Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja, Kemnaker-Kemenkop Bangun 80 Ribu Kopdes

    Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja, Kemnaker-Kemenkop Bangun 80 Ribu Kopdes

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi RI (Kemenkop) menjalin sinergi strategis untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto RI dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Merah Putih.

    Program ini menargetkan pendirian 80 ribu koperasi yang diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Menaker Yassierli mengatakan ini adalah solusi yang luar biasa.

    “Program Presiden ini tidak hanya memberdayakan ekonomi desa, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan penciptaan lapangan kerja,” ujar Yassierli, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan usai menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Menkop Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (1/7).

    Yassierli menegaskan upaya penuh Kemnaker dalam mendukung implementasi program ini, melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), tenaga instruktur terlatih, serta skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.

    “Kami siap berperan aktif dalam pengembangan koperasi desa. SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan, dan kami akan mendukungnya melalui pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi,” tegas Yassierli.

    Nota kesepahaman tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, optimalisasi pemanfaatan BLK yang tersebar di berbagai daerah.

    Kedua, penguatan instruktur serta pengembangan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ketiga, pemberdayaan BLK Komunitas (BLKK) sebagai motor penggerak koperasi berbasis masyarakat. Menurut Yassierli, ketiga poin ini menjadi pondasi kerja sama yang akan terus dikembangkan untuk membentuk koperasi profesional dengan dukungan SDM unggul.

    Menkop Budi Arie Setiadi menambahkan keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas. Budi Arie menyebut koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

    “Penguatan SDM dan kelembagaan merupakan pondasi utama untuk menciptakan koperasi yang modern dan berdaya saing,” jelas Budi Arie.

    Budi Arie juga menjelaskan ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pembentukan berbagai jenis koperasi, seperti koperasi pekerja, buruh, pengemudi, dan kurir berbasis aplikasi.

    Ia mengatakan langkah ini diharapkan dapat membentuk ekosistem koperasi yang tangguh dan inklusif, serta membuka lapangan kerja dalam skala besar, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal.

    Tonton juga Video: Momen Zulhas Tinjau Kopdes Merah Putih di Bandung

    (akd/akd)

  • Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan program Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. 

    Kemenaker dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) sepakat berkolaborasi untuk mendukung salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    “Baru saja kita sudah melaksanakan MoU, jadi ada beberapa poin disitu,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Yassierli menyebut, kehadiran 80.000 Kopdes Merah Putih diperkirakan dapat menyerap sekitar 2 juta orang tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar koperasi ini dapat dikelola dengan baik.

    Dalam hal ini, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap provinsi akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kerja Kopdes Merah Putih sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

    “Jadi itu yang menjadi item dalam MoU kami dan ini tentu bisa dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budie Arie Setiadi menambahkan, meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci dalam keberhasilan Kopdes Merah Putih. Kendati begitu, diperlukan kerja sama lintas kementerian untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

    Untuk itu, kata dia, Kemenkop bekerja sama dengan Kemnaker guna mendukung keberlanjutan program Kopdes Merah Putih, melalui SDM yang berkualitas.

    “Kita harus kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, terutama banyak nanti keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan,” jelas Budi. 

    Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. Dia meyakini, kehadiran koperasi ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem yang paling banyak terjadi di desa.

    “Mudah-mudahan karena di Kementerian Ketenagakerjaan, dia banyak keahlian,” pungkas Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah akan meluncurkan Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan, sudah ada sekitar 70.000 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum, dari total 80.400 Kopdes yang telah terbentuk.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut saat ini sudah ada 92 mock up atau percontohan Kopdes Merah Putih yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah tersebut bertambah dari rencana sebelumnya 80 unit.

    Sebanyak 92 mock up itu akan menjadi referensi pembelajaran bagi Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

    “Nanti akan di launching tanggal 19 Juli bertepatan dengan launching oleh Bapak Presiden di Klaten,” kata Ferry kepada Bisnis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

  • Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

    Menkop harap Kopdes Merah Putih jadi solusi tekan angka pengangguran

    Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi solusi untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran.

    Hal ini menyusul Kopdes Merah Putih yang ia sebut berpotensi untuk membuka setidaknya dua juta lapangan kerja baru.

    “Kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Ingat, pemerintah ini strategi besarnya kan empat, Pak Presiden (Prabowo Subianto) selalu sampaikan yaitu membuka lapangan pekerjaan, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi,” ujar Menkop Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, selain dapat membuka lapangan kerja baru, Kopdes Merah Putih juga bisa ikut serta dalam upaya swasembada pangan dan energi, hingga hilirisasi, utamanya di desa-desa.

    Ia berharap, program strategis ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif untuk masyarakat desa, bisa mendorong kemajuan bagi desa, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ia sebut paling banyak di desa.

    “Di koperasi ini pembukaan lapangan pekerjaan pasti, swasembada pangan juga, swasembada energi nanti akan dilanjutkan dengan (pembangunan) PLTS-PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Terakhir, hilirisasi, kalau perlu (warga desa dan Kopdes Merah Putih) memiliki industri yang sampai hilir,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kegiatan Kopdes Merah Putih, diharapkan bisa menunjang target-target tersebut.

    “Ketika koperasi itu ada jaringan koperasi nasional, kemudian di koperasi nanti juga ada bantuan dari pemerintah, pelatihan, dari sana nanti akan tumbuhnya itu secara bottom-up,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSU Tahap 2 Cair 1 Juli 2025? Ini Kata Pemerintah dan Cara Cek Penerima

    BSU Tahap 2 Cair 1 Juli 2025? Ini Kata Pemerintah dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2025 sebagai bentuk dukungan untuk para pekerja yang masih berjuang di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Setelah sebelumnya menyasar 3,69 juta orang di tahap pertama, kini giliran 4,5 juta pekerja yang akan menerima bantuan di Tahap 2.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan sedang menyiapkan pencairan bantuan ini. Saat ini, proses validasi data masih berlangsung agar bantuan bisa tepat sasaran. Rencananya, pencairan dana BSU Tahap 2 akan dimulai pada awal Juli 2025.

    Lewat program ini, pekerja akan menerima bantuan senilai Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Artinya, total yang akan diterima adalah Rp600 ribu, dan akan langsung ditransfer sekaligus ke rekening yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, bantuan ini bisa membantu menjaga daya beli di tengah harga-harga yang terus bergerak naik.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pencairan BSU ini mengedepankan prinsip kehati-hatian agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran. Hal tersebut menjawab soal kapan BSU dicairkan ke pekerja.

    “Ketika teman-teman bertanya kepada kami kapan nih cairnya, kapan cairnya? Ada dua isu sebenarnya.Yang pertama itu adalah isu kita ingin sangat hati-hati dalam memastikan data dari BPJS Ketanagakerjaan itu sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan. Kedua, soal administrasi keuangan, lantaran anggarannya itu adalah sesuatu yang belum kita rencanakan dari awal tahun,” kata Yassierli pada Selasa, 24 Juni 2025 lalu.

    Kendati belum ada kepastian tanggal pencairan BSU tahap 2, para pekerja bisa mengecek secara berkala untuk mendapatkan bantuan Rp600 ribu. Simak caranya di bawah ini:

    Cara Cek Nama Penerima BSU Tahap 2

    Bagi kamu yang ingin tahu apakah termasuk penerima BSU tahap ini, ada beberapa cara mudah untuk mengeceknya:

    Cek lewat website Kemnaker

    Akses laman bsu.kemnaker.go.id Login atau buat akun dulu kalau belum punya Lengkapi profil Status penerimaan BSU akan muncul di dashboard akun

    Cek lewat website BPJS Ketenagakerjaan

    Lewat aplikasi Kemnaker

    Download aplikasi Kemnaker di Play Store atau App Store Login dan isi data diri Pilih menu BSU untuk melihat status penerimaan

    Pastikan data di BPJS Ketenagakerjaan kamu, seperti NIK, nomor rekening, dan status kerja, sudah benar dan ter-update agar tidak ada kendala saat pencairan.

    Kriteria Penerima BSU Tahap 2

    Bantuan ini hanya diberikan untuk pekerja yang memenuhi syarat berikut:

    Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Bukan PNS, anggota TNI, atau Polri Tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2025

    Pemerintah berharap bantuan ini bisa meringankan beban para pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Untuk informasi lebih lanjut dan terpercaya, selalu pantau website resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan mudah percaya pada info yang belum jelas sumbernya! ***

  • Cara Mencairkan BSU Melalui Kantor Pos

    Cara Mencairkan BSU Melalui Kantor Pos

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah bertahap disalurkan oleh pemerintah di minggu akhir Juni 2025.

    Namun masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan BSU. Kemnaker menyebut pencairan BSU bisa berlangsung hingga awal Juli.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran tahap I diberikan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Kemudin penyaluran BSU dilakukan melalui Kantor Pos yang sudah ditunjuk. Selain itu, pencairan juga dilakukan menggunakan aplikasi Pospay.

    Cara Mencairkan BSU Melalui Kantor Pos

    Berikut ini cara mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) melalui Kantor Pos:

    Merujuk pada kebijakan sebelumnya, penerima BSU dapat melakukan pengambilan bantuan di Kantor Pos dengan membawa sejumlah syarat.

    Beberapa syarat yang dibutuhkan yakni status sebagai penerima BSU, KTP, KK, dan nomor HP aktif.

    Cara Cek Penerima BSU Melalui Pospay

    1. Unduh aplikasi PosPay di HP

    2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif

    3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal

    4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan

    5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan ‘Jenis Bantuan’

    6. Pilih menu ‘Ambil Foto’ Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri

    7. Klik ‘Lanjutkan’

    8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU

    9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU.

    Pekerja diminta untuk rutin mengecek data terkait verifikasi BSU.

    Apabila belum juga mendapatkan BSU, pemerintah menyarankan untuk segera menghubungi BPJS Ketenagakerjaan, bagian HRD perusahaan, atau kantor Kemnaker setempat guna mendapatkan konfirmasi dan solusi lebih lanjut.

  • Lolos Verifikasi BSU 2025 tapi Tak Punya Rekening Himbara, Bagaimana Solusinya?

    Lolos Verifikasi BSU 2025 tapi Tak Punya Rekening Himbara, Bagaimana Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap.

    Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Lantas, bagaimana bila lolos verifikasi namun tidak memiliki Bank Himbara?

    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Kemudin penyaluran BSU dilakukan melalui Kantor Pos yang sudah ditunjuk. Selain itu, pencairan juga dilakukan menggunakan aplikasi Pospay.

    Cara Cek Penerima BSU Melalui Pospay

    1. Unduh aplikasi PosPay di HP

    2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif

    3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal

    4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan

    5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan ‘Jenis Bantuan’

    6. Pilih menu ‘Ambil Foto’ Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri

    7. Klik ‘Lanjutkan’

    8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU

    9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU.

    Cara Mengambil BSU di Kantor Pos

    Merujuk pada kebijakan sebelumnya, penerima BSU dapat melakukan pengambilan bantuan di Kantor Pos dengan membawa sejumlah syarat.

    Beberapa syarat yang dibutuhkan yakni status sebagai penerima BSU, KTP, KK, dan nomor HP aktif.

  • Cek BSU Kemnaker 2025 di bsu.kemnaker.go.id: Panduan Lengkap! – Page 3

    Cek BSU Kemnaker 2025 di bsu.kemnaker.go.id: Panduan Lengkap! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025. Bantuan ini ditujukan untuk membantu para pekerja yang memenuhi syarat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk sebagai penerima BSU, Kemnaker menyediakan fasilitas pengecekan status secara online melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) 2025 kepada sekitar 2,45 juta penerima per Selasa, 24 Juni 2025.

    “Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui bank Himbara. Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh,” terang Yassierli pada pekan lalu.

    Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan terperinci mengenai cara cek BSU Kemnaker melalui situs bsu.kemnaker.go.id. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan, Anda dapat dengan mudah mengetahui status penerimaan BSU Anda dan memastikan apakah bantuan tersebut telah tersalurkan.

    Pengecekan status BSU secara online ini merupakan langkah efisien yang disediakan oleh Kemnaker untuk memudahkan para pekerja. Anda tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau menghubungi pihak terkait lainnya. Cukup dengan mengakses situs bsu.kemnaker.go.id dan mengikuti instruksi yang diberikan, Anda akan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

     

  • Cair Juli, Cara Cek Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan

    Cair Juli, Cara Cek Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan

    Daftar Isi

    Cara cek data penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengecekan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSI) bisa dilakukan secara online. Masyarakat penerima BSU senilai Rp 600 ribu bisa mengecek di website Kementerian Ketenagakerjaan, website BPJS Ketenagakerjaan, atau aplikasi JMO.

    Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 bagi para pekerja dan buruh sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Namun, tidak semua pekerja bisa menerima bantuan ini. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, hanya pekerja atau buruh yang memenuhi sejumlah syarat yang berhak mendapatkan BSU.

    “Adapun persyaratan penerima BSU adalah, yang pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK (nomor induk kependudukan). Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan status keaktifan sampai dengan April 2025,” jelas Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Selain itu, pekerja yang menerima BSU adalah yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan upah minimum kabupaten/kota atau provinsi jika tidak ada ketetapan upah minimum daerah.

    Sementara, ASN, anggota TNI, dan Polri secara otomatis dikecualikan dari program ini.

    “Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan atau paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi (UMP) bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkannya. Keempat, dikecualikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, bantuan ini juga diprioritaskan untuk pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    “Dan persyaratan yang terakhir, diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan,” imbuh dia.

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sendiri merupakan program bantuan dari pemerintah yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. BSU ini dibayarkan sekaligus sebesar Rp600 ribu per penerima manfaat tahun ini. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi dan menjadi bagian dari lima paket stimulus yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

    “Program bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2025 merupakan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menstimulus ekonomi, (khususnya) pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025,” kata Yassierli.

    Penerima BSU bisa mengecek pencairan dana BSU secara online. Jika status pada situs menampilkan keterangan seperti “Dana Telah Disalurkan” atau “Sedang Diproses”, berarti pencairan BSU sudah atau sedang dilakukan ke rekening penerima.

    Cara cek data penerima BSU 2025

    Berikut adalah cara mengecek NIK BSU:

    Cara cek NIK BSU via website Kemenaker

    Buka laman https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan menu “Langkah Pengecekan Resmi”
    Klik “Cek NIK” atau bisa juga scroll sampai halaman paling bawah
    Pada menu “Pengecekan NIK Penerima BSU”, masukan 16 digit NIK Tuliskan kode keamanan atau captcha
    Klik “Cek Status” Sistem akan menampilkan apakah Anda termasuk penerima BSU Ketenagakerjaan atau tidak
    Bila muncul keterangan “NIK yang Anda Masukkan memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSU 2025.
    Silakan cek secara berkala” maka Anda termasuk sebagai penerima BSU.

    Cara cek NIK BSU via laman BPJS Ketenagakerjaan

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau langsung klik link berikut
    Lakukan pengisian data pribadi seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel, dan email aktif
    Klik “Lanjutkan”.
    Sistem akan menampilkan status kelayakan pekerja sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah BSU 2025.
    Bila masih dalam proses verifikasi, sistem akan menampilkan notifikasi dan meminta pekerja untuk melakukan pengecekan selanjutnya secara berkala.

    Cara cek NIK BSU via aplikasi JMO

    Unduh dan buka aplikasi JMO
    Login dengan akun terdaftar. Bila belum terdaftar, lakukan pendaftaran akun
    Buka aplikasi JMO Pada halaman depan, gulir ke bawah pada halaman utama, pilih menu “Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Klik tombol “Klik di Sini”
    Isi data tambahan seperti nama ibu kandung, nomor handphone, dan email aktif
    Klik “Lanjutkan”, dan sistem akan menampilkan status BSU.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terima Dubes Swiss, Menaker Sepakati Roadmap Kerja Sama Ketenagakerjaan

    Terima Dubes Swiss, Menaker Sepakati Roadmap Kerja Sama Ketenagakerjaan

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Olivier Zehnder. Pertemuan ini untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Yassierli menambahkan kedua pihak telah menyepakati penyusunan roadmap kerja sama ketenagakerjaan sebagai acuan strategis jangka menengah dan panjang. Dokumen ini akan menjadi panduan untuk memperdalam kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

    “Roadmap ini diharapkan mampu mengarahkan program-program kerja sama yang konkret, terukur, dan responsif terhadap perkembangan dunia kerja, termasuk tantangan digitalisasi, transisi energi, dan ketenagakerjaan berkelanjutan,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2025).

    Yassierli menegaskan Indonesia dan Swiss telah menjalin kemitraan erat melalui sejumlah perjanjian kerja sama, antara lain Memorandum of Understanding Regarding Cooperation on Labour and Employment Issues yang ditandatangani pada 18 Juni 2019, serta Agreement on the Exchange of Young Professional (AEYP) pada 30 November 2021.

    “Kolaborasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong terciptanya pekerjaan layak dan sistem ketenagakerjaan yang inklusif di kedua negara,” ujar Yassierli.

    Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, kedua negara secara rutin mengadakan pertemuan Joint Working Group (JWG) yang berperan sebagai forum dialog untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan yang relevan. Hingga kini, empat pertemuan JWG telah dilaksanakan secara bergantian, dan pertemuan kelima dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Oktober 2025.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemnaker dan Mitra Teken Pakta Integritas, Perkuat Layanan TKA dan K3

    Kemnaker dan Mitra Teken Pakta Integritas, Perkuat Layanan TKA dan K3

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serius membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas secara serentak oleh 114 Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PJP3TKA), Perusahaan Jasa K3 (PJK3), dan Lembaga Audit SMK3, di Jakarta dan Surabaya, Kamis (26/6).

    Di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan Pakta Integritas ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan wujud nyata komitmen para pelaku usaha terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), sekaligus mencegah praktik maladministrasi dan gratifikasi dalam proses pelayanan perizinan.

    “Pakta integritas yang Bapak/Ibu tandatangani tadi bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan,” kata Yassierli dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

    Ia menambahkan Pakta Integritas ini tidak hanya diteken mitra eksternal, tapi juga secara internal oleh tiga direktorat pemberi layanan publik di lingkungan Kemnaker. Menurut Yassierli, perbaikan sistem pelayanan tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dari seluruh elemen, baik internal kementerian maupun para pelaku usaha.

    “Kami telah dan terus melakukan perbaikan, tetapi semua itu tidak akan optimal tanpa dukungan dari internal Kemnaker maupun para pemangku kepentingan eksternal seperti Bapak/Ibu sekalian,” ucapnya.

    Sementara itu, di Surabaya, penandatanganan dilakukan oleh PJK3 dan Lembaga Audit SMK3 dalam rangka penguatan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini mengusung tema ‘Wujudkan Layanan K3 yang Berintegritas dan Profesional’.

    “Ini bukan sekadar gimik atau seremoni. Kami ingin memastikan bahwa seluruh PJ3K benar-benar memahami arah baru dari Kemnaker. Ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Menaker untuk mewujudkan republik yang lebih baik, institusi yang lebih kuat, dan pelayanan K3 yang semakin berkualitas,” ujarnya.

    Komitmen ini, lanjut Indra, telah digaungkan sejak awal kabinet dibentuk melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para Menteri, termasuk Menaker, dan diturunkan ke seluruh jajaran ASN serta pejabat di Kemnaker.

    “Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen Pakta Integritas ini,” tegasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini