Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Menaker Tak Mau Pencairan BSU Sembarangan, Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

    Menaker Tak Mau Pencairan BSU Sembarangan, Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tak ingin pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600.000 dilakukan sembarangan. Dia ingin memastikan pencairan BSU bisa tepat sasaran.

    Dia menjelaskan, saat ini BSU sudah dicairkan ke 8,3 juta penerima. Sisanya, masih dilakukan verifikasi untuk penyaluran lewat bank BUMN maupun PT Pos Indonesia.

    “Ya, tadi kita setiap hari ini kita kejar. Karena begini, teman-teman. Ini kita ingin memastikan bahwa penyalurannya itu tepat, penyalurannya itu sehingga itu tepat sasaran,” kata Yassierli ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dia menjelaskan, data yang dikantongi Kemnaker bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Meski para penerima sudah memperbarui datanya, Kemnaker masih perlu melakukan verifikasi lanjutan, termasuk ke bank Himpunan Bank Negara (Himbara).

    Adapun, proses verifikasi dam validasi data ini dilakukan untuk memastikan BSU disalurkan tepat sasaran. Selain transfer melalui Himbara, BSU juga dicairkan lewat PT Pos Indonesia.

    “Jadi walaupun sudah ada data, kita harus cek nomor rekeningnya. Kemudian kita cek lah itu dari BPJS, database dari BPJS TK. Kemudian kita konfirmasi ke bank. Dari bank kita cek lagi nomor rekeningnya. Kemudian oke, kita buat surat perintah pembayaran dan seterusnya,” jelas Menaker Yassierli.

     

  • Menaker: BSU 2025 Sudah Cair ke 8,3 Juta Pekerja – Page 3

    Menaker: BSU 2025 Sudah Cair ke 8,3 Juta Pekerja – Page 3

    Sunardi menuturkan, penggunaan aplikasi Pospay merupakan bagian dari strategi digitalisasi sistem bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan bebas hambatan administratif. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan.

    Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.Saat pencairan, penerima wajib membawa e-KTP asli, QR Code dari aplikasi Pospay, serta kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Petugas akan memindai QR Code, mencocokkan data dengan dokumen fisik, serta mendokumentasikan proses pencairan melalui foto penerima bersama uang tunai dan KTP sebagai bukti sah penerimaan.

     

  • Mau Dengar yang Mana? Menteri P2MI Sarankan Cari Kerja di Luar Negeri Atasi Pengangguran, Menaker Minta WNI Tak Kabur ke Luar Negeri

    Mau Dengar yang Mana? Menteri P2MI Sarankan Cari Kerja di Luar Negeri Atasi Pengangguran, Menaker Minta WNI Tak Kabur ke Luar Negeri

    “Anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” kata Karding.

    Sementara jumlah pengangguran nasional mencapai 70 juta orang, sehingga untuk mengatasi banyaknya pengangguran di dalam negeri, Karding menilai bekerja di luar negeri dapat menjadi salah satu solusi.

    Nah, pandangan Menteri Karding ini ditanggapi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, beberapa hari kemudian.

    Yassierli berpendapat WNI tidak perlu ke luar negeri untuk mencari peluang kerja. Jika Menteri Karding menilai kerja di luar negeri adalah solusi mengatasi pengangguran, maka Menteri Yassierli menilai bekerja ke luar negeri menjadi solusi terakhir dari kebutuhan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

    Yassierli merespons saran dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Yassierli menegaskan, masyarakat harus mengoptimalkan semua peluang kerja yang ada di dalam negeri. Salah satunya adalah dari program prioritas Presiden.

    “Ada Program makan bergizi gratis 50.000 satuan SPPG, (ada) 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Nanti kemudian ada hilirisasi, kemudian ada ketahanan pangan, ketahanan energi. Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata,” katanya.

    Memang diakuinya, beberapa program pemerintah masih berproses. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim membantu menyiapkan tenaga kerja dalam program yang ada.

    Misalnya, pelatihan pengelola Koperasi Desa Merah Putih bersama Kementerian Koperasi.

  • Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan subsidi upah (BSU) 2025, diminta untuk tidak khawatir.

    Pasalnya penyaluran BSU masih kurang sekitar 20% yang ditujukan kepada pekerja yang memenuhi syarat.

    Penyaluran program BSU 2025 saat ini hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Syarat Penerima BSU Tahap 2 2025:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

    Link Cek Penerima BSU Tahap 2 2025

    Berikut cara mengecek status penerima BSU Tahap 2:

    1. Melalui Website Kemnaker

    Pekerja dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. 
    Penerima diharuskan untuk login ke akun yang sudah terdaftar.
    Apabila belum memiliki akun, pekerja dapat membuat akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi profil secara menyeluruh.
    Setelah data lengkap, status penerimaan BSU akan ditampilkan pada dashboard akun masing-masing.

    2. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

  • Menaker: MHI berperan strategis ciptakan hubungan industrial harmonis

    Menaker: MHI berperan strategis ciptakan hubungan industrial harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai mediator hubungan industrial (MHI) memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

    “MHI juga dapat memastikan setiap perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Adapun Menaker menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh 1.072 pejabat fungsional MHI di pusat/provinsi/kabupaten dan kota.

    Sebanyak 99 pejabat menandatangani pakta integritas tersebut secara luring dan 973 orang secara daring.

    Yassierli mengatakan penandatanganan pakta integritas agar menjadi motivasi dan komitmen bagi MHI untuk terus meningkatkan kompetensi diri, agar mampu melakukan edukasi dan memberikan pelayanan mediasi yang berkualitas dan efektif.

    “Pakta Integritas ini bisa menguatkan kembali komitmen dan motivasi bahwa kehadiran kita sebagai mediator memiliki dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli menginginkan marwah Kemnaker, Disnaker provinsi/kabupaten/kota bangkit dan bangga sebagai ASN yang menjadi duta pemerintah dalam melakukan mediasi.

    “Sebagai representasi pemerintah, kehadiran para MHI dalam memediasi suatu kasus, mampu memberikan solusi terbaik, adil, sesuai regulasi yang ada dan berpihak kepada kepentingan nasional,” kata dia.

    Selain itu, MHI juga diharapkan memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam dunia hubungan industrial, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan.

    “MHI juga berkomitmen untuk membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif,” kata Menaker.

    Yassierli menambahkan pakta integritas adalah wujud nyata dari komitmen MHI untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

    “MHI harus terus bersemangat untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memahami regulasi dengan baik, serta mengedepankan prinsip mediasi yang obyektif dan tak memihak,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Kearifan lokal penting dalam membangun hubungan industrial

    Menaker: Kearifan lokal penting dalam membangun hubungan industrial

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya menerapkan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan.

    Menurutnya, relasi antara manajemen dan pekerja tidak cukup dibangun hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus dilandasi oleh semangat gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat.

    “Hubungan industrial itu bukan hanya soal administratif, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita membangun value, semangat bersama, dan komitmen bersama,” ujar Menaker dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Menaker mengatakan, pendekatan yang terlalu teknokratis dalam hubungan kerja dapat menimbulkan kesenjangan antara manajemen dan pekerja, khususnya dalam aspek kesejahteraan.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi dalam membangun relasi industrial yang sehat dan berkeadilan.

    “Ada yang missing dalam puzzle pembangunan kita, yaitu local wisdom. Padahal, local wisdom inilah yang justru menjadi pengikat kita sebagai satu bangsa, yaitu nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Ini bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari jati diri bangsa,” kata Yassierli.

    Lebih lanjut, Menaker juga mencontohkan pentingnya membangun kepedulian sosial dalam hubungan kerja.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Bangun Hubungan Kerja Harmonis

    Menaker Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Bangun Hubungan Kerja Harmonis

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan. Menurutnya, relasi antara manajemen dan pekerja tidak cukup dibangun hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus dilandasi oleh semangat gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat.

    “Hubungan industrial itu bukan hanya soal administratif, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita membangun value, semangat bersama, dan komitmen bersama,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

    Hal itu ia sampaikan dalam Leader’s Talk yang diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jakarta, hari ini.

    Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan yang terlalu teknokratis dalam hubungan kerja dapat menimbulkan kesenjangan antara manajemen dan pekerja, khususnya dalam aspek kesejahteraan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi dalam membangun relasi industrial yang sehat dan berkeadilan.

    “Ada yang missing dalam puzzle pembangunan kita, yaitu local wisdom. Padahal, local wisdom inilah yang justru menjadi pengikat kita sebagai satu bangsa, yaitu nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Ini bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari jati diri bangsa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mencontohkan pentingnya membangun kepedulian sosial dalam hubungan kerja. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendorong perusahaan aplikasi (aplikator) agar memberikan bonus hari raya (BHR) kepada pengemudi dan kurir online sebagai bentuk apresiasi, meskipun belum ada kewajiban regulatif yang mengatur hal tersebut.

    “Ini bukan soal regulasi, tetapi soal kepedulian. Saya sendiri punya asisten rumah tangga, dan saya memberikan THR bukan karena ada aturan, tetapi karena saya menghargai jasanya,” jelasnya.

    Di hadapan jajaran pimpinan dan perwakilan pekerja KAI, Yassierli mengajak seluruh elemen perusahaan untuk membangun kesatuan visi dalam memajukan bangsa melalui kolaborasi yang harmonis.

    “Purpose atau tujuan utama perusahaan harus sejalan, dan visi antara manajemen dan pekerja perlu disatukan, yaitu berkontribusi nyata dalam membangun bangsa secara kolektif melalui hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

    (akn/ega)

  • Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya

    Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya

    Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa jumlah pengangguran di tahun 2025 tembus hingga 7,28 juta orang. Sementara untuk pengangguran dari lulusan universitas saja mencapai 1,01 juta orang.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengklaim punya solusinya. Dia bilang, solusi mengatasi pengangguran adalah kondisi supply dan demand.

  • 1 Juta Sarjana di RI Nganggur!

    1 Juta Sarjana di RI Nganggur!

    Jakarta –

    Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana.

    Data tersebut ditampilkan saat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan sambutannya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025. Tercatat bahwa tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76% dari angkatan kerja RI.

    Berdasarkan bahan paparan tersebut, dirinci jumlah pengangguran berdasarkan status per pendidikannya. Di jajaran pertama, jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP 2,42 juta orang.

    Kemudian di posisi kedua, ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta. Disusul pendidikan SMK yang menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang, lalu lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang, dan terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsih 177,39 ribu orang pengangguran.

    Yassierli menilai, pengangguran menjadi suatu permasalahan klasik sekaligus pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Tanah Air perlu dilihat dari dua sisi yakni supply dan demand.

    “Saya tetap melihat bahwa solusi pengangguran itu kita harus melihatnya dua sisi. Yaitu adalah supply dan demand,” kata Yassierli di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Menurutnya, secara demand atau ketersediaan lapangan kerja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas yang diproyeksikan dapat menyerap jutaan tenaga kerja.

    Salah satu yang disinggungnya ialah program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program yang menghabiskan anggaran hingga ratusan triliun ini akan membentuk setidaknya 80 ribu koperasi.

    “Kalau seandainya pengelola, karena koperasi itu nanti ada pengelola, ada pekerja, 25 orang saja dikali 80 ribu itu sudah 2,5 juta, 2 juta sekian (lapangan kerja terbentuk). Itu gambaran. Apalagi kemudian ketika koperasi itu diberikan insentif modal, dan dia bisa berkembang dan seterusnya,” ujarnya.

    Di samping itu, ia menilai, keberadaan Kopdes Merah Putih ini juga akan mengubah ekspektasi masyarakat terkait tentang pekerjaan. Dalam hal ini, masyarakat tidak akan lagi terpaku pada persepsi bahwa kerja harus di perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di Kota Metropolitan.

    Selain pengangguran, Yassierli juga menyoroti masalah kualitas tenaga kerja Indonesia. Setidaknya, sebanyak 85% tenaga kerja RI merupakan lulusan sekolah menengah seperti SMA dan SMK.

    “Dan ini menjadi tantangan kita. Kalau pengangguran standar lah,” kata dia.

    Tonton juga “Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya” di sini:

    (shc/kil)

  • Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Menaker Klaim Penyaluran BSU 2025 Sekitar 80% dari Target 17,3 Juta Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) 2025 hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. 

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

    Syarat Penerima BSU 2025: 

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan  

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan  

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan  

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.  

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.