Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • OTT Wamenaker, KPK Pastikan Kondisi Wamen Noel Sehat

    OTT Wamenaker, KPK Pastikan Kondisi Wamen Noel Sehat

    Bisnis.com, Jakarta — KPK memastikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam kondisi sehat, tidak seperti foto yang beredar dan viral di media sosial.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa foto bergambar Immanuel Ebenezer berbaring di sebuah ruangan rumah sakit dan ditempel alat kesehatan lengkap, bukan di KPK.

    Dalam foto tersebut, Immanuel alias Noel mengenakan baju putih yang diangkat sebatas dada dan calana hitam panjang. Dia juga terlihat memejamkan mata.

    Di samping Noel, terlihat ada beberapa alat kesehatan, dan sebuah bangku kecil serta sebuah kain yang tergeletak.

    “Kondisi yang bersangkutan saat ini dinyatakan sehat,” tuturnya di Jakarta, Jumat (22/8).

    Diketahui, Noel ditangkap bersama dengan 13 orang lainnya pada Rabu (20/8/2025). Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan sebelum KPK menentukan status hukum mereka dalam kasus ini.

    KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Dia menyampaikan keprihatinannya dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh lembaga antirasuah itu. 

    “Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

    Yassierli menyebut peristiwa ini merupakan pukulan yang berat baginya selaku menteri dan keluarga besar Kemnaker.

    Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menaker 10 bulan lalu, dia tengah melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan di kementerian yang dipimpinnnya.

    “Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” tuturnya.

    Yassierli lantas menjelaskan terkait sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pihaknya telah berkomitmen dengan perusahaan jasa K3 agar membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi.

    Dia pun meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih menemukan praktik tersebut.

  • Mensesneg: Presiden belum copot Noel, tunggu penjelasan resmi KPK

    Mensesneg: Presiden belum copot Noel, tunggu penjelasan resmi KPK

    “Ya belum (diberhentikan, red.) masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Memang begitu urutannya, kita tunggu putusan KPK siang ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mencopot Immanuel Ebenezer alias Noel dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) karena Presiden masih menunggu penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Noel kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta, Kamis (21/8), atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sejumlah perusahaan.

    “Ya belum (diberhentikan, red.) masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Memang begitu urutannya, kita tunggu putusan KPK siang ini,” kata Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Pras, sapaan populer Prasetyo Hadi, menyebut ketika KPK telah memberikan penjelasan resmi mengenai penangkapan Noel, maka baru ada tindak lanjut atas status Noel di Kabinet Merah Putih.

    Dia juga menyebut Presiden sejauh ini belum menyiapkan pengganti Noel yang saat ini masih ditangkap dan ditahan oleh KPK.

    “Belum (disiapkan pengganti, red.), kan masih ada menterinya,” kata Pras merujuk kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    Noel ditangkap dan ditahan KPK dalam OTT di Jakarta, Kamis, beserta 13 orang lainnya. KPK pun memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap bersama Wamenaker Noel.

    Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita sejumlah uang tunai, 22 kendaraan roda empat dan roda dua mewah milik Noel.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan status Wamenaker Noel dan 13 orang lainnya dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam kesempatan terpisah, Menaker Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku korupsi.

    “Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, beberapa jam setelah penangkapan Noel.

    Yassierli kemudian menegaskan dirinya siap menonaktifkan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan terkait yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Iya, pasti. Kalau dari saya pejabat eselon 1 ke bawah,” kata dia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Noel Ditangkap KPK, Menaker Akan Rombak Dirjen-Eselon Terlibat Korupsi

    Noel Ditangkap KPK, Menaker Akan Rombak Dirjen-Eselon Terlibat Korupsi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan akan merombak pejabat Kementerian Ketenagakerjaan RI jika terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

    Hal ini disampaikan Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Kamis (22/8) usai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebeneze ditangkap KPK atas dugaan pemerasan atas sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

  • Lampu Hijau dari Prabowo Persilakan Wamenaker Noel Diproses KPK

    Lampu Hijau dari Prabowo Persilakan Wamenaker Noel Diproses KPK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan perihal Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Prabowo memberikan lampu hijau agar Noel diproses hukum.

    Adapun Noel ditangkap KPK para Rabu (20/8) malam. Noel ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8).

    Sejauh ini, KPK mengungkap ada 14 orang yang ditangkap termasuk Noel dalam kasus dugaan pemerasan ini. Noel dan 13 orang lainnya yang ditangkap saat ini tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

    “Tim telah mengamankan 14 orang,” kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

    KPK juga mengamankan 22 kendaraan dalam OTT Noel. Puluhan kendaraan itu terdiri atas 15 mobil dan tujuh motor.

    Belum ada penjelasan lebih lanjut soal kasus yang menjerat Noel ini. KPK akan menggelar konferensi pers terkait kasus pemerasan yang menjerat Noel siang ini.

    Prabowo disebut telah menerima laporan terkait penangkapan Noel. Apa respons Prabowo?

    Prabowo Persilakan Noel Diproses

    Respons Prabowo itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi. Prabowo, katanya, menyayangkan adanya peristiwa ini padahal seluruh anggota Kabinet Merah Putih telah berkali-kali diperingatkan untuk berhati-hati.

    “Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Prabowo, menurut Pras, mempersilakan KPK memproses hukum Noel sesuai dengan ketentuan berlaku. Jika terbukti bersalah, Noel akan segera dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker.

    “Akan tetapi, Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Pras.

    “Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” imbuhnya.

    Prabowo Tak Akan Lindungi Noel

    Lampu hijau Prabowo persilakan Noel diproses juga ditekankan Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan Prabowo tak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.

    “Yang pertama, memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan bahwa berkali-kali Presiden menekankan Presiden tak pandang bulu terhadap penegakan kasus korupsi,” ujar Dasco di DPR, Kamis (21/8/2025).

    Prabowo, kata Dasco, juga tidak akan melindungi pelaku korupsi jika terbukti bersalah. Prabowo disebut tidak memberikan perlindungan kepada semua pembantunya di Kabinet Merah Putih jika terbukti melakukan perbuatan tak terpuji.

    “Sehingga yang pasti Presiden tak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan perbuatan yang tidak terpuji,” lanjut Dasco.

    Tak Ada Toleransi Bagi Pelaku Korupsi

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yaasierli menyinggung arahan tegas Prabowo terkait korupsi. Prabowo menurutnya menegaskan tak ada toleransi bagi pelaku korupsi.

    “Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif. Maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” tegas Yassierli, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (21/8/2025).

    Lebih lanjut Yassierli mengatakan, khusus menyangkut proses Sertifikasi K3, Kemnaker sudah melaksanakan Pakta Integritas dengan hampir 1.000 Perusahaan Jasa K3 (PJK3) di Indonesia. Hal ini untuk membentuk komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi.

    “Selain pakta integritas, saya telah merotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun pada posisinya. Perbaikan proses layanan juga terus dilakukan sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

    Kemnaker juga telah merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Beberapa di antara regulasi itu yakni Permenaker 33/2016, Permenaker 5/2018, Permenaker 8/2020, dan Permenaker 4/1987 yang sudah selesai harmonisasi.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” ujar Yassierli.

    Halaman 2 dari 4

    (eva/wnv)

  • Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker

    Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Layanan K3 tetap berjalan pasca OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Layanan K3 tetap berjalan,” ujar Yassierli dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah melakukan berbagai hal untuk membangun sistem yang lebih baik, mulai dari sumber daya manusianya, layanannya sampai dengan pakta integritas.

    “Saya selalu mengingatkan, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat konsern. Angka kecelakaan kerja kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam layanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebetulnya,” ujar Yassierli.

    Sertifikasi K3 memang melibatkan pihak Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra, dan tidak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi.

    “Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya,” katanya lagi.

    Khusus untuk Sertifikasi K3, Menaker sudah melaksanakan Pakta Integritas dengan hampir seribu Perusahaan Jasa K3 (PJK3) di Indonesia, untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi. Kemnaker meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut.

    “Tapi tetap, ini proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi pekerjaan rumah kami ke depan,” kata Yassierli.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kamis (21/8) sore, telah menangkap 14 orang terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    “Sampai dengan saat ini yang diamankan 14 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, Budi belum dapat memberitahukan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditangkap tersebut.

    “Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update (beri tahu, Red.) ya,” ujarnya lagi.

    Sumber : Antara

  • Menaker Pastikan Pelayanan K3 Tetap Berjalan Meski Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK – Page 3

    Menaker Pastikan Pelayanan K3 Tetap Berjalan Meski Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meski sejumlah pejabat dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pelayanan tetap jalan.

    Hal itu disampaikannya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (21/8/2025).

    “Tetap berjalan,” kata dia kepada wartawan.

    Yassierli mengatakan tetap melibatkan pihak ketiga alias PJK3 sebagai mitra. Namun, ia memastikan yang tidak patuh langsung ditindak.

    “Bahkan kemarin saya sampaikan PJK 3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan kementeriannya akan terus berbenah.

    “Jadi sekali lagi, berbagai hal sudah kita lakukan untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini. Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ucap dia.

     

  • Menaker Tak Segan Copot Pejabat yang Terlibat Korupsi

    Menaker Tak Segan Copot Pejabat yang Terlibat Korupsi

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pembenahan besar-besaran menyusul penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Adapun penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun apabila sejumlah pejabat Kemnaker memang terbukti terseret kasus korupsi tersebut, ia tidak segan-segan melakukan perombakan, hingga menonaktifkan pegawai terkait.

    “Tentu semua harus ada berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu,” kata Yassierli, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Namun demikian, Ia enggan menjelaskan berapa banyak pejabat ataupun jajaran Kemnaker yang diduga terseret kasus tersebut. Adapun berdasarkan pernyataan KPK, total ada 14 orang ditangkap yang diduga terkait kasus tersebut.

    Lebih lanjut Yassierli mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker. Hal ini khususnya pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, serta layanan.

    “Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung keberadaan mannequin mengenakan rompi berwarna orange di lobby Kemnaker, sebagai pengingat. Ditambah lagi, angka kecelakaan di Tanah Air masih memprihatinkan sehingga perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya.

    Secara umum, Yassierli menjelaskan, sertifikasi K3 memang melibatkan pihak perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra yang melakukan sertifikasi. Dalam hal ini, menurutnya perlu dipastikan perusahaan-perusahaan ini punya komitmen yang kuat.

    Ia mengklaim setidaknya telah ada sebanyak hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia yang sudah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen agar tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi.

    “Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama,” ujar Yassierli.

    “Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” sambungnya.

    Tonton juga video “Kenapa Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK?” di sini:

    (acd/acd)

  • Respons Menaker Yassierli soal 3 Ruangan di Kemnaker Disegel KPK usai OTT Immanuel Ebenezer – Page 3

    Respons Menaker Yassierli soal 3 Ruangan di Kemnaker Disegel KPK usai OTT Immanuel Ebenezer – Page 3

    Selain itu, Yassierli mengaku sudah merotasi pegawai yang terlalu lama di posisinya, memperbaiki alur layanan agar transparan, hingga merevisi sejumlah aturan lama.

    “Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun,” tandas dia.

    Diketahui, pada Rabu (20/8/2025) malam, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan pemerasaan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebanyak 14 orang ditangkap dalam kasus ini, termasuk Immanuel Ebenezer. 

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025).

    Sejumlah barang bukti disita dalam OTT tersebut. Di antaranya ada uang, puluhan mobil, dan motor ducati. Terkait jumlah uang disita, Fitroh belum merincinya.

    “Yang pasti ada uang,” ucapnya.

     

  • Patung Berompi Oranye KPK di Kemnaker Diungkit Usai Wamenaker Kena OTT

    Patung Berompi Oranye KPK di Kemnaker Diungkit Usai Wamenaker Kena OTT

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyesalkan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Yassierli mengungkit peringatan berupa patung berompi oranye KPK yang dipajang di lobi kantor Kemnaker.

    “Teman-teman kalau lihat, di sini ada patung orang pakai rompi oranye. Saya selalu mengingatkan proses layanan kita perbaiki,” kata Yassierli kepada wartawan di kantornya, Kamis (21/8/2025).

    Patung berompi oranye KPK di Kemnaker (Rumondang/detikcom)

    Pantauan detikcom di lokasi, patung yang dimaksud Menaker Yassierli berada di sebelah kanan lobi gedung A Kemnaker. Tepatnya persis di depan akses utama masuk ke gedung tersebut.

    Patung pria itu tampak menggunakan kemeja dilapisi dengan rompi oranye bertanda tahanan KPK. Dalam patung itu juga dikalungkan pesan larangan bertulisan ‘Jangan Mimpi Pakai Rompi Ini’.

    Meski begitu, Menaker Yassierli menghormati proses penyidikan kasus yang menjerat Wamenaker Noel yang masih bergulir di KPK. Dia juga masih menunggu informasi lengkap dari KPK terkait perkara tersebut.

    Yassierli memastikan pihaknya tengah berupaya memperbaiki sistem yang ada di Kemnaker. Dia mengaku telah membuat pakta integritas yang diteken oleh pejabat dan jajaran Kemnaker.

    “Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat berisiko, kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ujarnya.

    “Apalagi K3 ini saya sangat concern, angka kecelakaan kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya,” imbuhnya.

    Noel Kena OTT KPK

    Sebagai informasi, KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terkait kasus pemerasan. Tindak pidana itu berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

    Noel ditangkap pada Rabu (20/8) malam. KPK belum menjelaskan berapa perusahaan yang telah diperas oleh Noel.

    Total ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Noel. Noel saat ini telah berada di KPK dan menjalani pemeriksaan intensif.

    (ond/fas)

  • Cegah Kasus Noel Terulang, Menaker Minta Masyarakat Aktif Lapor

    Cegah Kasus Noel Terulang, Menaker Minta Masyarakat Aktif Lapor

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya melakukan berbagai cara untuk mencegah korupsi. Hal ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Wamenaker Emanuel Ebenezer atau Noel.

    Dia mengatakan, pihaknya meminta jajarannya untuk meneken pakta integritas. Tak hanya itu, ia juga meminta perusahaan jasa K3 untuk membuat komitmen.

    “Khusus untuk sertifikasi K3 kami sudah melakukan pakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa di Indonesia dan ini baru selesai sebenarnya untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap dan gratifikasi,” katanya di kantornya Jakarta, Minggu (21/8/2025).

    Ia juga meminta masyarakat aktif lapor jika melihat praktik tersebut.

    “Kami juga meminta masyarakat aktif melaporkan hasil tindak tersebut selain pakta integritas saya juga sudah merotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun. Kemnaker juga melakukan proses perbaikan layanan sehingga lebih transparan dan akuntable,” terangnya.

    Menurutnya, OTT Noel menjadi pembelajaran bersama dan tidak terjadi lagi ke depannya.

    “Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi di Kemnaker yang terlibat gratifikasi atau kasus suap apapun,” katanya.

    Tonton juga video “Istana Prihatin Wamenaker Noel Kena OTT KPK” di sini:

    (acd/acd)