BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengungkapkan, jaringan terorisme era sekarang merekrut anggota melalui game online hingga media sosial.
Hal itu diketahui BNPT usai Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri mengungkap 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun yang direkrut oleh salah satu
jaringan terorisme
.
“Jaringan teroris bernama Jamaah Ansharut Daulah melakukan rekrutmen terhadap anak-anak di bawah umur melalui media
game online
atau media YouTube,” ujar Eddy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Eddy menjelaskan bahwa ada dua metode yang digunakan.
Pertama, melalui game online yang memiliki fitur percakapan pribadi dan
voice chat
, sehingga para pemain dapat saling berkomunikasi.
“Nah itulah yang digunakan sebagai media untuk rekrutmen,” ungkap Eddy.
Metode kedua dilakukan melalui pola yang disebut memetik.
Cara ini umumnya memanfaatkan platform seperti TikTok, dengan penyebaran simbol-simbol tertentu untuk menjaring individu yang memiliki kesamaan pandangan.
Setelah dianggap berada dalam satu frekuensi, mereka kemudian diarahkan untuk masuk ke grup tertutup di Telegram atau WhatsApp.
“Nah disitulah tahapan doktrin, kalau istilah psikologi itu namanya normalisasi perilaku. Nah disitulah dimasukkan,” kata dia menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun dari 23 provinsi diduga telah terekrut oleh jaringan terorisme.
“Hingga saat ini, Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Trunoyudo menjelaskan bahwa anak-anak tersebut diduga terekrut melalui
media sosial
(medsos).
Atas temuan tersebut, Polri telah menangkap dua tersangka dewasa di Sumatera Barat dan Jawa Tengah yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Mabes Polri
-
/data/photo/2025/12/01/692d2c2133e5f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok Nasional 1 Desember 2025
-

Posko DVI Identifikasi Ratusan Jenazah Korban Bencana di Agam Sumbar
Agam –
Posko Disaster and Victim Identification (DVI) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mulai mengidentifikasi jenazah korban banjir bandang dan longsor. Hingga saat ini sudah ada 148 jenazah yang teridentifikasi.
“Sampai hari ini dari seluruh posko yang dibuka Polda Sumbar dan jajaran, itu ada 148 orang. Yang sudah teridentifikasi sebanyak 123, sisanya belum teridentifikasi,” kata Tim Posko DVI, Kombes Wahono Edhi di lokasi, Minggu (30/11/2025).
Wahono yang juga menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Riau menyampaikan, saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Proses pencarian melibatkan tim gabungan dari Basarnas, BNPB, Polda Sumbar, Polda Riau, Polda Jambi dan instansi terkait lainnya.
“Ini masih ada pencarian ada BKO dari Polda Riau, termasuk DVI juga dari Mabes Polri dan Polda Riau,” imbuhnya.
Seperti diketahui, bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Ratusan orang lainnya dinyatakan hilang.
Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung melibatkan tim gabungan Polda Sumbar, BKO Polda Riau, Polda Jambi, BNPB, Basarnas, TNI, dan instansi lainnya.
Selain itu, Polda Riau juga menurunkan tim anjing pelacak (K-9) untuk membantu percepatan pencarian korban bencana. Untuk pemulihan trauma korban yang ada di tenda pengungsian, Polda Riau mengirimkan puluhan psikolog dari SDM Polda Riau dan kampus-kampus se-Riau.
(mea/wnv)
-
/data/photo/2025/11/30/692b8fb168647.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polri Terjunkan Bantuan Lewat “Airdrop” ke Tiga Desa Terisolasi Banjir di Sumut Nasional 30 November 2025
Polri Terjunkan Bantuan Lewat “Airdrop” ke Tiga Desa Terisolasi Banjir di Sumut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempercepat penanganan bencana banjir di Sumatera Utara dengan menyalurkan bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter pada Minggu (30/11/2025).
Wakil Asisten Operasi Kapolri (Waastamaops) Irjen Pol Laksana menyatakan bahwa
Polri
bergerak cepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam kondisi darurat.
“Bantuan dijatuhkan ke tiga desa yang masih terisolasi akibat banjir, yaitu Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Laksana dalam keterangan tertulis, Minggu.
Upaya ini merupakan lanjutan operasi pendistribusian bantuan yang dilakukan Mabes Polri sehari sebelumnya, Sabtu (29/11/2025), dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe.
Dalam operasi tersebut, Polri mengerahkan dukungan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh,
Sumatera Utara
, dan Sumatera Barat.
Fasilitas udara dimaksimalkan guna mempercepat pengiriman ke daerah yang sulit dijangkau.
Laksana mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari bahan makanan, alat komunikasi, genset, hingga peralatan SAR dan medis.
Pengiriman dilakukan bertahap, baik dari Mabes Polri maupun polda sekitar yang tidak terdampak.
Dengan akses darat yang masih terputus di sejumlah wilayah Taput dan Tapteng serta cuaca yang berubah-ubah, metode
airdrop
menjadi opsi paling efektif untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu.
Melalui helikopter, petugas menurunkan makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya.
Polri memastikan pendistribusian bantuan akan terus dilakukan, baik melalui udara maupun jalur alternatif, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan suplai secara merata.
Selain untuk warga, sebagian bantuan juga ditujukan untuk mendukung operasional kepolisian yang tengah melakukan evakuasi dan penanganan bencana di lapangan.
Diketahui, sejumlah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dilanda bencana banjir dan longsor.
Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang akibat bencana ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/21/691ff7359dd78.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Keluarga Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Arya Daru, Polda Metro: Tidak Ada Urgensinya Megapolitan 29 November 2025
Keluarga Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Arya Daru, Polda Metro: Tidak Ada Urgensinya
Tim Redaksi
J
AKARTA, KOMPAS.com –
Keluarga
Arya Daru
Pangayunan (ADP) berencana meminta Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tersebut.
Namun,
Polda Metro Jaya
menilai tidak ada urgensi untuk memindahkan perkara itu ke Mabes Polri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan seluruh jenjang kepolisian memiliki kewenangan yang sama dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
“Semua polisi dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes (Polri) diberi kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan serta upaya paksa,” ujar Budi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
“Tidak ada urgensinya jika perkara tersebut dialihkan ke Bareskrim. Polda Metro Jaya mampu menangani peristiwa tersebut,” tegasnya.
Terkait permintaan keluarga agar polisi mendalami lebam di dada jenazah, Budi menyebut hal itu terjadi karena salah penafsiran dari pihak pengacara.
“Pengacara salah menafsirkan analogi contoh kasus lain yang diberikan oleh dokter forensik,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam audiensi sebelumnya, dokter forensik sempat memberikan contoh peristiwa lain yang mirip terkait temuan lebam. Penjelasan itu kemudian ditafsirkan keliru oleh pihak keluarga.
Sementara mengenai keberadaan sidik jari pada lakban yang melilit kepala Arya Daru, Budi membenarkan bahwa terdapat empat sidik jari. Namun hanya satu yang berhasil diidentifikasi.
“Penyidik membuka diri terhadap informasi apa pun, pasti akan didalami sejauh dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan,” ucap Budi.
Sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nicolay Aprilindo, menyebut temuan lebam di dada, pelipis, dan tengkuk korban merupakan kejanggalan utama yang belum terjawab oleh polisi.
Temuan ini baru diungkap setelah sebelumnya hanya dilaporkan luka memar pada lengan atas ADP.mNicolay mempertanyakan penyebab luka tersebut, apakah akibat benturan pasif atau karena pukulan.
“Kami menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul itu. Apakah itu benda tumpul yang pasif atau aktif?” ujarnya.
Ia juga menilai penjelasan penyidik yang menyebut lebam muncul akibat korban bersandar di tembok rooftop Gedung Kemlu terkesan janggal.
“Awalnya disebut karena menyender di rooftop Gedung Kemlu… tapi kejelasan ini pun tidak bisa dijawab oleh pihak penyidik. Dokter forensik juga tidak bisa menjelaskan asal-usulnya,” katanya.
Selain itu, tim kuasa hukum mengungkap fakta bahwa terdapat empat sidik jari pada lakban, bukan tiga seperti yang disebutkan sebelumnya.
“Yang teridentifikasi itu sidik jari almarhum… Yang tidak teridentifikasi dikatakan rusak nomor 000392, 000393, dan 000394,” ujar Nicolay.
Ia menilai rusaknya tiga sidik jari tersebut mengindikasikan adanya pihak lain dalam proses kematian Arya.
Merujuk berbagai temuan yang dinilai janggal, tim kuasa hukum meminta kasus segera naik ke tahap penyidikan. Menurut mereka, penyidikan diperlukan agar polisi dapat menggunakan kewenangan upaya paksa untuk mendalami titik-titik yang belum terungkap.
Tim kuasa hukum juga meminta pelibatan ahli forensik pembanding dalam gelar perkara, terutama terkait temuan luka memar yang belum bisa dijelaskan oleh dokter RSCM.
“Kami akan nanti carikan pembanding dokter forensik… Gelar perkara itu tujuannya untuk mencari kebenaran,” ujar anggota tim kuasa hukum, Firza Benzani.
Jika Polda Metro Jaya tidak segera menaikkan status perkara, keluarga akan meminta Bareskrim Polri mengambil alih penyelidikan.
“Kami minta segera untuk dilakukan gelar perkara… kalau itu tidak dilakukan, maka kami minta untuk Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan,” kata Nicolay.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/29/692aa23f55767.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kapolda Sumut: Banyak Pengendara Terjebak Longsor di Taput-Tapsel, 4 Hari Tak Makan Medan 29 November 2025
Kapolda Sumut: Banyak Pengendara Terjebak Longsor di Taput-Tapsel, 4 Hari Tak Makan
Editor
MEDAN, KOMPAS.com
– Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto mengungkap banyak kendaraan, sekaligus pengemudi terjebak longsor di jalan lintas Tapanuli Utara – Tapanuli Tengah.
Mereka terjebak di jalanan yang berada di hutan sepanjang 30 kilometer akibat depan dan belakang jalan yang dilalui tertutup longsor.
Hal ini diungkapkan Kapolda, sebelum berangkat ke Tapteng menggunakan helikopter bersama Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto, dari Bandara Silangit, Sabtu (29/11/2025) pagi tadi.
“Kami bersama pangdam, sebelum mendarat di pandan Kabupaten Tapteng kami akan menelusuri jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 KM meter dari Taput hingga Tapteng. Di sana masih banyak mobil- mobil yang tidak bisa terjamah dari pasukan TNI Polri,” kata Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Sabtu (29/11/2025).
Mantan Dirtipideksus Bareskrim Polri ini menerangkan, tim gabungan masih berupaya menembus area longsor untuk mendatangi para pengendara yang terjebak sejak Selasa 24 November lalu.
Nantinya, jika tim gabungan sudah berhasil menemukan mereka, akan didata kebutuhan apa yang yang diperlukan, sembari menunggu evakuasi.
Sebab, jalan yang tertimbun longsor belum semuanya bisa dibersihkan karena ada yang runtuh.
Lanjut Whisnu, para pengendara dan penumpang diperkirakan belum makan sejak terjebak longsor pada Selasa 24 November lalu hingga kemarin.
“Nanti kami lihat, nanti akan kami asesmen apa apa saja, nanti kami akan berikan bantuan terutama untuk makan dan minuman. Karena informasi yang kita dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman,” ungkapnya.
Kapolda menjelaskan, begitu tiba di Tapanuli Tengah akan berkoordinasi dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Mereka akan berkoordinasi dengan tim gabungan terdiri dari BNPB, TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk menyalurkan sebagian bantuan yang sudah datang.
Termasuk diantaranya bantuan dari Presiden, Kapolri dan Panglima TNI bisa sampai, diterima masyarakat tepat sasaran.
Begitu juga dengan berbagai jenis bahan bakar minyak, sedang diupayakan terus ditambah ke Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga karena mereka terisolir.
“Seluruh bantuan dari bapak presiden, seluruh bantuan dari panglima TNI dan Kapolri bisa sampai langsung ke sasaran masyarakat. Tentunya kami ini TNI polri bergabung bersama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk segera sampai di wilayah Tapteng.”
Polda Sumut menyampaikan data sementara korban tewas akibat bencana alam longsor dan banjir yang terjadi di Sumatera Utara.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, jumlah korban meninggal dunia saat ini 147 orang.
Sedangkan untuk luka berat 32 orang, luka ringan 722 orang dan yang menghilang atau dalam pencarian sebanyak 174 orang.
“Untuk sementara, sebanyak 147 orang meninggal dunia dan dalam pencarian sebanyak 174 orang,”kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, Sabtu (29/11/2025).
Ferry menerangkan, akibat bencana alam meliputi longsor, banjir mengakibatkan 28.427 orang mengungsi.
Sampai saat ini Polisi dan tim gabungan berjibaku di lokasi-lokasi bencana mulai dari evakuasi korban, membersihkan material dan sebagainya.
Sebanyak 3.553 personel Polisi dikerahkan untuk membantu masyarakat di tengah bencana alam.
Untuk bantuan, Polda Sumut sudah menerima bantuan dari Mabes Polri yang dikirim menggunakan pesawat CN-295.
“Kami juga melaksanakan koordinasi dengan Pemda setempat untuk menyediakan tempat pengungsian yang representatif.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul
Kapolda Ungkap Banyak Pengendara Terjebak Longsor Taput-Tapteng dan Sudah 4 Hari Tak Makan
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/28/69297da866496.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polri Siagakan 87.924 Personel untuk Hadapi Bencana Alam Nasional 29 November 2025
Polri Siagakan 87.924 Personel untuk Hadapi Bencana Alam
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 87.924 personel Polri disiagakan untuk menghadapi segala potensi bencana alam, termasuk yang kini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Karopenmas Divisi Humas
Polri
Brigjen
Polisi
Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut atas apel kesiapan tanggap darurat bencana secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan lalu.
“Pak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menggelar kesiapan tanggap darurat bencana pada bulan yang lalu, sebanyak 155.000 personel Polri serentak seluruh Indonesia,” kata Trunoyudo di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (29/11/2025).
Secara khusus, ia merinci, Polda
Aceh
menyiagakan 4.550 personel, Polda Sumut menyiagakan 1.754 personel, dan dari Polda Sumbar menyiagakan 2.743 personel.
Selain personel, Polri juga menurunkan sejumlah kapal dan helikopter. Beberapa kapal itu, di antaranya Kapal Polri (KP) Kutilang 5005 dan KP Pinguin 5011. Polri turut menurunkan tim K-9 SAR Mabes Polri maupun Polda jajaran untuk mencari korban hilang.
Tidak hanya itu, Polri juga menyiapkan dapur lapangan bagi para pengungsi.
“Ada 28 dapur lapangan oleh Korps Sabhara Polri yang dikoordinasikan untuk memberikan pelayanan khususnya bahan baku makanan dan kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat,” ucap Trunoyudo.
Pada Sabtu pagi, Polri mengirimkan bantuan makanan, logistik, dan peralatan penyelamatan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Bantuan itu dikirim menggunakan dua pesawat Polri berjenis Fokker dan CN. Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan mendesak bagi warga terdampak, terutama kelompok rentan, seperti ibu dan anak.
Selain logistik, Polri melalui Pusdokkes Polri juga mengirimkan obat-obatan dan tim kesehatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/27/6928253d960d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Update Kasus Arya Daru: Fakta-fakta Baru hingga Tuntutan Keluarga Megapolitan 29 November 2025
Update Kasus Arya Daru: Fakta-fakta Baru hingga Tuntutan Keluarga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hampir lima bulan berselang, kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP) masih menyisakan sejumlah misteri yang belum terpecahkan.
Arya ditemukan tewas di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) pagi.
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur.
Kepalanya terlilit lakban kuning, sedangkan tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Baru-baru ini, ketua tim kuasa hukum keluarga, Nicolay Aprilindo, menyatakan temuan luka lebam di dada, pelipis, dan tengkuk
Arya Daru
menjadi salah satu kejanggalan utama yang belum tuntas dijelaskan oleh polisi.
Fakta ini baru diungkap ke publik, karena sebelumnya hanya dilaporkan terdapat luka memar di lengan atas Arya Daru.
Nicolay mempertanyakan mekanisme terjadinya luka tersebut, apakah akibat benturan pasif atau pukulan.
“Kami menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul itu. Apakah itu benda tumpul yang pasif atau aktif? Kalau benda tumpul itu pasif, itu si korban yang datang membenturkan dirinya di benda tumpul. Kalau benda tumpul itu aktif, benda tumpul itu dilakukan oleh seseorang untuk menghantam almarhum,” jelas Nicolay dalam konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).
Pihak penyidik sempat berdalih bahwa luka terjadi karena korban menyandarkan tubuhnya ke tembok, tetapi penjelasan ini dinilai janggal.
“Awalnya disebut karena menyender di rooftop Gedung Kemlu, sehingga terlihat seolah-olah luka memar. Tapi kejelasan ini pun tidak bisa dijawab oleh pihak penyidik. Dokter forensik juga tidak bisa menjelaskan asal usulnya,” lanjutnya.
Selain itu, ponsel milik Arya Daru yang hilang, sejak ia diketahui meninggal dunia hingga kini, belum ditemukan.
Padahal, kematian Arya Daru terjadi sudah hampir lima bulan yang lalu.
Nicolay menilai hal ini menjadi kejanggalan yang patut dipertanyakan.
“Sungguh luar biasa, di zaman secanggih ini, saat polisi kita sudah pakai teknologi, handphone Arya Daru belum juga ditemukan sampai saat ini,” ucapnya.
Pada awalnya, hanya tiga sidik jari yang terdeteksi pada lakban yang melilit kepala Arya Daru.
Namun, berdasarkan hasil audiensi dengan Polda Metro Jaya dan dokter forensik, tim kuasa hukum mendapati ada empat sidik jari.
“Jadi, yang teridentifikasi itu sidik jari almarhum dengan nomor identifikasinya 000391. Yang tidak teridentifikasi dikatakan rusak nomor 000392, 000393, dan 000394. Itu ditampilkan di layar pada saat kemarin,” kata Nicolay.
Menurut dia, rusaknya tiga sidik jari itu juga menjadi bukti bahwa ada orang lain dalam proses kematian Arya.
“Empat sidik jari ditemukan itu, ternyata selama ini kan hanya dikatakan ada satu sidik jari. Dari forensik mengatakan ada empat sidik jari tapi tiga tidak bisa diidentifikasi. Sangat mustahil, penuh kejanggalan,” ucap dia.
Merujuk berbagai kejanggalan yang ada, pengacara keluarga Arya Daru meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.
Tujuannya supaya polisi memiliki wewenang upaya paksa untuk mengambil keterangan yang belum didalami.
Tim kuasa hukum juga meminta pelibatan ahli pembanding dalam gelar perkara terkait temuan luka memar yang belum bisa dipastikan asalnya oleh dokter dari RSCM.
“Kita akan nanti carikan pembanding dokter forensik. Itu dalam ketika gelar perkara itu boleh-boleh saja, karena apa? Gelar perkara itu tujuannya untuk mencari kebenaran,” ujar anggota tim kuasa hukum, Firza Benzani.
Jika Polda Metro Jaya tidak segera menaikkan status kasus ini, keluarga berencana meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus kematian Arya Daru.
“Kami minta segera untuk dilakukan gelar perkara melibatkan kami juga selaku kuasa hukum, dan kami sampaikan kalau itu tidak dilakukan, maka kami minta untuk Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan atau penyelidikan kasus kematian Arya Daru ini,” tutur Nicolay.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengakui ada tiga sidik jari di lakban yang melilit wajah Arya Daru.
Namun, dua sidik jari yang ditemukan di lakban tidak dapat diidentifikasi kepemilikannya. Sedangkan satu sidik jari milik korban Arya Daru.
“Dua itu bisa saja karena cuaca, karena kondisi sidik jari itu tidak bisa diidentifikasi ataupun dilakukan pengujian sehingga belum dapat (hasilnya),” jelas Budi kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Permukaan lakban yang berpori menyulitkan identifikasi tersebut.
“Ini memang kita harus melihat dalam keilmuan pengambilan sidik jari. Itu di permukaan yang padat, yang tidak berpori, itu sangat akan lebih mudah,” terang dia.
Budi mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal untuk mengidentifikasi dua sidik jari lainnya.
Saat ini penyidik masih terbuka untuk upaya identifikasi lainnya.
“Ada teknik-teknik lain yang bisa kita terapkan, tapi sejauh ini sudah dilakukan secara maksimal. Penyidik belum menghentikan proses penyelidikan, dikarenakan apabila masih menemukan informasi, fakta-fakta lain, ini selalu akan didalami,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Putusan MK Larang Polisi Rangkap Jabatan Sipil, Badrodin: Eksekusinya Ada di Tangan Kapolri
Bisnis.com, SURABAYA — Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Badrodin Haiti angkat suara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian atau jabatan sipil selama masih berstatus aktif.
Badrodin menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan atas putusan yang menghapus Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002–yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945 tersebut menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sepenuhnya
“Ini [Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025] sangat tergantung dari pada penilaian Kapolri,” ungkap Badrodin kepada Bisnis usai diskusi publik dan penyampaian aspirasi agenda reformasi kepolisian di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (27/11/2025).
Mantan Kapolri periode 2015-2016 ini juga menegaskan bahwa putusan MK tersebut sudah sepatutnya untuk segera dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi kepolisian. Dia menyebut, sudah banyak pakar hukum yang telah membahas mengenai putusan MK tersebut, hingga mendesak agar kepolisian aktif untuk segera menanggalkan jabatannya di institusi sipil.
“Kalau secara hukum kan sudah ada banyak pakar-pakar yang sudah berbicara tentang keputusan MK itu, dan sudah memang bunyinya seperti itu, dan harus dilaksanakan, tetapi dilaksanakan atau tidak, bukan dari kami, tapi dari Kapolri sendiri,” tegasnya.
Badrodin juga menerangkan, pasca Reformasi 1998 saat institusi TNI dan Polri secara resmi dipisahkan, pada tahun 2000 terbit beleid yang menyatakan bahwa polisi merupakan bagian dari sipil.
Walau polisi sudah dinyatakan sebagai bagian dari sipil sejak 25 tahun silam, tetapi Badrodin menegaskan bahwa jajaran aparat kepolisian belum sepenuhnya menunjukkan sifat sebagai seorang “civilian police”.
Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih kentalnya kultur militeristik yang terjadi pada tubuh kepolisian hingga saat ini. Apalagi, sebut Badrodin, budaya tersebut yang justru menghambat usaha pelayanan dan pengayoman yang dilakukan polisi kepada masyarakat.
“Kalau tadi ada penilaiannya bahwa polisi itu memang sudah sipil sejak tahun 2000, tetapi perilakunya yang masih belum menunjukkan civilian police. Jadi, masih kultur militernya itu masih cukup kental, sehingga ini yang seringkali menjadi problem yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri mengungkap data anggota polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil mencapai 300 orang.
Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan ratusan orang itu menduduki jabatan manajerial di kementerian maupun lembaga. Hanya saja, Sansi tidak memerinci ratusan orang yang menjabat di luar struktur itu.
“Ada sekitar 300 orang yang [anggota duduki jabatan sipil],” ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).
Dia menambahkan, ratusan orang itu berasal dari 4.132 anggota yang terdiri dari staf, ajudan, pengawal hingga pendukung di Kementerian/Lembaga terkait.
Adapun, kata Sandi, ribuan orang ini tidak dilibatkan dalam manajerial pada struktur kementerian maupun lembaga. “Sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial. Seperti yang saya sampaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sandi menegaskan bahwa selama ini penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan permintaan dari kementerian maupun lembaga terkait.
Setelah permintaan itu, Kapolri menunjuk AS SDM untuk melakukan asesmen pejabat yang relevan dengan permintaan kementerian/lembaga. Selanjutnya, Kapolri mengeluarkan surat perintah terkait penugasan itu.
Khusus anggota Polri dengan pangkat bintang dua ke atas, maka harus diusulkan terlebih dahulu ke Presiden. Sementara, anggota Polri di bawah bintang dua maka akan diusulkan ke pejabat setingkat menteri.
“Selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur didasarkan pada mekanisme yang ditentukan undang-undang. Jadi, penentuan untuk penugasan di luar struktur, itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait,” pungkasnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5424044/original/030657200_1764131018-52849dd0-061d-4666-bc04-84d17b11afb6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
62 Orang Meninggal Dunia, 65 Masih Hilang
Polda Sumut memaksimalkan seluruh sumber dayanya dalam operasi penanggulangan bencana ini:
• Sat Brimob: Bertugas membuka jalan yang tertutup material longsor, melakukan evakuasi dan SAR korban, serta mendirikan posko darurat dan dapur umum untuk pengungsi.
• Bid TIK: Menjamin komunikasi tim SAR dan warga dengan menyediakan jaringan internet Starlink, sebuah inovasi teknologi untuk mengatasi blank spot akibat putusnya jaringan konvensional.
• Bid Dokkes: Memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan medis, dan memastikan sanitasi di lokasi pengungsian terjaga.
• Ditlantas: Melakukan rekayasa lalu lintas dan pengawalan logistik kemanusiaan ke daerah sulit dijangkau.
Dukungan juga datang dari Bhayangkari Daerah Sumut yang menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, pakaian, selimut, dan perlengkapan anak ke Tapteng, Sibolga, dan Taput.
Sebagai langkah lanjutan, Polda Sumut berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk meminta bantuan helikopter BKO guna mempercepat evakuasi dan distribusi logistik ke daerah yang terisolasi.
“Sumber daya kami optimalkan. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan memperkuat operasi SAR terpadu untuk menemukan korban yang hilang dan membantu pemulihan masyarakat,” ujarnya.
-

1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut
Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menerjunkan 1.030 personel untuk menangani bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Utara (Sumut) sejak 24 hingga 27 November 2025.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko ribuan anggota itu terdiri dari 545 personel Satwil, 121 personel Ditsamapta, 345 personel Satbrimob, 8 personel Bid TIK dan 11 personel Biddokkes.
“Polri mengerahkan 1.030 personel dalam operasi kemanusiaan untuk menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).
Ribuan personel bakal melakukan operasi pembersihan akses jalan, evakuasi korban, operasi pencarian, pelayanan kesehatan, pemasangan jaringan komunikasi darurat Starlink, hingga pengaturan lalu lintas.
Trunoyudo menambahkan sejauh ini total ada 221 kejadian bencana yang terdiri 119 longsor, 90 banjir, 10 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Peristiwa tersebut tersebar di 12 kabupaten atau kota.
Akibatnya, total sudah ada 212 orang yang menjadi korban dari peristiwa bencana ini. Dari ratusan korban ini tercatat ada 43 orang dinyatakan meninggal dunia.
“Dampak bencana mengakibatkan 212 korban jiwa, dengan rincian 43 meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 masih dalam proses pencarian, serta 1.168 warga mengungsi,” Imbuhnya.
Adapun, Trunoyudo menekankan bahwa penanganan bencana ini harus dilakukan bersama. Khusus Polri, dia memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemulihan masyarakat.
“Kami mengajak pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Operasi kemanusiaan ini membutuhkan kolaborasi penuh,” pungkasnya.