Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Dia menyampaikan keprihatinannya dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh lembaga antirasuah itu. 

    “Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

    Yassierli menyebut peristiwa ini merupakan pukulan yang berat baginya selaku menteri dan keluarga besar Kemnaker.

    Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menaker 10 bulan lalu, dia tengah melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan di kementerian yang dipimpinnnya.

    “Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” tuturnya.

    Yassierli lantas menjelaskan terkait sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pihaknya telah berkomitmen dengan perusahaan jasa K3 agar membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi.

    Dia pun meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih menemukan praktik tersebut.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” pungkas Yassierli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa OTT terhadap Immanuel Ebenezer berkaitan dengan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi K3.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan.

    Kendati demikian, dia menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

  • Menaker Ungkap Berbagai Cara Telah Dilakukan Cegah Korupsi, Pegawai dan Perusahaan Jasa K3 Wajib Teken Pakta Integritas – Page 3

    Menaker Ungkap Berbagai Cara Telah Dilakukan Cegah Korupsi, Pegawai dan Perusahaan Jasa K3 Wajib Teken Pakta Integritas – Page 3

    Dalam setahun terakhir, Kemnaker diguncang dua kasus pemerasan besar. Kasus ini tidak hanya melibatkan pegawai, tapi juga pejabat tinggi Kemnaker.

    Kasus pertama adalah dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pada pertengahan 2025, KPK mulai mengungkap kasus yang diduga berlangsung sejak 2019 hingga 2024, dengan total uang yang dikumpulkan mencapai Rp53,7 miliar.

    Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK).

    Selain itu, sekitar 85 pegawai lainnya diduga turut menerima uang hasil pemerasan, dengan total sebesar Rp8,94 miliar.

    Modus pemerasannya terjadi sejak awal agen TKA mengurus RPTKA itu sendiri di Direktorat PPTKA yang berada di bawah Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Para tersangka hanya memprioritaskan para pemohon yang sudah menyetorkan sejumlah uang. Sementara para agen yang tidak menyetorkan uang akan diperhambat prosesnya.

    Tidak jarang juga pemohon ada yang datang ke kantor Kemenaker dan diminta ‘dibantu’ agar proses RPTKA bisa segera terbit. Padahal perusahaan yang terlambat menerbitkan RPTKA juga dapat dikenakan denda Rp 1 juta.

    Kasus kedua adalah dugaan pemerasaan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada Rabu (20/8/2025) malam, KPK melakukan OTT. Salah satu yang terjaring OTT adalah Menaker Immanuel Ebenezer.

     

  • Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

    Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrabnya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih atau pemerintahan Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.

    “Benar [KPK OTT Immanuel Ebenezer],” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).  

    Dia menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh.

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Rekam Jejak Immanuel Ebenezer

    Immanuel Ebenezer Gerungan secara resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama Menaker Yassierli, keduanya berkomitmen menjalankan prioritas utama menanggulangi pengangguran dan memperkuat ketenagakerjaan secara berkelanjutan

    Noel lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 26 Desember 1970. Sejak muda, Noel aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.

    Tak hanya itu, Noel menempuh pendidikan strata satu (Ilmu Sosial) di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) dan meraih gelar S.Sos. pada 2004. Namun, nama Immanuel Ebenezer justru melambung saat dia menjabat Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019.

    Pada 2022, Noel menjadi sorotan ketika memberi testimoni meringankan untuk terdakwa terorisme Munarman di pengadilan dan tak lama kemudian dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Mega Eltra (anak usaha Pupuk Indonesia) oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

    Dalam perjalanan karier politik dan pemerintahan, pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 ini pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra sejak 12 Juni 2021 hingga 23 Maret 2022. Dirinya, dicopot menyusul polemik testimoni di sidang Munarman.

    Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui awalnya menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

    Hanya saja, dukungan untuk Ganjar Prabowo tak berselang lama. Pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

    Dia lantas memimpin jejaring Prabowo Mania 08, yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

    Immanuel Ebenezer mencalonkan diri sebagai Caleg DPR 2024 Dapil Kalimantan Utara di bawah bendera Gerindra dan berhasil memperoleh 29.786 suara, tetapi tidak terpilih.

    Meski begitu, dia pun menerima amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Selama menjabat, Noel kerap tampil di isu ketenagakerjaan yang sensitif dan mendapat sorotan luas.

    Isu-isu tersebut seperti perlindungan pekerja transportasi online dengan melakukan evaluasi terhadap bonus harian (BHR) yang diterapkan aplikator ojek online (ojol) dan merespons protes pengemudi.

    Lalu, dirinya sempat masuk dalam polemik pernyataan “kabur aja dulu” karena ucapannya ke WNI yang resah menuai kritik tajam di media sosial dan pemberitaan daerah/nasional. 

    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya itu, Noel beberapa kali tampil menanggapi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, termasuk polemik Sritex yang berujung kritik publik terhadap janji penanganannya.

  • Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Sebelumnya, Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.

     

  • Targetkan Perluasan Jamsostek untuk Pekerja Informal, Menaker Ajak Semua Pihak Bersinergi – Page 3

    Targetkan Perluasan Jamsostek untuk Pekerja Informal, Menaker Ajak Semua Pihak Bersinergi – Page 3

    Sejalan dengan visi Universal Social Protection, pemerintah targetkan peserta Jamsostek mencapai 99,5 persen pada tahun 2024. Sehubungan dengan itu, Yassierli menekankan perlunya sinergi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, asosiasi, serikat pekerja, hingga pelaku UMKM.

    “Gotong royong adalah DNA bangsa kita. Dengan memperluas kemitraan, menghadirkan skema iuran fleksibel, serta memperkuat edukasi di tingkat komunitas, kita bisa mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia,” tegasnya.

    Selain itu, Menaker menegaskan pentingnya digitalisasi layanan untuk memudahkan pendaftaran dan pembayaran iuran melalui berbagai kanal, seperti QRIS dan dompet digital. Ia juga menilai kampanye publik berbasis komunitas dengan pendekatan sederhana akan efektif meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap manfaat jaminan sosial.

    “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah berkomitmen menghadirkan perlindungan yang cepat, santunan yang tepat, dan layanan yang mudah diakses agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial semakin meningkat,” jelasnya.

    Program yang baru diluncurkan ini disebut Yassierli sebagai permulaan yang akan diperluas menjadi gerakan nasional dengan target menjangkau ratusan ribu pekerja. Ia menekankan perlunya pembagian peran setiap pihak secara jelas, seperti Kemnaker fokus pada kebijakan dan regulasi, Kementerian Agama menjangkau komunitas umat, serta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat layanan, sosialisasi, dan capacity building.

    Menurut Yassierli, tantangan utama program ini adalah kurangnya sosialisasi. Padahal, manfaat Jamsostek sangat nyata. 

    “Ketika risiko terjadi, negara hadir memberikan perlindungan karena mereka aktif membayar iuran,” ungkapnya.

    Yassierli berharap jaminan sosial dapat secara nyata menjadi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Oleh sebab itu, model kolaborasi yang sedang dibangun perlu diperbesar agar menjangkau lebih banyak pekerja.

    “Tantangan kita adalah mencari terobosan baru untuk memperluas perlindungan,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga mengapresiasi dukungan IZI dalam program perlindungan sosial, dan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi melalui pengembangan paket program, penguatan sosialisasi, dan peningkatan kapasitas layanan.

    “Kami berharap kolaborasi lintas lembaga ini semakin diperkuat, sehingga cita-cita meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera terwujud,” pungkasnya.

  • KPK Sita 4 Bidang Tanah dari Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi Pengurusan Izin TKA Nasional 19 Agustus 2025

    KPK Sita 4 Bidang Tanah dari Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi Pengurusan Izin TKA Nasional 19 Agustus 2025

    KPK Sita 4 Bidang Tanah dari Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi Pengurusan Izin TKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah milik Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Bidang Hubungan Internasional Haryanto (HY).
    Dia adalah tersangka kasus korupsi pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    “Pada pekan lalu, penyidik juga melakukan penyitaan aset dari Tersangka HY,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Selasa (19/8/2025).
    Budi mengatakan, empat bidang tanah tersebut diatasnamakan keluarga, kerabat, dan pihak lainnya.
    “Penyitaan aset ini bertujuan untuk pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset (
    asset recovery
    ),” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Bidang Hubungan Internasional sekaligus Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025, Haryanto (HY), terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (17/7/2025).
    Haryanto ditahan bersama tiga tersangka lainnya, yaitu Suhartono (S) selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemenaker tahun 2020-2023; Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur PPTKA Kemenaker tahun 2017-2019; dan Devi Angraeni (DA) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2024-2025.
    Penahanan dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    “Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Setyo mengatakan, KPK melakukan penahanan kepada empat tersangka untuk 20 hari ke depan.
    “Terhitung sejak tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

    Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menargetkan sejumlah proyek hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mendongkrak penciptaan lapangan kerja di Indonesia pada 2026.

    Yassierli mengatakan proyek-proyek penghiliran diharapkan bisa berkontribusi besar untuk memperbanyak lapangan kerja di Indonesia, baik tahun ini maupun di tahun depan.

    Menurutnya, proyek penghiliran di tahun depan diharapkan menjadi sumber terbesar penciptaan lapangan kerja.

    “Tahun ini saja akan ada beberapa proyek hilirisasi dan tahun depan inilah yang akan menjadi sumber utama untuk penciptaan lapangan kerja dengan kualitas kerja yang lebih baik,” kata Yassierli kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menuturkan bahwa akan mendorong dan memperluas hilirisasi dalam rancangan anggaran pemerintah tahun depan.

    Prabowo menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat. Dia mengingatkan kekayaan alam Indonesia tidak boleh dinikmati oleh segelintir golongan saja.

    Oleh karena itu, hilirisasi harus diperluas. Apalagi, menurutnya hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru.

    “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja mudah kita ciptakan, nilai tambah kita maksimalkan,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal membukukan realisasi investasi sektor penghiliran atau hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun pada semester I/2025, tumbuh 54,8% secara tahunan.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani dalam paparannya menunjukkan bahwa total nilai realisasi investasi hilirisasi tersebut mencakup 29,8% dari total investasi semester I/2025 yang senilai Rp942,9 triliun.

    Meski kontribusi hilirisasi semesteran lebih rendah dari periode kuartal II/2025 yang mencakup 30,2% (Rp144,5 triliun dari total Rp477,7 triliun), Rosan meyakini peningkatan masih akan terus terjadi ke depannya. Utamanya hilirisasi untuk sektor nikel dan bauksit.

    “Sektornya kalau dari mineral memang nikel. Karena kami juga dengan nikel ini ingin mendorong peningkatan dari whole ecosystem of EV battery,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).

  • Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Naik jadi 50 Ribu Unit – Page 3

    Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Naik jadi 50 Ribu Unit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Pekerjaan Rumah (PKP), Marurar Sirarait atau yang kerap disapa Ara memaparkan kenaikkan kuota rumah subsidi bagi buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Keputusan ini dipaparkan usai menerima permintaan tambahan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Dan tadi Komisioner Tapera Pak Heru meminta tambahan kuota ya, dan saya tanya sama Bapak Menteri, Bapak Menteri mengajukan tambahan Dari 20 ribu menjadi berapa? 50 ribu, dan saya langsung setuju,” ujar Menteri Perumahan dan Pekerjaan Rumah, Maruar Sirarait, dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta Selatan, pada Kamis, (14/8/2025).

    Dirinya menjelaskan, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker menandatangani kesepakatan kuota rumah subsidi untuk buruh sebanyak 20 ribu unit. Namun, menilai kebijakan rumah murah ini sangat diminati oleh buruh, Menteri PKP menyepakati penambahan kuota rumah subsidi tersebut menjadi 50 ribu unit. Hingga saat ini, BP Tapera mencatat sudah 36.629 unit terealisasi.

    Hari ini, berdasarkan data yang dirilis oleh BP Tapera, tercatat sudah ada 36.629 unit rumah subsidi yang kuncinya telah diserahkan kepada penerima. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 183 persen dibandingkan periode sebelumnya.

    Sebelumnya, pada 10 April 2025, Menteri PKP, Menaker, dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh. Saat itu, kuota awal ditetapkan 20 ribu unit untuk buruh atau pekerja di berbagai wilayah Indonesia.

    Menaker menambahkan, program rumah subsidi ini merupakan bentuk perhatian Presiden RI kepada buruh dan tenaga kerja. Program ini juga berjalan karena kerja sama lintas kementerian.

    “Artinya kebijakan Presiden Prabowo Menaikan kuota rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu terbesar sepanjang sejarah Indonesia menjadi 350 ribu tepat,” ujarnya.

  • Menaker: Pembangunan rumah subsidi buka peluang kerja, kesejahteraan

    Menaker: Pembangunan rumah subsidi buka peluang kerja, kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembangunan rumah subsidi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh maupun membuka peluang kerja baru.

    Hal ini menyusul program pembangunan rumah subsidi yang melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.

    “Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia mengatakan target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025.

    “Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut,” ujar dia.

    Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat memperkuat kerja sama penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja.

    Upaya itu, menurut dia, diperkuat melalui Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

    “Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.

    “Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.

    Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

    Di samping itu, Presiden juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” kata Maruarar.

    Lebih jauh, ia mengatakan program rumah subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

    “Bulan depan (September) kami akan meluncurkan pembangunan 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 total 50 ribu unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Konsep K3 yang lebih holistik cegah kecelakaan kerja

    Menaker: Konsep K3 yang lebih holistik cegah kecelakaan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai konsep keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lebih holistik dapat mencegah kecelakaan kerja dengan lebih efektif.

    Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kecelakaan kerja di industri yang masih tinggi memicu para ahli untuk mengkaji kembali konsep K3 yang saat ini diterapkan.

    “Selain itu, mengevaluasi efektivitas program-programnya dalam meningkatkan kinerja K3,” kata Menaker.

    Sejumlah pertanyaan mendasar banyak didiskusikan oleh para ahli K3 seperti human error sebagai penyebab utama kecelakaan kerja, kepatuhan prosedur kerja dari pekerja, hingga penyederhanaan penyebab kecelakaan kerja sekadar unsafe act dan unsafe condition.

    “Pertanyaan-pertanyaan di atas mendorong kita untuk mengembangkan konsep K3 yang lebih holistik dan efektif dalam mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja,” ujar Yassierli.

    Lebih lanjut, Menaker Yassierli mengatakan implementasi pendekatan faktor manusia (human factors) untuk keselamatan kerja, yakni konsep “people-centered safety” yang memberikan arah alternatif dalam penyempurnaan sistem manajemen K3 ke depan.

    Konsep ini, katanya, menggabungkan berbagai kerangka yang hangat dibahas di kalangan praktisi K3 yang mencakup Human Performance, Safety II, Safety Differently, dan Human-Organizational Performance.

    “Mohon dukungan, pendekatan ‘people-centered safety’ kami sedang terapkan dalam level korporasi dalam bentuk sosialisasi seperti ini, Kita juga sedang kembangkan ‘people-centered safety’ dalam konteks membangun kebijakan,” ujar dia.

    Sementara itu, Yassierli juga menekankan pentingnya perusahaan dan industri besar seperti PT Pertamina (Persero) agar penerapan budaya K3 bisa dicontoh oleh perusahaan lainnya dan berdampak lebih luas.

    Menurut dia, sosialisasi safety culture perlu untuk terus dilakukan, karena penerapan budaya K3 sangat penting sebagai pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045.

    ‘“Saya yakin Pertamina terus berusaha melakukan perbaikan dan menjadi ‘role model’, menjadi contoh karena ada sekian puluh ribu perusahaan menunggu ‘best practises’ dari apa yang telah dilakukan,” ujar Yassierli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.