Kementrian Lembaga: Menaker

  • Patuhi Regulasi WLLP, Perusahaan Bakal Terima Naker Award
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 September 2025

    Patuhi Regulasi WLLP, Perusahaan Bakal Terima Naker Award Nasional 17 September 2025

    Patuhi Regulasi WLLP, Perusahaan Bakal Terima Naker Award
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengingatkan seluruh pemberi kerja dan perusahaan di Indonesia untuk menunaikan kewajiban Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024.
    Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga menegaskan, pelaporan lowongan pekerjaan kini dapat dilakukan dengan mudah melalui platform resmi SIAPKerja–platform Karirhub.
    Perusahaan atau dunia usaha cukup memposting lowongan kerja dan melaksanakan proses rekrutmen secara daring di platform tersebut.
    “Dengan memposting lowongan kerja di platform Karirhub, perusahaan tak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pasar kerja nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing, ” ujar Sunardi melalui siaran persnya, Rabu (17/9/2025).
    Sejak Perpres tersebut diterbitkan, tercatat lebih dari 60.000 perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan melalui Karirhub.
    Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang konsisten menjalankan WLLP dan penempatan tenaga kerja melalui platform Karirhub pada ajang bergengsi Naker Award 2025, yang akan diselenggarakan pada November 2025.
    Sunardi menambahkan, sanksi bagi perusahaan yang tidak taat melaksanakan WLLP akan mulai diberlakukan pada 2026.
    “Karena itu, seluruh pemberi kerja diimbau untuk segera memastikan kepatuhan sejak sekarang,” ujarnya.
    Sunardi menjelaskan, WLLP menyediakan basis data pasar kerja nasional yang akurat dan terintegrasi. Basis data ini bertujuan mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan lebih tepat sasaran.
    “WLLP mewujudkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan efisien karena mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan pencari kerja secara lebih cepat,” kata Sunardi.
    Pada kesempatan terpisah, Kepala Pusat Pasar Kerja Kemenaker Surya Lukita mengungkapkan bahwa saat ini lebih dari 5 juta talenta pencari kerja terdaftar di platform Karirhub dan tersebar di seluruh Indonesia.
    “Kemenaker mengimbau masyarakat, khususnya pencari kerja, agar memanfaatkan Karirhub sebagai sarana utama dalam mencari pekerjaan resmi dan aman,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelola Aset Pailit Triliunan, Profesi Kurator Dinilai Makin Penting

    Kelola Aset Pailit Triliunan, Profesi Kurator Dinilai Makin Penting

    Jakarta

    Peran kurator kembali disorot sebagai salah satu kunci menjaga iklim usaha tetap sehat, terutama dalam penyelesaian kasus kepailitan. Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) menegaskan pentingnya memiliki kurator profesional dan berintegritas, seiring meningkatnya kompleksitas kasus pailit di Indonesia.

    Ketua PKPI, Dr. Albert Riyadi Suwono, menjelaskan keberadaan kurator profesional penting karena mereka mengelola aset pailit yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. “Kurator mengelola harta pailit, yang berarti berhubungan langsung dengan uang dan kepentingan kreditur maupun debitur. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang berintegritas agar tidak terjadi kecurangan atau penyalahgunaan,” tegas Albert, Senin (15/9/2025)

    PKPI menilai tata kelola kepailitan yang baik akan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tanpa kurator yang profesional, proses kepailitan bisa berlarut-larut, merugikan kreditur, dan menghambat perputaran ekonomi. “Sertifikasi ini adalah komitmen kami mencetak kurator yang mampu menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha,” tambahnya.

    Selain sertifikasi, PKPI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus yang saat ini dibahas pemerintah dan DPR. Menurut Albert, aturan ini penting sebagai payung hukum untuk melindungi kurator dari risiko kriminalisasi.

    “Profesi kurator belum memiliki hak imunitas seperti advokat. Padahal mereka bekerja mengelola harta pailit yang sensitif. Jika tidak ada perlindungan hukum, bisa mengganggu kelancaran proses bisnis,” ujarnya.

    PKPI juga berencana menyusun naskah akademis tentang aturan khusus advokat kepailitan, mengingat Pasal 7 UU Kepailitan mensyaratkan pengajuan PKPU dilakukan oleh advokat. Albert menilai sertifikasi advokat kepailitan akan meningkatkan kualitas penanganan perkara dan mempercepat pemulihan usaha yang terdampak pailit.

    Tonton juga video “Menaker Ungkap Penyebab Banyak Terjadi PHK: Pailit hingga Efisiensi” di sini:

    (rrd/rrd)

  • DPR Kaji Standar Upah & Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga di RUU PPRT

    DPR Kaji Standar Upah & Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga di RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mematangkan standar upah dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga yang termasuk dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto mulanya bertanya kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai keselarasan antara RUU PPRT dengan UU Ketenagakerjaan yang telah berlaku, lantas meminta pendapat perihal standar upah PRT.

    “Karena dalam Undang-undang Ketenagakerjaan kan diatur upah, jam kerja, dan lain-lain. Nah ini ada masukan tifdak buat kita tentang upah minimum atau standarnya upah pekerja rumah tangga,” kata Umbu dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Umbu kemudian meminta masukan perihal jaminan sosial PRT, antara lain penyediaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

    Menurutnya, tantangan dalam penyediaan jaminan sosial bagi PRT mencakup aspek sumber daya manusia hingga besaran anggaran yang ditanggung negara.

    “Apakah mungkin PRT ini menjadi otomatis dilindungi negara? Atau ada kemungkinan negara menanggung seluruh biaya BPJS Ketenagakerjaan baik keanggotaanya maupun penjaminannya, karena ini berhubungan langsung dengan hak-hak dasar PRT ini sendiri,” tutur Umbu.

    Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli menyepakati bahwa penentuan standar upah dan jaminan sosial PRT merupakan hal krusial.

    Terkait standar upah, dia menilai bahwa kajian lebih lanjut perlu diterapkan dalam penentuannya ke depan, mengingat RUU PPRT saat ini hanya menyebutkan bahwa upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan atau perjanjian kerja antara pemberi kerja kepada PRT.

    Sementara itu, mengenai penyediaan jaminan sosial, Yassierli menilai perlu ada skema yang disiapkan pemerintah mengenai seberapa besar porsi yang ditanggung.

    “Jadi ini memang harus ada, apakah kemudian ada porsi dari pemerintah, kemudian apakah nanti ada diskon dan seterusnya. Ini perlu memang kita simulasikan dengan mengundang BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional mengeklaim bakal mendorong sejumlah kebijakan pro-buruh, salah satunya mengenai percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja. Hal ini termasuk komitmen terhadap penyegeraan proses legislasi RUU PPRT.

    Prabowo mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut dimulai pada pertengahan Mei lalu.

    “Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” katanya di kawasan Monumen Nasional, Kamis (1/5/2025).

  • Menaker: Kewirausahaan inklusif perkuat kemandirian naker khusus

    Menaker: Kewirausahaan inklusif perkuat kemandirian naker khusus

    Kewirausahaan tidak hanya memberi peluang bagi pelakunya, tetapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan dunia kewirausahaan yang inklusif dapat memperkuat kemandirian ekonomi bagi kelompok tenaga kerja (naker) khusus, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan rentan, dan pemuda rentan.

    “Kewirausahaan tidak hanya memberi peluang bagi pelakunya, tetapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat. Satu wirausaha sukses berdiri, dampaknya berlipat ganda menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong pertumbuhan nasional,” ujar Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk mendukung hal tersebut, Kemnaker mengembangkan program kewirausahaan berbasis ekosistem terintegrasi. Program ini meliputi pelatihan, pendampingan usaha, pencocokan bisnis (business matching), hingga memberikan fasilitas akses permodalan dan pasar.

    Lebih lanjut, Menaker mengatakan upaya ini juga sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen pada Februari 2025.

    Selain itu, Yassierli mengatakan Kemnaker juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar dapat memperluas akses informasi lowongan kerja, menghadirkan data pasar kerja yang lebih akurat, serta meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.

    “Program ini hanya akan berhasil jika semua pihak bersinergi, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat,” kata Menaker.

    Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Darmawansyah mengatakan pemerintah berkomitmen menciptakan perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui program pelatihan.

    Hal ini pun, kata dia lagi, didukung oleh pemerintah kota dan daerah yang terus mendampingi, memantau, dan mengevaluasi agar para alumni pelatihan tumbuh menjadi pengusaha sukses di masa depan.

    “Melalui pelatihan kewirausahaan ini, kami memberdayakan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan pemuda, untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui wirausaha,” kata Darmawansyah.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker bidik 1 juta tenaga kerja terserap di sektor kehutanan

    Menaker bidik 1 juta tenaga kerja terserap di sektor kehutanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membidik setidaknya 1 juta tenaga kerja dapat terserap di sektor kehutanan, menyusul berkembangnya pekerjaan hijau (green jobs) dan pemanfaatan agroforestri.

    “Kita bisa targetkan 1 juta (penyerapan tenaga kerja di sektor kehutanan) dalam rentang 3 atau 4 tahun (ke depan),” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Agar target itu dapat tercapai dalam tenggat waktu tersebut, Yassierli mengatakan diperlukan adanya upaya kolektif dari para pemangku kepentingan terkait, terutama dalam peningkatan mutu dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

    Salah satu langkah yang dilakukan Kemnaker bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah pelatihan SDM sektor pekerjaan hijau, yang meliputi agroforestri, pemanfaatan hutan sosial, serta penggunaan teknologi perhutanan dan/atau pertanian modern.

    Ia menilai agroforestri memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, sekaligus memanfaatkan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Selanjutnya, Yassierli yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan pelatihan Kemnaker-Kemenhut di sektor agroforestri sendiri telah memasuki gelombang ketiga.

    Jumlah peserta yang mengikuti program ini adalah sebanyak 388 orang yang terdiri dari lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN), pemuda desa dan warga desa yang berasal dari Serang, Medan, Padang, Mejalengka dan Kabupaten Bandung Barat.

    “Program ini akan kita perkuat, kita kembangkan ekosistem dan bisnisnya. Apalagi nanti ada pengolahan dan hilirisasi, yang pastinya dampaknya dahsyat. Sekarang, tinggal etos kerja dan kita lebih produktif lagi jika bisa mengelola (agroforestri dan hutan sosial) dengan baik dan efisien,” ujar Yassierli.

    Bagi para peserta pelatihan, ia berpesan untuk memanfaatkan peluang ini dengan baik sebagai wadah memperluas jejaring dan meningkatkan kemampuan agar terus relevan dengan kebutuhan di masa depan.

    “Sementara, kita akan terus kembangkan ekosistem, yang nantinya ada offtaker yang akan menerima dan membeli hasil tani (dari agroforestri dan hutan sosial) untuk diolah lagi,” kata Menaker Yassierli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker Angkat Bicara Soal Isu PHK Massal Gudang Garam – Page 3

    Menaker Angkat Bicara Soal Isu PHK Massal Gudang Garam – Page 3

    Ramai jadi perbicangan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Kabar terbaru, ada 308 buruh yang terdampak kebijakan efisiensi perusahaan tersebut.

    Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) membenarkan kabar PHK buruh Gudang Garam tersebut. Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto mengamini ada efisiensi di Gudang Garam imbas turunnya produksi.

     “Bahwa info yang kami dapat dari struktural pengurus kami di Jatim (Jawa Timur), adanya penurunan produksi SKM (sigaret kretek mesin),” ungkap Sudarto saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (8/9/2025).

    Dia mengatakan, turunnya produksi tersebut membuat 308 orang buruh terdampak PHK. Ada dua jenis efisiensi pekerja, yakni, tawaran pensiun dini terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan penghentian PKWT.

    “(Penurunan produksi) mengakibatkan adanya kebijakan efesiensi dengan menawarkan pensiun dini terhadap pekerja PKWT serta sebagian penghentian pekerja PKWT/kontrak, dengan total sebanyak 308 orang pekerja,” tutur Sudarto.

    Meski begitu, dia mengatakan ratusan karyawan terdampak itu bukan anggota FSP RTMM-SPSI yang dipimpinnya. 

  • Menaker tekankan keseimbangan industri dan kesejahteraan pekerja sawit

    Menaker tekankan keseimbangan industri dan kesejahteraan pekerja sawit

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kesejahteraan pekerja sawit.

    “Industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Karena itu, penting untuk terus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kesejahteraan pekerja,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, ia menilai industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, menyusul kontribusi besarnya terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah pedesaan.

    Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), secara umum jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri sawit mengalami peningkatan yakni dari 12,5 juta orang pada tahun 2015 menjadi sekitar 16,5 juta orang pada tahun 2024.

    Dari 16,5 juta tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit Indonesia tersebut, Yassierli mengatakan sebanyak 9,7 juta orang merupakan tenaga kerja langsung.

    Angka tersebut terdiri dari 5,2 juta orang tenaga kerja perkebunan kelapa sawit rakyat dan 4,5 juta karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara ataupun milik swasta.

    “Sisanya 8 juta orang merupakan tenaga kerja tak langsung yang bergerak pada kegiatan pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dan Minyak Sawit Mentah (CPO), supplier pupuk dan alat-alat perkebunan, supplier alat-alat kantor, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut-Kemnaker gelar pelatihan agroforestri tingkatkan SDM

    Kemenhut-Kemnaker gelar pelatihan agroforestri tingkatkan SDM

    Saya yakin bahwa pelatihan ini adalah investasi jangka panjang yang akan menumbuhkan green jobs, pekerjaan yang bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjaga bumi.

    Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pelatihan agroforestri sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja di sektor kehutanan.

    “Pengembangan program pelatihan agroforestri diharapkan menjadi solusi konkret atas dua tantangan besar bangsa kita saat ini, yaitu pengelolaan hutan yang lestari dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam sambutannya, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

    Pelatihan agrofestri yang merupakan kerja sama dua kementerian ini sudah memasuki fase ketiga, dan digelar hingga tanggal 13 September 2025.

    Menhut mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti program ini sebanyak 388 orang, yang terdiri dari lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN), pemuda desa dan warga desa yang berasal dari Serang, Medan, Padang, Majalengka dan Kabupaten Bandung Barat.

    Lebih lanjut, Menhut menilai agroforestri memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, sekaligus memanfaatkan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam agroforestri terkandung potensi besar untuk menyentuh berbagai dimensi pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi secara bersamaan,” kata Menhut.

    “Agroforestri tidak hanya menekankan hasil jangka pendek dari pertanian, tetapi juga manfaat jangka panjang dari tutupan pohon, seperti konservasi tanah, perlindungan air, peningkatan keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya pula.

    Raja Antoni menilai, pelatihan ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menumbuhkan pekerjaan hijau (green jobs) mencerminkan arah pembangunan kehutanan masa depan yang produktif, lestari dan inklusif.

    “Saya yakin bahwa pelatihan ini adalah investasi jangka panjang yang akan menumbuhkan green jobs, pekerjaan yang bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjaga bumi. Inilah arah pembangunan kehutanan masa depan,” ujarnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli optimistis pemanfaatan hutan sosial dan SDM kehutanan dapat berdampak pada pembangunan nasional di masa depan.

    “Kompetensi menjadi penting dan kami di Kemnaker ada balai, ada skema, dan sertifikasi profesi, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing di masa mendatang,” kata Yassierli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Produktivitas nasional kunci bagi daya saing global

    Menaker: Produktivitas nasional kunci bagi daya saing global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai peningkatan produktivitas nasional merupakan kunci utama bagi daya saing sumber daya manusia (SDM) dan industri Indonesia di tingkat regional dan global.

    “Produktivitas adalah kata kunci bagi daya saing, sekaligus fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menilai, tingkat produktivitas Indonesia masih di bawah rata-rata negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan pertumbuhannya cenderung stagnan.

    “Kita menghadapi tantangan besar. Tingkat produktivitas Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN dan pertumbuhannya cenderung stagnan. Faktor modal pun belum memberikan dampak signifikan. Ini PR besar kita bersama,” katanya.

    Menaker mengatakan, berdasarkan kajian McKinsey, saat ini tingkat produktivitas Indonesia tercatat sekitar 11 ribu dolar AS per pekerja.

    Ia menilai, demi mencapai target Indonesia Emas 2045, angka ini harus meningkat hingga 440 persen.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengakselerasi capaian tersebut,” ujar Yassierli.

    Selain itu, Menaker juga menyoroti ketimpangan produktivitas antarsektor industri. Industri padat karya dinilai masih memiliki produktivitas rendah, sementara industri padat modal relatif lebih tinggi.

    “Sebagai negara besar, kebijakan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan sektor padat karya agar produktivitas nasional dapat tumbuh lebih merata,” kata dia.

    Untuk itu, Menaker mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas nasional, salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli produktivitas (productivity specialist).

    Melalui program ini, Kemnaker menargetkan tersedianya sekitar 200 Productivity Specialist yang mampu menyiapkan program-program produktivitas berdampak tinggi, serta memperkuat kapabilitas National Productivity Organization (NPO) Indonesia dalam mendorong produktivitas nasional.

    Selain itu, Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas berbasis 4P yaitu People, Process, Product, and Policy.

    Upaya ini akan diperkuat dengan program upskilling dan reskilling bagi sedikitnya 50 ribu pekerja mulai Oktober mendatang.

    “Kita membutuhkan banyak productivity specialist sebagai champions dan agen perubahan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini berperan dalam menentukan masa depan daya saing bangsa,” kata Yassierli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Nilai Penciptaan Lapangan Kerja Belum Sesuai Harapan

    Ekonom Nilai Penciptaan Lapangan Kerja Belum Sesuai Harapan

    Jakarta

    Penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia belum optimal. Kondisi ini terlihat dari jumlah penciptaan lapangan kerja baru yang masih tergolong kecil, jumlah pekerja ter-PHK yang terus meningkat, dan jumlah pekerja sektor informal yang terlalu besar jika dibandingkan pekerja formal.

    Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat untuk meningkatkan kualitas penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah menurunkan nilai pajak yang dikenakan ke masyarakat.

    Sebagai contoh pemerintah bisa saja menurunkan pajak penambahan nilai (PPN) yang saat ini di 11%, untuk diturunkan kembali ke 10% atau bahkan kalau bisa lebih rendah dari itu. Dengan begitu harga barang dan jasa bisa turun, yang kemudian menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat.

    “Misalnya PPN diturunkan dari 11% ke 10% atau lebih rendah dari 10 bahkan jauh lebih bagus lagi, akan lebih diapresiasi kalau beberapa tarif itu diturunkan untuk mendorong daya beli,” kata Tauhid kepada detikcom, Senin (8/9/2025).

    Tauhid berpendapat jika pajak, seperti PPN terlalu besar maka daya beli masyarakat akan menurun dan di saat yang bersamaan akan meningkatkan beban perusahaan. Di sisi lain, saat daya beli turun maka produk yang dibeli masyarakat akan ikut berkurang.

    Alhasil penjualan perusahaan akan ikut menurun yang menyebabkan pengurangan laba. Akhirnya untuk bisa bertahan, para pengusaha akan cenderung untuk menahan ekspansi yang secara langsung mengurangi pembukaan lapangan kerja baru. Belum lagi dalam kondisi terburuk, tak sedikit perusahaan harus melakukan efisiensi yang menambahkan jumlah PHK dalam negeri.

    “Perpajakan dan bea cukai itu kan bisa bermata dua ya. Kalau dia terlalu tinggi ya dia akan meningkatkan cost, itu berarti menurunkan pendapatan. Nah kalau terlalu rendah itu juga akhirnya mengurangi pendapatan negara,” ucapnya.

    “Nah katakanlah ketika PPN 11% turun ke 10% atau bahkan lebih rendah itu memang secara per individu, per perusahaan penerimaan pajak turun. Tapi itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan pajak juga, daya belinya naik, yang bayar lebih banyak. Kalau sekarang ya langsung turun saja,” terang Tauhid lagi.

    Begitu juga dengan cukai rokok yang menurutnya saat ini sudah sangat tinggi, membuat harga rokok jadi sangat mahal dan mengakibatkan peralihan konsumsi dari rokok legal ke ilegal.

    Tidak hanya membuat penerimaan negara dari cukai berkurang karena peralihan ke rokok ilegal, tapi juga merugikan perusahaan karena penurunan penjualan. Pada akhirnya saat perusahaan tidak bisa bertahan, mereka akan melakukan efisiensi.

    “Cukai rokok kan sekarang 10%. Memang kebijakannya 2 tahun sekali naik. Kemarin 10%, itu terlalu tinggi, sekarang ya harusnya bisa diturunin. Bahkan beberapa jenis golongan rokok bisa lebih rendah, supaya nggak seperti kemarin ada kabar PHK ramai sekali itu,” paparnya.

    Sementara itu, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah meningkatkan kualitas penciptaan lapangan kerja dalam negeri adalah dengan melanjutkan pemberian insentif untuk industri dan perusahaan.

    “Insentif fiskal dari sisi tax holiday dan sebagainya itu kan mesti diterapkan juga. Nah kita melihat mungkin bisa diterapkan di sektor-sektor tertentu, misalkan sektor padat karya. Tapi kalau itu sudah banyak insentif, sudah digelontorkan insentif dan sebagainya tapi tidak bergerak positif ya berarti otomatis salah perusahaannya,” kata Nailul.

    Selain pemberian insentif, ia menilai pemberian insentif langsung ke masyarakat juga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Sebab jika daya beli masyarakat terbantu berkat adanya insentif, sektor industri dan dunia usaha akan ikut bergeliat yang kemudian bisa menambah lapangan kerja baru.

    “Kalau konsumsi yang naik kan otomatis itu juga akan main di kuantiti kan sebenarnya, dan itu mungkin akan membantu industri yang ujung-ujungnya juga akhirnya bisa ekspansi dan penambahan lapangan kerja kan,” jelasnya.

    Tonton juga video “Menaker Sebut Koperasi Merah Putih Mampu Ciptakan Lapangan Kerja” di sini:

    (igo/fdl)