Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Sahabat Nikita Mirzani Ditangkap Mabes Polri, Siapakah Dia?

    Sahabat Nikita Mirzani Ditangkap Mabes Polri, Siapakah Dia?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sahabat selebritas Nikita Mirzani, selebgram Yokke Hargono ditangkap Bareskrim Cyber Mabes Polri. Penangkapan tersebut atas pelaporan Fitri Salhuteru dengan dugaan pencemaran nama baik.

    Penangkapan tersebut berawal dari percakapan yang tersebar antara Yokke Hargono dan Yolo Ine yang membahas laporan terhadap Yokke Hargono.

    Dalam percakapan yang direkam dan beredar, Yolo Ine menanyakan apakah Yokke sudah dilaporkan, dan Yokke membenarkan dirinya telah dilaporkan Fitri Salhuteru atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE.  Yokke juga menyebutkan, laporan tersebut dilakukan pada 11 Februari dan dirinya kini telah ditangkap oleh polisi.

    “Lo itu dilaporin?” tanya Yolo Ine kepada Yokke dikutip dari channel YouTube, Senin (10/3/2025).

    “Iya, dilaporkan sama Fitri (Fitri Salhuteru) Undang-Undang ITE soal pencemaran nama baik,” jawab Yokke Hargono.

    Mendengar hal tersebut, Yolo Ine kembali menegaskan soal penangkapan Yokke.

    “Sekarang lo sudah sama polisi?” tanyanya.

    “Iya, sudah, ada 5 sampai 6 orang polisi. Gue sudah kayak teroris. Gue lagi di kamar mandi. Gue cari siapa saja yang bisa bantu gue dahulu,” balas Yokke lagi.

    Fitri Salhuteru yang merupakan pihak yang melaporkan mengaku terpaksa mengambil langkah hukum karena perbuatan Yokke yang dinilai sudah melampaui batas.

    “Biar dia menjadi rahasia aku, nanti akan bergulir di persidangan. Perbuatan apa yang dia perbuat sampai aku harus memenjarakan dia,” tegas Fitri Salhuteru.

    Fitri menyampaikan ucapan Yokke Hargono sangat merusak nama baiknya dan keluarga.

    “Ucapan Yokke itu mengerikan, ucapan fitnah, bullying dari dia sangat mengerikan,” tambah Fitri.

    Sebagai bentuk tantangan, Fitri Salhuteru meminta netizen untuk membuktikan kebenaran ucapan Yokke Hargono.

    “Cara dia berbicara seolah-olah benar, satu saja dari dia ada yang benar maka aku siap menggelontorkan uang untuk memberikan kalian THR,” tutup Fitri menanggapi penangkapan Yokke Hargono, sahabat Nikita Mirzani tersebut.

  • Iptu Tomi Marbun Hilang, Istri Minta Tolong kepada Presiden

    Iptu Tomi Marbun Hilang, Istri Minta Tolong kepada Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Istri Iptu Tomi Samuel Marbun atau Iptu Tomi Marbun, Riah Ukur Tarigan menangis saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto agar suaminya yang hilang saat bertugas di Papua Barat dapat ditemukan.

    Kejadian ini sudah berlangsung selama tiga bulan, dan hingga kini, Riah merasa sangat kehilangan.

    “Tolong cari suami saya, bapak,” ujar Riah Ukur Tarigan sambil menangis dikutip dari channel YouTube, Minggu (9/3/2025).

    Riah dengan penuh harapan meminta kepada pihak Bareskrim untuk segera menemukan Iptu Tomi Marbun, yang hilang setelah melakukan tugas di Papua Barat pada Desember 2024.

    “Saya mohon belas kasihannya, agar suami saya Tomi Samuel Marbun bisa ditemukan. Lihatlah air mata saya ini, bapak,” ungkap Riah dengan suara bergetar, sambil mengusap air matanya.

    Riah Tarigan mengungkapkan rasa rindunya terhadap suaminya, yang sudah lebih dari tiga bulan tidak ada kabar. Ia sangat merindukan pelukan suaminya yang selama ini selalu ada untuknya.

    Sambil menangis, Riah menceritakan pengalamannya bertanya kepada anggota yang ikut dalam tim bersama suaminya. Namun, anggota tersebut enggan memberikan informasi lebih lanjut.

    “Saya sempat mempertanyakan kepada anggota yang ikut ke dalam tim suami saya. Sayangnya, mereka tidak berani memberikan keterangan. Anggota hanya bilang silakan konfirmasi ke Kanit Roland,” ujar Riah yang semakin terisak.

    “Hingga sekarang, pencarian yang dilakukan pun tidak ada informasi yang diberikan kepada kami keluarga,” tambahnya.

    Selain kepada Bareskrim, Riah juga memohon agar Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri memberikan perhatian terhadap kasus hilangnya suaminya, yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan.

    “Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri agar mengusut tuntas soal hilangnya suami saya yang sudah tiga bulan dan belum kembali pulang,” lanjut Riah dengan air mata yang tak bisa dibendung.

    Riah menegaskan, sampai saat ini tidak ada bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suaminya hanyut, seperti yang diberitakan sebelumnya.

    “Kalau dibilang hanyut, tidak ada tanda-tandanya. Buktinya pun tidak ada. Jadi, saya mohon kejelasan soal suami saya,” ungkap istri Iptu Tomi Marbun, Riah Tarigan yang menangis akibat suaminya belum ditemukan akibat hilang di Papua saat menjalani tugas.

  • Kasus Hilangnya Iptu Tomi Marbun, Keluarga Desak Pencarian Dilanjutkan

    Kasus Hilangnya Iptu Tomi Marbun, Keluarga Desak Pencarian Dilanjutkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Keluarga Iptu Tomi Samuel Marbun atau Iptu Tomi Marbun mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk meminta kejelasan mengenai keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang di Papua.

    Kejadian ini sudah berlangsung selama tiga bulan tanpa ada kepastian terkait nasib anggota kepolisian tersebut.

    “Kami menyampaikan keluh kesah keluarga yang selama tiga bulan ini belum mendapat kepastian soal keberadaan AKP Iptu Tomi Marbun yang hilang di Papua,” ujar adik Iptu Tomi Marbun, Monterry Marbun dikutip dari channel YouTube, Minggu (9/3/2025).

    Monterry Marbun menambahkan, keluarga menaruh harapan besar pada Mabes Polri untuk segera menemukan Iptu Tomi Marbun dan memberikan kejelasan.

    “Kami berharap Bareskrim dapat segera menindaklanjuti dan melakukan pencarian serta memeriksa Polres Bintuni, karena sudah lebih dari tiga bulan, banyak kejanggalan yang terjadi,” tuturnya.

    Monterry menyayangkan langkah kepolisian di Papua yang menghentikan pencarian Iptu Tomi Marbun tanpa memberikan penjelasan kepada pihak keluarga.

    “Pencarian dihentikan sementara tanpa pemberitahuan pasti dari Polres atau Polda. Tidak ada keterangan mengenai alasan penghentian tersebut. Kami ingin Bareskrim segera menindaklanjuti dan mengeksekusi permintaan keluarga,” ungkapnya.

    Keluarga berharap agar Bareskrim segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus hilangnya Iptu Tomi Marbun.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima, Bareskrim akan menindaklanjuti keluh kesah keluarga Iptu Tomi Marbun,” tambahnya.

    Sebelumnya, Iptu Tomi Marbun yang menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Teluk Bintuni, dilaporkan hilang setelah terjatuh ke sungai saat mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Iptu Tomi Marbun dilaporkan hanyut di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Rabu (18/12/2024).

  • Setelah Elpiji Langka dan Pertamax ‘Dioplos’, Kini MinyaKita Disunat Isinya – Halaman all

    Setelah Elpiji Langka dan Pertamax ‘Dioplos’, Kini MinyaKita Disunat Isinya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Dua kebutuhan penting rakyat sempat menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat.

    Yakni soal elpiji 3 kg dan BBM Pertamax.

    Setelah kasus elpiji dan Pertamax ‘berlalu’, muncul kasus lain.

    Yakni soal minyak goreng murah MinyaKita yang isinya dikurangi ‘disunat’ diduga dilakukan produsen.

    Berikut informasinya selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Minggu (9/3/2025):

    Elpiji 3 Kg Langka

    Awal Februari 2025 lalu, elpiji 3 kg seperti mendadak hilang di tingkat pengecer.

    Antrean warga membeli elpiji 43 kg terjadi di sejumlah daerah terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Bahkan seorang ibu rumah tangga, Yonih (62), warga kawasan jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia pada Senin (3/2/2025), diduga karena kelelahan usai mengantre elpiji.

    Kelangkaan elpiji diduga sistem baru yang ditetapkan pemerintah.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara.

    Para pengecer dilarang untuk menjual gas elpiji 3 kg karena pembelian hanya bisa dilakukan di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Namun aturan itu dibatalkan.

    Menteri ESDM  malah terang-terangan mengungkapkan adanya permainan harga Elpiji 3 Kg di masyarakat.

    “Laporan yang masuk ke kami ada yang mainkan harga, ini jujur saja. Harganya itu ke rakyat seharusnya tidak lebih dari Rp 5.000, Rp 6.000,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Isu Pertamax Dioplos

    Awal Maret 2025 ini, BBM jenis Pertamax diisukan dioplos.

    Hal itu berawal dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap  kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Namun Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menggelar konferensi pers khusus pada Kamis (6/3/2025) membantah Pertamax dioplos saat ini.

    Jaksa agung mengatakan Pertamax dioplos tahun 2023 lalu namun yang beredar di masyarakat saat ini bukan oplosan.

    Burhanuddin menegaskan bahwa tindakan mengoplos BBM jenis Pertalite atau Premium dengan Pertamax ini tak dilakukan oleh PT Pertamina.

    Namun dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina dan sudah ditahan.

    Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri menyatakan, pihaknya tengah melakukan introspeksi atau perbaikan diri usai adanya kasus korupsi impor minyak mentah dalam hal ini untuk produk BBM jenis Pertamax.

    Kata dia, introspeksi diri itu perlu dilakukan agar tata kelola yang dilakukan perusahaan bisa menjadi lebih baik ke depan.

    MinyaKita isinya disunat

    Kini minyak goreng murah MinyaKita yang isinya disunat.

     MinyaKita  yang kemasan satu liter ternyata hanya terisi 750-800 mililiter.

    Hal itu terbukti saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Selain volumenya yang tak sesuai, harganya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Amran mengatakan harganya mencapai Rp 18 ribu per liter.

    “Kami temukan Ini MinyaKita dijual Rp 18 ribu. Kemudian isinya tidak 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter,” kata Amran ketika diwawancara di lokasi.

    Amran meminta agar produsen Minyakita yang tak sesuai ini diproses.

    Salah satu produsen Minyakita tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia.

    “Ada PT-nya ini, PT Artha Eka Global Asia, kami minta diproses. Kalau terbukti, ditutup. Kami minta diproses. Bila terbukti, [perusahaannya] disegel, ditutup,” ujar Amran.

    “Ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa,” ucapnya.

    Selain PT Artha Eka Global Asia, dua produsen  lain disinggung adalah  Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. 

    Amran mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. 

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

    Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin. 

    Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Burhanuddin.

    Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah.

    Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Penulis: Endrapta/Aco

  • Ini 3 Produsen MinyaKita yang Diduga Kurangi Volume, Mentan Minta Usut – Halaman all

    Ini 3 Produsen MinyaKita yang Diduga Kurangi Volume, Mentan Minta Usut – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025)

    Amran melakukan sidak untuk  memastikan ketersediaan 9 bahan pangan pokok untuk masyarakat terutama menjelang lebaran 2025.

    Dalam sidak tersebut, ia menemukan minyak goreng kemasan dengan merek MinyaKita yang tidak sesuai aturan dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Volume MinyaKita disunat

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Amran terlihat membeli satu lusin MinyaKita dengan kemasan satu liter dan satu kotak Minyakita dengan kemasan dua liter.

    Amran kemudian meminta agar Minyakita kemasan satu liter yang ia beli tersebut dituangkan ke gelas ukur untuk dicek isinya.

    Ternyata, ada MinyaKita  yang kemasan seliter hanya terisi 750-800 mililiter.

    Selain volumenya yang tak sesuai, harganya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Amran mengatakan harganya mencapai Rp 18 ribu per liter.

    “Kami temukan Ini MinyaKita dijual Rp 18 ribu. Kemudian isinya tidak 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter,” kata Amran ketika diwawancara di lokasi.

    Amran meminta agar produsen Minyakita yang tak sesuai ini diproses.

    3 Perusahaan yang Produksi

    Salah satu produsen Minyakita tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia.

    Amran meminta agar mereka dan jika terbukti, ia ingin perusahaannya ditutup.

    “Ada PT-nya ini, PT Artha Eka Global Asia, kami minta diproses. Kalau terbukti, ditutup. Kami minta diproses. Bila terbukti, [perusahaannya] disegel, ditutup,” ujar Amran.

    “Ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa,” ucapnya.

    MINYAKITA TAK SESUAI – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Ia menemukan minyak goreng Minyakita kemasan seliter ternyata hanya terisi 750-800 ml. (Endrapta Pramudhiaz)

    Di lokasi, Amran langsung meminta perwakilan dari Satgas Pangan Polri untuk langsung memeriksa pabrik dari perusahaan tersebut.

     Amran meminta agar tidak ada kompromi.

    Bila terbukti salah, harus dipidanakan.

    “Ini ada tim dari Satgas Pangan langsung turun cek sampai ke pabriknya. Kami minta diperiksa dan kalau betul, ditutup, tidak boleh kompromi. Dipidanakan kalau betul salah,” kata Amran.

    Amran berpesan kepada Satgas Pangan Polri agar yang ditindak adalah produsen tersebut, bukan para pengecer di pasar.

    Menurut dia, para pengecer ini tidak paham bahwa Minyakita yang mereka jual ke konsumen ini ternyata kurang dari seliter.

    “Mereka tidak paham. Saudara kita itu mencari rezeki juga. Tidak paham. Namun, otaknya siapa, pabriknya di mana, kami minta ditutup, disegel,” kata Amran secara tegas.

    Selain PT Artha Eka Global Asia, dua produsen  lain disinggung adalah  Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. 

    Amran mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. 

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

    “Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tambahnya.

    Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin. 

    Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Burhanuddin.

    Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah.

    Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    45 Produsen MinyaKita yang terdaftar

    MinyaKita diluncurkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu Zulkifli Hasan pada Rabu (6/7/2022).

    MinyaKita diproduksi khusus saat itu sebagai minyak goreng murah.

    Tujuannya bisa menjangkau masyarakat menengah bawah dimana saat itu harga minyak goreng naik.

    Sebanyak 45 produsen telah terdaftar sebagai produsen MinyaKita atau minyak goreng curah kemasan yang dijual ke masyarakat saat itu yakni:

    1. PT Lingga Tiga Sawit
    2. PT Wahana Citra Nabati
    3. CV Sugiharto Abadi Makmur
    4. PT Java Agri Sukses Makmur
    5. PT Yorgo Anugerah Nusantara
    6. PT Sari Dumai Sejati
    7. PT Padang Raya Cakrawala
    8. CV Agro Sumber Makmur
    9. PT Mahesi Agri Karya
    10. PT Kurnia Tunggal Nugraha
    11. CV Mitra Abadi Selalu
    12. PT Bina Karya Prima
    13. CV Piramida Raja Packing
    14. PT Asianagro Agungjaya
    15. PT Mahakarya Sentra Nabati
    16. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk.
    17. PT Karyaindah Alam Sejahtera
    18. PT Alam Raya Manakarra
    19. PT Karya Sentosa Raya
    20. Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan
    21. PT Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda
    22. PT Able Commodities Indonesia
    23. PT Adhitya Serayakorita
    24. PT Energi Unggul Persada
    25. PT Ranadipraja Niaga Nusantara
    26. PT Panca Nabati Prakarsa
    27. PT Salim Ivomas Pratama
    28. PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin)
    29. PT Gunung Sejahtera Raman Permai
    30. CV Artaraya Transport
    31. PT Berkah Emas Sumber Terang
    32. PT Batara Elok Semesta Terpadu
    33. PT Fajar Makmur Sentosa
    34. CV Sumber Makmur
    35. CV Sawit Mas
    36. CV Jolin Indah Perkasa
    37. PT Citra Borneo Utama
    38. CV Surya Agung
    39. PT Resto Pangan Utama
    40. PT Sawit Tunggal Arta Raya
    41. PT Musim Mas
    42. PT Global Interinti Industry
    43. PT Berlian Eka Sakti Tangguh
    44. PT Megasurya Mas
    45. PT Kaya Makmur Perkasa

    Penulis: Endrapta/Erik/Aco

     

  • Temukan 3 Perusahaan Minyakita Sunat Volume, Mentan Amran Minta Tutup dan Segel Perusahaannya – Halaman all

    Temukan 3 Perusahaan Minyakita Sunat Volume, Mentan Amran Minta Tutup dan Segel Perusahaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, memastikan ketersediaan 9 bahan pangan pokok tersedia untuk masyarakat, Sabtu (8/3/2025)

    Dalam sidak tersebut, ia menemukan minyak goreng kemasan dengan merk Minyakita yang tidak sesuai aturan dan diatas HET. Mentan Amran menyebut hal ini merupakan pelanggaran serius, yakni Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.

    Menanggapi temuan ini, Mentan Amran menegaskan bahwa praktik seperti ini merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan.

    “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Mentan Amran mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.

    “Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tambahnya.

    Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin. Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Burhanuddin.

    Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

  • Kapolres Ngada Terjerat Kasus Asusila, Kapolda NTT Tunjuk Sosok Ini sebagai Plh

    Kapolres Ngada Terjerat Kasus Asusila, Kapolda NTT Tunjuk Sosok Ini sebagai Plh

    Liputan6.com, Ngada – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menunjuk AKBP Rahmat Muchamad Salihi sebagai pelaksana harian Kapolres Ngada.

    AKBP Rahmat mengganti AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang sedang terjerat kasus dugaan narkoba yang sedang ditangani Mabes Polri.

    “Ditunjuk AKBP Rahmat selama ini sebagai Kasubdit 2 Direskrimum Polda NTT,” kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, Kamis 6 Maret 2025.

    Menurut Henry, AKBP Rahmat Muchamad Salihi yang ditunjuk Kapolda NTT sebagai Plh Kapolres Ngada sudah mulai melaksanakan tugas sejak Rabu (5/3/2025) kemarin.

    Penunjukan Plh Kapolres Ngada tersebut kata Henry, untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolres Ngada imbas dari penangkapan AKBP Fajar yang terjerat kasus dugaan narkoba dan asusila.

    “Jabatan Kapolres Ngada mengalami kekosongan setelah AKBP Fajar diamankan Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda NTT,” ujarnya.

    Penunjukan AKBP Rahmat dilakukan agar pelayanan masyarakat dan tugas-tugas kepolisian tetap berjalan dengan baik di Kabupaten Ngada.

    “Sambil menunggu keputusan dari Mabes Polri maka ditunjuk pelaksana harian Kapolres Ngada,” ujar Kabid Humas.

    Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda NTT mengamankan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba dan asusila.

    Setelah menjalani tes urine, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba.

     

    Ganjar Tunjuk Wabup Syamsudin Sebagai PLH Bupati Banjarnegara

  • Pencarian Iptu Tomi Marbun Dihentikan, Keluarga Minta Atensi Kapolri dan Kabareskrim – Halaman all

    Pencarian Iptu Tomi Marbun Dihentikan, Keluarga Minta Atensi Kapolri dan Kabareskrim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus hilangnya seorang polisi, yakni Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, Iptu Tomi Marbun, dalam menjalani tugas negara mengundang tanda tanya.

    Hal itu yang membuat pihak keluarga akhirnya menyambangi Mabes Polri untuk mengadukan keluhannya dan meminta kepastian kepada Kabareskrim terkait nasib dari Iptu Tomi Marbun yang sudah tiga bulan hilang tanpa adanya kabar yang jelas dari Polres Teluk Bintuni, Jumat (7/2/2025).

    Usai melakukan pertemuan dengan Kabareskrim, advokat Monterry Marbun mengatakan bahwa pertemuan pihak keluarga dengan Kabareskrim untuk menyampaikan keluh kesah dan keinginan atas kepastian nasib dari Iptu Tomi Marbun yang belum ditemukan hingga saat ini.

    Sebab, hilangnya Iptu Tomi Marbun seperti penuh dengan misteri.

    Bahkan, pihak keluarga juga menilai banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, mulai dari kesaksian yang berbeda-beda dari pihak terkait, tidak ada yang turun langsung ke lokasi hingga diberhentikannya pencarian.

    “Karena dari bulan Desember sampai detik ini tidak ada tim yang sampai di lokasi TKP untuk melakukan pencarian. Yang ada hanya sekitar sembilan orang yang sampai di lokasi TKP tapi tidak melakukan pencarian melainkan hanya melakukan adat atas saran dari ketua ada di lokasi tersebut,” kata Monterry Marbun kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (7/3/2025).

    “Pencarian juga dihentikan tanpa adanya keterangan yang resmi dari pihak Polres maupun pihak Polda kenapa pencairan harus diberhentikan. Dan tadi kita juga sudah bertemu dengan bapak Kabareskrim dan meminta untuk memeriksa kepada pihak-pihak terkait, jadi kita menunggu perkembangan saja,” sambungnya.

    Apalagi, selama tiga bulan terakhir tidak pernah ada informasi tentang kronologi yang sebenarnya dari pihak Polres Bintuni.

    Bahkan, tidak pernah ada satu orang pun yang mau berbicara soal hilangnya Iptu Tomi Marbun.

    “Dalam tiga bulan ini saya mencoba untuk mencari informasi tentang seperti apa kronologi sebenarnya tapi tidak ada satu orang pun yang mau berbicara, setiap saya tanya anggota Resmob tidak ada yang mau memberikan keterangan langsung, dah hanya menyarankan untuk tanyakan langsung kepada Kanit Reskrim setelah saya meminta Kanit Resmob untuk bertemu secara langsung dia tidak pernah ada waktu,” jelasnya.

    Monterry Marbun juga berharap agar keinginan yang disampaikan oleh pihak keluarga dapat segera dieksekusi oleh Kabareskrim Mabes Polri, agar ada titik terang dalam peristiwa ini.

    “Harapan kami dari pihak keluarga setelah bertemu dengan Kabareskrim, agar keinginan-keinginan kami dapat dieksekusi langsung oleh bapak Kabareskrim dan jajarannya mungkin dapat disampaikan langsung kepada Paminal ataupun Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap Polres Teluk Bintuni,” kata Monterry.

    “Jadi saat ini kita akan menunggu kabar dari bapak kabareskim dan jajaran karena tadi bapak Kabareskrim hahwasanya akan menindak langsung apa yang menjadi keluh kesah dan keinginan dari keluarga,” ujarnya.

    Sementara itu, istri dari Iptu Tomi Marbun, Riah Tarigan juga meminta kepada bapak Kapolri dan Kabareskim untuk menindaklanjuti dan memberikan atensi terkait pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun hingga tuntas.

    “Saya mohon kepada bapak Kapolri dan Kabareskrim untuk memberikan atensi untuk kembali melakukan pencarian hingga tuntas, sebab hingga saat ini kalau dibilang hanyut tidak ada tanda-tandanya dan tidak ada buktinya saya mohon kejelasan dari suami saya hanya itu saja yang saya minta,” kata Riah.

    Riah juga mengungkapkan, sebagai seorang istri pasti menginginkan suaminya kembali, untuk itu Ia sempat mencari informasi kepada sejumlah anggota yang saat itu juga ikut terjun ke lokasi dalam menjalani tugas negara.

    Sayangnya, dari sebanyak anggota yang ikuti terjun dalam misi negara tersebut tidak ada satupun yang mau buka suara terkait kemana hilangnya Iptu Tomi Marbun.

    “Saya juga sempat tanya kepada anggota tim yang berada satu tim dengan suami saya tapi mereka tidak mau berbicara anggota bilang Ibu bisa berbicara langsung kepada Pak Kanit,” ungkapnya.

    “Sampai sekarang tidak ada yang diinformasikan kepada pihak keluarga dari Kapolres sebagai istri saya sudah pasti merasa kecewa setelah melihat pencarian diberhentikan karena sampai sekarang belum ada penjelasan terkait nasib suami saya,” katanya.

    Untuk diketahui, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, Iptu Tomi Marbun, hingga saat ini belum ditemukan sejak terakhir kali dilaporkan hilang pada Rabu, 18 Desember 2024 lalu.

    Menurut informasi yang beredar, Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang setelah hanyut di Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat, saat melakukan penangkapan terhadap DPO KKB, Marthen Aigingging.

    Tim gabungan TNI-Polri kabarnya juga sudah terjun langsung kelokasi untuk melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun.

    Namun, proses pencarian dihentikan sementara setelah 14 hari yang tercatat sejak tanggal 18 hingga 31 Desember 2024 karena tidak menemukan hasil atau tanda-tanda hanyutnya Iptu Tomi Marbun.

    Sebelumnya adik dari Iptu Tomi Marbun, yakni advokat Monterry Marbun juga sudah lebih dulu menyambangi Mabes Polri dan melayangkan laporannya kepada divisi Propam Mabes Polri serta DPR RI Komisi III dan V.

  • Walkot Bekasi Ungkap Isi Obrolan dengan Pramono Saat Bahas Banjir

    Walkot Bekasi Ungkap Isi Obrolan dengan Pramono Saat Bahas Banjir

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan kepala daerah di wilayah penyangga membahas masalah banjir. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkap isi pembahasan dengan Pramono.

    “Sementara ini (isi bahasan) adalah apa yang bisa didukung oleh pemerintah DKI Jakarta dalam rangka untuk mempercepat recovery. Karena kan hari ini memang baru bicaranya, adalah karena ini masa tanggap darurat adalah memberikan apa yang dibutuhkan warga masyarakat Kota Bekasi,” kata Tri saat dihubungi, Kamis (6/3/2025).

    Tri mengatakan dirinya dan Pramono juga membahas soal peningkatan kapasitas sungai-sungai yang mengalir melintasi Jakarta dan Bekasi. Dia mengatakan peningkatan kapasitas tak cukup dengan membuat tanggul karena berpotensi jebol dan membahayakan warga.

    “Bagaimana sekarang meningkatkan kapasitas dari sungainya tadi. Berarti kan ada dua hal, apakah melakukan normalisasi atau menambah tanggul. Kalau tanggul itu akan sangat lebih berbahaya kalau kemudian terjadi roboh. Pasti daya rusaknya menjadi sangat berat. Nah yang diperlukan mungkin normalisasi, menormalisasi sungai yang ada,” kata dia.

    Dia mengatakan dirinya dan Pramono juga membahas solusi untuk mempertahankan kondisi lahan di kawasan Puncak sebagai hulu dari sungai-sungai di Bekasi dan Jakarta. Dia berharap ada embung yang dibangun di sekitar sungai.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Kedua, ya itu tadi bagaimana mempertahankan hulunya. Termasuk kita meminta membangun embung-embung di sepanjang kali Bekasi sebagai tangkapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pramono mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan kepala daerah di sekitar Jakarta. Dia menyebut banyak keluhan dari para pemimpin daerah penyangga Jakarta terkait masalah banjir.

    “Saya sudah berkomunikasi informal dengan Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Depok, terutama yang secara langsung terdampak dari banjir ini,” kata Pramono di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3).

    “Sebenarnya, begitu berkomunikasi dengan saya, mereka lebih banyak ngeluhnya,” lanjutnya.

    Meski begitu, dia tak memerinci keluhan apa saja yang disampaikan pemimpin daerah penyangga Jakarta itu. Dia menjelaskan Pemprov Jakarta akan memberikan bantuan, terutama untuk wilayah Babelan, Bekasi, yang saat ini masih terendam banjir.

    Pemprov Jakarta juga akan mengirimkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pasukan oranye untuk membantu korban banjir. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan lain, seperti mobil damkar, toilet darurat, dan truk pengangkut sampah.

    (wnv/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pramono usai Pantau Kondisi Banjir dari Helikopter: Kehidupan Jakarta Sudah Mulai Normal Kembali – Halaman all

    Pramono usai Pantau Kondisi Banjir dari Helikopter: Kehidupan Jakarta Sudah Mulai Normal Kembali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah memantau kondisi banjir via udara di sejumlah lokasi di Jakarta.

    Helikopter jenis Agusta Westland (AW) 169 yang dinaiki Pramono lepas landas pada Kamis (6/3/2025) pukul 08.30 WIB dan kembali pukul 09.19 WIB.

    Pramono mengatakan, berdasarkan pantauan dari udara, tinggi muka air di Pintu Air Manggarai, Jakarta, sudah turun menjadi 600 cm.

    Sebelumnya, tinggi muka air di Pintu Air Manggarai sempat mencapai 850 cm.

    “Dengan demikian, Jakarta sudah berada dalam status siaga 4. “

    “Alhamdulillah, permukaan air sudah mulai menurun,” kata Pramono saat ditemui di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, dikutip dari Warta Kota.

    Meski banjir sempat menyebabkan dampak besar, ucap Pramono, kini kehidupan di Jakarta sudah mulai kembali normal.

    Namun, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menekankan masih ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemprov Jakarta untuk mengatasi masalah itu.

    “Dan kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi ada beberapa hal yang nanti akan kami segera tindak lanjuti dan selesaikan.”

    “Terutama untuk normalisasi sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina.” 

    “Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas atau pun curah hujannya tinggi dan itu akan kami tangani,” lanjutnya.

    Pramono membeberkan, penanganan banjir juga memerlukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

    Menurutnya, Pemprov Jakarta akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

    Sebagai informasi, dalam pemantauan banjir lewat udara ini, Pramono didampingi Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yasin Kosasih dan Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago.

    Kemudian ada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Maruli Sijabat, serta Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin.

    Yasin menjelaskan, patroli udara bukan hanya dilakukan di Jakarta, melainkan juga meliputi wilayah Pondok Gede, Jati Asih, dan Babelan. 

    Walaupun di beberapa wilayah genangan air mulai surut, Polairud tetap mengerahkan sekitar 200 personel untuk membantu penanganan pascabanjir.

    “Di beberapa daerah, rumah-rumah rusak, perabotan pecah, dan masih ada kerugian lainnya. Kami akan terus membantu warga yang terdampak banjir,” ujar Yasin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pramono Usai Pantau Banjir Lewat Udara: Kehidupan Jakarta Sudah Mulai Normal Kembali.

    (Tribunnews.com/Deni)(WartaKotalive.com/Ramadhan L Q)