Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI

    Cuti Bersama 18 Agustus, Menaker Imbau Swasta Beri Kesempatan Pekerja Rayakan HUT RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau agar perusahaan swasta dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-80 RI pada 18 Agustus 2025.

    Hal ini menyusul perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, yang menetapkan tanggal tersebut sebagai hari cuti bersama.

    “Cuti bersama ini dimaksudkan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kami berharap seluruh masyarakat, termasuk para pekerja/buruh, dapat berpartisipasi aktif memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (8/8/2025).

    Meskipun cuti bersama bersifat fakultatif, dia mendorong agar perusahaan dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pekerja untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perayaan.

    Yassierli pun mengimbau agar perusahaan dan pekerja dapat berdialog mengenai teknis pelaksanaannya sehingga peringatan HUT RI tetap semarak tanpa mengganggu kelancaran kegiatan usaha.

    “Kami ingin kemeriahan HUT ke-80 RI tetap terjaga, sambil memastikan dunia usaha dan industri tetap berjalan,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Penetapan ini dituangkan dalam SKB 3 Menteri yakni menteri agama, menteri ketenagakerjaan, serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

    SKB ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya, yakni No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. 

    Perubahan ini secara resmi menetapkan tambahan cuti bersama pada tanggal 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

  • Presiden Prabowo Resmi Tetapkan 18 Agustus sebagai Cuti Bersama Nasional

    Presiden Prabowo Resmi Tetapkan 18 Agustus sebagai Cuti Bersama Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar momentum kemerdekaan dapat dioptimalkan guna memperkuat semangat, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas bangsa.

    Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 2025.

    Surat Keputusan Bersama (SKB) ini merupakan perubahan atas SKB No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Disebutkan dalam Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menteri PANRB Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tersebut.

    “Untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme bangsa dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada masyarakat untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia,” tulis surat itu.

    Meski demikian, layanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan.

    Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan tahunan ASN, ditetapkan dengan Keppres.

    Perubahan ini secara resmi menetapkan tambahan cuti bersama pada tanggal 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan Prabowo menetapkan menambah hari cuti bersama.

  • Mentrans-Menaker Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Calon Transmigran

    Mentrans-Menaker Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Calon Transmigran

    Jakarta –

    Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas calon transmigran. Melalui kerja sama ini, calon-calon transmigran kelak bisa memanfaatkan Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang tersebar di berbagai daerah, untuk meningkatkan keterampilan mereka.

    “Kami ingin calon transmigran menjalani pelatihan terlebih dahulu agar mereka memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dapat digunakan untuk bekerja di sektor industri. Misalnya, pelatihan las bersertifikat dapat menghasilkan gaji hingga Rp 17 juta per bulan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli pada Senin (4/8).

    Dengan bekal keterampilan industri serta sertifikasi resmi yang mendukung, ia berharap para calon transmigran dapat lebih siap masuk ke dunia kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengubah persepsi publik terhadap transmigrasi. Transmigrasi hari ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi penciptaan pusat ekonomi berbasis industri dan investasi. Untuk itu, SDM transmigran harus unggul dan siap kerja,” tambah Iftitah.

    “Kami ingin transmigran tidak hanya menjadi buruh, tapi juga pemilik. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar rakyat menjadi pemilik utama ekonomi,” tegas Iftitah.

    Pertemuan ini juga menyepakati pentingnya penyusunan nota kesepahaman (MoU) antar kementerian sebagai dasar kerja sama yang berkelanjutan.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Transmigrasi akan membentuk tim kerja bersama dengan Kemnaker untuk mengembangkan model pelatihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan karakteristik kawasan transmigrasi.

    Sementara itu, Yassierli mengatakan pihaknya siap mendukung peningkatan kualitas para calon transmigran.

    “Kemenaker siap menurunkan langsung para instruktur ke kawasan-kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas SDM transmigran,” paparnya.

    Adapun pelatihan teknik kejuruan akan dilakukan di balai-balai pelatihan milik Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah seperti Bali, Fakfak, Biak, Kerom, Sorong, dan Merauke.

    Balai-balai ini telah memiliki fasilitas pelatihan di bidang teknik listrik, pengelasan, pertanian, tata busana, hingga teknologi informasi. Instruktur dari balai-balai ini rencananya akan dilibatkan langsung untuk melatih calon transmigran.

    (akd/akd)

  • Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program Project Based Learning (PBL) Smart Sector merupakan pendekatan pelatihan vokasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

    “Model pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga terlibat langsung dalam proyek nyata yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan program PBL difokuskan pada sektor-sektor berbasis teknologi dan digital, dengan target nasional sebanyak 20.032 peserta sepanjang 2025.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.664 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP), sementara 10.368 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Latihan Kerja (UPTD/BLK) tingkat daerah.

    “PBL tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan solusi bersama antara dunia usaha dan pemerintah. Perusahaan memperoleh tenaga kerja siap pakai, sementara peserta mendapatkan sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja nyata, serta perlindungan sosial,” ujar Yassierli.

    Lebih lanjut, ia menekankan pelatihan vokasi menjadi kunci menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan, seperti tingginya angka pengangguran lulusan SMK dan ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan dan kebutuhan industri.

    Yassierli menambahkan transformasi ketenagakerjaan Indonesia harus mengantisipasi disrupsi digital dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Untuk itu, Kemnaker terus memperkuat kebijakan pelatihan vokasi berbasis triple skilling, yaitu, reskilling bagi pekerja aktif, skill adjustment untuk pencari kerja, dan upskilling bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Era digital menuntut kita bergerak cepat. Kita harus membekali tenaga kerja dengan keterampilan masa depan yang menuntut untuk kreatif, kolaboratif, digital, dan adaptif,” kata dia.

    Adapun program PBL Smart Sector telah dibuka di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten.

    Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmad mengatakan program PBL Smart Sector adalah metode pembelajaran inovatif yang menuntut peserta menguasai keterampilan dalam mengerjakan proyek-proyek yang relevan dengan industri modern berbasis teknologi canggih.

    “PBL menitikberatkan pada pembelajaran berbasis praktik langsung, pemecahan masalah, kerja tim, serta inovasi. Dengan melibatkan industri, diharapkan lulusan peserta PBL dapat langsung siap bekerja,” ujar Agung.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan, persiapan stimulus Natal-Tahun Baru 2026 hingga peluang PMA

    Sepekan, persiapan stimulus Natal-Tahun Baru 2026 hingga peluang PMA

    Stimulus untuk menjelang nataru sedang kami rumuskan bersama dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita ekonomi menarik perhatian selama sepekan ini dan bisa dibaca kembali pada Minggu ini sebagai rangkuman peristiwa pilihan yang terjadi untuk disimak hari ini.

    1. Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mempersiapkan stimulus untuk Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, setelah menggelontorkan paket stimulus ekonomi triwulan II-2025.

    2. Menaker: Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 92,63 persen secara nasional.

    3. Peneliti sebut revisi proyeksi IMF jadi peluang RI percepat pemerataan

    Peneliti Sosial Ekonomi Yayasan Kekal Berdikari Jan Prince Permata menilai revisi Dana Moneter Internasional (IMF) atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025, dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen, menjadi peluang Indonesia mempercepat pemerataan.

    Jan Prince Permata menilai revisi itu bukan hanya menandakan ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga menjadi peluang penting untuk memperkuat pemerataan hasil pembangunan.

    4. OJK terima 3.858 aduan soal perilaku penagih utang sektor “fintech”

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pengaduan terbanyak soal perilaku petugas penagih utang (debt collector) berasal dari sektor fintech, yakni sebanyak 3.858 pengaduan sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

    “OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan guna menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    5. Apindo: Peluang PMA besar jika tarif RI-AS bisa ditekan lebih rendah

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai potensi masuknya penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia cukup besar, terutama jika kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) bisa ditekan lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan apabila tarif resiprokal Indonesia-AS lebih rendah dibanding negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh yang menjadi pesaing di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) maka bukan tidak mungkin akan terjadi relokasi investasi ke sektor tersebut.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berakhir 3 Agustus 2025, Penyaluran BSU Sudah Capai 92% – Page 3

    Berakhir 3 Agustus 2025, Penyaluran BSU Sudah Capai 92% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 telah dimulai sejak 3 Juli 2025 dan akan berakhir pada 3 Agustus 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 92,63 persen secara nasional.

    “Hingga 29 Juli 2025, BSU telah tersalurkan kepada 14,7 juta pekerja, atau 92,63 persen dari total 15,9 juta penerima secara nasional,” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, ,Kamis (31/7/2025).

    Ia memastikan pihaknya akan mempercepat distribusi bantuan ini kepada para penerima yang berhak, terutama penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami terus mempercepat penyaluran, dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk tetap membuka layanan di luar jam operasional, termasuk pada akhir pekan,” ujar Yassierli.

    Semenatara untuk Provinsi Sumatra Barat, BSU telah tersalur kepada 174.203 orang pekerja atau 95,33 persen. “Di Kota Padang sendiri BSU telah tersalur kepada 60.008 orang pekerja (94,53 persen). Semua angka tersebut tentu akan bertambah terus hingga program ini selesai,” ungkap dia.

    Terkait arahan dari agar BSU 2025 tersalurkan 100 persen, Menaker menyatakan akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk memenuhi capaian tersebut.

    “Kami terus menjaga komitmen dan terus upaya optimal agar target 100 persen tersalur pada akhir Juli ini,” ucap Menaker Yassierli.

     

     

     

  • Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen

    Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Penyaluran BSU secara nasional sudah capai 92,63 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 92,63 persen secara nasional.

    “Hingga 29 Juli 2025, BSU telah tersalurkan kepada 14,7 juta pekerja, atau 92,63 persen dari total 15,9 juta penerima secara nasional,” kata Menaker Yassierli dikutip dari keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia memastikan pihaknya akan mempercepat distribusi bantuan ini kepada para penerima yang berhak, terutama penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami terus mempercepat penyaluran, dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk tetap membuka layanan di luar jam operasional, termasuk pada akhir pekan,” ujar Yassierli.

    Adapun penyaluran BSU sendiri telah disaksikan secara langsung oleh Menaker di beberapa kota di Indonesia, termasuk salah satunya di Kantor Pos Cabang Utama Padang, Sumatera Barat, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menaker pun mengapresiasi kehadiran langsung Wapres dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. Ia menyebut kehadiran Gibran menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemnaker untuk memastikan program ini tepat sasaran.

    “Untuk wilayah Sumatera Barat, BSU telah diterima oleh 174.203 pekerja (95,33 persen), dan khusus di Kota Padang oleh 60.008 pekerja (94,53 persen),” kata Yassierli.

    Sementara itu, Wapres Gibran menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak terkait untuk mempercepat realisasi program BSU, mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Juli yang menjadi batas waktu pencairan bantuan tersebut.

    “Karena ini program dari Pak Presiden (Prabowo Subianto), perintah dari Pak Presiden, realisasinya harus 100 persen,” ujar dia.

    Selain itu, Gibran juga mengingatkan agar bantuan dimanfaatkan secara bijak dan tidak disalahgunakan untuk hal negatif, terutama judi dalam jaringan/online (judol).

    “Kalau ketahuan (digunakan untuk main) judol, nanti bantuannya akan dicabut. Jadi, sekali lagi, jangan dipakai judol,” kata dia. 

    Sumber : Antara

  • Menaker Yassierli: Jadikan Kemnaker Tempat Bertumbuh, Bukan Sekadar Bekerja – Page 3

    Menaker Yassierli: Jadikan Kemnaker Tempat Bertumbuh, Bukan Sekadar Bekerja – Page 3

    Terobosan lain mencakup penguatan program Binwasnaker & K3 Reborn, integrasi satu data ketenagakerjaan nasional, pendirian Institute for Labor & Productivity, serta pengembangan platform SIAPkerja agar terhubung dengan portal swasta. Kemnaker juga memperkuat fungsi Corporate University untuk meningkatkan kapasitas SDM internal.

    “Semua ini adalah peluang untuk mengasah kompetensi, membangun kapasitas, dan memperluas wawasan di luar latar akademik formal. Kita ingin agar Kemnaker tumbuh seiring dengan pertumbuhan orang-orangnya,” tambah Yassierli.

    Ia juga menekankan pentingnya membangun nilai-nilai positif dan suasana kerja yang mendukung pertumbuhan, seperti budaya mencintai pekerjaan, penghargaan terhadap inovasi, kepemimpinan yang memberdayakan, pemerataan kesempatan belajar, rasa memiliki, dan lingkungan kerja yang sehat secara fisik maupun mental.

    “Saya percaya, setiap orang di Kemnaker memiliki potensi besar. Ketika diberi ruang, kepercayaan, dan tantangan yang tepat, mereka akan tumbuh luar biasa,” tegasnya.

     

  • Video: Tok! Menaker Umumkan BSU Rp 600.000 Tak Diperpanjang

    Video: Tok! Menaker Umumkan BSU Rp 600.000 Tak Diperpanjang

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan program BSU sebesar Rp 600.000 hanya diberikan sekali. Program BSU akan selesai pada bulan Juli ini dan tidak akan diperpanjang.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia (Kamis, 24/07/2025) berikut ini.

  • Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sebagai catatan, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam Permenaker 5/2025, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

    Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka aturan upah yang berlaku adalah upah minimum dibulatkan ke atas.

    Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Permenaker 10/2022 yang tidak mengalami perubahan bunyi pada permenaker pembaruan.

    Adapun detail ambang batas upah minimum untuk persyaratan BSU 2025 telah diperbarui dalam Permenaker 5/2025.

    Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, penyaluran BSU telah mencapai setidaknya 85 persen dari total setidaknya 15 juta penerima. 

    Sumber : Antara