Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Menaker

  • Situs Magang Pemerintah Kacau di Hari Pertama, Menaker: Jangan Buru-buru

    Situs Magang Pemerintah Kacau di Hari Pertama, Menaker: Jangan Buru-buru

    Jakarta –

    Situs resmi Program Magang Nasional bikin warganet heboh. Sejak pagi, banyak calon peserta mengeluh data mereka tiba-tiba hilang dari laman Magang Hub, padahal sudah mendaftar lewat SIAPKerja. Keluhan membanjiri media sosial X, dari data pendidikan yang tak muncul sampai sistem yang disebut ‘ngadat’ di hari pertama pendaftaran.

    Keluhan datang dari sosial media X, seperti tidak sinkron-nya data yang telah dimasukkan dalam SIAPKerja dan Magang Hub. Misalnya salah satu akun @its***** menanyakan kepada @KemnakerR telah menyelesaikan pengisian data di SIAPKerja, tetapi tidak muncul di Magang Hub.

    “Tampilan data pencapaian di website maganghub juga tidak muncul seperti seharusnya. Apakah hal ini bisa diperbaiki atau memang sedang error? Mohon informasinya, admin, terima kasih atas perhatiannya @KemnakerRI,” tulis akun tersebut.

    Akun lainnya mengeluhkan saat ingin memasukkan daftar pendidikan tetapi tidak terinput dalam sistem.

    “Gais kenapa ya aku sudah update pendidikan tetapi ko nggak keinput? Maganghub SIAPKerja,” tulis akun @kt*******.

    “Anyone here ada yg daftar magang pemerintah itu ga? bagian pendidikan di web maganghub kenapa ga keisi mulu deh, tapi di siapkerja udah keisi semua kokk,” tulis akun @mit***********.

    Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan baru mendapat informasi tersebut. Meski demikian, dia akan menyampaikan keluhan tersebut pada timnya yang mengurus sistem Program Magang Nasional.

    “Nanti kita sampaikan, saya baru dapat info. Nanti kita sampaikan,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Yassierli mengatakan calon peserta yang ingin mengikuti Program Magang Nasional masih memiliki waktu mendaftar sampai tanggal 12 Oktober 2025. Ia meminta calon peserta tak terburu-buru.

    “Yang penting buat calon peserta magang masih ada waktu sampai tanggal 12, nggak harus buru-buru hari ini,” terangnya.

    Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program magang nasional hari ini, Selasa (7/10/2025). Melalui program magang tersebut, peserta akan mendapat bayaran hingga Rp 3,3 juta.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah membuka sebanyak 20.000 untuk fresh graduate, baik lulusan diploma dan sarjana. Jika program magang tahap pertama berhasil maka kuota peserta pada tahap selanjutnya akan ditambah menjadi 80 ribu orang.

    “Nanti kita salurkan melalui perusahaan-perusahaan yang siap menerima, dan negara akan memberikan insentif selama 6 bulan sebesar UMK, jadi Rp 3,3 (juta) maksimal,” terang Afriansyah saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin kemarin.

    Lihat juga Video: Magang Nasional Bergaji UMR Segera Dibuka, Catat Tanggalnya!

    (ada/fdl)

  • Pemerintah Buka Peluang Gelombang Kedua Program Magang Nasional

    Pemerintah Buka Peluang Gelombang Kedua Program Magang Nasional

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan membuka gelombang lanjutan untuk Program Magang Nasional. Hal ini akan dilakukan pemerintah jika minat dari program tersebut terus meningkat.

    “Ketika ini sesuai dengan kata Pak Menko, kalau ini minatnya (tinggi) kita bisa buka batch kedua dan ketiga,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Namun, penambahan gelombang atau kuota ini perlu dirapatkan terlebih dahulu dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    “Bisa (ditambah kuota) nanti kita harus rapatkan dahulu,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Program Magang Nasional telah dibuka mulai 7 sampai 12 Oktober 2025. Kuota peserta untuk program ini sebanyak 20 ribu orang.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) malam.

    (ada/fdl)

  • Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa dunia kerja Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dengan masuknya jutaan angkatan kerja baru setiap tahun di tengah pemulihan industri global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, sehingga penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi perlu terus diperluas.

    “Ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan hanya bisa terwujud bila dibangun atas dasar saling percaya dan kolaborasi,” ucap Yassierli dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

    Hal itu disampaikan pada saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja BTN di Jakarta, Kamis (2/10).

    Ia juga menekankan pentingnya dunia kerja yang inklusif. Baginya, penyandang disabilitas harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi nyata dan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

    Selain kompetensi dan inklusi, dinamika hubungan industrial juga menjadi isu penting. Yassierli menilai persoalan upah minimum, PHK, hingga diskriminasi di tempat kerja hanya bisa diselesaikan melalui hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan transformatif.

    Ia mengingatkan, strategi menghadapi masa depan tidak cukup meniru praktik negara lain. Indonesia harus membangun future practice berbasis kearifan lokal seperti gotong royong dan hubungan industrial Pancasila.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mengapresiasi langkah BTN yang berhasil merampungkan PKB bersama serikat pekerja.

    “Serikat pekerja jangan hanya dikenal karena aksi demonstrasi, tapi juga harus menjadi champion produktivitas dan K3. Sinergi semacam ini akan mempercepat pergerakan roda ketenagakerjaan nasional,” ungkapnya.

    “BTN tidak hanya bicara pembiayaan rumah, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Itu yang menjadi nilai tambah perusahaan di masa depan,” ujar Nixon.

    Adapun Ketua Umum Serikat Pekerja BTN, Rizky Novriady, menyampaikan bahwa perundingan PKB berlangsung harmonis dan penuh kekeluargaan.

    “Transformasi BTN dalam lima tahun terakhir telah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Transformasi Human Capital kini juga menyentuh aspek sosial demi terciptanya dunia kerja yang adil dan produktif,” tutur Rizky.

    (ega/ega)

  • Dibuka 15 Oktober, Ini Link Daftar Program Magang Pemerintah!

    Dibuka 15 Oktober, Ini Link Daftar Program Magang Pemerintah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terkait dengan program akselerasi di 2025, pemerintah akan menjalankan program magang bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini dibuka untuk fresh graduate maksimal 1 tahun.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme melalui sistem SIAPKerja. Selanjutnya, sistem akan dibuka untuk pendaftaran peserta mulai 15 Oktober 2025, sehingga lulusan dapat segera mengakses kesempatan magang yang tersedia.

    “Dalam program magang itu disiapkan program siap kerja, dan program siap kerja itu tadi featuresnya sudah kami lihat, kemudian dibahas technical detail, dan program ini diharapkan nanti bisa di launching tanggal 15 Oktober,” ujar Airlangga, dikutip Kamis (2/10/2025).

    Dikutip dari @kemnaker, pendaftaran bisa dilakukan di maganghub.kemnaker.go.id. Masa magang ditetapkan selama 6 bulan dan akan digaji Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan.

    Program ini dibuka untuk hampir semua sektor, a.l. makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, sektor industri, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian dan sektor jasa.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, pelaksanaan program magang akan berlangsung dalam dua fase.

    “Fasenya itu adalah perusahaan dulu yang kemudian akan mem-posting lowongan-lowongan, kami kasih waktu mungkin sekitar seminggu, setelah itu baru kemudian calon peserta itu memilih,” jelas Yassierli.

    Soal jumlah perusahaan yang ikut serta, dia menegaskan tidak ada batasan. “Bebas. Syaratnya adalah mereka yang terdaftar memiliki izin usaha dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan),” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Siapkan 20 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP buat Fresh Graduate

    Pemerintah Siapkan 20 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP buat Fresh Graduate

    Jakarta –

    Program menyiapkan kuota sebanyak 20 ribu untuk program magang nasional Siap Kerja yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada 15 Oktober 2025. Program ini berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal 1 tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini akan melibatkan perusahaan swasta hingga BUMN. Adapun fresh graduate yang melakukan program ini mempunyai batas maksimalkan yakni selama 6 bulan. Selama kurun waktu tersebut mereka akan diberikan gaji sebesar Upah Minimum.

    “(Gajinya) upah minimum kota atau kabupaten,” kata Airlangga usai melakukan Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) terkait paket kebijakan dan stimulus ekonomi di kantor BPI Danantara, di Plaza Mandiri, Jakarta pada Rabu (1/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kuota awal program ini akan sebanyak 20 ribu orang. Ia menegaskan pemerintah akan membagi secara proporsional ke seluruh provinsi berdasarkan jumlah lulusan di masing-masing daerah.

    “Kuota yang pertama sesuai arahan dari Presiden dan Pak Menko kita mulai dulu 20 ribu dan kita berusaha untuk membaginya proporsional untuk setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan yang ada di provinsi tersebut,” katanya.

    Terkait persyaratannya, Menaker mengatakan bahwa belum sepenuhnya selesai. Ia mengatakan detail tersebut akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini. Sementara bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja diharapkan segera memberitahukan kebutuhannya melalui aplikasi Siap Kerja.

    “Timeline-nya mulai hari ini sampai tanggal 7 adalah kesempatan bagi perusahaan yang memiliki NIB dan terdaftar di WLKP untuk memposting kebutuhan magangnya seperti apa dengan syarat-syarat yang kami tentukan tadi,” katanya.

    (kil/kil)

  • KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker Nasional 29 September 2025

    KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker Nasional 29 September 2025

    KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami
    tempus
    atau waktu awal terjadinya dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang melibatkan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa dua saksi, yaitu Muhammad Tohir alias Doni selaku Agen TKA dan Yuda Novendri Yustandra selaku Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.
    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (29/9/2025).
    “Saksi hadir. Para saksi didalami apakah permintaan uang dan dugaan pemerasan terjadi sebelum tahun 2019 atau sesudahnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap delapan orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.

    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • 4 Prabowo Kagum PKS Sodorkan Profesor ITB untuk Jadi Menteri, Bukan Kader Politik Nasional

    4 Prabowo Kagum PKS Sodorkan Profesor ITB untuk Jadi Menteri, Bukan Kader Politik Nasional

    Prabowo Kagum PKS Sodorkan Profesor ITB untuk Jadi Menteri, Bukan Kader Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kekagumannya terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyodorkan Yassierli menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) saat pembentukan Kabinet Merah Putih tahun lalu.
    Sebab, alih-alih memasukkan kadernya sebagai menteri, PKS justru mengusulkan seorang profesional, yakni profesor dari ITB.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Mulanya, Prabowo menyapa terlebih dahulu Yassierli yang hadir dalam Munas PKS.
    Namun, Prabowo melihat gaya Yassierli yang masih kaku.
    “Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Silakan duduk. Sudah hampir setahun, sudah santai saja Pak, rileks. Kopassus itu dulu,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin, Senin.
    Kemudian, barulah Prabowo menyatakan kekagumannya kepada PKS.
    Dia turut menyinggung PKS yang sempat ‘merantau’ di Pilpres 2024 lalu.
    PKS awalnya berjuang untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sebelum akhirnya bergabung dengan koalisi Prabowo.
    “Saya terkesan sama PKS. Kenapa? Waktu PKS gabung di koalisi kami, setelah merantau sebentar, kembali lagi. Hehehe. Setelah gabung, ya kan, saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet. Saya pikir pasti kader politik, entah tokoh terkenal. Yang disampaikan profesor dari ITB,” ujar dia.
    “Boleh juga PKS ini,” sambung Prabowo.
    Maka dari itu, Prabowo berpandangan bahwa PKS memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk negara.
    Dia pun menyebut, Yassierli sampai saat ini bekerja dengan baik dan berprestasi.
    “Jadi, ternyata PKS ini juga punya suatu rasa tanggung jawab besar terhadap negara. Yang diajukan teknokrat. Walaupun saya percaya di semua partai banyak juga yang teknokrat, yang
    capable
    . Dan saya alhamdulillah terima. Jadi, saudara-saudara, terima kasih PKS, sampai sekarang yang saudara tunjuk berprestasi, bekerja dengan sangat baik,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta Nasional 29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta Nasional 29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan fakta terbaru terkait proses penyidikan kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    KPK menyita aset tanah dan bangunan berupa kontrakan di Depok, Jawa Barat dan rumah di Sentul, Bogor dari tersangka bernama Haryanto selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini (Sdr. H – Dirjen Binapenta dan PKK),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
    “Aset tersebut berupa 2 bidang tanah/bangunan yaitu kontrakan seluas 90 m2 di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan rumah seluas 180 m2 di wilayah Sentul, Kab. Bogor,” sambungnya.
    Budi mengatakan, penyidik juga menemukan bahwa aset tersebut dibeli secara tunai dan diduga berasal dari hasil korupsi.
    Selain itu, kedua aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabatnya.
    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ujarnya.
    Budi juga mengungkapkan bahwa penyidik menemukan bahwa Haryanto meminta satu unit mobil kepada agen pengurusan izin TKA.
    “Ditemukan fakta bahwa tersangka (Haryanto) dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah diler di Jakarta,” tuturnya.
    Budi mengatakan, saat ini mobil dengan merek Toyota Innova itu sudah disita KPK.
    “Saat ini kendaraan tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh KPK,” ujarnya.
    Budi menyebutkan bahwa penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara, sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery.
    “Selain upaya penindakan ini, KPK juga terus mendorong berbagai langkah pencegahan korupsi di Kemenaker, untuk menutup adanya peluang bagi oknum-oknum melakukan tindak pidana korupsi, yang ujungnya menciderai kualitas pelayanan bagi publik,” ucap dia.
    Pada awal September, KPK menyita 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektare dari Haryanto dan Jamal Shodiqin selaku staf di Kemenaker.
    KPK mengatakan, aset-aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabat.
    “Dan aset-aset itu di atas nama keluarga dan kerabat,” kata Budi pada Rabu (3/9/2025).
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 8 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin TKA di Kemenaker pada pertengahan Juli lalu.
    Mereka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli Minta 1 Unit Mobil ke Agen TKA

    KPK Ungkap Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli Minta 1 Unit Mobil ke Agen TKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, Haryanto, meminta satu unit kendaraan roda empat atau mobil kepada agen tenaga kerja asing (TKA).

    “Ditemukan fakta bahwa tersangka dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah dealer di Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Senin (29/9/2025).

    Haryanto merupakan salah satu dari delapan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Budi mengatakan agen TKA tersebut telah membeli satu unit mobil bermerek Toyota Innova dan saat ini KPK menyita kendaraan tersebut.

    “Penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery (pemulihan kerugian keuangan negara, red.),” katanya.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.