Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Anggota DPR Anggap Kasus Eksploitasi Mantan Pemain Sirkus OCI Pelanggaran HAM Berat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Anggota DPR Anggap Kasus Eksploitasi Mantan Pemain Sirkus OCI Pelanggaran HAM Berat Nasional 23 April 2025

    Anggota DPR Anggap Kasus Eksploitasi Mantan Pemain Sirkus OCI Pelanggaran HAM Berat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XIII DPR
    Sugiat Santoso
    mengatakan, kasus eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.
    Menurut dia, pengakuan para korban sudah dikuatkan oleh investigasi dari
    Komnas HAM
    .
    Hal tersebut disampaikan Sugiat usai menggelar rapat dengan
    pemain sirkus OCI
    dan Komisi XIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
    “Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat,” ujar Sugiat.
    “Ada beberapa pasal bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat,” sambung dia.
    Sugiat menyesalkan tindakan eksploitasi yang bahkan dilakukan sejak korban masih berusia 2 tahun.
    Dia menyebut, penjualan yang dilakukan orangtua korban bisa menjadi pintu masuk menuju ranah pidana.
    “Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya,” ujar Sugiat.
    Untuk itu, Sugiat mendorong agar kasus tersebut diusut kembali oleh Mabes Polri.
    Sugiat mengeklaim, akan mengawal ketat kasus
    eksploitasi pemain sirkus

    Taman Safari Indonesia
    ini.
    “Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini,” imbuh dia.
    Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.
    Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.
    Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.
    “Kalau main saat
    show
    tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.
    Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.
    “Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet, sambil menahan tangis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nama ‘Presisi’ Jadi Inspirasi, Kisah Haru Warga Cibinong Bogor yang Bertemu Kapolri – Halaman all

    Nama ‘Presisi’ Jadi Inspirasi, Kisah Haru Warga Cibinong Bogor yang Bertemu Kapolri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ada rasa haru dan bangga yang tak bisa disembunyikan dari wajah Zandre Badak, warga Cibinong, Kabupaten Bogor, saat bertemu langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Bukan karena urusan hukum, melainkan karena cinta dan kepercayaan terhadap institusi Polri—yang ia abadikan melalui nama anak-anaknya.

    Ya, Zandre memberi nama kedua anaknya dengan embel-embel “Presisi”, sebuah program unggulan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit.

    Anak pertamanya diberi nama Ulil Albab Presisi, sementara bayi keduanya yang baru lahir dinamai Sattar Abdilah Presisi.

    Pertemuan hangat itu terjadi pada 21 April lalu di Mabes Polri, Jakarta. Zandre datang bersama anak sulungnya, Ulil, dan istrinya, Caca. Momen penuh makna tersebut bahkan membuat Zandre kehabisan kata-kata.

    “Speechless. Saya tidak bisa berkata apa-apa, grogi. Saya anggap ini adalah anugerah dari Tuhan. Anak saya bisa bertemu langsung dengan Pak Kapolri,” ujarnya penuh rasa haru.

    Diberi Karangan Bunga dari Kapolri

    Zandre tak menyangka, keputusannya memberi nama “Presisi” pada buah hatinya mendapat perhatian langsung dari Kapolri.

    Saat anak keduanya lahir, ia menerima karangan bunga dari Kapolri—sebuah penghargaan yang membuatnya merasa sangat dihargai sebagai rakyat biasa.

    “Kapolri luar biasa, rendah hati, menerima semua kalangan tanpa melihat latar belakangnya. Dalam obrolan silaturrahmi ini, beliau sangat terbuka dan tidak anti kritik,” tutur Zandre.

    Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam atas kepercayaan yang diberikan oleh Zandre sekeluarga. 

    Menurut Jenderal Listyo Sigit, hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Polri untuk terus membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami selalu membuka diri. Jika masih ada kekurangan, silakan masyarakat memberikan kritik dan masukan kepada Polri,” ujarnya.

    Ia juga berharap, kisah ini bisa menjadi pengingat bagi jajarannya agar terus bekerja lebih baik dan lebih dekat dengan rakyat.

    “Kepada warga yang menamai anaknya Presisi, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi semangat baru bagi kami untuk semakin humanis dan presisi dalam melayani masyarakat,” tambahnya.

    Nama yang Punya Makna

    Program Presisi yang digaungkan Polri merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

    Ini merupakan arah kebijakan reformasi di tubuh Polri yang menekankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjalankan tugas.

    Dengan memberi nama “Presisi” pada anak-anaknya, Zandre tidak sekadar memberi label. Ia mengabadikan harapan dan kepercayaannya bahwa Polri akan terus menjadi institusi yang bersih, melayani, dan dicintai rakyat.

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • LPSK Beri Perlindungan terhadap 3 Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada

    LPSK Beri Perlindungan terhadap 3 Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bantuan berupa perlindungan kepada tiga korban pencabulan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

    Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati menilai bahwa bantuan berupa perlindungan itu sudah sesuai dengan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada hari Rabu 9 April 2025 lalu.

    “Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi,” kata Sri Nurherwati  di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Sri menjelaskan layanan pemenuhan hak prosedural diberikan LPSK kepada korban berupa melakukan pendampingan kepada korban setiap memberikan keterangan saat memasuki peradilan.

    Kemudian, dalam pelaksanaannya LPSK bekerja sama dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, Pendamping Rehsos Kemensos Prov. NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT.

    “Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak,” katanya.

    Selain itu, menurutnya, bantuan rehabilitasi psikologis juga akan diberikan pada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun.

    Dia menegaskan fokus utama yang perlu ditekankan terkait penanganan perkara ini adalah kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual yang terjadi di NTT.

    “Status korban adalah anak perempuan yang dieksploitasi secara seksual menggunakan aplikasi media sosial. Untuk itu, pelaku dapat dijerat dengan UU TPKS, Perlindungan Anak, TPPO dan ITE,” ujar Nurherwati.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mengajukan banding usai memperoleh sanksi pemberhentian tidak dengan hormat akibat kasus dugaan kekerasan seksual dan narkoba.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Fajar dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dalam kasus asusila hingga narkoba.

    “Dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujarnya di TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Dia menambahkan, pelecehan seksual itu berupa persetubuhan anak di bawah umur, mengonsumsi narkoba hingga menyebarkan video pelecehan seksualnya.

    “Telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan, mengonsumsi narkoba. Serta menyimpan menyebar video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur,” imbuhnya.

    Adapun, Fajar juga telah menyatakan banding atas putusan terkait pemecatannya sebagai anggota korps Bhayangkara.

    “Atas putusan tersebut pelanggar banding yang menjadi bagian hak pelanggar,” pungkasnya.

  • Dorong Pendidikan Santri, Bank Mandiri Perkuat Fasilitas Ponpes Al-Inaaroh Al-Hikam di Cirebon

    Dorong Pendidikan Santri, Bank Mandiri Perkuat Fasilitas Ponpes Al-Inaaroh Al-Hikam di Cirebon

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam upaya mendukung pembangunan sosial berbasis keagamaan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan Bank Mandiri melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa pembangunan sarana dan prasarana di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (Pondok Pesantren) Al-Inaaroh Al-Hikam, Desa Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Adapun, acara peresmian program TJSL tersebut, turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian RI Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, Bupati Cirebon Imron, Forkopimda Jawa Barat serta Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, yang hadir bersama jajaran direksi dan manajemen Bank Mandiri, Selasa (22/4).

    Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi turut hadir, perwakilan Kementerian Agama, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, serta para pengurus yayasan dan kepala daerah dalam kegiatan tersebut. 

    Adapun, dalam program ini Bank Mandiri memberikan bantuan berupa pembangunan gedung pondok pesantren tiga lantai yang terdiri dari berbagai fasilitas penunjang, termasuk aula serbaguna, ruang kelas, kamar tidur santri, kamar mandi, serta area cuci dan jemur di lantai atap. Gedung ini dibangun untuk menampung sebanyak 150 santri putra atau putri yang sebelumnya mengalami keterbatasan ruang belajar dan hunian​

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata sinergi antara korporasi dan masyarakat dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

    “Bank Mandiri berkomitmen menjadi bagian dari solusi atas kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Melalui pembangunan fasilitas ini, kami berupaya untuk mengakselerasi terciptanya lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para santri,” ujar Darmawan dalam sambutannya. 

    Dalam proses pembangunannya, Bank Mandiri dan Yayasan Al-Inaaroh Al-Hikam terus menjalin sinergi yang erat, mulai dari tahap perencanaan, survei lokasi, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Proyek yang dimulai pada pertengahan 2024 ini telah menunjukkan progres signifikan, dengan struktur bangunan yang telah berdiri kokoh.

    Sebagai informasi, Yayasan Al-Inaaroh Al-Hikam sendiri telah berdiri sejak tahun 1984 dan menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan pesantren di wilayah Cirebon. Dengan kapasitas santri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai menjadi semakin krusial. 

    Untuk itu, selain pembangunan fisik, bantuan ini juga mencakup pengadaan sarana pendukung seperti tempat tidur, lemari, meja dan kursi belajar bagi para santri. Bank berlogo pita emas ini berharap, fasilitas yang dibangun tidak hanya akan memperluas daya tampung pondok, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan proses pembelajaran para santri, guru, hingga pengurus. 

    “Kami berharap dukungan ini bisa menginspirasi pelaku industri lain untuk ikut berkontribusi membangun bangsa. Melalui program TJSL yang terarah, Bank Mandiri akan terus mengakselerasi pertumbuhan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Darmawan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank DKI Ajak Publik Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Terkait Perkembangan Pemulihan Sistem

    Bank DKI Ajak Publik Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Terkait Perkembangan Pemulihan Sistem

    TRIBUNJAKARTA.COM – Bank DKI mengajak publik untuk sama-sama menghormati proses hukum dan menunggu pemeriksaan forensik digital yang tengah berlangsung di Bareskrim Polri terkait pemulihan sistem.

    Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi Bank DKI sebagai respons atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media massa.

    “Bank DKI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mengajak publik untuk bersama-sama menunggu hasil forensik digital dari Bareskrim Mabes Polri,” tulis manajemen Bank DKI dalam keterangan resminya, Jumat (18/4/2025).

    “Proses forensik digital masih terus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta dampak yang ditimbulkan,” lanjutnya.

    Manajemen Bank DKI menegaskan bahwa seluruh dana nasabah tetap aman dan tidak mengalami pengurangan apa pun. 

    Selama periode gangguan, transaksi antar rekening Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile tetap berjalan normal.

    Adapun layanan transaksi transfer antarbank melalui mesin ATM telah kembali beroperasi secara normal sejak 8 April 2025.

    Manajemen Bank DKI menyebut, saat ini sedang memperkuat sistem mitigasi risiko secara berkelanjutan, termasuk pada aplikasi JakOne Mobile dan sistem lainnya.

    Proses penguatan dilakukan melalui tahapan asesmen dan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai regulator.

    Bank DKI menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kesabaran nasabah selama proses pemulihan, serta memastikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan keamanan sistem perbankan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Sosok AKBP Ade Chandra, Pengganti AKBP Malvino Berhasil Gagalkan Peredaran Sabu 10 Kg di PIK – Halaman all

    Sosok AKBP Ade Chandra, Pengganti AKBP Malvino Berhasil Gagalkan Peredaran Sabu 10 Kg di PIK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Chandra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 10 kilogram di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Sabtu (19/4/2025).

    AKBP Ade Chandra bersama jajarannya melakukan penggeledahan di sebuah unit apartemen lantai 38 di PIK 2.

    Ade menjelaskan bahwa informasi peredaran narkoba ini berawal dari laporan masyarakat perihal aktivitas peredaran narkoba di wilayah Tangerang dengan inisial K.

    Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu menangkap satu orang tersangka berinisial S yang berperan sebagai kurir di wilayah Tangerang.

    Tersangka berinisial S tersebut ditangkap di pinggir jalan Iskandar Muda, Lemo, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

    Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menemukan sabu seberat 2 kg dalam penangkapan tersebut.

    “Tersangka S mengungkap adanya penyimpanan sabu dalam jumlah besar di lokasi lain di wilayah yang sama,” kata AKBP Ade Chandra, Senin (21/4/2025). 

    Di unit apartemen lantai 38 di PIK 2 itu, tim berhasil menemukan delapan kantong besar serta enam kantong sedang berisi sabu dengan total berat lebih dari delapan kilogram.

    AKBP Ade Chandra menyampaikan bahwa tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

    “Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 10.003,59 gram sabu, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor Yamaha Vino,” ujar AKBP Ade Chandra.

    Polda Metro Jaya saat ini sedang memburu seseorang DPO inisial K.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak AKBP Ade Chandra yang berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 10 kg di kawasan PIK 2 ini? Berikut informasi lengkapnya.

    AKBP Ade Chandra adalah perwira menengah (Pamen) aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Saat ini, AKBP Ade Chandra aktif menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Ia mulai menduduki posisi tersebut pada Desember 2024.

    Kala itu, AKBP Ade Chandra yang masih berpangkat Kompol menggantikan posisi AKBP Malvino Edward Yusticia.

    AKBP Malvino sendiri dimutasi ke Yanma imbas kasus dugaan pemerasan kepada penonton asal luar negeri di dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

    Dari penelusuran Tribunnews, AKBP Ade Candra sempat bertugas di Divhumas Mabes Polri sebelum bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Dalam kariernya, AKBP Ade Chandra juga pernah mengisi kursi jabatan sebagai Kapolsek Pamulang.

    Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Analisis Kebijakan Pertama Ro SDM Polda Metro Jaya.

    (Tribunnews.com/Rakli/Reynas Abdila)

  • 1.211 Personel Polisi Kawal Aksi Demo Elemen Masyarakat di Lima Titik Hari Ini – Halaman all

    1.211 Personel Polisi Kawal Aksi Demo Elemen Masyarakat di Lima Titik Hari Ini – Halaman all

    Kelima titik itu di antaranya Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kementerian BUMN, Kawasan Sarinah Thamrin, Mabes Polri, dan DPR/MPR RI.

    Tayang: Senin, 21 April 2025 11:08 WIB

    Freepik

    5 TITIK AKSI UNJUK RASA –  Polisi mengerahkan ribuan personel mengamankan rencana aksi demo yang digelar elemen masyarakat pada Senin (21/4/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi mengerahkan ribuan personel mengamankan rencana aksi demo yang digelar elemen masyarakat pada Senin (21/4/2025).

    “1.211 personel semuanya di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan kepada wartawan.

    Informasi yang disampaikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar warga menghindari lima titik yang akan dijadikan tempat demonstrasi.

    Kelima titik itu di antaranya Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kementerian BUMN, Kawasan Sarinah Thamrin, Mabes Polri, dan DPR/MPR RI.

    “Sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa, Senin, 21 April 2025, diimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar menghindari ruas jalan,” tulis NTMC Polda Metro Jaya.

    Polisi belum memberikan detail informasi terkait elemen masyarakat dari kelompok mana yang akan menyampaikan aspirasinya.

    Kelima titik itu sementara waktu akan terjadi kepadatan lalu lintas. 

    Diharapkan pengendara mencari jalan alternatif lain agar tidak terjebak kemacetan.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Ada Demo di DPR hingga Kedubes AS Hari Ini, Polisi Imbau Lewat Jalan Alternatif

    Ada Demo di DPR hingga Kedubes AS Hari Ini, Polisi Imbau Lewat Jalan Alternatif

    GELORA.CO – Demo serentak terjadi di sejumlah titik hari ini, Senin (21/4). Dari unggahan di akun TMC Polda Metro Jaya, demo itu tersebar di Mabes Polri, Kedubes AS, Kementerian BUMN, Jalan Sarinah hingga DPR/MPR. 

    Polisi mengimbau agar kawasan itu untuk sementara waktu untuk dihindari. Pengendara sebaiknya mencari jalan alternatif lain. 

    “Info Lalu Lintas :Sehubungan dengan adanya Aksi Unjuk Rasa. Senin, 21 April 2025 Diimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar menghindari ruas jalan sebagai berikut:  1. Mabes Polri 2. Kementerian BUMN 3. Kedubes AS 4. DPR/MPR RI 5. Jl. Sarinah,” demikian unggahan di akun X @TMCPoldametro. 

    belum diketahui siapa pihak yang akan menggelar demo itu. kumparan telah mengkonfirmasi kepolisian namun belum ada jawaban. 

  • Dari Klaim Anak hingga Laporan Polisi

    Dari Klaim Anak hingga Laporan Polisi

    JAKARTA – Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) tengah menjadi sorotan usai dirinya diduga memiliki anak di luar nikah oleh seorang wanita bernama Lisa Mariana.

    Meski sebelumnya Ridwan Kamil telah memberikan pernyataan, namun kasus ini masih terus berjalan hingga akhirnya Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke pihak berwajib dengan Undang-Undang ITE.

    Berikut perjalanan kasusnya!

    1. Lisa Mariana Speak Up Soal Perselingkuhan

    Dalam sebuah konferensi pers, Lisa Mariana menjelaskan soal awal mula pertemuannya dengan RK. Ia mengaku pertemuan mereka terjadi pada bulan Juni 2021 dan dikenalkan oleh seorang teman bernama AA.

    “Pertemuan awal kan saya dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA untuk datang ke apartemen membuat video yang saya enggak tahu pada saat itu permintaan pak RK. Pada Juni tanggal 2 di Palembang 2021,” ungkap Lisa Mariana belum lama ini.

    2. Diundang ke Palembang oleh RK

    Kemudian, Lisa mengungkapkan kalau ia sempat diundang oleh RK ke Palembang dan melakukan hubungan intim hingga akhirnya ia hamil.

    “Bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK itu hubungannya sudah pacaran saat itu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di telegram intens, selayaknya orang pacaran. Dari Palembang itu saya positif hamil setelah tiga minggu kemudian,” tutur Lisa Mariana.

    3. Lisa Mariana Minta Pertanggungjawaban

    Dalam kesempatan itu, Lisa menjelaskan bahwa alasan ia membongkar dugaan perselingkuhan ini bukan untuk dijadikan istri oleh RK melainkan pertanggungjawaban nafkah untuk anaknya.

    “Saya enggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab anaknya saja, anak saya” “Tanggung jawab sebagai laki-laki. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja,” tegas Lisa.

    4. Ridwan Kamil Klarifikasi

    Usai isu ini mencuat, Ridwan Kamil langsung membantahnya dan mengaku memiliki bukti kuat untuk kasus ini. Ia menyebut kalau saat bertemu, Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil.

    “Permasalahan ini sudah diselesaikan sejak empat tahun lalu dengan bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil sebelum bertemu saya dan telah meminta maaf di hadapan keluarganya,” tulis Ridwan Kamil di instagram pribadinya.

    5. Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana ke Polisi

    Tak terima difitnah oleh Lisa Mariana, Ridwan Kamil akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan model majalah dewasa itu ke pihak berwajib. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Heribertus Hartojo.

    “Serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku,” kata Heribertus Hartojo dalam jumpa persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, 18 April.

    “Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya,” sambungnya.

    Ia menyebut dalam laporannya, pihaknya telah melampirkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi, guna memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

    “Kami telah melampirkan semua bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes POLRI dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan,” ujar Heribertus.