Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Kebijakan WFA-Pembatasan Truk Sumbu 3 Bantu Arus Balik Lancar

    Kebijakan WFA-Pembatasan Truk Sumbu 3 Bantu Arus Balik Lancar

    Jakarta

    Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menilai kebijakan pemerintah memberlakukan work from anywhere (WFA) hingga pembatasan angkutan berat sebagai langkah tepat. Kebijakan itu dinilai membantu lalu lintas arus balik Lebaran lancar.

    Irjen Agus menerangkan, momen mudik maupun balik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu halnya karena pemberlakuan kebijakan tersebut.

    “Memang sedikit agak anomali, ada kebijakan work from anywhere, termasuk juga pengurangan sumbu tiga ini membantu sekali proses kelancaran lalu lintas,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Irjen Agus menjelaskan kebijakan itu sangat berpengaruh terutama di jalur-jalur arteri. Kepadatan bisa lebih cair karena kebijakan itu.

    “Khusus di jalur arteri di Puncak, di Simpang Pelabuhan Ratu, Simpang Parungkuda Sukabumi, termasuk Pasar Linggapura Brebes ini memang cukup padat,” jelas dia.

    Meski begitu, Korlantas tetap melakukan langkah antisipasi jika kepadatan arus terjadi di kawasan tersebut. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan bila kepadatan terjadi.

    “Yang pertama jalan tol, kedua jalan arteri, ketiga adalah tempat penyeberangan darat, laut, udara, terminal, dan terakhir adalah tempat wisata,” ucapnya.

    “Berkaitan dengan bagaimana tata kelola di arteri, Mabes Polri telah membuat pospam pos pengamanan sejumlah 2.325 jadi cukup banyak sekali untuk pospam pos pelayanan sepanjang jalan sepanjang jalur,” sambungnya.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ridwan Kamil Siap Tes DNA Demi Buktikan Sosok Ayah dari Anak Lisa Mariana

    Ridwan Kamil Siap Tes DNA Demi Buktikan Sosok Ayah dari Anak Lisa Mariana

    TRIBUNJATENG.COM– Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil siap tes DNA terhadap anak Lisa Mariana.

    Hal itu ditempuh Ridwan Kamil demi memberi kejelasan terhadap isu yang sedang menyeret nama baiknya.

    Lisa Mariana mengaku jika dirinya sudah hamil dan melahirkan anak Ridwan Kamil.

    Bahkan Lisa juga menantang untuk dilakukan tes DNA.

    Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar mengatakan, kliennya siap melakukan tes DNA.

    Muslim Jaya menyatakan kliennya siap melakukan tes DNA jika sesuai dengan ketentuan hukum yang sah.

    Ditegaskannya, tes DNA bukanlah sekedar tuntutan sepihak saja, namun untuk memastikan kejelasan hukum atas kasus tersebut.

    “Permintaan tes DNA, tes DNA seyogyanya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku, tes DNA bukan sekadar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyedikan permintaan penyidik,” kata tim kuasa hukum RK, Muslim Butarbutar saat konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (4/3/2025).

    Pihak Ridwan Kamil juga siap menyanggupi permintaan tes DNA jika sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

    Suami Atalia Praratya itu siap melakukan tes DNA di mana pun dan kapan pun sesuai dengan permintaan.

    Namun, sebelum itu juga harus ada pengajuan surat permohonan melakukan tes DNA dari pihak kepolisian terlebih dulu.

    “Namun demikian, jika kedua belah pihak meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan kapan pun dan di mana pun dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri,” lanjutnya.

    Muslim menegaskan jika tes DNA merupakan salah satu bukti ilmiah. tentu membutuhkan bukti-bukti lain.

    Muslim berharap semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat mempekeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah tersebut melalui jalur hukum.

    Klarifikasi Ridwan Kamil

    Ridwan Kamil akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor dirinya diisukan selingkuh hingga memiliki anak.

    Klarifikasi itu Ridwan Kamil unggah dalam akun Instagramnya @ridwankamil pada Kamis (27/3/2025).

    Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil menyebut jika rumor itu adalah fitnah.

    “Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” 

    Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku hanya sekali bertemu dengan sosok wanita itu pada 4 tahun.

    Pertemuan itu untuk membahas tentang permohonan bantuan kuliah.

    Menurutnya, urusan dirinya dengan wanita itu juga sudah selesai.

    “Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali, terkait permohonan bantuan kuliah. Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya.

    Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. semoga yang bersangkutan diberikan hidayah.

    Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan,” tulis RK.

    RIDWAN KAMIL – Tangkapan layar dari Instagram @ridwankamil pada Kamis (27/3/2025) – Ridwan Kamil klarifikasi terkait isu perselingkuhan yang menerpa dirinya

    Ridwan Kamil memutuskan akan membawa tim hukum untuk menangani hal ini.

    Sebelumnya, nama Ridwan Kamil disebut memiliki selingkuhan hingga memiliki anak dengan wanita itu.

    (*)

     

  • Aya naon Anies Baswedan (What’s wrong with Anies Baswedan?)

    Aya naon Anies Baswedan (What’s wrong with Anies Baswedan?)

    Oleh Ketum TPUA Prof Dr. Eggi Sudjana SH, MSI dan Koordinator TPUA Damai Hari Lubis

    What wrong with Mr Anies Baswedan? Beliau amat peduli dengan Pesakitan Tom Lembong karena dituduh korupsi, namun miris terhadap nuansa peristiwa yang substansial materinya adalah kriminalisasi terhadap dirinya yakni Jokowi berusaha mencegah/ menjegal Anies mengikuti capres 2024 melalui tuduhan korupsi oleh KPK, namun ‘apa daya realitas, Anies bergeming terhadap informasi dari sosok Hasto sahabatnya  

    Juga terkait peristiwa dengan derajat delik yang extra ordinari crime? Yakni tuduhan publik S. 1 IJAZAH PALSU’ karena sengaja mens rea (dolus/opzet) dilakukan justru oleh sosok cikal bakal presiden kepala negara dan tetap digunakan dan bersikeras mengakui ijazah asli saat menjadi presiden serta pasca presiden.  

    Sebagai implementasi Peran Serta Masyarakat,  oleh sebab hukum, jika berkehendak, Anies Capres pemilu pilpres 2024, ideal dari sisi pengungakapan misteri a quo in casu,  proses ungkap hukum, dan tangkap Jokowi terkait tudingan publik Penggunan ijazah palsu Jo. Pendapat pakar forensik digital Dr. Rismon Hasiholan Sianipar,  atau setidaknya beri nasehat bahkan warning rektor UGM (yang Anies pernah menjadi pimpinannya saat menjabat Mendiknas)   kesemua ini hakekat menyangkut legal standing hal hak dan bahkan kewenangan seorang Anies sebagai WNI lagi intelektual selain realitas bahwa Anies sbg sosok public figure yang pernah bahkan masih diimpikan oleh banyak individu dan kelompok bangsa ini menjadi pemimpin, namun Mr Anies berkesan tdk mau peduli/  amat tdk perhatian (lack of attention and give the impression of not caring)

    Sehingga patut disimpulkan dan sah tuk dipertanyakan, apa alasannya oleh para pemujanya, knp  tdk ada rasa  pertanggunggjawaban scr moralitas.

    Maka, pertanyaan perbandingannya,  “apa iya Anies akan peduli kepada nasib perguruan tinggi lainnya?  Atau dunia pendidikan umumnya?” Hal ini logis yang butuh dipertanyakan oleh publik yang mengaku nalar sehat sbg simbol kecerdasan dan menolak pola cebongisme (poin penting diantara pembeda) kepada Anies selaku alumnus asli UGM.

    Sebagai uji kepedulian, kita tunggu apa Anies akan bereaksi terhadap inheren nilai kritisi publik ini?

    Setidaknya apa wujud moral support dari Anies terhadap gerakan TPUA/ Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan publik lainnya yang sdh berupaya membuka tuduhan inidikasi kuat atas perilaku kepalsuan (moral hazard) ini, yang beritanya sudah booming melalui proses formal (litigasi) baik scr perdata gugatan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan proses laporan pengaduan melalui Mabes Polri.

    Selanjutnya jelas dari sisi pandang Al Furqon (pembeda) melalui ayat Suci Quran surat ke 17 ayat 36 jika tidak difungsikan daya tanggap dan peduli nya terhadap situasi sekitar yang justru dia ketahui nya , misal kan Anies pernah kuliah di UGM Fak Ekonomi Kebijakan Piblik, yang se area atau dekat dgn Fak Kehutanan, nita bene sama-sama dgn JKW sebagai ” Alumni ” UGM , Bahkan Anies jadi Jubir Jkw di pilpres 2014 dan Anies di angkat Jkw jadi Mendiknas RI saat Jkw Presiden RI maka amat sangat logis jika Anies memberikan kesaksian ijasah PALSU nya Jkw setidak nya testimoni nya bagaimana ?

    Namun, jika dulu misalnya Anies Alasan nya TIDAK TAHU maka Anies kena Teguran Ayat Quran Surat ke 17 ayat 36 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَلَا تَقْفُ مَا لَـيْسَ لَـكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَا نَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

    “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

    (QS. Al-Isra’ 17: Ayat 36 ).

    Bahwa, berat loh konsekwensi nya bagi Anies yang pernah dukung-dukung bahkan jadi tim sukses nya jkw di pilres 2014 dan jadi salah satu menteri nya jkw , bidang / Departemental yang amat  penting , yaitu PENDIDIKAN , kok tidak tahu ? 

    Dalam perspektif hukum pidana, karena ijasah palsu masuk katagori perbuatan jahat / kriminal , maka Anies dll yang pernah bantu jkw dapat masuk sebagai ikut lakukan / bantu buat kejahatan nya Jkw , karena dengan perbuatan tindak pidana ijasah palsunya jkw , yang mengantarkan Jkw jadi Presiden RI ke 7 , tentunya punya andil besar, karena ijasah yang setara SMA itu , syarat wajib tuk seorang capres , pasal 169 UU Pemilu tahun 2017 , jadi patut untuk secara moral setidak nya Anies bersaksi tentang ijasah palsunya jkw ,jangan cuek saja seperti tidak tahu apa – apa ? Ingat Saudaraku Anies, ada Ayat Quran lagi yang menekan bila ada disfungsional dari HATI , MATA dan TELINGA nya terhadap suatu peristiwa fakta katagori hukum Pidana (disobedient jo. obstruksi) atau nyata dia (subjek hukum yang tahu) namun ignore / cuek maka JAHANAM Orang itu , lihat , baca dan di mengerti Surat Al Araf [ 7 ] ayat nya 179 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَلَـقَدْ ذَرَأْنَا لِجَـهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَا لْاِ نْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَا نٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ كَا لْاَ نْعَا مِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

    “Dan sungguh, akan Kami isi Neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”

    (QS. Al-A’raf 7: Ayat 179). 

    InsyaaAllah jika Anies benar2 beriman kepada ALLAAH , maka ia harus segera 6sujud minta Ampun pada ALLAAH jangan malah belagu susun argumentasi bantahan nya , tidak Taat pada NYA , lihat Surat As,Sajadah [ 32 ] ayat 15 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰ يٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

    “Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.”

    (QS. As-Sajdah 32: Ayat 15).

    Oleh karena nya bila Anies tetap tidak mau juga bersaksi terhada kejahatan dugaan kuat ijasah palsunya jkw , maka berat Tanggung jawab nya dihadapan Manusia, yaitu tak beradab dalam tata gaul kehidupan ber – bangsa dan  ber – negara dalam NKRI , tentu berat lagi di Akhirat nanti, dengan sanksi Allah berupa Neraka Jahanam . (*)

  • Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Soal Jurnalis Asing Punya SKK, Polri: Harus Ada Permintaan Penjamin

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait informasi jurnalis asing yang meliput di Indonesia harus ada surat keterangan kepolisian (SKK). Polri menegaskan aturan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing hanya berdasarkan permintaan pihak penjamin.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penerbitan Perpol itu merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024.

    “Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara asing (WNA) seperti para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalkan di wilayah rawan konflik,” kata Sandi melalui keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Dikatakan Sandi, Perpol itu dibuat berlandaskan upaya preemtif dan preventif kepolisian dengan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA dengan koordinasi bersama instansi terkait. Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.

    Sementara itu mengenai kabar yang menyebutkan aturan kepemilikan SKK diwajibkan bagi seluruh jurnalis asing, Sandi merasa perlu untuk meluruskannya.

    “Terkait dengan pernyataan wajib, perlu diluruskan bahwa penerbitan SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin. Jika tidak ada permintaan dari penjamin SKK, tidak bisa diterbitkan,” ucapnya.

    Menurut Sandi, dalam penerbitan SKK tersebut pihak yang berhubungan dengan Polri adalah pihak penjamin dan bukan WNA atau jurnalis asing.

    Tidak hanya itu, Sandi juga menyebut SKK tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing dan tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

    “Jadi pemberitaan terkait dengan kata-kata wajib, tidak sesuai karena dalam perpol tidak ada kata wajib, tetapi SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin,” tuturnya.

    “Sebagai contoh jika jurnalis akan melakukan kegiatan di wilayah Papua yang rawan konflik, maka penjamin dapat meminta SKK kepada Polri dan juga meminta pelindungan karena bertugas di wilayah konflik,” pungkas Sandi mengenai izin jurnalis asing.

  • Tol Cipali "One Way" dari Km 188-Km 70 Kamis Sore, Arus Balik Melonjak
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        3 April 2025

    Tol Cipali "One Way" dari Km 188-Km 70 Kamis Sore, Arus Balik Melonjak Bandung 3 April 2025

    Tol Cipali “One Way” dari Km 188-Km 70 Kamis Sore, Arus Balik Melonjak
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com –
    Korlantas Mabes Polri bersama Astra Tol Cipali resmi menerapkan kebijakan sistem satu arah di Kilometer 188 Gerbang Palimanan Tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Kamis (3/4/2025) pukul 16.25 WIB.
    Sistem satu arah ini diberlakukan dari KM 188 hingga KM 70 di Cikampek Utama.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, petugas gabungan dari Kepolisian dan Astra Tol Cipali melakukan
    flag off
    atau bendera pelepasan sistem satu arah.
    Kendaraan yang semula berada di jalur B, dipindahkan sebagian ke Jalur A, dan dikawal oleh dua mobil PJR Polda Jabar yang bergerak menuju arah Jakarta.
    Kasat Lantas Polresta Cirebon, Kompol Mangku Anom Sutrisno, menjelaskan bahwa penerapan sistem satu arah ini diperlukan karena pergerakan pemudik dari arah Provinsi Jawa Tengah menuju Jakarta sudah melonjak.
    “Pergerakan kendaraan sudah meningkat, 5.000 kendaraan per jam. Ini jadi indikator kebijakan penerapan sistem satu arah,” kata Anom di lokasi usai melepas kendaraan pemudik.
    Anom menambahkan bahwa sistem satu arah yang diterapkan hari ini bersifat lokal di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di sepanjang Kilometer 188 hingga Kilometer 70 Cikampek Utama.
    Penerapan sistem ini juga dilakukan secara situasional, disesuaikan dengan perkembangan kondisi lalu lintas.
    Ardam Rafif Trisilo, Kepala Bagian Komunikasi Astra Tol Cipali, menyampaikan bahwa hingga pukul 15.00 WIB, sudah ada sebanyak 29.900 kendaraan melaju ke Jakarta.
    Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan jumlah kendaraan kemarin pada waktu yang sama, yang tercatat sekitar 18.200 kendaraan.
    Penerapan rekayasa arus lalu lintas ini, kata Ardam, dapat berubah sesuai dengan diskresi dari kepolisian.
    Ia juga menghimbau agar para pengguna jalan selalu menjaga keselamatan berkendara.
    “Dalam rekayasa lalu lintas one way, pengguna jalan juga dihimbau untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan, yakni minimal 60 km/jam dan maksimal 100 km/jam,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 26 Jenderal Baru Polri Dilantik Sehari sebelum Lebaran, Lengkap dengan Jabatannya

    26 Jenderal Baru Polri Dilantik Sehari sebelum Lebaran, Lengkap dengan Jabatannya

    loading…

    Upacara kenaikan pangkat perwira Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, 30 Maret 2025. Foto/Dok Polri

    JAKARTA – Terdapat 26 jenderal baru Polri yang menjalani upacara kenaikan pangkat sebelum Lebaran 2025. Mereka semua termasuk dalam 38 Perwira Polri yang naik pangkat.

    Jenderal baru di sini berarti mereka yang baru saja menyandang pangkat golongan Perwira Tinggi (Pati). Pangkat mereka yang sebelumnya Komisaris Besar (Kombes), naik menjadi Brigadir Jenderal ( Brigjen ).

    Upacara kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Minggu (30/3/2025). Kenaikan pangkat itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 yang rilis tanggal 27 Maret 2025.

    26 Jenderal Baru Polri Dilantik Sehari sebelum Lebaran
    1. Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian
    2. Brigjen Pol Hery Wiyanto, Inspektur Wilayah Pada Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    3. Brigjen Pol Sunarto, kepala biro Hubungan Masyarakat dan Informatika Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    4. Brigjen Pol Novriturangga Effendy, Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
    5. Brigjen Pol Esmed Eryadi Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
    6. Brigjen Pol Diki Budiman, Inspektur Investigasi Kementerian Perindustrian RI
    7. Brigjen Pol Leonardus Simarmata, Inspektur III Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    8. Brigjen Pol Budi Satria Wiguna, Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    9. Brigjen Pol Julisa Kusumowardono, Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    10. Brigjen Pol Boro Windu Danandito, Dircegah Kortastipikor Polri
    11. Brigjen Pol Edi Ciptianto, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama TK. II Divtik Polri
    12. Brigjen Pol Faizal, Dirgakkum Korlantas Polri
    13. Brigjen Pol Firman Nainggolan, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklatpolri
    14. Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Danpaspelopor Korbrimob Polri
    15. Brigjen Pol Idil Tabransyah, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri
    16. Brigjen Pol Lilik Apriyanto Agen Intelijen Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri
    17. Brigjen Pol Moch Sagi Dharma Adhyakta, Karofaskon Slog Polri
    18. Brigjen Pol Priyo Waseso, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri
    19. Brigjen Pol Sonny Irawan, Kasespimma Lemdiklat Polri
    20. Brigjen Pol Tory Kristianto, Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri
    21. Brigjen Pol Turman Sormin Siregar, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri
    22. Brigjen Pol Ucu Kuspriyadi, Karorenmin Itwasum Polri
    23. Brigjen Pol Yohanes Ragil Heru Susetyo, Karopsi SSDM Polri
    24. Brigjen Pol Yudo Hermanto, Karopaminal Divpropam Polri
    25. Brigjen Ari Wahyu Widodo, Wakapolda Aceh
    26. Brigjen Latif Usman, Wakapolda Jawa Tengah.

    Itulah 26 jenderal baru Polri setelah kenaikan pangkat sebelum Lebaran 2025, lengkap dengan jabatannya saat ini.

    (zik)

  •  Arus Balik Mulai Padati Gerbang Tol Kalikangkung Semarang 

     Arus Balik Mulai Padati Gerbang Tol Kalikangkung Semarang 

    TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG – Arus balik lebaran mulai memadati Gerbang tol Kalikangkung Semarang, Rabu (2/4/2025) petang. 

    Kepala Pos Pengamanan (Kapospam) Gerbang Tol Kalikangkung Semarang AKP Sujid Riyanto menuturkan, arus balik pemudik sudah mulai terlihat sejak siang tadi. 

    Hal itu dapat dilihat dari angka kendaraan yang mengarah ke Jakarta meningkat dua kali lipat. 

    “Kemarin angka kendaraan arah Jakarta perjamnya mencapai 1 ribu perjam sekarang sudah 2 ribu perjam,” kata Sujid di GT Kalikangkung.

    Menurutnya, arus balik sudah mulai terjadi karena pemudik memilih perjalanan lebih awal. 

    Mereka yang sebelumnya menghabiskan waktu lebaran di kampung halaman memilih kembali ke Jakarta.

    “Pantauan kami, arus kendaraan dari timur ke barat memang meningkatkan, tapi dari arah sebaliknya juga masih padat,” paparnya.

    Sujid mengatakan, kepadatan arus dari arah Jakarta merupakan pemudik yang melakukan perjalanan lokal baik untuk bersilaturahmi, acara kantor maupun berwisata.

    “Ada banyak kendaraan pelat B yang masuk ke Semarang. Para pemudik ini melakukan perjalanan untuk wisata, acara kantor maupun silaturahmi dengan keluarga,” bebernya.

    Kepadatan arus yang mulai meningkat dari arah timur, Sujid mengungkap masih menunggu instruksi dari Korlantas Mabes Polri. Sejauh ini, kata dia, sudah ada persiapan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way. “Rencana besok siang (Kamis, 3 April) baru diberlakukan one way, tapi itu situasional melihat perkembangan arus yang ada,” ujarnya.

    Sementara pantauan Tribun di GT Kalikangkung, arus kendaraan dari arah timur yang melintasi gerbang tol Kalikangkung mulai semakin padat menjelang petang. Arah sebaliknya dari Jakarta tampak lebih landai.

    Jasa Marga menambah gardu pelayanan untuk kendaraan dari arah timur ke barat dengan sebanyak 11 gardu meliputi 6 gadu utama dan 5 gadru satelit.

    Data dari Pos Pengamanan (pospam) Kalikangkung jumlah kendaraan dari arah Jakarta ke Semarang  tercatat ada sebanyak 21.733 unit dari pukul 6 pagi sampai 18.00. 

    Arah sebaliknya timur ke barat atau arus balik ada sebanyak 20.586 unit pada waktu yang sama.

    Rata-rata kendaraan melintas perjamnya mencapai 1.500 unit.

    Adapun angka lalu lintas harian, arus kendaraan dari Jakarta ke Semarang tercatat 50.581 pada Selasa (1/4/2025).
    Jumlah tersebut meningkat 36 persen dibandingkan pada hari sebelumnya yang tercatat 37.194 unit.

    Kemudian arus kendaraan dari arah Surabaya ke Jakarta tercatat 22.977 unit. Angka itu meningkat 64 persen dibandingkan pada hari sebelumnya yang tercatat di angka 14.023 unit. (Iwn)

  • 2 Pati Bintang 3 Polri Dimutasi Sehari Sebelum Lebaran, Keduanya Baru Naik Pangkat Jadi Komjen

    2 Pati Bintang 3 Polri Dimutasi Sehari Sebelum Lebaran, Keduanya Baru Naik Pangkat Jadi Komjen

    loading…

    Dua Pati Bintang 3 Polri dimutasi sehari sebelum Lebaran. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Dua Pati Bintang 3 Polri dimutasi sehari sebelum Lebaran. Bersamaan dengan serah terima jabatan itu, mereka juga mendapat kenaikan pangkat dari Inspektur Jenderal (Irjen) Pol menjadi Komisaris Jenderal (Komjen).

    Sebanyak 38 perwira tinggi (Pati) Polri menjalani upacara kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, pada Minggu, 30 Maret 2025. Kenaikan pangkat itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

    “Pelaksanaan upacara laporan kenaikan pangkat akan dilaksanakan pada hari Minggu, 30 Maret 2025 pukul 11.00 WIB, bertempat di Rupatama Mabes Polri,” isi surat telegram, Rabu (3/4/2025).

    Pati Bintang 3 Polri Dimutasi Sehari Sebelum Lebaran:

    1. Komjen Pol. Makhruzi RafimanKomjen Pol. Makhruzi Rafiman baru saja mendapatkan kenaikan pangkat pada 30 Maret 2025, setelah sebelumnya sempat dimutasi menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri.

    Sebelumnya, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 ini sempat mengisi posisi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sejak 2023.

    Makhruzi Rafiman lahir pada 4 November 1968, di Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam riwayat kariernya, ia sempat menjabat sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri di 2020, dan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri pada 2019.

    Dirinya juga sempat ditunjuk jadi Kasubdit Patroli Air Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, dan Kabagopsnal TIK Korpolairud Baharkam Polri di 2017.

    Sepanjang kariernya, Makhruzi telah mendapat sejumlah penghargaan yang di antaranya Penghargaan Selam Massal di 2009, hingga Strategic Management and Leadership Unhan di 2024.

    2. Komjen Pol. Lotharia Latif

    Lotharia Latif lahir pada 19 Juni 1967, di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pria berusia 57 tahun itu kini bertugas sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

    Jabatan itu diberikan padanya sejak pengumuman mutasi pada 19 Maret 2025. Sebelumnya, lulusan Akpol 1988 itu sempat jabat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Dalam riwayat jabatannya, Latif pernah diberi amanah untuk menjadi Kapolda Maluku di 2021, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2020.

    Dirinya juga sempat ditunjuk jadi Kakorpolairud Baharkam Polri tahun 2019, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri di 2017, dan Wakapolda Sulut pada 2016.

    Sepanjang kariernya di Polri, Latif telah mendapat banyak penghargaan seperti Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Bhayangkara Nararya, dan sejumlah penghargaan Satyalancana lainnya.

    (cip)

  • Jokowi Ajak Rakyat Indonesia Bersatu Lawan Terorisme dalam Memori Hari Ini, 1 April 2021

    Jokowi Ajak Rakyat Indonesia Bersatu Lawan Terorisme dalam Memori Hari Ini, 1 April 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 1 April 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan terorisme. Ajakan itu diungkap Jokowi sebagai bentuk komitmen tiada tempat bagi terorisme di Indonesia.

    Sebelumnya, rakyat Indonesia dihehohkan oleh aksi seorang wanita misterius –belakangan diketahui berinisial ZA– mendatangi Mabes Polri dengan senjata api. Wanita itu mendatangi pos penjagaan dan menodongkan pistol ke petugas. Aksi wanita misterius lalu dilumpuhkan.

    Aksi teror tak dapat dianggap remeh. Terorisme kadang kala begitu mengancam banyak hal. Kedaulatan negara bahkan bisa terganggu. Kondisi itu membuat pemerintah berkerja keras untuk dapat mengungkap jaringan terorisme yang ingin melancarkan aksi di Indonesia.

    Masalah muncul. Tak semua rencana teror bisa dideteksi oleh aparat keamanan. Ambil contoh aksi teror yang dilakukan wanita misterius ke Mabes Polri pada 31 Maret 2021. Wanita yang mengenakan jilbab biru dan membawa map kuning tampak berjalan ke arah pos penjagaan.

    Potret wanita misterius kala melangsungkan aksi teror di Mabes Polri 31 Maret 2021. (Istimewa)

    Wanita tersebut mengeluarkan senjata api. Aparat keamanan yang menjaga langsung mengambil tindakan tegas. Wanita itu dilumpuhkan dengan tembakan. Aksi teror itu membawa kehebohan.

    Rakyat Indonesia mengecam aksi teror yang terjadi. Berbagai spekulasi terkait aksi teror pun bermunculan. Para ahli menduga bahwa wanita misterius yang melakukan teror tak terafiliasi dengan jaringan terorisme yang ada – istilahnya lone wolf.

    Wanita itu dianggap berkerja sendiri. Artinya aksi teror yang dilakukan cenderung sesuatu yang jarang terjadi di Indonesia — lone wolf dan oleh wanita pula. Namun, Polri diminta terus waspada.

    Mereka juga tak boleh kecolongan dan jangan memperlakukan aksi teror wanita misterius seperti teror biasa. Polri juga perlu memahami lebih dalam terkait aksi terorisme yang dilakukan kaum wanita.

    Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menjadi Presiden Indonesia era 2014-2024. (ANTARA)

    “Jangan (anggap kasus ini) sebagai suatu yang biasa. Karena di Indonesia lone wolf masih sesuatu yang agak jarang terjadi. Jadi saya enggak setuju 100 persen dengan apa yang disampaikan Pak Boy Rafli bahwa perempuan terlalu lemah dan sebagainya. Mungkin sebagian, tapi kita lihat juga perempuan ingin dapat peran lebih aktif sendiri,” ungkap pengamat terorisme, Sidney Jones sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia, 1 April 2021.

    Aksi wanita misterius yang mencoba menyerang Mabes Polri sampai ke telingga Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun mengutuk aksi penyerangan tersebut pada 1 April 2021. Ia lalu mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu melawan terorisme.

    Ajakan itu dianggap ampuh supaya mata rantai penyebaran terorisme di Nusantara bisa dipukul mundur. Jokowi pun tak tinggal diam. Ia segera memerintahkan jajarannya untuk serius melawan teror. Ia telah memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan.

    “Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi tetap waspada dan menjaga persatuan dan semuanya kita bersatu melawan terorisme. Saya tegaskan sekali lagi tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip laman ANTARA, 1 April 2021.

  • Rizal Fadillah Ungkap 7 Kejanggalan Ijazah dan Skripsi Jokowi yang Membuatnya diduga Palsu

    Rizal Fadillah Ungkap 7 Kejanggalan Ijazah dan Skripsi Jokowi yang Membuatnya diduga Palsu

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah mencatat ada tujuh kejanggalan pada ijazah dan skripsi Jokowi yang membuat dirinya meyakini bahwa ijazah S1 Jokowi yang diterbitkan Universitas Gajah Mada (UGM), juga skripsi Jokowi yang dibuat untuk mendapatkan gelar S1 itu, diduga palsu.

    “Bahwa foto copy ijazah S1 UGM Joko Widodo yang beredar di berbagai media memiliki kejanggalan pada foto diri yang berkacamata dan berkumis, benarkah foto tersebut sesuai dengan data dan fakta?” tanya Rizal melalui siaran tertulis, Selasa (1/4/2025).

    Kejanggalan kedua hingga ketujuh terkait skripsi Jokowi yang difoto oleh ahli digital forensik yang juga alumnus UGM, Dr. Rismon H. Sianipar, yang perlu dijelaskan.

    Skripsi itu difoto di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.

    Berikut kejanggalan-kejanggalan dimaksud”

    Pertama, font-face lembar pengesahan sistem operasi Windows yang berbeda dengan isi skripsi menggunakan mesin tik manual. Windows pertama keluar 20 September 1985 dan font-face sebagaimana dalam lembar pengesahan adalah model windows tahun 1992. Foto copy ijazah Jokowi sendiri tertulis 5 September 1985.

    Kedua, pengakuan Jokowi bahwa pembimbing.sktipsinya adalah Bapak Kasmudjo, tapi ternyata tidak terdapat dalam lembar manapun, baik lembar pengesahan, lembar khusus pembimbing/penguji, maupun pra-kata ucapan terimakasih. Dalam lembar pengesahan justru pembimbing utama adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro. Siapa dan apa tugas Kasmudjo?

    Ketiga, mengapa dalam prakata ucapan terimakasih Ir. Achmad Soemitro masih bergelar Doktor, sedangkan pada lembar pengesahan sudah bergelar Professor? Sementara pengukuhan Guru Besar Prof Dr Ir Sumitro itu bulan Maret 1986 sedangkan pengesahan Skripsi Jokowi pada tahun 1985?

    Keempat, berdasarkan keterangan Dekan Fak Kehutanan Sigit Sunarta, lazim mahasiswa mencetak cover dan lembar pengesahan ke percetakan Prima dan Sanur yang berlokasi dekat kampus UGM. Berdasarkan telaahan ternyata CV Prima baru ada tahun 1986 dan itupun baru penjilidan dan foto copy. Lalu bagaimana lembar pengesahan skripsi Jokowi bisa dicetak tahun 1985. Pemalsuan terjadi tahun berapa dan dimana ?

    Kelima, mengapa dalam skripsi Joko Widodo tidak ada lembar tandatangan dan nama pembimbing dan atau penguji ? Berapa orangkah lazimnya tim pembimbing skripsi di Fakultas Kehutananan UGM ?

    Keenam, ada kiriman dan beredar di berbagai media sosial salinan ijazah Aida Greenbury puteri Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro yang juga alumnus Fak Kehutanan UGM. Dalam ijazahnya itu nama ayahnya “Achmad Sumitro” bukan “Achmad Soemitro” sebagaimana dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Lalu secara kasat mata tandatangan Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro ternyata berbeda. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

    “Sebagaimana tantangan Dr Rismon Sianipar, demi kebenaran saintifik atas ijazah dan skripsi Joko Widodo perlu uji tinta, uji usia kertas “Carbon-14 dating analysis” dan uji teknologi. Siapkah UGM untuk melakukan hal itu untuk obyektivitas tinggi di 5 negara? Tiga sampel untuk pengujian, yaitu ijazah, lembar pengesahan, dan konten skripsi, khususnya lembar prakata,” kata Rizal.

    Ia juga mempertanyakan, siapkah pimpinan UGM saat ini untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF)  yang melibatkan berbagai pihak? Atau UGM memberi keterangan sejujurnya di depan penyidik, jika hal ini sampai pada proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. 

    “Apresiasi jika UGM secara itikad baik bersedia secara sukarela mengundang aparat penegak hukum agar memeriksa kesahihan dokumen Joko Widodo, lalu demi wibawa UGM sendiri segera mengumumkan hasilnya,” tantang Rizal.

    Aktivis Bandung ini mengingatkan, sebagai intitusi pendidikan tinggi ternama, UGM semestinya mendorong atau meminta secara resmi Joko Widodo untuk menunjukkan bukti ijazah asli kelulusan dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ke hadapan publik.

    Penjelasan dari pihak UGM sangat diperlukan, demikian juga penting pembentukan Pansus DPR atau DPD untuk mengungkap kasus besar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Bareskrim Mabes Polri dapat menjadikan pertanyaan di atas sebagai bahan strategis bagi penyelidikan.

    “Harapannya adalah bahwa masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan para pelanggar hukum patut segera mendapat sanksi yang tegas dan keras. Jangan biarkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo membusuk. Bongkar terus dengan serius,” pungkas Rizal. (*)