokasi demo. Tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA). Menyusul lokasi lain yaitu Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    (fab/fab)