Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Sandy Tumiwa Laporkan Akun X @bengkeldodo ke Mabes Polri soal Penghinaan Presiden

    Sandy Tumiwa Laporkan Akun X @bengkeldodo ke Mabes Polri soal Penghinaan Presiden

    GELORA.CO – Sandy Tumiwa selaku saksi Pelapor dengan didampingi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) RAMPAS (Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto) Setia 08 Berdaulat Provinsi Jawa Tengah mendatangi Mabes Polri terkait Pelaporan akun media Sosial X yang bernama @bengkeldodo ke pihak Mabes Polri atas dugaan penyebaran video penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

    Video tersebut diduga merupakan hasil editan yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), dan berisi konten yang dianggap sangat menghina serta meresahkan masyarakat.

    Pengurus DPW RAMPAS Setia 08 Berdaulat Provinsi Jawa Tengah, Chohir Anwar,  menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya mendampingi Sandy Tumiwa yang sekaligus selaku Pembina DPW RAMPAS dalam hal  melaporkan kasus tersebut. Ia menekankan bahwa pentingnya menjaga kehormatan simbol negara.

    “Marwah Kepala Negara adalah marwah adalah kehormatan kita semua sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Baik presiden saat ini maupun yang sebelumnya, oleh karena itu kita  masyarakat Indonesia  harus menjaga simbol – simbol negara sebagai sebuah bangsa yang berdaulat serta mewujudkan perjuangan Belanegara sesuai konstitusi kita,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjuta dirinya, Ia menilai penggunaan teknologi seperti AI untuk menyebarkan ujaran kebencian atau penghinaan merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja dan itu karena hal itu bertentangan dengan konstitusi dan membuat kegaduhan di masyarakat.

    Sementara itu, Sandy Tumiwa SH yang dikenal luas sebagai salah satu artis nasional dan juga selaku pegiat Budaya  sekaligus saat ini menjadi Pembina RAMPAS Provinsi Jawa Tengah menyatakan keprihatinannya atas kondisi media sosial saat ini.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saat ini, di mana kebebasan berpendapat di media sosial sudah sangat kebablasan dan cenderung hanya menyebarkan ujaran kebencian dan Hoax saja. Hal Ini bisa merusak moral bangsa jika tidak segera ditangani dengan tegas dan terukur,” tegasnya.

    Sandy berharap bahwa  aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan ini dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.

    “Sebagai bentuk perlindungan menjaga kedaulatan negara dan kehormatan bangsa yang tersimbol pada sosok Presiden kita,” ucapnya.

  • Sosok Komjen Djoko Poerwanto, Eks Kapolda Kalteng, Kini Resmi Bertugas di Kementerian Kehutanan – Halaman all

    Sosok Komjen Djoko Poerwanto, Eks Kapolda Kalteng, Kini Resmi Bertugas di Kementerian Kehutanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melaksanakan upacara kenaikan pangkat untuk sejumlah perwira tinggi (Pati) pada Rabu (30/4/2025).

    Terdapat sebanyak 13 Pati yang menerima kenaikan pangkat, terdiri dari dua Pati kini menyandang pangkat Komisaris Jenderal, lima Pati menyandang pangkat Inspektur Jenderal, dan enam Pati naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal.

    Salah satu Pati yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal yakni Djoko Poerwanto.

    Komjen Pol Djoko Poerwanto kini akan ditugaskan di Kementerian Kehutanan RI.

    Lantas, siapakah sosok Komjen Pol Djoko Poerwanto ?

    Sosok Komjen Pol Djoko Poerwanto

    Komisaris Jenderal Polisi Drs. Djoko Poerwanto merupakan Perwira Tinggi Polri yang kini resmi menyandang tiga bintang di pundaknya.

    Komjen Pol Djoko Poerwanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989.

    Jenderal Polisi bintang tiga itu kini akan bertugas sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Kehutanan.

    Sebelumnya, ia pernah menjabat sejumlah posisi penting di Polri.

    Beberapa posisi penting itu di antaranya, Kapolsek Tambelang Polres Bekasi Polda Metro Jaya, Wakapolres Kerinci, Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2018), Kapolda Nusa Tenggara Barat (2021), dan Kapolda Kalimantan Tengah (2023).

    Mutasi Polri

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara korps raport kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Adapun sebanyak 13 Pati Polri menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, mulai dari Kombes menjadi Brigjen (jenderal bintang satu), Brigjen Pol menjadi Irjen Pol (jenderal bintan dua), hingga Irjen Pol naik ke pangkat Komjen Pol (jenderal bintang tiga).

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi kepada Korps Bhayangkara.

    “Kenaikan pangkat bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga amanah yang mencerminkan prestasi, integritas, dan pengabdian kepada institusi. Ini adalah motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus berkinerja dengan semangat Presisi,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunTimur.com dengan judul Sosok Kapolda Termiskin Dimutasi Kapolri, Jenderal Bintang 2 Alumni Akpol 1989 Tak Lagi Pimpin Polda

    (Tribunnews.com/David Adi/Abdi Ryanda Sakti) (TribunTimur.com/Sakinah Sudin)

  • Potret Peringatan May Day di Berbagai Wilayah Indonesia

    Potret Peringatan May Day di Berbagai Wilayah Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 menjadi momentum penting untuk menyoroti kontribusi pekerja dalam pembangunan Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia telah mempersiapkan peringatan ini dengan kegiatan yang menekankan pada solidaritas, kesejahteraan, dan keamanan para pekerja.  

    Di Jakarta, Polda Metro Jaya mengadakan rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran dan keamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2025.

    Rapat ini dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri serta pemerintah daerah. Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

    Diperkirakan puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan mengikuti kegiatan ini. Presiden Prabowo Subianto direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja. Kapolda menghimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan serta call center layanan cepat untuk melayani masyarakat selama pelaksanaan May Day Fiesta 2025.

    Sementara itu, di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten bersama Serikat Buruh mengadakan rapat persiapan menjelang peringatan Hari Buruh. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Wakapolres Kuansing, dan perwakilan serikat pekerja.

    Kegiatan May Day tersebut akan diisi dengan hiburan seperti gerak jalan santai, pembagian doorprize, penanaman bibit pohon, dan audiensi bersama Pemerintah Daerah. Acara ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara buruh dan pemerintah serta menciptakan suasana yang kondusif .  

    Di Kota Bekasi, Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja mengadakan rapat persiapan peringatan Hari Buruh. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan perwakilan serikat pekerja. Kegiatan May Day di Kota Bekasi akan diisi dengan perlombaan dan hiburan musik. Sebagian serikat pekerja akan memperingati May Day di Jakarta, namun mereka tetap mengikuti rangkaian kegiatan di Kota Bekasi. Pelaksanaan Hari Buruh di Kota Bekasi diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan solidaritas buruh di wilayah tersebut.  

    Sedangkan di Kabupaten Deli Serdang, peringatan Hari Buruh Internasional akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya untuk memberi ruang kepada para buruh dalam pembangunan. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menyatakan bahwa kegiatan May Day merupakan refleksi untuk mengevaluasi sinergitas yang telah terjalin antara pemerintah dan pekerja. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat peran buruh sebagai mitra dalam pembangunan daerah. 

    Tak hanya itu, Gubernur Maluku Utara menyampaikan harapannya agar peringatan May Day di wilayahnya menjadi pendorong bagi terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh, seperti penjaminan upah layak, perlindungan sosial, dan keselamatan kerja. Gubernur juga mendorong agar semangat May Day tidak hanya diperingati setahun sekali, tetapi diimplementasikan dalam kebijakan sehari-hari. 

    Kemudian di Jawa Barat, Polda Jabar mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya buruh dan organisasi pekerja, untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan Hari Buruh Internasional. Polda Jabar menerapkan strategi cooling system untuk mengajak semua pihak merayakan May Day dengan damai dan tertib. Pendekatan humanis dan persuasif terus dilakukan melalui komunikasi aktif dengan serikat buruh dan pihak terkait untuk mencegah gesekan atau tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban umum. 

    Terakhir Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelang Hari Buruh 1 Mei 2025, akan mengeluarkan setidaknya tiga program keberpihakan untuk buruh. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di wilayah Jawa Tengah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya

    13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya

    13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ) melaksanakan upacara
    kenaikan pangkat
    perwira tinggi (Pati) Polri.
    Sebanyak 13 personel yang menerima kenaikan pangkat dalam upacara yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Mabes Polri,
    Jakarta
    .
    “
    Kenaikan pangkat
    ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi para perwira tinggi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, dan loyalitas dalam menjalankan tugas,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
    Dalam upacara ini, dua perwira tinggi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, yakni:
    1. Irjen Pol Akhmad Wiyagus, jabatan Astamaops Kapolri.
    2. Irjen Pol Djoko Poerwanto, jabatan Irjen Kementerian Perhutanan RI.
    Sementara itu, lima perwira tinggi lainnya naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, yaitu:
    1. Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kemenkopolkam RI.
    2. Brigjen Pol Desman Sujaya Tarigan, jabatan Staff Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Kemenkopolkam RI.
    3. Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, jabatan Sahlisosbud Kapolri.
    4. Brigjen Pol Jebul Jatmoko, jabatan Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri.
    5. Brigjen Pol Hudit Wahyudi, jabatan Dosen Kepolisian Utama TK.I Akpol Lemdiklat Polri.
    Sedangkan enam personel lainnya naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, yakni:
    1. Kombes Pol Yulmar Try Himawan, jabatan Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Badan Bank Tanah.
    2. Kombes Pol Zulkifli, jabatan Dosen Kepolisian Utama Tk.II Akpol Lemdiklat Polri.
    3. Kombes Pol Idodo Simangunsong, jabatan Kapusjarah Polri.
    4. Kombes Pol Suharjimantoro, jabatan Dosen Kepolisian Utama Tk.II Akpol Lemdiklat Polri.
    5. Kombes Pol Didi Hayamansyah, jabatan Dosen Kepolisian Utama Tk.II Akpol Lemdiklat Polri.
    6. Kombes Pol Yohanes Agus Rijanto, jabatan Agen Intelijen Kepolisian Utama Baintelkam Polri.
    Kenaikan pangkat ini juga disertai dengan bertambahnya tanggung jawab.
    Polri mengharapkan para perwira tinggi yang baru naik pangkat dapat terus menjaga integritas dan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri buka kegiatan rakernis gabungan seluruh divisi Polri

    Kapolri buka kegiatan rakernis gabungan seluruh divisi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan rapat kerja teknis (rakernis) gabungan seluruh jajaran divisi Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu.

    Dilansir dari keterangan resmi, kegiatan rakernis tersebut diikuti satuan Divisi Hukum, Divisi Humas, Divisi TIK, hingga Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri hingga para kapolda dan kapolres secara daring.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolri turut menandatangani dan meresmikan program renovasi dan pembangunan Gedung Divisi Humas Polri Extension.

    Lebih lanjut, Kapolri juga menerima cetak biru atau blueprint Divisi Humas Polri yang berisi dokumen rancangan strategis yang disusun akademisi, praktisi, dan tenaga ahli beserta para pendiri Humas Polri.

    Cetak biru pertama di antara satuan kerja Polri itu berisi rencana jangka panjang Divisi Humas Polri hingga 20 tahun ke depan.

    Cetak biru tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan komunikasi Polri di era modern sesuai visi dan misi Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mabes Polri Bakal Patuhi Putusan MK Terkait UU ITE

    Mabes Polri Bakal Patuhi Putusan MK Terkait UU ITE

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri memastikan akan mematuhi 2 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemaknaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya bakal sejalan dengan apapun yang diputuskan oleh MK.

    “Tentu Polri akan beradaptasi atau menyesuaikan serta tunduk pada putusan MK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Dia juga menekankan, korps Bhayangkara memastikan bakal terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Putusan MK merupakan aturan berlaku untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, MK telah memutus dua gugatan terkait UU ITE. Pertama, dilayangkan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, dengan nomor perkara 105/PUU-XXII/2024.

    Daniel meminta agar MK dapat mengubah pasal pasal 27A UU ITE, Pasal 45 ayat (4) UU ITE, Pasal 28 ayat (2) UU ITE hingga pasal 45A ayat (2) UU ITE.

    Dalam putusannya, MK menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

    Pasal itu juga tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

    MK juga menilai terdapat ketidakjelasan batasan pada frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE, sehingga norma pasal tersebut rentan untuk disalahgunakan.

    Selain itu, Pasal 27A UU ITE merupakan tindak pidana dengan delik aduan. Artinya, tindakan tersebut dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau yang dicemarkan nama baiknya. 

    Dengan begitu, ketentuan aturan tersebut dapat dikecualikan apabila bukan menyangkut individu atau perseorangan.

    Kedua, perkara yang diputuskan MK berkaitan dengan gugatan Jovi Andrea Bachtiar dengan nomor perkara 115/PUU-XXII/2024.

    Jovi meminta MK untuk mengubah sejumlah pasal dalam UU ITE yaitu, Pasal 310 ayat 3 KUHP, Pasal 27 ayat 1 UU ITE 2024, Pasal 28 ayat 3, Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, Pasal 45 ayat 7, dan Pasal 45A ayat 3.

    Pada intinya, MK hanya mengabulkan sebagian gugatan dari pihak pemohon yaitu Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat 3.

    Dalam putusannya, MK menyatakan kata “kerusuhan” dalam tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945. Alhasil, aturan itu tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

  • Kapolda Metro gelar rakor, pastikan peringatan Hari Buruh lancar dan aman

    Kapolda Metro gelar rakor, pastikan peringatan Hari Buruh lancar dan aman

    Sumber foto: Franky Pangkei/elshinta.com.

    Kapolda Metro gelar rakor, pastikan peringatan Hari Buruh lancar dan aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

    Rapat koordinasi ini digelar di Aula Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025). Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri dan pemerintah daerah.

    Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebab, diperkirakan akan ada puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah mengikuti kegiatan tersebut.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pun direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja.

    “Kita harus menjaga momentum Mayday ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Kapolda, Selasa (29/4/2025).

    Ia mengimbau seluruh peserta aksi bisa tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kapolda juga meminta masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat, dapat mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

    “Kami minta kepada para buruh agar menyampaikan aspirasi dengan damai dan tertib. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang ingin membuat kericuhan. Mari kita jaga bersama suasana yang aman dan kondusif,” ujar Kapolda dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkei, Rabu (30/4). 

    Kapolda juga menyampaikan pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dan simulasi pengamanan akan terus dilakukan dalam rangka mematangkan kesiapan seluruh personel. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan serta call center layanan cepat untuk melayani masyarakat selama pelaksanaan Mayday Fiesta 2025.

    Ia menyakini dengan kerja sama semua pihak, diharapkan peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini dapat berlangsung sukses, aman, dan menjadi momen untuk memperkuat solidaritas tanpa menimbulkan gangguan ketertiban umum.

    Astamaops Polri Irjen Akhmad Wiyagus turut menekankan bahwa pola pengamanan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sekaligus penempatan tim kesehatan (dokkes) harus di lokasi strategis untuk melayani peserta yang membutuhkan.

    “Penggunaan gas air mata hanya akan menjadi opsi terakhir apabila situasi benar-benar mendesak,” ujar Astamaops.

    Selanjutnya, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono meminta seluruh jajaran untuk aktif melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan penyusupan provokator yang berupaya mengganggu jalannya acara.

    Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum, akan dilakukan pengawalan dan pengaturan arus kendaraan massa buruh sejak titik keberangkatan hingga lokasi aksi. Selain itu, pengamanan tol dan jalan-jalan protokol di Jakarta akan diperketat.

    Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Sustyo Purnomo Condro menambahkan, sistem pengamanan akan dibagi ke dalam delapan sektor dengan total kekuatan lebih dari 13 ribu personel gabungan. Ia juga mengingatkan akan adanya potensi gangguan dari kelompok tertentu seperti anarko, sehingga langkah deteksi dini dan pengawasan ketat akan terus dilakukan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 8 Diam sejak 2019, Jokowi Turun Langsung Diduga Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu Nasional

    8 Diam sejak 2019, Jokowi Turun Langsung Diduga Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu Nasional

    Diam sejak 2019, Jokowi Turun Langsung Diduga Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). Kedatangan Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ini diduga untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu.
    Persoalan ijazah palsu terus membayangi Joko Widodo (Jokowi) sejak hendak maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, hingga terpilih menjadi Presiden periode kedua Republik Indonesia (RI) pada 2019-2024.
    Tak hanya soal ijazah S1, awalnya ijazah yang diragukan keasliannya bahkan tingkat sekolah menengah atas (SMA).
    Pasalnya, Jokowi diketahui lulusan Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) tahun 1980. Tetapi, kemudian sekolah itu berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada 1985.
    Selama itu, Presiden ke-7 RI ini memilih diam dan tidak melaporkan terkait adanya tudingan ijazah palsu tersebut.
    Namun, pada 30 April 2025, Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah kedatangan itu untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu.
    Hanya saja, Jokowi diketahui sebelumnya menggelar pertemuan dengan tim kuasa hukumnya di Jakarta pada 22 April 2025. untuk membahas langkah hukum yang akan diambil.
    Salah satu kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan, pihaknya sudah dalam tahap finalisasi untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tudingan ijazah palsu.
    “Kami juga sudah hampir rampung di tahap finalisasi sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum,” ujar Yakup saat itu.
    Yakup mengungkapkan, terdapat empat orang yang diduga menyebarkan narasi
    ijazah palsu Jokowi
    yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, dia masih enggan mengungkap keempat orang yang akan dilaporkan Jokowi itu.
    “Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ,” kata Yakup.
    Sementara itu, ditemui usai pertemuan, Jokowi memilih irit bicara soal langkah hukum yang akan diambil dalam merespons tudingan ijazah palsu.
    Untuk diketahui, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan melaporkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, dan Rizal Fadillah, terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi ke polisi.
    Berikut rangkuman
    Kompas.com
    terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
    Pada 2019, seorang bernama Umar Kholid melalui akun Facebook miliknya menyebarkan narasi terkait ijazah SMA Jokowi yang diduga palsu.
    Sebab, Jokowi tercatat lulus pada 1980. Sedangkan SMAN 6 Surakarta baru berdiri pada 1986.
    Namun, bukannya Jokowi, justru pihak sekolah yang buka suara dan memberikan penjelasan perihal perubahan nama sekolah.
    Diberitakan tim cek fakta
    Kompas.com
    , Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan, sekolah itu telah didirikan sejak 26 November 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarief Thayeb.
    “Kemudian sekolah (SMPP) menerima murid angkatan pertama baru tahun 1976. Angkatan pertama itu, termasuk di dalamnya Pak Jokowi,” kata Agung, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/2/2019).
    Adapun perubahan nama itu sesuai dengan surat keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0353/0/1985.
    Sementara itu terhadap Umar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena diduga menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu Jokowi.
    Tetapi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat itu mengemukakan, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan lantaran diancam hukuman di bawah lima tahun penjara.
    “Yang bersangkutan (tersangka Umar Kholid Harahap) tidak dilakukan penahanan, karena diterapkan Pasal 14 ayat 2 kemudian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan 207 KUHP,” ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).
    Kasus Umar nampaknya tidak menghalangi Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal keaslian ijazah SD, SMP dan SMA Jokowi pada 3 Oktober 2022.
    Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).
    Saat itu, Jokowi yang berstatus sebagai Presiden RI juga memilih diam. Namun, Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono saat itu mengatakan, pengajuan gugatan merupakan hak warga negara, tetapi gugatan harus disertai bukti yang kuat.
    “Apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri,” ujar Dini dikutip dari
    Kompas.com
    , Selasa (4/10/2022).
    Hanya saja, perkara yang diajukan penulis buku
    Jokowi Undercover
    itu akhirnya tidak selesai disidangkan karena kuasa hukum Bambang mencabut gugatannya.
    Bambang bahkan diketahui akhirnya menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian.
    Namun, dugaan ijazah palsu Jokowi tidak berhenti. Kali ini yang dipertanyakan adalah ijazah S1 Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM).
    Jokowi adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan telah lulus pada 1985.
    Rektor Universitas Gajdah Mada (UGM), Ova Emilia saat itu bahkan sampai memberikan klarifikasi dan memastikan keaslian ijazah S1 Jokowi.
    “Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian mengenai ijazah S1 insinyur Jokowi dan yang bersangkutan benar-benar lulusan fakultas kehutanan UGM,” kata Ova, seperti diberitakan
    Kompas.com
    , Selasa (11/10/2022).
    Sempat mereda, pada 2025, sejumlah pihak di media sosial membeberkan hasil kajian mereka terkait dugaan ijazah S1 Jokowi yang diduga palsu.
    Salah satunya setelah membandingkan foto wajah Jokowi dalam ijazah S1 yang tersebar selama ini.
    Jokowi awalnya diam. Sebaliknya, pihak resmi UGM yang memberikan klarifikasi resmi pada Jumat (21/3/2025).
    Dalam klarifikasinya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta memastikan bahwa Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM.
    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM, dikutip Selasa (15/4/2025).
    Dia menyayangkan adanya informasi menyesatkan terkait jenis huruf atau font Times New Roman dalam skripsi dan
    ijazah Jokowi
    yang disebut belum ada pada tahun kelulusan Jokowi.
    Sigit mengatakan, font Times New Roman sudah banyak digunakan oleh mahasiswa pada waktu tersebut.
    Dia juga menjelaskan bahwa sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik.
    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ujar Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Tiba di Polda Metro Jaya, Laporkan Tudingan Ijazah Palsu

    Jokowi Tiba di Polda Metro Jaya, Laporkan Tudingan Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba di Polda Metro Jaya untuk melaporkan terkait tudingan ijazah palsu miliknya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Jokowi tiba bersama dengan rombongan sekitar 09.50 WIB. Dia tiba mengenakan batik berkelir coklat.

    Adapun, setelah turun dari mobil Toyota Innova bernomor polisi B 2329 SXI, Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Sebelumnya, Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah menyampaikan bahwa dalam pelaporan itu Jokowi didampingi oleh empat pengacara.

    “Ada bang Yakup, bang Andra, dan 2 orang lagi,” tuturnya.

    Sekadar informasi, terdapat sejumlah pihak yang getol menuding bahwa ijazah Jokowi palsu. Misalnya, Eks Menpora Roy Suryo hingga Dokter Tifauzia Tyassuma.

    Roy Suryo dkk. itu juga sempat dilaporkan oleh Peradi Bersatu ke Bareskrim Mabes Polri. Hanya saja, laporan dari Peradi Bersatu itu ditolak dan disarankan ke Polda Metro Jaya.

    Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan mengatakan bahwa alasan pihaknya melaporkan Roy Suryo dkk itu agar publik tidak dibuat gaduh atas tudingan ijazah palsu itu.

    “Jadi demokrasi kebablasan itu tidak bisa mengebiri demokrasi hukum. Sehingga, harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi tetapi kebablasan dan membuat gaduh,” ujar Ade di Bareskrim, Kamis (14/4/2025).

    Namun, organisasi pengacara itu akhirnya melaporkan persoalan ini ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP/B/1387/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA, tertanggal 26 April 2025.

  • Jokowi Datang ke Polda Metro Jaya Hari Ini (30/1), Laporkan Ijazah Palsu

    Jokowi Datang ke Polda Metro Jaya Hari Ini (30/1), Laporkan Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bakal melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke Polda Metro Jaya hari ini, Rabu (30/4/2025).

    Kuasa Hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan kliennya bakal hadir langsung untuk melaporkan tudingan itu ke Polda Metro Jaya.

    “Betul ya rencananya seperti itu,” ujar Yakup kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah juga membenarkan laporan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

    Menurutnya, Jokowi bakal didampingi oleh sejumlah pengacara dalam pelaporannya itu.

    “09.30 di SPKT Polda Metro Jaya,” tutur Syarif.

    Sekadar informasi, terdapat sejumlah pihak yang getol menuding bahwa ijazah Jokowi palsu. Misalnya, Eks Menpora Roy Suryo hingga Dokter Tifauzia Tyassuma.

    Roy Suryo dkk itu juga sempat dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hanya saja, laporan dari Peradi Bersatu itu ditolak dan disarankan ke Polda Metro Jaya.