Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Ramai Tagar KaburAjaDulu, Menaker Bilang Begini

    Ramai Tagar KaburAjaDulu, Menaker Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons ramai tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Tagar ini memperlihatkan gerakan masyarakat untuk pindah tempat hidup dan juga bekerja dari Indonesia ke luar negeri.

    Dari gerakan yang ramai di media sosial ini, Yassierli menyoroti soal masalah kesempatan kerja. Menurutnya, kesempatan kerja memang lebih banyak jumlahnya di luar negeri.

    Namun, ada satu hal ditekankan Yassierli. Dia meminta agar gerakan ini semangatnya bukan untuk melarikan diri dari Indonesia, tapi masyarakat cukup mencari peluang kerja di luar negeri dan meningkatkan kompetensi untuk kembali ke Indonesia dan membangun di dalam negeri.

    “Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya seharusnya bukan kabur sebenarnya, jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri. Kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” beber Yassierli ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Di sisi lain, gerakan ini juga bisa jadi pengingat dan pecutan bagi pemerintah untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri.

    “Tapi, ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” kata Yassierli.

    Seperti diketahui, tagar #KaburAjaDulu tengah ramai di media sosial (medsos) hingga menjadi trending topik. Tagar ini digunakan banyak warganet, terutama anak muda, guna menyuarakan keinginan mereka untuk meninggalkan Tanah Air.

    #KaburAjaDulu adalah ekspresi digital untuk meninggalkan Indonesia sementara waktu atau bahkan secara permanen. Fenomena ini viral karena banyak anak muda yang merasa tidak memiliki harapan dan masa depan cerah di Indonesia.

    (kil/kil)

  • Ojol Demo Tuntut THR, Menaker Yassierli: Sedang Diformulasikan

    Ojol Demo Tuntut THR, Menaker Yassierli: Sedang Diformulasikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan saat ini pihak pengusaha sedang merumuskan skema tunjangan hari raya (THR) untuk pengemudi taksi dan ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tuntutan para pengemudi ojol yang menginginkan THR.

    “Kami sudah memberikan penjelasan terkait THR sebelumnya. Pengusaha juga sudah menyatakan mereka memahami tuntutan tersebut dan sedang mencari formula terbaik. Kami tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Yassierli menambahkan pemerintah telah menampung aspirasi para pengemudi ojol yang melakukan demonstrasi menuntut THR, dan komunikasi dengan pihak pengusaha telah berjalan dengan baik. Kemenaker optimistis pengusaha akan memahami dan merespons aspirasi tersebut.

    “Yang kini menjadi fokus adalah besaran dan formula THR yang tepat. Hal ini sedang diformulasikan,” jelasnya.

    Menaker berharap para pengemudi taksi dan ojol bisa menerima THR sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu finalisasi formula yang sedang dilakukan oleh pihak pengusaha.

    Terkait dengan demo para pengemudi ojol, Yassierli menyebutkan pihak Kemenaker telah bertemu tiga kali dengan perwakilan ojol untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dia juga berjanji akan menemui para pengemudi ojol yang sedang menggelar demo di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (17/2/2025).

    “Mereka menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga kondusivitas. Setelah rapat, saya akan menemui mereka,” tambah Yassierli menanggapi demo ojol tersebut.

  • Menaker Sebut Aplikator Komitmen Bayar THR Ojol, Besarannya Masih Dibahas

    Menaker Sebut Aplikator Komitmen Bayar THR Ojol, Besarannya Masih Dibahas

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan sejauh ini para aplikator ojek online (ojol) telah menerima aspirasi soal pencairan THR yang diajukan oleh para mitra pengemudi ojol. Sebagai mitra dan bukan karyawan, pemberian THR ojol selama ini memang tidak ada landasan hukumnya.

    Namun, Yassierli menyatakan aplikator sudah memahami permintaan itu. Saat ini pihaknya dan aplikator sedang menggodok formula terbaik untuk pencairan THR bagi driver ojol.

    “Konkretnya ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol juga terkait dengan THR. Ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa, ini yang sedang kami inikan (bahas),” tegas Yassierli ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    “Kita berharap pokoknya begitu,” tambahnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal kepastian THR buat driver ojol bakal cair.

    Soal kapan formulasi THR driver ojol akan rampung dibahas, Yassierli cuma bisa bilang pihaknya berupaya agar beleid itu sesegera mungkin bisa diterbitkan.

    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha,” kata Yassierli.

    (kil/kil)

  • Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan tunjangan hari raya (THR) yang menjadi bagian unjuk rasa atau demo dari pengemudi ojek online (ojol). 

    Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja maupun pengusaha guna mencari solusi terbaik terkait aspirasi tersebut. 

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo, kami sudah bertemu beberapa kali dengan perwakilan pekerja. Kemudian, kami juga sudah dua kali bertemu dengan pengusaha. Mereka berjanji bahwa akan menyambut aspirasi ini dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

    Mengenai solusi bagi pengemudi ojol, Yassierli menjelaskan bahwa pihak pengusaha telah memahami permintaan tersebut dan sedang berupaya mencari formula terbaik untuk pemberian THR. 

    “Pengusaha juga sudah memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya. Itu yang kita tunggu nanti,” imbuhnya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada solusi konkret terkait hal ini, Yassierli menyebutkan bahwa pihaknya masih berupaya memastikan agar pengusaha memahami aspirasi para pengemudi ojol. 

    “Konkritnya, ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol terkait THR ini. Masalahnya sekarang pada besaran dan formulanya seperti apa. Itu yang sedang kami bahas,” katanya. 

    Kendati demikian, Yassierli berharap bahwa pengusaha dapat segera merealisasikan agar pengemudi ojol dipastikan akan mendapatkan THR,

    “Kami berharap begitu,” tegasnya.

     Adapun, mengenai target penyelesaian formula THR bagi ojol, Yassierli berharap dapat segera difinalisasi dalam waktu dekat.

    Dengan adanya pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan pengusaha, para pengemudi ojol kini menanti keputusan final terkait hak mereka untuk mendapatkan THR. 

    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan, mereka [pengusaha] harus ada simulasi yang harus dipersiapkan. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, finalisasi akan dilakukan bersama pengusaha,” pungkas Yassierli.

  • Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (driver ojol) yang menuntut hak tunjangan hari raya (THR). Adapun, aksi demonstrasi ini bakal dihelat di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para driver ojol besok, Senin (17/2/2025), merupakan hak setiap warga negara. Selain itu, dirinya juga menghargai aksi tersebut.

    “Kami tentu sangat menghargai langkah mereka tersebut. Bagaimanapun hak menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi,” kata Yassierli kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Yassierli juga meyakini aksi unjuk rasa driver ojol yang menuntut hak THR akan berjalan kondusif dan konstruktif.

    Adapun pada pekan lalu, Yassierli mengeklaim bahwa secara terpisah Kemnaker sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan perwakilan driver online dan kurir online dari lintas organisasi-serikat pekerja.

    Selain itu, Kemnaker juga sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan pengusaha aplikasi digital platform untuk mendengarkan aspirasi driver ojol terkait kebijakan THR.

    Adapun, Menaker Yassierli memastikan pemerintah melalui Kemnaker akan mengeluarkan kebijakan perihal THR untuk driver ojol dalam waktu dekat.

    “InsyaAllah kami sangat memahami aspirasi mereka dan tentunya dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan aspirasi mereka tersebut,” tuturnya.

    Demo Tuntut THR

    Dihubungi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati membenarkan bahwa para pengemudi online akan menggelar demo untuk menuntut THR pada besok, Senin (17/2/2025).

    “Iya [driver ojol akan melakukan demonstrasi], tuntutan utama soal THR,” kata Lily kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Selain THR, tuntutan aksi lainnya adalah terkait potongan yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Serta, menuntut untuk menghapus upah murah pada program layanan Aceng dan Slot.

    “Ada program namanya Aceng, upahnya murah jarak jauh maupun dekat Rp5.000. [Layanan] Slot itu ada aturanya per wilayah dan per jam, kalau tidak mengikuti wilayah dan jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    Lily menyebut bahwa program ini bersifat memaksa para driver ojol untuk bekerja di tempat atau wilayah lain dan jauh dari lokasi rumah. “Padahal tidak semua wilayah ramai dan diupah murah,” ungkapnya.

    Tak Punya Dasar Hukum

    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang bahwa tuntutan THR untuk driver ojol tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, banyak driver ojol yang bekerja sebagai pekerjaan sampingan.

    “Tuntutan THR belum ada landasan hukumnya. Siapa saja yang berhak mendapat THR? Banyak pengemudi online sebagai kerja sambilan atau kerja tambahan,” kata Payaman kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, SPAI lebih baik mendorong pemerintah mempertemukan kedua belah pihak, yakni para wakil pengemudi online dengan provider untuk menyepakati hubungan kerja, bukan melakukan aksi demonstrasi menuntut THR.

    Untuk itu, Payaman menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengatur hubungan kerja antara pengemudi online dengan provider.

    Dia menjelaskan, jika hubungan kerja kedua pihak disebut bermitra, maka pengemudi dan provider adalah pengusaha. Artinya, lanjut dia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk pembayaran iuran BPJS dan persentase bagian pengemudi.

    “Demikian juga bila hubungan kerja mereka sebagai pemberi kerja dan pekerja bagi hasil, disepakatilah hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk THR,” pungkasnya.

  • Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli. (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

    Yassierli: Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Adapun anggaran Kemnaker tahun ini telah dipangkas hingga menyentuh angka 57,1 persen.

    Pagu anggaran Kemnaker tahun 2025 mulanya dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun, tapi kini menyusut menjadi Rp2,74 triliun.

    Yassierli menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik.

    Oleh karenanya, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Menaker mengatakan pihaknya akan tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Beberapa kolaborasi antar-K/L itu misalnya dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya.

    Bahkan, lanjut dia, kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan kementerian/lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” ujar Menaker Yassierli.

    Sumber : Antara

  • Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan kementerian yang dipimpinnya tetap menjalankan tugas secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. 

    Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dalam keterangannya Jumat (14/2/2025).

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik. 

    Karenanya, kata Menaker, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Kemnaker tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, dan daya saing industri.

    Serta perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/ lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Misalnya, kata Menaker, dengan Kementerian UMKM, Kementerian pendidikan dasar dan menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya. 

    Bahkan kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas Nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” tutupnya.

  • THR Ojol Belum Ada Kepastian, Diver Gojek Cs Demo Besar-besaran 17 Februari

    THR Ojol Belum Ada Kepastian, Diver Gojek Cs Demo Besar-besaran 17 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). Pihaknya menuntut hak tunjangan hari raya atau THR untuk ojek online (ojol), taksi online, dan kurir.

    Ketua Spai Lily Pujiati menyampaikan, aksi tersebut akan dihadiri sekitar 700 – 1.000 pengemudi transportasi online dan komunitas ojol dari Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya.

    “Sekitar 700 sampai 1.000 [peserta aksi, tidak hanya dari Jakarta], ada dari daerah juga,” kata Lily kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dalam undangan yang diterima Bisnis, SPAI akan menggelar aksi di Kantor Kemenaker yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi digelar mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan tuntutan hak THR bagi pengemudi transportasi online.

    SPAI sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo, dan lainnya memberikan THR bagi para pengemudinya.

    Dia mengatakan, pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Pihaknya juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. 

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujar Lily melalui keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pembahasan THR untuk bagi pekerja platform online seperti ojek online, taksi online, dan kurir akan selesai dalam dua pekan ke depan. 

    Yassierli mengungkap, ada dua faktor yang masih menjadi pertimbangan Kemnaker sebelum merampungkan pembahasan ihwal THR Ojol Cs.Pertama, persoalan aturan yang menghambat THR untuk Ojol cs. 

    “Karena isunya regulasinya harus duduk dulu. Baru kemudian dari situ hasilnya kita akan sounding [sampaikan] ke para pengusaha platform online nanti,” jelas Yassierli di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

    Kedua, perlunya partisipasi yang bermakna dari para pemegang kepentingan. Oleh sebab itu, sambungnya, Kemnaker masih akan terus menerima masukan dari pengusaha dan serikat buruh.

  • THR buat Ojol Kewajiban atau Imbauan? Ini Jawaban Kemnaker

    THR buat Ojol Kewajiban atau Imbauan? Ini Jawaban Kemnaker

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka-bukaan soal nasib tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) tahun ini. Seperti diketahui, ojol telah menuntut agar mereka mendapat THR selayaknya karyawan di perusahaan.

    Menurut Indah THR untuk menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya THR adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia untuk sama-sama bergembira menyambut hari raya keagamaan.

    “Untuk THR Ojol, memang menjadi perhatian pemerintah. Karena THR Keagamaan adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia untuk sama-sama bergembira menyambut hari raya keagamaan,” katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (14/2/2025).

    Saat dikonfirmasi apakah pemberian THR untuk ojol bersifat wajib atau imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya, Indah menyebut hal itu masih dibicarakan. Dalam hal ini pemerintah mengajak ojol hingga manajemen penyedia layanan untuk berdialog.

    “Sedang kami pelajari dulu soal ini ya, saat ini kami masih terus mendiskusikan dengan para pekerja online angkutan dan manajemen perusahaan platform,” jelas Indah.

    Pengumuman soal THR akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Menurut Indah hal ini berlaku seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Imbauan pemberian THR keagamaan akan diumumkan oleh Pak Menaker, seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Menaker Yassierli Minta Aspek Indonesia Berkontribusi untuk Bangsa

    Menaker Yassierli Minta Aspek Indonesia Berkontribusi untuk Bangsa

    loading…

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa usia Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang telah mencapai 26 tahun menandakan kematangan organisasi. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa usia Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang telah mencapai 26 tahun menandakan kematangan organisasi. Hal itu dikatakannya sebagai keynote speaker dalam seminar nasional bertajuk Membangun Kemitraan Hubungan Industrial Sektor Commerce Indonesia yang digelar Aspek Indonesia di Hotel Balairung, Jakarta Pusat.

    “Aspek harus siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan berkontribusi lebih besar untuk kemajuan bangsa,” kata Yassierli, Kamis (13/2/2025).

    Yassierli menyampaikan terkait hubungan industrial, Indonesia memiliki DNA bangsa yang guyub dan menjadikan musyawarah dan nilai kemanusiaan serta spiritualitas yang terkandung dalam Pancasila sebagai modal besar dan fondasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.

    Dalam aspek produktivitas, Menaker juga menekankan agar Aspek terlibat positif dalam usaha meningkatkan produktifitas industri, terutama di masing-masing perusahaan anggota dari afiliasinya.

    Adapun seminar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait dalam sektor ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dengan tujuan untuk memperkuat kemitraan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah demi kemajuan sektor commerce Indonesia.

    Selain Menaker, seminar ini juga mengundang sejumlah tokoh penting lainnya seperti Alice Chang (Direktur UNI Apro Commerce), Katsutoshi Matano (Komite Eksekutif Pusat dan Direktur Hubungan Internasional UA Zensen Japan), Muhamad Rusdi (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia), Solihin (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia), Abun Jufar Jaya (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia), dan Ayako Nakata (Asisten Direktur Hubungan Internasional UA Zensen Japan).

    Presiden Aspek Indonesia M. Rusdi menegaskan bahwa Aspek Indonesia siap bertransformasi menjadi organisasi yang lebih maju, modern, serta konstruktif dan kontributif bagi semua stakeholder, baik anggota, afiliasi, perusahaan, maupun pemerintah. “Kami berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri yang memberikan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujar Rusdi dalam sambutannya.

    Sementara itu, Alice Chang menyampaikan pentingnya dialog konstruktif antara serikat pekerja dan manajemen. “Perundingan yang baik akan menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan dan seluruh karyawan,” kata Alice.

    Ayako Nakata juga menekankan pentingnya transparansi dalam merumuskan program kesejahteraan karyawan. “Kerja sama yang terbuka antara trade union dan perusahaan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas serta memastikan kesejahteraan karyawan,” katanya.

    Seminar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan yang lebih baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, guna menciptakan iklim industri yang lebih kondusif dan sejahtera di Indonesia.

    (rca)