Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • Menteri Karding Singgung Potensi Kerja di Luar Negeri, Menaker Bilang Begini

    Menteri Karding Singgung Potensi Kerja di Luar Negeri, Menaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara mengenai peluang kerja di luar negeri di tengah tingginya kebutuhan lowongan kerja, sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Yassierli mengatakan, semua peluang kerja yang ada harus dioptimalkan oleh masyarakat. 

    “Kita harus mengoptimalkan semua peluang,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Peluang pertama yang dapat dimanfaatkan, kata Yassierli,  yakni dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) yang ditargetkan memiliki 50.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) / Kelurahan Merah Putih yang diperkirakan dapat menyerap 2 juta tenaga kerja.

    “Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata. Tapi memang ini [SPPG dan Kopdes] kan sedang berproses, disiapkan,” ujarnya.

    Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah sepakat untuk memberikan pelatihan bagi pengelola dan pekerja koperasi guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

    Peluang kedua, yakni lapangan kerja dari investasi baru. Yassierli menyebut, hadirnya Danantara telah menarik banyak investasi baru di Indonesia.

    Dalam hal ini, Kemnaker dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sepakat agar investasi yang masuk harus mempertimbangkan dengan sektor ketenagakerjaan, salah satunya serapan tenaga kerja.

    Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan kawasan-kawasan industri untuk menghimpun data, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada.

    “Yang keempat, baru nanti kita berbicara peluang untuk magang ataupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” tuturnya.

    Menteri Karding sebelumnya menyebut, kerja di luar negeri dapat menjadi alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    KemenP2MI selaku pemegang tata kelola masyarakat yang ingin dan telah kerja di luar negeri, kerap membagikan informasi terkait lowongan kerja di luar negeri.

    “Saya kampanye agar anak-anak, termasuk mahasiswa, bisa mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri,” kata Karding dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Kendati begitu, Karding menegaskan bahwa program penempatan pekerja migran bukanlah paksaan, tetapi peluang yang dapat dimanfaatkan di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja.

    “Jadi konteksnya jelas, bukan berarti di dalam negeri tidak ada pekerjaan, melainkan memberi peluang tambahan di luar negeri yang aman dan legal,” tegasnya. 

  • PMI Manufaktur Ambrol 3 Bulan Beruntun, Kemnaker Antisipasi Gelombang PHK

    PMI Manufaktur Ambrol 3 Bulan Beruntun, Kemnaker Antisipasi Gelombang PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara mengenai tingkat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi hingga ke level 46,9 pada Juni 2025, atau menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pemerintah sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Salah satunya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Sudah jelas yang ada sekarang kita punya JKP. Itu kan antisipasi sudah dari awal bahwa manfaatnya kita perbesar,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Antisipasi lainnya, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang saat ini masih digodok aturan pembentukannya. Yassierli menyebut, sebagian dari tugas Satgas PHK tengah dilakukan oleh Kemnaker.

    Dia mencontohkan, ketika ada peringatan dini mengenai potensi PHK, Kemnaker akan terjun langsung melakukan monitoring ke dinas-dinas di daerah. 

    “Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya. 

    Kemudian untuk menjaga daya beli, Yassierli menyebut bahwa pemerintah telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang dibayar sekaligus dengan total Rp600.000 per orang untuk 17,3 juta pekerja yang memenuhi syarat.

    Dalam catatan Bisnis, PMI manufaktur Indonesia tercatat di level 46,9 pada Juni 2025. Kontraksi manufaktur yang terjadi di Indonesia terjadi beruntun sejak 3 bulan terakhir. Pada April lalu, PMI mencapai 46,7, lalu naik pada Mei ke angka 47,4. 

    Menurut Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti, penurunan PMI manufaktur Indonesia didorong oleh penurunan solid pada kondisi operasional pada pertengahan 2025 yang ditunjukkan dari penurunan output, aktivitas pembelian, dan ketenagakerjaan.  

    Penyebab utama penurunan adalah penurunan tajam permintaan atas barang produksi Indonesia. Permintaan baru turun selama 3 bulan berturut-turut dengan tingkat kontraksi paling kuat sejak Agustus 2021.  

    Dari sisi penjualan, penurunan sebagian besar dari pasar domestik, sedangkan penjualan ekspor stabil pada bulan ini.  

    “Ke depannya, perusahaan kurang begitu optimis terhadap perkiraan output, kepercayaan diri turun ke posisi terendah dalam 8 bulan,” ujarnya.  

    Terlebih, penurunan permintaan baru mendorong perusahaan menjalankan strategi retrenchment dengan mengurangi tenaga kerja dan aktivitas pembelian.

  • Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan peluang bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    Menurut Menaker Yassierli, peluang-peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri bisa didapatkan melalui program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemudian ada hilirisasi, ketahanan pangan, sampai ketahanan energi. Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata,” ujar Menaker.

    Namun, untuk membuat kesempatan itu terlaksana, Yassierli mengatakan diperlukan adanya kerja sama strategis di antara para pemangku kepentingan dan lintas kementerian.

    Ia mencontohkan, Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam persiapan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk Kopdes Merah Putih.

    Selain itu, Menaker mengatakan lapangan kerja baru juga bisa terbuka dari investasi baru di beberapa bidang industri di Indonesia. Peran Danantara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga ia nilai penting.

    “Kami sudah ada MoU dengan Kementerian BKPM/Investasi bahwa ke depan setiap ada investasi itu akan masuk juga pertimbangan terkait dengan ketenagakerjaan,” kata Menaker.

    “Lalu yang terakhir baru nanti kita berbicara peluang untuk magang atau pun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, menyusul penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Pertama, kita melihat PHK ini sebagai suatu kerja dari hulu ke hilir. (Mitigasi) Yang sudah jelas ada sekarang adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang antisipasi dari awal, manfaatnya kita perbesar,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Yassierli juga mengatakan adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nanti juga diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

    “Yang kedua, Satgas PHK, yang kita harap segera (diluncurkan). Namun, sebagian dari tugas Satgas PHK itu sekarang yang dilakukan oleh Kemnaker,” ujar dia.

    “Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun. Kemudian kita monitor ke dinas, kita rapat koordinasi dengan dinas. Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya pula.

    Adapun laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, bukan ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan mempengaruhi penurunan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat agar dampak dari potensi gelombang PHK bisa diantisipasi, Menaker mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah didistribusikan belakangan ini adalah salah satu contoh insentif itu.

    Namun, ia menegaskan evaluasi implementasi BSU sebagai langkah antisipatif masih diperlukan.

    “Nanti kita evaluasi, saya yakin ini kan bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan saja, dengan Kemenko Perekonomian juga pasti ini akan menjadi perhatian,” kata Menaker Yassierli.

    “Kemarin BSU kan untuk Juni dan Juli. Kita lihat nanti. Artinya dari situlah ada proses, ada kebijakan, kemudian ada implementasi, ada evaluasi,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker optimalkan program prioritas untuk ciptakan lapangan kerja

    Menaker optimalkan program prioritas untuk ciptakan lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas nasional sebagai strategi utama penciptaan lapangan kerja.

    Menurut dia, ini merupakan langkah konkret dalam merespons ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak perang dagang dan konflik geopolitik di Timur Tengah.

    “Kondisi global memang harus kita mitigasi, tetapi pada saat yang sama, potensi dalam negeri harus kita optimalkan,” ujar Yassierli di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan perubahan paradigma masyarakat terhadap dunia kerja perlu perubahan. Selama ini masih banyak yang menganggap pekerjaan ideal hanya dapat ditemukan di kota besar atau perusahaan besar.

    Lebih lanjut, katanya, jika program-program prioritas pemerintah dimaksimalkan, maka peluang kerja produktif justru dapat tumbuh kuat di tingkat lokal.

    Salah satu program prioritas yang strategis adalah Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

    Menaker menilai koperasi ini harus diposisikan bukan sekadar sebagai koperasi konvensional yang hanya berkutat pada simpan pinjam, melainkan sebagai entitas bisnis modern yang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.

    Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, maka sektor ini berpotensi menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru.

    “Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sangat dahsyat,” katanya.

    Ia juga mendorong lembaga kajian seperti INDEF untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang fokus mendiskusikan dan merumuskan konsep koperasi ideal di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

    Selain koperasi, Yassierli turut menyoroti program prioritas lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis, yang dinilainya strategis dalam membuka lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan pelayanan publik.

    “Pemerintah sudah memiliki fokus yang jelas. Tugas kita sekarang adalah mengoptimalkannya agar selaras dengan milestone pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Yassierli.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial.

    Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” pungkasnya.

  • Menaker segera luncurkan Lembaga Produktivitas Nasional

    Menaker segera luncurkan Lembaga Produktivitas Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan meluncurkan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.

    Menurut Yassierli, kehadiran LPN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Nasional.

    “Kita akan launching (LPN). Itu nanti kita akan melibatkan banyak, seperti lembaga,” kata Yassierli saat ditemui di Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu.

    Yassierli mengatakan LPN akan menjadi pemandu terkait dengan kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas nasional.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan akan bertindak sebagai ketua pengarah yang membawahi beberapa tim.

    Lembaga tersebut juga terdiri dari delapan kementerian, yang diwakili oleh sekretaris jenderal kementerian, tim kerja untuk sektor swasta, industri, pendidikan dan organisasi masyarakat.

    “Kita akan launching segera. Jadi, launching itu sekaligus SDM-nya sudah ada, kemudian skema sertifikasinya sudah ada, kemudian LPK-LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang siap men-support,” jelasnya.

    Namun demikian, Yassierli menyebut belum memberikan target peluncuran LPN.

    Menurutnya, hal ini baru akan dilakukan apabila seluruh kebutuhan untuk berjalannya LPN telah terpenuhi.

    Ia berharap lembaga baru tersebut dapat menyiapkan SDM yang unggul, sehingga mampu diserap oleh industri.

    “Ketika industri kita produktivitasnya meningkat, tentu kemudian industrinya akan lebih punya daya tahan. Maka kemudian, tentu dia akan lebih bisa bersaing, dan kita harap industrinya, kemudian perusahaannya menjadi tumbuh,” imbuh Yassierli.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Kolaborasi Menaker-Menkop, Koperasi Desa Buka Jutaan Pekerjaan

    Video: Kolaborasi Menaker-Menkop, Koperasi Desa Buka Jutaan Pekerjaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Koperasi Budi Arie, telah menyepakati program 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ditargetkan, koperasi ini akan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja.

    Selengkapnya dalam program AutobizzCNBC Indonesia, Selasa (01/07/2025).

  • Menaker dorong perusahaan perkuat pengelolaan SDM pacu produktivitas

    Menaker dorong perusahaan perkuat pengelolaan SDM pacu produktivitas

    Kita harus melihat tidak hanya sebatas apa yang disebut sebagai best practice, tapi pengelolaan SDM di institusi sehingga perusahaan itu bisa tumbuh, bisa lebih produktif…,

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perusahaan di Tanah Air untuk memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki melalui pengembangan karir, penguatan ekosistem perusahaan, dan kompetensi pekerja agar memacu produktivitas.

    “Kita harus melihat tidak hanya sebatas apa yang disebut sebagai best practice, tapi pengelolaan SDM di institusi sehingga perusahaan itu bisa tumbuh, bisa lebih produktif, bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak,” kata dia dalam acara Career Connect di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

    Disampaikan dia, perusahaan memiliki tugas untuk memperkuat kompetensi para pekerjanya, sekaligus memperkokoh struktur usaha melalui pengembangan bisnis.

    Dengan menerapkan prinsip kenyamanan dalam bekerja dan penguatan kompetensi, lanjut Menaker hal ini bisa memacu produktivitas dan membuat perusahaan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    Lebih lanjut, menurut dia, saat ini iklim ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan berupa kurangnya keseragaman antara kebutuhan industri dan kompetensi pekerja (link and match).

    Melalui ragam pelatihan yang disiapkan pemerintah dan pendidikan vokasi yang dimiliki, diharapkan hal ini bisa mengatasi persoalan tersebut.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyelenggaraan acara seminar dan networking Career Connect 2025 yang diselenggarakan pihaknya bersama HR Forum Jababeka yang dihadiri 2.000 peserta.

    Chairman Jababeka Setyono Djuandi Darmono menyampaikan bahwa Jababeka mengambil inisiatif membuat acara ini sebagai empati atas banyaknya pengangguran akibat PHK, dan para pencari kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan.

    Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi karena efek kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) yang telah masuk di beberapa sektor pekerjaan, dan secara eksternal akibat gesekan geopolitik yang membuat menurunnya permintaan jasa maupun barang.

    “Connecting para pekerja dengan pelaku usaha itu niatnya bagus, tapi prosesnya nggak mudah. Maka, kami mencoba membuat acara networking di lingkup lingkungan Kawasan Industri Jababeka dulu,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.