Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Menaker Minta Maaf di Depan Puluhan Ojol Soal BHR yang Belum Optimal

    Menaker Minta Maaf di Depan Puluhan Ojol Soal BHR yang Belum Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi transportasi online lantaran pelaksanaan bonus hari raya (BHR) belum optimal.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Yassierli di depan puluhan pengemudi transportasi online yang hadir dalam sambutannya pada diskusi publik yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    “Saya juga mohon maaf kalau BHR kemarin, saya dan Pak Wamen itu belum optimal,” kata Yassierli dalam sambutannya, Kamis (8/5/2025).

    Yassierli mengakui, pelaksanaan BHR sendiri belum optimal. Pasalnya, pembahasan dilakukan dalam waktu yang terbatas. Apalagi, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan aplikator yang tidak fleksibel sehingga pihaknya perlu membuat keputusan dengan cepat.

    Dia juga mengakui kebijakan pemberian BHR sempat menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Menurut sejumlah akademisi, kata dia, tidak ada negara yang menerapkan kebijakan BHR untuk pekerja dengan status mitra.

    “Saya katakan, saya sudah selesai dengan teori manajemen apapun dan ternyata saya melihat ada hal yang berbeda dan itu adalah keunggulan kita bahwa kita memiliki yang disebut dengan kearifan lokal,” tuturnya.

    Mempertimbangkan hal itu, Kemnaker kemudian mengeluarkan imbauan pemberian BHR Keagamaan bagi pengemudi dan kurir online.

    “Kalau sudah bicara kearifan lokal saya lebih cenderung tidak bicara regulasi. Makanya kemarin kita muncul dengan imbauan,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Yassierli melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan BHR kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.

    Melalui surat edaran itu, Yassierli menuturkan bahwa pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. 

    Perhitungannya, yakni sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sementara, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. 

    Mengenai skema pemberian bonus, pemerintah menyerahkannya kepada masing-masing perusahaan. 

    “[Skema pemberian bonus] Itu kita serahkan kepada masing-masing perusahaan aplikasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

  • Menaker sebut kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh pada 2025

    Menaker sebut kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kondisi lapangan kerja di Indonesia tetap tangguh dan menunjukkan resiliensi pada tahun 2025 di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.

    Pernyataan Menaker itu menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen, atau yang terendah sejak krisis tahun 1998.

    “Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh. Hal tersebut menunjukkan resiliensi (kemampuan beradaptasi) sekaligus memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat intervensi demi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas,” kata Menaker dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, penciptaan lapangan kerja pun tergolong signifikan, dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta orang.

    Lebih lanjut, data terbaru BPS juga menunjukkan bahwa indikator kualitas pekerjaan menunjukkan peningkatan dibandingkan Februari 2024.

    Proporsi pekerja penuh meningkat dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen. Sementara tingkat setengah pengangguran menurun dari 8,5 persen menjadi 8,0 persen dan proporsi pekerja paruh waktu ikut turun tipis dari angka 25,9 persen menjadi 25,8 persen.

    Penciptaan lapangan kerja, lanjut Yassierli, juga terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi.

    Sektor dengan kontribusi terbesar dalam penciptaan lapangan kerja adalah sektor perdagangan yaitu 980 ribu orang, sektor pertanian 890 ribu orang, serta sektor industri pengolahan 720 ribu orang.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker: Sistem Outsourcing Rugikan Buruh, Usia 50 Tahun Tanpa Karier Jelas – Halaman all

    Menaker: Sistem Outsourcing Rugikan Buruh, Usia 50 Tahun Tanpa Karier Jelas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, sistem alih daya atau outsourcing di Indonesia mendatangkan banyak masalah dalam implementasinya. 

    Terbukti sejumlah perusahaan malah menyalahgunakan sistem tersebut. 

    “Jadi ada orang yang kemudian usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, masih aja di-outsource gitu ya, tanpa ada karier,” kata Yassierli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

    Yassierli juga mengungkap dalam sistem outsouring, para pekerja kerap mendapat upah yang tidak layak. 

    Dia mengatakan, upah beberapa pekerja tidak mengalami perubahan meski sudah bekerja cukup lama di perusahaan tersebut.

    “Kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” ujarnya.

    Yassierli mengayakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya mencermati kembali sistem outsourcing, dengan menggandeng Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang nantinya bakal dibentuk oleh pemerintah. 

    “Semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tandasnya

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari para serikat pekerja mengenai pembentukan Satgas PHK, menuntaskan UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    Hal ini disampaikan Prabowo usai mendengar usulan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya.”

    “Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo di depan massa buruh yang padati lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

    Keberpihakan tersebut kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruhselalu berdiri satu garis bersamanya. 

    Prabowo menganggap dirinya sebagai Presiden buruh, petani, nelayan dan orang – orang susah.  

    Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Internasional. 

    Hadiah itu adalah pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh buruh, dan bertugas memberi masukan kepada kepala negara soal mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.

    Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan rampung dalam kurun 3 bulan ke depan.

    “Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut,” sambung Prabowo.

    Sementara terkait outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

  • Angka Pengangguran RI Naik saat Prabowo Getol Efisiensi dan Kebut MBG

    Angka Pengangguran RI Naik saat Prabowo Getol Efisiensi dan Kebut MBG

    Bisnis.com, JAKARTA —  Jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025, di tengah upaya pemerintah menggenjot efisiensi untuk mendanai sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. 

    Pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengamankan dana sebesar Rp300 triliun. Dana tersebut selama ini terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Dana tersebut ke depan akan dikelola oleh Danantara Indonesia. 

    Adapun di tengah upaya efisiensi tersebut, angka pengangguran Indonesia mengalami peningkatan. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Di Sulawesi Selatan, jumlah pengangguran menembus 238.800 orang, dari total angkatan kerja di wilayah ini yang mencapai 4,82 juta orang.

    Angka pengangguran tersebut meningkat 8.123 orang atau 3,97% sejak Februari 2024 yang saat itu ada sebanyak 230.670 orang.

    Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mengalami kenaikan menjadi 4,12% pada Februari 2025. Angka ini naik 0,27 persen poin dibandingkan Februari 2024. 

    Menaker Yassierli

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa angka pengangguran meningkat pada Februari 2025.

    Meski belum bisa berkomentar banyak, Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melihat berapa banyak penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada.

    “Kita sadar bahwa pengangguran itu ada, nanti kita harus lihat berapa penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Yassierli mengungkap, Kemnaker besok akan menerima kunjungan dari tim BPS pada Selasa (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Yassierli berencana untuk melihat data ketenagakerjaan di Indonesia untuk kemudian menentukan langkah-langkah yang diambil Kemnaker ke depan.

    Untuk itu, Yassierli menyebut bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai kondisi ketenagakerjaan, sebagaimana dilaporkan oleh BPS.

    “Tapi sekali lagi, data Sakernas itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk pengambilan kebijakan ke depan,” ujarnya. 

    Program MBG Buka Lapangan Kerja

    Sementara itu pada April 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

    Dia menjelaskan,  dalam satu SPPG dibutuhkan sekurangnya tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

    “Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra,” ujar dia dilansir dari Antara.

    Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

    “Jika masing-masing penyalur mempekerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung,” ucapnya.

    Program MBG dijalankan di salah satu sekolah

    Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

    Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

    “Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta,” paparnya.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Hingga awal Mei 2025, MBG telah digelar di lebih dari 1.000 titik.

    “Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025). 

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

    “Kami selenggarakan katering untuk upacara perkawinan tamu 3.000 orang saja setengah mati katering. Dan tidak jarang bahwa katering itu ada yang keracunan. Biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja, sudah mahal,” ujarnya.

  • Biang Kerok PHK Makan Korban 24.036 Orang

    Biang Kerok PHK Makan Korban 24.036 Orang

    Jakarta –

    Sebanyak 24.036 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari sampai 23 April 2025. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, PHK disebabkan oleh setidaknya 25 alasan.

    Namun, Yassierli menyebut ada 7 alasan utama yang paling dominan, salah satunya adalah meruginya perusahaan imbas kondisi pasar yang memburuk. Kondisi itu menyebabkan perusahaan menutup bisnisnya.

    “Hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 ini adalah yang dominan pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Kedua, perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Menurut Yassierli hal ini dilakukan pengusaha demi mencari upah buruh yang lebih murah.

    “Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial tapi ini biasanya tidak massal, dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial,” tuturnya.

    Kelima adalah langkah efisiensi yang diambil perusahaan. Yassierli menyebut perusahaan tersebut berhasil bertahan hanya saja harus mengurangi jumlah karyawannya.

    “Kemudian ada yang melakukan transformasi perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Menurutnya untuk mencari langkah mitigasi maka pemerintah harus melihatnya kasus per kasus. Apalagi dalam hal ini penyebab terjadinya PHK sangat beragam.

    “Jadi penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa,” imbuhnya.

    Adapun dari total PHK 24.036 orang. Provinsi Jawa Tengah berkontribusi paling besar dengan jumlah PHK sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas provinsi DKI Jakarta di posisi kedua yang sebesar 4.649 orang. Sementara di posisi ketiga ada Provinsi Riau dengan PHK sebesar 3.547 orang.

    Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. Berikut rinciannya:

    1. Industri pengolahan 16.801
    2. Perdagangan besar dan eceran 3.622
    3. Aktivitas jasa lainnya 2.012

    Secara umum, angka PHK awal tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Yassierli jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 yang sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24 ribu, jadi sudah sepertiga ya, belum lebih, sepertiga dari tahun 2024. Jadi kalau ada yang bertanya PHK year-to-year gabungan itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat,” sebut Yassierli.

    Sebagai gambaran, PHK tahun 2020 mencapai 386.877 orang. Angkanya melandai tahun 2021 menjadi 127.085, lalu turun lagi menjadi 25.114 tahun 2022, namun kembali naik menjadi 64.855 tahun 2023 dan naik lagi menjadi 77.965 tahun 2024.

    (acd/acd)

  • Menaker Buka-bukaan Sistem Outsourcing Banyak Masalahnya

    Menaker Buka-bukaan Sistem Outsourcing Banyak Masalahnya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberi perintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya di Indonesia. Perintah itu ditindaklanjuti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang kini menyusun regulasinya.

    Yassierli menyatakan, penerapan sistem outsourcing saat ini memang punya banyak masalah. Misalnya, jenjang karier karyawan yang tidak jelas hingga persoalan gaji yang menyangkut kesejahteraan buruh.

    “Dan kalau kita lihat kan memang praktik outsourcing kan memang banyak masalah ya. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di-outsource, tanpa ada karier, dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus,” kata Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Oleh karena itu, kata Yassierli, Prabowo meminta sistem itu dihilangkan namun tetap bersikap realistis. Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh akan bertugas mengkaji proses penghapusan outsourcing.

    Sebagai informasi, saat ini Dewan Kesejahteraan Buruh belum dibentuk oleh pemerintah. Menurut Yassierli, Kemnaker perlu mendetailkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari serikat pekerja hingga pengusaha. Dijadwalkan pertemuan Kemnaker dengan pengusaha dan buruh berlangsung pekan ini.

    “Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati, dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya,” tutur Yassierli.

    Saat dikonfirmasi kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penghapusan outsourcing terbit, Yassierli belum bisa memastikan. Ia pun belum mau menjelaskan apakah penghapusan itu dilakukan secara menyeluruh, sebagian, atau hanya dilakukan perbaikan.

    “Belum, saya belum bisa janjikan. Nanti kita lihat, ini paralel nih kita dengar aspirasi,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    BPS Rilis Kondisi Ketenagakerjaan di Jakarta 2025, Pengangguran Bertambah per Februari 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis kondisi terbaru ketenagakerjaan di Jakarta tahun 2025.

    Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Jakarta yakni sebanyak 5,47 juta orang.

    Jumlah tersebut bertambah 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Penambahan jumlah angkatan kerja ini terjadi karena Penduduk Usia Kerja (PUK) yang cenderung meningkat setiap tahun. Faktornya karena adanya pertambahan penduduk di wilayah DKI Jakarta.

    Meski demikian, penambahan jumlah angkatan kerja tersebut faktanya juga dibarengi dengan jumlah pengangguran di Jakarta.

    Menurut data Sakernas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta pada Februari 2025 yakni sebesar  6,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

    Jumlah tingkat pengangguran terbuka ini, alami peningkatan sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan Februari 2024.

    Sementara jika diurutkan berdasar jenis kelamin, jumlah tingkat pengangguran terbuka laki-laki per Februari 2025 sebesar 6,77 persen, lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan
    yang sebesar 5,29 persen.

    TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,64 persen poin, sementara TPT perempuan turun 0,58 persen poin dibandingkan pada Februari 2024.

    Adapun dari keseluruhan jumlah keseluruhan, TPT terbanyak dialami oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah 9,07 persen.

    Sementara TPT yang paling rendah berasal dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3.00 persen.

    Banyak orang di PHK

    Sementara itu, tenaga kerja di Indonesia kini semakin dihantui oleh bayang-bayang PHK.

    Dikutip dari situs resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ada sebanyak 18.610 orang dilaporkan kena PHK dalam kurun waktu dua bulan.

    Data tersebut diambil pada periode bulan Januari-Februari 2025.

    Berdasar data tersebut, DKI Jakarta jadi provinsi kedua dengan gelombang PHK terbanyak setelah Jawa Barat.

    Adapun di Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 10.677 orang dilaporkan kena PHK pada Januari-Februari 2025.

    Sementara di DKI Jakarta, jumlah pekerja yang kena PHK pada periode waktu tersebut berjumlah 2.650 orang.

    Alih-alih memberikan perlindungan kepada kaum buruh, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bakal membentuk satgas atau satuan tugas khusus sebagai respons terhadap maraknya fenomena PHK di Indonesia.

    Hal ini dumumkan secara langsung oleh Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2025.

    Menurut Prabowo, pembengtukan Satgas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK secara tidak bertanggung jawab atau sewenang-wenang oleh pihak perusahaan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun memastikan bahwa Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera diluncurkan.

    Ia menjelaskan, pemerintah kini masih menyiapkan regulasi serta tugas-tugas dari satgas tersebut.

    Selain melibatkan serikat pekerja, pengusaha juga akan masuk jadi bagian dari tim satgas.

    Nantinya satgas ini juga akan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penciptaan lapangan kerja.

    Jika terjadi PHK, satgas diharapkan mampu memberikan informasi juga soal peluang kerja.

    “Aturan (soal satgas) sedang disiapkan. Segera. Kami terlibat. Pak Presiden mintanya segera,” ujar Yassierli di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    (TRIBUNJAKARTA/KOMPAS.COM)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Pengangguran RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Menaker Bilang Begini

    Pengangguran RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Menaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa angka pengangguran meningkat pada Februari 2025.

    Meski belum bisa berkomentar banyak, Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melihat berapa banyak penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada.

    “Kita sadar bahwa pengangguran itu ada, nanti kita harus lihat berapa penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Yassierli mengungkap, Kemnaker besok akan menerima kunjungan dari tim BPS pada Selasa (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Yassierli berencana untuk melihat data ketenagakerjaan di Indonesia untuk kemudian menentukan langkah-langkah yang diambil Kemnaker ke depan.

    Untuk itu, Yassierli menyebut bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai kondisi ketenagakerjaan, sebagaimana dilaporkan oleh BPS.

    “Tapi sekali lagi, data Sakernas itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk pengambilan kebijakan ke depan,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (5/5/2025), Yasierli memperkenalkan program School to Work Transition yang dirancang untuk menekan angka pengangguran. Program ini merupakan kerja sama antara Kemnkaer dengan lintas kementerian/lembaga dalam bentuk integrasi pelatihan dan pemagangan.

    Dia menjelaskan, program ini nantinya akan ditujukan bagi lulusan Sekola Menengah Kejuruan (SMK) mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19-24 tahun.

    Adapun, program ini nantinya fokus pada pengembangan skillset masa depan seperti elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); terintegrasi dengan pelatihan soft skill, bahasa asing, dan kewirausahaan; serta bertujuan mengatasi ketimpangan dan mismatch dengan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, BPS melaporkan bahwa jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. 

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%.

    “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

  • Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai dibicarakan belakangan terjadi salah satunya karena tidak adanya kecocokan skill sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan.

    Untuk itu ia mengusulkan adanya penambahan skil (upgrade skill) SDM sesuai dengan lapangan pekerjaannya 

    Ayah dari Cinta Kuya itu pun menyambut baik program Kemenaker tentang School to Work Transition yang dipaparkan oleh Menaker Yassierli.

    Namun, Uya menyoroti perihal penyesuaian teknologi di masa mendatang.

    Hal ini lantaran berpengaruh untuk menentukan lapangan pekerjaan suatu negara.

    Fenomena demikian pun telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia.

    Uraian Uya Kuya antara lain; ojek pangkalan jadi ojek online, toko fisik ke toko inline, call center dijawab mesin penjawab otomatis, cash jadi cashless, dan lainnya.

    “Saya pikir ini harus dipikirkan, anak-anak muda harus pintar untuk upgrade skill-nya, untuk menghadapi tantangan zaman. Pemerintah harus mencoba melihat bagaimana minat para pelajarnya, misal yang punya minat IT bisa diarahkan ke Artificial Intelligence atau game coding,” papar Uya.

    Pihaknya juga menyinggung kelangsungan program yang telah ada hasil kerjasama pemerintah dengan pemerintah luar negeri.

    Satu contohnya adalah Triple Win di Jerman, program kerjasama antara Jerman dan negara asal pekerja migran seperti Indonesia untuk memfasilitasi penempatan perawat di Jerman.

    Uya menilai kelancaran program tersebut menurun, hal ini karena perawat peserta program tidak dilatih kemampuan dasar yakni kemampuan berbahasa Jerman.

    “Padahal gajinya besar di sana, nah ini bagaimana kita ajarkan sekolah vokasi untuk orang yang jadi perawat diajarkan dari SMA kurikulum bahasa Jerman, atau untuk anak muda yang dikirim keluar negeri diajar kemampuan bahasa Inggris misal,” harap dia.

    Terakhir ia mendambakan program inisiasi Kemenaker bertajuk School to Work Transition serta lembaga vokasi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki matching skill dengan lapangan pekerjaannya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran sebanyak 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta pada Februari 2025.

    “Terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia mengatakan, dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang ini termasuk sebanyak 144,77 orang yang bekerja. 

    Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta orang.

    Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tercatat menurun meskipun jumlah penganggur meningkat. 

    Hal ini terjadi lantaran tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi 2,52 persen dibandingkan dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,11 persen.

    Total pengangguran sebanyak 7,28 juta pada Februari ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen. 

    “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen,” jelas Amalia.

     Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Agustus 2024 sebesar 4,92.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen basis point menjadi 4,98 persen dibandingkan Agustus 2024 mencapai 4,90 persen.

    “Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” tutur Amalia.

    Sekilas Program Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan lewat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.

    Program ini merupakan integrasi pelatihan serta pemagangan berskala nasional yang dirancang khusus untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan muda.

    Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun.

    Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, yakni beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.

    Ia juga menambahkan bahwa program ini berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, termasuk elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); dipadukan dengan pelatihan soft skill, penguasaan bahasa asing, serta kewirausahaan; dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dan ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” ucapnya.

    Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Hawaroh)

  • Prabowo Minta Segera Bentuk Satgas PHK, Sejauh Mana Progresnya? – Halaman all

    Prabowo Minta Segera Bentuk Satgas PHK, Sejauh Mana Progresnya? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagkerjaan (Menaker) Yasserli menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Satgas PHK seperti yang disampaikan di acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Menteri Yassierli mengatakan saat ini Satgas PHK masuk tahap finalisasi. “Tentu terakhir nanti Pak Presiden, ya, apakah itu keluar kepres atau apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Yassieri bilang, Presiden inginSatgas PHK bisa diisi personil dari 4 elemen, yakni perwakilan serikat pekerja, pengusaha, kementerian atau lembaga dan akademisi.

    “Tinggal yang sering saya sampaikan sebenarnya harapan kami Satgas PHK ini fungsinya itu lebih luas. Jadi tidak hanya di hilir, tapi juga merambah ke hulu,” katanya.

    “Ke hulu itu apa? Termasuk juga antisipasi dan kemudian kepastian perluasan lapangan kerjanya seperti apa,” kata Yassierli.

    Perluasan fungsi Satgas PHK, dikatakan Yassierli, bagaimana satgas ini bisa bekerja tak hanya sebatas pada tataran mitigasi PHK, tetapi terintegrasi dengan aspek yang lain, termasuk soal sektor industrinya.

    “Daya saing industrinya, kemudian ada early warning system-nya, mana sektor industri yang akan bersikap besar dan seterusnya, dan kita akan menuju ke sana insyaAllah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari para serikat pekerja mengenai pembentukan Satgas PHK.

    Presiden juga menerima usulan Serikat Pekerja agar segera menuntaskan UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja di PHKseenaknya.”

    “Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo di depan massa buruh yang memadati Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

    Prabowo bilang, Pemerintah memberikan keberpihakan tersebut lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya.

    Presiden menyatakan, selama lima kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruhselalu berdiri satu garis bersamanya. 

    Prabowo menganggap dirinya sebagai presidennya para buruh, petani, nelayan dan orang – orang susah. Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Internasional. 

    Hadiah itu adalah pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh buruh, dan bertugas memberi masukan kepada kepala negara soal mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.

    Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan rampung dalam kurun 3 bulan ke depan.

    “Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut,” sambung Prabowo.

    Terkait status buruh outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.