Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah!

    Prabowo Mau Hapus Outsourcing, Menaker: Memang Banyak Masalah!

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut sistem outsourcing atau alih daya punya banyak persoalan. Sistem outsourcing sendiri rencananya bakal dihapus sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, sistem outsourcing membuat jenjang karier para karyawan menjadi tidak jelas. Tak sedikit juga buruh yang harus menerima gaji setara UMR atau bahkan lebih rendah meski sudah bekerja cukup lama.

    “Dan kalau kita lihat kan memang praktik outsourcing kan memang banyak masalah ya. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di-outsource, tanpa ada karier, dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” kata Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Oleh karena itu, kata Yassierli, Prabowo meminta sistem itu dihilangkan namun tetap bersikap realistis. Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh akan bertugas mengkaji proses penghapusan outsourcing.

    Sebagai informasi, saat ini Dewan Kesejahteraan Buruh belum dibentuk oleh pemerintah. Menurut Yassierli, Kemnaker perlu mendetailkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari serikat pekerja hingga pengusaha. Dijadwalkan pertemuan Kemnaker dengan pengusaha dan buruh berlangsung pekan ini.

    “Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati, dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Saat dikonfirmasi kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penghapusan outsourcing terbit, Yassierli belum bisa memastikan. Ia pun belum mau menjelaskan apakah penghapusan itu dilakukan secara menyeluruh, sebagian, atau hanya dilakukan perbaikan.

    “Belum, saya belum bisa janjikan. Nanti kita lihat, ini paralel nih kita dengar aspirasi,” tutupnya.

    Simak video “Buruh Jadi Incaran Atasan Nakal, Said Iqbal: Outsourcing-Upah Murah Sebabnya!” di sini:

    (acd/acd)

  • Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Menaker Bongkar Biang Kerok PHK Tembus 24.036 Orang: Relokasi-Mogok Kerja

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan biang kerok pemutusan hubungan kerja (PHK) Januari sampai 23 April 2025. Kemnaker mencatat jumlah PHK di periode tersebut mencapai 24.036

    Dari 25 penyebab PHK yang dianalisis Kemnaker, ada terdapat 7 alasan utama yang paling dominan. Pertama adalah perusahaan mengalami kerugian karena kondisi pasar di dalam dan luar negeri yang menurun.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” tutupnya.

    Tonton video “Ketua Dewan Pers: Biarkan Media Bekerja Secara Merdeka!” di sini:

    (acd/acd)

  • 24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025, Terbanyak di Jawa Tengah – Page 3

    24.036 Orang Kena PHK hingga April 2025, Terbanyak di Jawa Tengah – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri May day 2025 berjanji akan membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Pembentukan satga sini sangat penting di tengah gelombang pemutusan kerja yang kian marak terjadi.

    “Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK-kan seenaknya.Bila perlu, bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” tegasnya Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun langsung gerak cepat membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Bahkan ia memproyeksikan pembentukan satgas ini rampung pada Mei 2025.

    “(Targetnya) Saya berharap bulan ini, saya berharap (demikian),” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

    “Tapi ini tentu bentuknya nanti yang akan ditandatangani oleh presiden, berarti kita tunggu saja,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa progres penyusunan regulasi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu kini telah memasuki tahap finalisasi.

    “(Progresnya) Sedang finalisasi, jadi seminggu ini kita terus menyiapkan (dengan baik), karena yang agak (memerlukan waktu) panjang itu adalah merumuskan tupoksinya,” ujar Yassierli.

  • PHK di Mana-mana! Segini Jumlah Tabungan yang Harus Dimiliki

    PHK di Mana-mana! Segini Jumlah Tabungan yang Harus Dimiliki

    Jakarta –

    Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengemuka di Tanah Air. Oleh sebab itu, pekerja perlu punya strategi ‘menyelamatkan diri’ dalam mengelola keuangan dan menyiapkan dana darurat atau tabungan untuk selalu berancang-ancang, termasuk soal PHK.

    Berdasarkan data Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, angka PHK periode Januari sampai 23 April 2025 sendiri tercatat sebesar 24.036. PHK di Jawa Tengah adalah sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas provinsi DKI Jakarta yang sebesar 4.649 orang. Jakarta berada di urutan kedua.

    Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, menjelaskan pentingnya untuk selalu punya persiapan secara finansial. Ia bilang, mulanya kita perlu menghitung besaran pengeluaran rutin bulanan, termasuk dengan cicilan utang di dalamnya.

    “Misalnya, total pengeluaran Rp 5 juta per bulan. Maka, sebaiknya kita punya tiga kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat kita. Sehingga kita bisa punya waktu tiga bulan untuk mencari pekerjaan lagi. Tetapi, tentunya semakin besar dana darurat kita, akan semakin baik, dan kita juga bisa lebih tenang,” ucap Tejasari saat dihubungi detikcom, Senin (5/5/2025).

    Tejasari mengelaborasi, misal kita memiliki dana lebih sebanyak enam kali biaya bulanan, itu akan jauh lebih baik. Hal ini lantaran pekerja jadi punya waktu lebih panjang dalam mencari pekerjaan yang diinginkan.

    “Berapa tabungan yang ideal? Ini tentunya sejalan dengan dana darurat yang kita rencanakan tadi. Kalau kita merasa tiga kali pengeluaran sudah cukup, atau merasa enam kali pengeluaran, silakan saja,” tambahnya.

    Tidak cuma itu, dalam konteks maraknya PHK di sejumlah perusahaan, Tejasari menekankan agar masyarakat selalu berhemat dalam keuangannya. Terlebih, jika kondisi dana darurat belum sesuai ambang batas yang sudah dikalkulasikan sebelumnya.

    “Perlu banget pastinya (berhemat), kalau dana darurat kita belum mencukupi. Hemat-hemat di pengeluaran yang tidak rutin seperti budget shopping, nongkrong, paket langganan, hiburan, dan lain-lain itu bisa jadi anggaran yang dapat kita hemat,” tambahnya.

    “Pengeluaran makan juga bisa kita hemat, lho. Transportasi juga bisa,” tutupnya.

    Tonton video “Respons Wamen Komdigi soal Badai PHK di Industri Media” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 yang kala itu sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata adalah sekitar 24.000, jadi sudah sepertiga lebih dari 2024,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Dari total tersebut, Yassierli mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. 

    Yassierli mengungkap, ada berbagai faktor yang memicu PHK di Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada tujuh faktor dominan yang menyebabkan PHK.

    Pertama, kata dia, karena perusahaan mengalami kerugian atau tutup imbas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang menurun. Kedua, relokasi usaha karena alasan tidak mampu bersaing dan mencari daerah yang upah minimumnya lebih rendah. 

    Ketiga, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial karena pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, yang berujung pada PHK terhadap pengurus serikat pekerja/buruh.

    Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Kemudian, kebijakan transformasi perusahaan, dan terakhir, pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

    “Jadi penyebabnya beragam. Ketika ditanya mitigasi seperti apa tapi kita harus lihat case by base,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli juga mengungkap langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa beberapa upaya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Diantaranya, kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi dan subsidi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, serta digitalisasi dan inovasi industri.

    Khusus untuk industri padat karya, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas tax allowance untuk 45 perusahaan di sektor padat karya, pembiayaan kredit investasi 2025, insentif PPh21 bagi pekerja, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50%.

    “Tentu ini terus kita reviu dan sempurnakan,” pungkasnya. 

  • Menaker Yassierli Kenalkan Pembaruan Sistem Magang Nasional, Targetkan 50 Ribu Peserta – Page 3

    Menaker Yassierli Kenalkan Pembaruan Sistem Magang Nasional, Targetkan 50 Ribu Peserta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat program baru sistem permagangan di Indonesia dengan tajuk “Best Learning”. Program ini diungkap langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Yassierli menjelaskan, pembaruan sistem permagangan nasional ini perlu dilakukan setelah ia melihat bahwa program magang selama ini kurang efektif karena dianggap membebani perusahaan.

    “Sekarang, kita persiapkan magang nasional. Kita berharap mereka akan memberikan sesuatu kepada perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Yassierli mengatakan Kemnaker kini tengah menyusun modul pelatihan khusus teknologi 4.0 dan digital dengan durasi pelatihan selama tiga bulan, dengan peserta yang direkrut adalah mereka yang telah memiliki dasar di bidang elektronika industri.

    Adapun program ini akan diawasi langsung oleh Kemnaker dan menargetkan pelatihan bagi 50 ribu peserta sepanjang tahun 2025.

    Lebih lanjut, para peserta nantinya akan dibekali keterampilan dasar seperti coding dan otomatisasi, peralatan elektronika, serta penerapan teknologi pada smart office, smart warehouse, smart logistics, smart building, smart farming, dan lainnya.

    “Peserta akan dilatih untuk mampu melakukan problem solving dalam konteks proyek sederhana berbasis teknologi 4.0. Setelah lulus, mereka akan datang ke perusahaan untuk menawarkan solusi,” ujar Menaker.

    Di sisi lain, Menaker pun menekankan bahwa peningkatan produktivitas harus dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi pada empat aspek utama, yaitu process, product, policy, dan people (4P).

     

  • Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
    Yassierli
    mengatakan, pemerintah akan merilis
    data bulanan
    terkait peningkatan dan penurunan jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
    Penyusunan data ini melibatkan kolaborasi antara
    Kementerian Ketenagakerjaan
    (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).
    “Kita ingin ada data bulanan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi, data bulanan itu tidak hanya inflasi atau indikator-indikator makro, tapi kita juga ingin ada indikator-indikator tenaga kerja, berapa jumlah tenaga kerja per bulan meningkatnya, berkurangnya,” kata Yassierli, dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
    Yassierli menuturkan, Kemenkeu akan mendukung pengumpulan data berdasarkan pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh 21).
    Data ini akan digunakan untuk menganalisis jumlah tenaga kerja di berbagai perusahaan di seluruh daerah.
    Dengan demikian, Kemenaker dapat melakukan mitigasi untuk mencegah pengurangan karyawan lebih lanjut.
    “Dari situ kita bisa melakukan estimasi apakah sudah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja atau belum, trennya seperti apa dari perusahaan. Sehingga kita bisa melakukan itu, untuk mitigasi melihat kemungkinan terburuk selanjutnya seperti apa,” ucap Yassierli.
    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang.
    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year to year/YoY).
    Sepanjang tahun 2024, total pekerja yang mengalami PHK tercatat mencapai 77.965 orang.
    PHK tersebut terjadi paling banyak di tiga provinsi, dengan rincian 10.692 pekerja di Jawa Tengah, 4.649 orang di Jakarta, dan 3.546 orang di Riau. 
    “Tiga sektor terbanyak yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya,” ujar Yassierli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemnaker Gelar Job Fair pada 22–23 Mei 2025, Cek Syarat dan Cara Daftarnya! – Page 3

    Kemnaker Gelar Job Fair pada 22–23 Mei 2025, Cek Syarat dan Cara Daftarnya! – Page 3

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli turut menyambut Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Dalam menyambut May Day 2025, Menteri Yassierli menyampaikan apresiasinya kepada 145 juta pekerja.

    “Dengan jumlah pekerja dan buruh sebanyak hampir 145 juta orang, tentunya pekerja dan buruh merupakan entitas terbesar dan terpenting untuk pembangunan dan kemajuan negeri ini,” tutur Yassierli dalam postingan di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Yassierli mengajak pekerja dan buruh dan seluruh stakeholder ketenagakerjaan Indonesia untuk merajut kebersamaan demi peningkatan kesejahteraan pekerja terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dan peningkatan daya saing nasional dengan menjunjung tinggi nilai pancasila demi kemajuan bangsa dan negara

    “Di Hari Buruh Internasional ini, saya selaku Menteri Ketenagakerjaan dan juga segenap jajaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025,” ucapnya.

    “May Day is a Collaboration Day, May Day adalah Hari Kolaborasi,” ia menambahkan.

    Dalam postingan tertulis, Yassierli mengatakan, Hari Buruh Internasional bukan sekadar peringatan, tetapi juga momentum untuk menguatkan kolaborasi antara seluruh elemen ketenagakerjaan.

    “Dengan tema “May Day is a Collaboration Day,” kita dorong semangat gotong royong demi menciptakan ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan,” tulisnya.

     

  • Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…

    Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…

    Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam beberapa waktu terakhir, Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    terus menunjukkan komitmen yang kuat agar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian berkembang di Indonesia.
    Dalam sejumlah kesempatan, Gibran bahkan kerap mendatangi kegiatan di sekolah maupun universitas yang tengah menyelenggarakan kegiatan bertemakan AI. Seperti pada Jumat (2/5/2025) kemarin, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyambangi Binus University, BSD, Tangerang Selatan untuk berbicara tentang AI di depan mahasiswa.
    Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan pelajaran AI akan masuk ke SD, SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran baru nanti.
    “Beberapa hari lalu kita ratas, dengan Pak
    Menteri Pendidikan
    juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan
    kurikulum AI
    , pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga,” ujar Gibran.
    Pada 12 Maret lalu, saat menyambangi SMA 66 Jakarta, Gibran memang sempat mendorong agar AI masuk dalam kurikulum di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian menyambut hal ini dan menyatakan bahwa pelajaran coding serta AI akan mulai diajarkan di Kelas 5 SD hingga SMA.
    Menurut Gibran, AI tidak akan menggantikan tugas manusia, tetapi justru membantu meningkatkan produktivitas yang ada.
    “(Bisa) bikin video lucu, grafis-grafis gitu ya. Tapi, intinya bukan itu ya, kita intinya ingin mempermudah tugas-tugas sehari-hari kalian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas,” ujar Gibran, saat menjadi juri dalam seminar di sekolah tersebut.
    Gibran menilai, adaptasi penggunaan AI perlu segera dilakukan agar anak muda Indonesia tidak tertinggal dengan anak muda dari negara lain, yang telah lebih dulu memanfaatkannya.
    “Di negara-negara lain, pemerintahnya sudah mendorong anak-anak muda untuk menggunakan AI. Kita enggak boleh ketinggalan,” ujar Gibran saat menghadiri acara Talkshow & Showcase Inovasi AI bertajuk Artificial Intelligence: Shaping Indonesia’s Future di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Banten, pada 20 Maret lalu.
    Meski Gibran terus mendorong penggunaan AI di Tanah Air, bukan berarti keberadaannya tidak menghadapi tantangan.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar khawatir, kemudahan yang ditawarkan AI dalam memproduksi sesuatu, justru akan menjadi sebuah kemunduran dan krisis.
    “Kita juga menghadapi tantangan kemunduran dan krisis akibat kemajuan teknologi. Kita menjadi malas berpikir,” kata Muhaimin dalam acara Waisak Nasional PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).
    Ia menilai, kehadiran AI membuat budaya semakin ditinggalkan. Meskipun, ia tak memungkiri bahwa keberadaannya memudahkan kinerja manusia.
    “Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Bahkan kita berkedip saja, teknologi baru sudah muncul di depan mata kita. Adanya artificial intelligence ini salah satu kebutuhan nyata memudahkan cara kerja dan pola hidup kita,” ucap Muhaimin.
    Karena memiliki kelebihan dan kekurangan, Ketua Umum PKB ini meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan AI.
    “Sangat rentan jika nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupan kita akan terus tergerus dan tidak memiliki relevansi dengan zamannya,” tandasnya.
    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, AI sulit dikuasai pekerja Indonesia. Sebab, mayoritas pekerja di RI belum menjalani pendidikan hingga perguruan tinggi.
    Sebanyak 52 persen pekerja RI lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian, 36 persen lainnya yang merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
    “Kami diamanahkan juga untuk mempersiapkan pekerja, untuk bekerja. Makanya kita punya
    vocational training center
    , balai-balai latihan kerja tersebar di Indonesia. Kita latih, ada program yang namanya
    skilling, reskilling, upskilling
    ,” ujar Menaker di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    “Tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, negara lain
    skilling, upskilling, reskilling
    menyiapkan untuk tema-temanya itu adalah siap dengan AI, siap dengan
    green economy
    (ekonomi hijau). Tapi potret pekerja kita 88 persen lulusan SMA dan SMK. Tidak mudah kita kemudian
    reskilling
    mereka,
    upskilling
    mereka untuk menghadapi itu semua,” jelasnya.
    Di sisi lain, untuk lulusan perguruan tinggi ternyata masih banyak yang menganggur.
    Pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur perkembangan teknologi AI secara lintas sektor.
    Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan AI dan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi dampaknya.
    “Mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres yang mungkin agar bisa mengatur lintas sektor perkembangan AI ini,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
    Selain itu, sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta aturan tentang perlindungan anak di ruang digital sudah tersedia.
    “Kita coba melakukan assessment, kita berada di mana di tengah perkembangan global itu, sehingga dibutuhkan regulasi-regulasi yang tepat,” ujar Nezar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Siapkan Program Magang Nasional untuk 50 Ribu Pencari Kerja – Halaman all

    Menaker Siapkan Program Magang Nasional untuk 50 Ribu Pencari Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan skema baru program magang nasional guna mendorong penciptaan tenaga kerja yang produktif. 

    “Program ini akan diluncurkan paling lambat Juni 2025,” kata Menaker Prof Yassierli PhD saat membuka acara ‘Gathering B300 GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dan Para Pejuang Kompetensi’ di Jakarta. 

    Acara tersebut dihadiri 450 pimpinan tertinggi di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) berbagai perusahaan multinasional, BUMN dan perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia. 

    Menaker menambahkan, program magang yang berjalan selama ini kurang efektif, bahkan menjadi beban bagi industri untuk melatih kembali calon tenaga kerja. 

    “Hasil dari Program Magang Nasional ini diharapkan dapat memberi sesuatu kepada perusahaan. Karena programnya menggunakan pendekatan pembelajaran,” kata Prof Yassierli seraya menyebut program tersebut menyasar 50 ribu calon pekerja.

    Pelatihannya akan berlangsung selama 3 bulan. Mereka yang ikut pelatihan harus memiliki ‘basic electronic industry’ untuk mempertajam kompetensi.

    “Peserta magang harus sudah punya kompetensi dasar di industri, karena modul pelatihan berbasis teknologi 4.0. Diharapkan, peserta magang dapat melakukan problem solving terkait teknologi 4.0 untuk project sederhana. 

    Peserta akan dibekali dengan pelatihan IoT, coding basic yang terintegrasi dengan smart gadget, dan otomatisasi sederhana. 

    Sehingga mereka punya kompetensi dasar di bidang-bidang tertentu, seperti ‘smart office’, ‘smart warehouse’, ‘smart logistic’, ‘smart building’, ‘smart farming’, atau ‘smart fishery’.

    “Ketika masuk ke perusahaan, peserta bisa menyumbangkan keahlian yang diperoleh selama pelatihan. Saya yakin project itu dibutuhkan perusahaan,” ucapnya.

    Menaker memastikan tenaga magang yang sudah terlatih dapat berkontribusi bagi industri atau perusahaan. 

    Dia mendorong perusahaan agar menerima dan menyediakan tempat bagi para tenaga magang yang sudah terlatih.

    “Kami juga akan langsung melakukan supervisi, tidak oleh perusahaan. Perusahaan hanya perlu memberi ‘case’ kepada tenaga magang, dan mereka akan menyelesaikannya,” katanya. 

    Setelah program magang selesai, lanjut Menaker, peserta magang akan dikembalikan ke Kemenaker untuk dicarikan perusahaan lain yang membutuhkan kontribusi mereka dalam mengatasi masalah di perusahaan tersebut.

    “Jika dianggap mampu, perusahaan dapat merekrut langsung tenaga magang tersebut untuk dijadikan sebagai karyawan,” ucap Prof Yassierli menandaskan.

    Program Magang Nasional yang digagas Kemnaker merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. 

    SDM berkualitas merupakan kunci utama untuk mendorong reindustrialisasi dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. 

    Dalam kesempatan yang sama, Kemnaker bersama GNIK meluncurkan Podcast Produktivitas, sebagai salah satu inisiatif strategis untuk mendorong kesadaran dan praktik produktivitas berkelanjutan di berbagai sektor. 

    “Kami berharap peran GNIK tak terbatas pada sertifikasi kompetensi, tetapi melangkah lebih jauh sebagai motor penggerak perubahan mindset dan budaya kerja,” katanya.

    Prof Yassierli menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan sangat penting untuk mewujudkan reindustrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. 

    “Pemerintah berperan sebagai orkestrator, namun keberhasilan transformasi SDM sangat bergantung pada sinergi yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pejuang Indonesia Kompeten (PPIK), Dr Ir Yunus Triyonggo, MM, CAHRI menegaskan kembali peran unik GNIK menuju Indonesia Kompeten 2030.

    Sekadar informasi, PPIK merupakan transformasi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK). 

    Perubahan itu bertujuan untuk memperkuat wadah bagi para pejuang SDM di Indonesia agar lebih akuntabel, legal, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. 

    “Kami memberi keleluasaan kepada para pejuang kompetensi untuk bergerak, melompat jauh dan berdampak positif yang eksponensial. Karena waktu yang semakin sedikit untuk target 5 tahun kedepan guna mencapai periode bonus demografi,” kata Yunus.

    Lewat pertemuan semacam ini, Yunus berharap tercipta aksi-aksi yang yang dapat dikerjakan bersama secara serentak, dengan penuh hasrat untuk memberi dampak eksponensial, diluar cara-cara konvensional.