Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Bareskrim Klaim Uji Labfor Ijazah Jokowi Sudah 90 Persen, Roy Suryo: Bagus, Saya Apresiasi – Halaman all

    Bareskrim Klaim Uji Labfor Ijazah Jokowi Sudah 90 Persen, Roy Suryo: Bagus, Saya Apresiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bareskrim Polri mengungkap proses penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan mencapai 90 persen.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo dalam konferensi persnya di Polresta Surakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Pakar Telematika Roy Suryo pun memberikan apresiasinya kepada Bareskrim Polri.

    Meski demikian, Roy menilai, progres 90 persen dari Bareskrim ini tidak bisa dibilang cepat.

    Pasalnya, laporan dugaan ijazah Palsu Jokowi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ini sudah masuk sejak Desember 2024 lalu.

    “Bagus, kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya, laporan TPUA tuh sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember.”

    “Tapi saya tetap appreciate ya saya tetap memberikan apresiasi kepada Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan itu,” kata Roy Suryo dalam sesi wawancara di ‘Program Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Kamis (8/5/2025) malam.

    Roy meyakini, Bareskrim pasti akan berusaha menguji keaslian ijazah Jokowi.

    Selain itu, penyidik akan melihat apa saja yang dipermasalahkan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini.

    “Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha kemudian untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan. Baik itu skripsi apalagi ijazah,” imbuh Roy.

    Minta Uji Perbandingan Jika Skripsi Jokowi Dinyatakan Asli

    Terkhusus soal skripsi, Roy pun meminta uji perbandingan jika nantinya skripsi Jokowi dinyatakan asli oleh penyidik.

    Pasalnya, pihaknya selama ini meyakini bahwa 99,9 persen skripsi Jokowi adalah palsu. 

    “Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9 persen itu palsu, maka nanti kita perlu perlu memperbandingkan,” tegas Roy.

    Menurut Roy, uji perbandingan ini sah-sah saja untuk dilakukan.

    Pasalnya dalam uji perbandingan ini yang diuji adalah ilmu pengetahuan.

    “Enggak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja. Ya kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati,” pungkas Roy.

    Penyelidikan Sudah Capai 90 Persen

    Sebelumnya,Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengeklaim, proses penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah mencapai mencapai 90 persen.

    Kini prosesnya pun sudah masuk dalam tahap akhir, yakni uji laboratorium secara saintifik.

    “Kami tindaklanjuti sekitar 1 bulan ini mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau persentasenya penyidikan kita sudah 90 persen dan 10 persennya adalah uji lab,” kata Djuhandhani dalam konferensi persnya di Polresta Surakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Djuhandhani, dalam proses uji lab forensik, persentase 90 persen bisa gugur jika ada yang tak identik di 10 persen.

    Untuk itu diperlukan uji foto hingga lembaran seperti yang didalilkan oleh pelapor.

    “Termasuk foto, lembaran yang didalilkan oleh pengadu, kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran penguji, pengujian secara saintifik terkait ijazah,” jelasnya.

    Djuhandhani meyakini bahwa uji lab akan dilakukan secara hati-hati. Meski begitu, Djuhandhani memastikan, hasilnya akan disampaikan secepatnya.

    “Saya tetap meminta pada kalabfor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional dan saya yakin labfor kita adalah labfor yang diakui oleh internasional,” tuturnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Muhamad Deni Setiawan)

    Baca berita lainnya terkait Ijazah Jokowi.

  • Pelaku Pembuat Meme Prabowo-Jokowi ‘Berciuman’ Ditangkap Polisi, Diduga Mahasiswi ITB – Halaman all

    Pelaku Pembuat Meme Prabowo-Jokowi ‘Berciuman’ Ditangkap Polisi, Diduga Mahasiswi ITB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Media sosial platform X (Twitter) dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh pihak kepolisian.

    Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @MurtadhaOne1.

    Akun tersebut menyampaikan mahasiswi itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI, Prabowo Subianto yang dia buat.

    “Breaking News! Dapat info Mahasiswi SRD ITB barusan diangkut bareskrim karena meme WOWO yang dia buat,” tulis akun tersebut seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (8/5/2025).

    Sementara itu, akun X lainnya, @bengkeldodo, mengunggah dua buah foto. Satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang tengah berciuman.

    Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan almamater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu pembuat meme tersebut.

    Terkait itu, Mabes Polri membenarkan pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. 

    “Membenarkan bahwa seorang Perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (8/5/2025) malam.

    Trunoyudo menyebut, SSS diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    “Saat ini masih dalam proses penyidikan,” tuturnya.

    Meski begitu, Trunoyudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan.

    Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 

     

  • Bareskrim Ungkap Kasus PMI Non Prosedural di Nunukan

    Bareskrim Ungkap Kasus PMI Non Prosedural di Nunukan

    NUNUKAN – Satgas Koordinasi Penegakan Hukum Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus penempatan Imigran Ilegal yang terindikasi kuat sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

    Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan kasus ini terungkap berkat adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pengiriman warga negara Indonesia secara ilegal ke Malaysia lewat Kalimantan Utara untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan buruh perkebunan sawit.

    “Kita bersama personel gabungan lainnya melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang kapal KM. Thalia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 dan mengungkap 4 kasus dengan 3 tersangka dan berhasil menyelamatkan sebanyak 19 orang Korban, Kemudian melakukan pemeriksaan penumpang kapal KM. Bukit Siguntang pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 dan berhasil mengungkap 5 kasus dengan 4 tersangka dan menyelamatkan 63 orang Korban sehingga total 9 Laporan Polisi dengan 7 tersangka dan menyelamatkan Korban sebanyak 82 orang” kata Brigjen Nurul Azizah, Rabu, 8 Mei.

    Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan PMI secara non prosedural lewat pelabuhan – pelabuhan kecil di wilayah Nunukan khususnya Pulau Sebatik menuju Malaysia dengan meminta bayaran sebesar Rp. 4.500.000 hingga Rp. 7.500.000 kepada Korban yang memiliki paspor maupun tidak.

    “Barang bukti yang diamankan yaitu 14 paspor, 13 unit Handphone, 13 tiket kapal, 2 surat cuti dari perusahaan Malaysia dan 3 kartu vaksin dari klinik di Malaysia,” kata dia.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dan Pasal 120 ayat 2 UU Nomor 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan janji/bujuk rayu atau iming – iming baik melalui perekrut/ sponsor atau media sosial, silahkan dipertanyakan keabsahan perusahaan dan kontrak kerja sehingga para PMI dapat terlindungi hak – haknya sebagai pekerja migran dan juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi yang ingin bekerja diluar negeri,” sambung Brigjen Nurul Azizah.

    Satgas Penegakan Hukum Desk Perlindungan Pekerja Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas dengan harapan membawa manfaat dan rasa aman bagi warga negara Indonesia.

  • Laporan RK Naik Tahap Penyidikan, Mantan Muncikari Artis: Lisa Mariana Bicara Jujur

    Laporan RK Naik Tahap Penyidikan, Mantan Muncikari Artis: Lisa Mariana Bicara Jujur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Laporan mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kepada Lisa Mariana masih bergulir panas di Bareskrim Polri.

    RK, singkatan namanya, telah melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik.

    Eks Wali Kota Bandung ini tak terima dirinya dituding menghamili Lisa Mariana.

    Bahkan, sosok Revelino Tuwasey, pria yang mengklaim ayah biologis dari anak Lisa Mariana telah menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya.

    Pengakuan itu dikatakan kuasa hukum Revelino, Elmanik, dikutip dalam tayangan YouTube Reyben Entertainment.

    “Memang betul klien kami Revelino telah diperiksa untuk kedua kalinya ya,” ujar Elmanik, melansir MSN, Rabu (7/5/2025).

    Dalam proses pemeriksaan tersebut, Revelino menerima sekitar 30 pertanyaan yang seluruhnya telah dijawab dengan lengkap.

    “Klien kami sudah diperiksa dua kali pertanyaannya kurang lebih 30 kali pertanyaan dan itu sudah dijawab semua,” sambungnya.

    Disebutkan pula bahwa status kasus tersebut kini telah meningkat ke tahap penyidikan.

    Dengan perkembangan itu, Elmanik menduga bahwa Mabes Polri kemungkinan akan melakukan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan tes DNA dalam waktu dekat.

    “Dan statusnya sudah naik ke tahap penyidikan ya sudah naik sidik,” kata Elmanik.

    “Proses ini artinya tidak menutup kemungkinan Mabes Polri akan segera melakukan upaya hukum mungkin dalam waktu dekat ini tes DNA seperti itu yang jelas,” tandasnya.

    Sementara itu, muncul juga pengakuan dari mantan muncikari artis Robby Abbas. Dia menyoroti kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang diduga memiliki anak di luar nikah.

  • Prabowo Puji Mudik 2025 Terbaik Sepanjang Sejarah, Ini Profil Kakorlantas Polri

    Prabowo Puji Mudik 2025 Terbaik Sepanjang Sejarah, Ini Profil Kakorlantas Polri

    Jakarta –

    Arus mudik Lebaran tahun 2025 ini dinilai Presiden Prabowo Subianto sebagai mudik terbaik sepanjang sejarah. Penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran dalam Operasi Ketupat 2025 dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho. Seperti apa sosoknya?

    Arus mudik tahun ini sejatinya memang tidak lepas dari intervensi dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jenderal Sigit kerap memberikan arahan dan imbauan agar mudik berjalan aman dan lancar sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

    Arahan itu yang kemudian dijalankan Irjen Agus dengan kerja sama dan sinergi yang baik dengan stakeholder seperti Kemenhub, Jasa Marga, Jasa Raharja, ASDP, dan unsur lainnya, sehingga mudik tahun ini menjadi aman dan lancar. Bahkan, penanganan arus mudik Lebaran tahun ini dinilai Presiden Prabowo Subianto sebagai mudik terbaik sepanjang sejarah.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek arus mudik di Tol Cikampek Km 70 didampingi Kakorlantas Irjen Agus Foto: (dok.ist)

    Profil Irjen Agus

    Irjen Agus merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 15 Agustus 1968. Dia jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

    Irjen Agus dipromosikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kakorlantas melalui Keputusan Kapolri nomor KEP 183/1/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan baru Polri.

    Nama Irjen Agus sendiri sudah tidak asing di Korps Kepolisian Lalu Lintas karena pernah menjabat sebagai Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri tahun 2018.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memaparkan timeline arus mudik 2025. Irjen Agus memperkirakan pergerakan arus mudik dimulai pekan depan menyusul adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA). Foto: Pradita Utama

    Karier Irjen Agus tergolong moncer dengan berbagai jabatan strategis yang diembannya seperti:

    Kasatlantas Polres Semarang (2000),
    Kasubbagops Ditlantas Polda kalsel (2001),
    Kasubdit Bingakkum Ditlantas Polda Kalsel (2006),
    Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri (2018),
    Wakapolda Jawa Tengah (2023),
    dan sekarang Kakorlantas Polri (2025).

    Berikut adalah riwayat jabatan yang pernah diemban Irjen Agus:
    1.⁠ ⁠Pamamta Polres Maros (Sulawesi Selatan)
    2.⁠ ⁠Kasat Lantas Polres Barru (Sulawesi Selatan)
    3.⁠ ⁠Kasi STNK Polwil Pare-Pare & Polres Majene (Sulawesi Selatan)
    4.⁠ ⁠PTIK (Mabes Polri)
    5.⁠ ⁠Kapuskodal Ops Polres Hulu Sungai Tengah (Kalsel)
    6.⁠ ⁠Kapuskodal Ops Polresta Banjarmasin (Kalsel)
    7.⁠ ⁠Kasat Lantas Poltabes Banjarmasin (Kalsel)
    8.⁠ ⁠Kasi STNK Ditlantas Polda Kalsel (Kalsel)
    9.⁠ ⁠Ps. Kasubditgakkum Ditlantas Polda Kalsel (Kalsel)
    10.⁠ ⁠Wakapolres Tanah Laut (Polda Kalsel)
    11.⁠ ⁠Kasubditgakkum Ditlantas Polda Kalsel (Kalsel)
    12.⁠ ⁠Sespimmen (Mabes Polri)
    13.⁠ ⁠Kasat Lantas Polwiltabes Semarang (Jateng)
    14.⁠ ⁠Kapolres Boyolali (Jateng)
    15.⁠ ⁠Kapolres Kendal (Jateng)
    16.⁠ ⁠Wadirlantas Polda Babel (Bangka Belitung)
    17.⁠ ⁠Dirsabhara Polda Babel (Bangka Belitung)
    18.⁠ ⁠Dirlantas Polda Babel (Bangka Belitung)
    19.⁠ ⁠Kabidkum Polda Kaltim (Kalimantan Timur)
    20.⁠ ⁠Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri (Mabes Polri)
    21.⁠ ⁠Dirlantas Polda Jateng (Jawa Tengah)
    22.⁠ ⁠Wakapolda Jateng (Jawa Tengah)
    23.⁠ ⁠Kakorlantas Polri

    Mudik Lebaran 2025 Diapresiasi Presiden Prabowo

    Pada kepemimpinan Irjen Agus, Korlantas Polri mendapat apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto karena berhasil melaksanakan mudik Lebaran 2025. Prabowo menilai pengaturan mudik Lebaran tahun ini terbaik sepanjang sejarah.
    Pujian itu dilontarkan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/52025). Prabowo awalnya memuji keberhasilan stabilitas harga pangan di momen yang notabene harga mengalami kenaikan.

    “Pemerintah yang saya pimpin berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan, Natal akhir tahun dan Lebaran. Alhamdulillah Natal, akhir tahun, dan Lebaran tahun di masa pemerintahannya ini telah kita harga-harga aman, stok pangan terkendali, ini pekerjaan saudara sekalian. Yang di lapangan kalian, yang ngecek harga kalian,” kata Prabowo.

    Dia lalu menyinggung soal mudik Lebaran tahun ini. Prabowo mengatakan telah menerima laporan yang menunjukkan angka kecelakaan mudik tahun ini terendah sepanjang sejarah.

    “Mudik berjalan dengan lancar, saya dapat laporan mudik kita terbaik sepanjang sejarah, angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30 persen, dan meningkat yang mudik, lebih besar dari tahun lalu,” ujarnya.

    Prabowo saat itu juga mengatakan ada saja pihak yang bicara mudik lancar karena jumlah pemudik yang menurun. Ia membantah anggapan itu.

    “Ada kelompok negatif bilang mudik berkurang, lancar dibilang pemudik berkurang, tidak. Lancar karena pengendalian lancar dan ada keberanian ngambil keputusan oleh menteri-menteri kita, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (Taufiq Syarifudin/detikcom) Foto: Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    Irjen Agus Ucap Terima Kasih

    Irjen Agus pun menyampaikan terima kasih atas pujian Prabowo. Irjen Agus mengatakan mudik tahun ini berjalan lancar karena kerja sama Polri dengan seluruh pihak.

    “Kami mewakili jajaran Korlantas Polri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas apresiasinya, serta kepada semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik tahun ini,” kata Agus Suryo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2025).

    Irjen Agus menjelaskan keberhasilan mudik 2025 merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, TNI, pemerintah daerah, hingga peran aktif masyarakat. Menurutnya, penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow berjalan efektif berkat kesiapan personel dan dukungan teknologi.

    “Penurunan angka kecelakaan dan korban jiwa yang signifikan menjadi indikator nyata bahwa mudik tahun ini jauh lebih aman. Ini adalah kerja kolektif yang harus kita pertahankan dan tingkatkan,” ucapnya.

    Tak lupa, Irjen Agus juga mengatakan keberhasilan ini atas arahan Jenderal Sigit selaku pimpinan Polri. Irjen Agus juga pernah mengungkapkan pesan-pesan yang disampaikan Jenderal Sigit ketika memberikan arahan terkait mudik.

    Foto: Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. (Dok. ist)

    Hal itu disampaikan Irjen Agus saat apel konsolidasi penutupan sistem satu arah atau closing one way nasional di command center Km 29, Selasa (8/4) lalu. Irjen Agus meminta Korlantas Polri terus bekerja sama dengan sejumlah pihak.

    “Bapak Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kinerja jajaran Korlantas Polri, Polri pada umumnya, kolaborasi dengan Jasa Raharja dan Jasa Marga,” katanya saat itu.

    Agus mengatakan Kapolri menyebut Operasi Ketupat 2025 berjalan lancar. Dia mengatakan berbagai permasalahan di lapangan dapat diatasi dengan baik.

    “Bahwa Operasi Ketupat tahun ini cukup baik, cukup terkendali, tidak ada peristiwa yang menonjol, tidak ada kecelakaan yang menonjol, tentunya semuanya ini karena kehadiran reka-rekan di lapangan,” ucap dia.

    (zap/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sikat Habis Aksi Premanisme, Polri Gelar Operasi Besar Secara Serentak di Seluruh Indonesia

    Sikat Habis Aksi Premanisme, Polri Gelar Operasi Besar Secara Serentak di Seluruh Indonesia

    GELORA.CO – Merespons aksi premanisme yang semakin marak berlakangan ini, Mabes Polri menggelar operasi besar secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi yang berjalan sejak 1 Mei itu secara khusus menyasar praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. 

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa praktik premanisme juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Operasi besar yang dilaksanakan oleh Polri dilakukan setelah terbitnya Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025.

    Surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran polda dan polres di Indonesia. Operasi tersebut dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, langkah preemtif, dan tindakan preventif. Polri menegaskan komitmen mereka untuk menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    ”Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” kata Trunoyudo dalam keterangan resmi pada Selasa (6/5). 

    Menurut Trunoyudo, jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan polisi dalam operasi besar tersebut mencakup pemerasan, pungutan liar (pungli), pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

    ”Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujarnya.

    Tidak sendirian, Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah (pemda), dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi tersebut. Polri menilai koordinasi lintas sektor krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas keamanan jangka panjang.

  • Mabes Polri Gelar Operasi Berantas Premanisme yang Hambat Investasi

    Mabes Polri Gelar Operasi Berantas Premanisme yang Hambat Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengumumkan operasi untuk memberantas premanisme yang menghambat iklim investasi di Indonesia secara serentak oleh Polda dan Polres jajaran sejak Kamis (1/5/2025).

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025.

    Dia menambahkan operasi ini diharapkan bisa menekan praktik premanisme yang mengganggu keamanan masyarakat dan iklim investasi nasional.

    “Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Trunoyudo menekankan operasi ini bakal dilakukan melalui penegakan hukum dengan kegiatan intelijen baik itu secara pre-emptif dan preventif.

    Adapun, jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan operasi ini mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

    “Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” imbuhnya.

    Di lain sisi, korps Bhayangkara bakal menggandeng stakeholder terkait seperti TNI, pemerintah daerah (Pemda) serta lembaga terkait lainnya untuk melancarkan operasi ini.

    “Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” pungkasnya.

  • Rizal Fadhillah Dipanggil Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Rizal Fadhillah Dipanggil Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadhillah, mengaku dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Rizal akan diperiksa penyidik pada Kamis, 8 Mei 2025 mendatang.

    “Jadi hari Kamis jam 10.00 WIB (siang) saya diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya,” kata Rizal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    “Saya kira saya akan memberikan kesaksian saja, bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah,” sambungnya.

    Dia menyatakan siap hadir untuk memberi keterangan ke penyidik terkait ijazah palsu Jokowi. Bahkan, dirinya sudah mempersiapkan sejumlah bukti untuk diserahkan kepada penyidik.

    “Dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang akan kita bawa lagi. Terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu, dan juga ijazahnya tadi palsu,” ucap dia.

    Rizal menuturkan, selain dirinya, seorang bernama Kurnia Tri Royani juga akan diperiksa pada hari yang sama. Menurutnya, laporan Jokowi sangat cepat ditangani Polisi.

    Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pagi tadi. Saat ini, pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut.

    Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporan terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Total ada 24 objek media sosial yang diserahkan kepada penyidik.

    Rivai belum memerinci lebih jauh terkait lima terlapor tersebut. Dia meminta pihak kepolisian memeriksa para terlapor.

    “Terkait siapa orang-orang dimaksud, mari kita ikuti saja proses hukum yang berjalan dan nantinya tentu pihak Polda akan memanggil dan menyelidikinya,” ujarnya.

    Laporan tersebut sudah teregister dan ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    (ond/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jangan Biarkan Korban Dibunuh Dua Kali

    Jangan Biarkan Korban Dibunuh Dua Kali

    GELORA.CO – MS alias Syuhada (16), remaja asal Belawan, tewas dengan luka tembak di perut. Penembakan diduga dilakukan oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan saat membubarkan tawuran di sekitar Jalan Tol Belawan, Minggu, 4 Mei 2025. Namun hingga kini, belum ada bukti yang menyebut Syuhada terlibat dalam tawuran tersebut. 

    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mengecam keras kejadian ini dan menuntut pengusutan tuntas. “Pengusutan harus transparan, profesional, dan berpihak pada keadilan korban. Jangan sampai Syuhada dibunuh dua kali: oleh peluru polisi, lalu oleh stigma yang menuduhnya pelaku tawuran,” tegas Kepala Operasional KontraS Sumut, Adinda Zahra Noviyanti, Selasa, 6 Mei 2025. 

    Ia menyebut, terlalu sering polisi mencari pembenaran atas kekerasan dengan membangun citra negatif korban. “Tindakan tegas bukan berarti menembak mati. Penggunaan kekuatan harus melumpuhkan, bukan menghabisi nyawa,” ungkapnya.

    KontraS juga menuntut agar pengusutan ini disertai penerapan standar HAM yang ketat dan terbuka. Mereka mendesak agar proses ini mengacu pada regulasi yang ada seperti PERKAP 1/2009, PERKAP 8/2009, dan PERPOL 1/2022. Menurut mereka, pembentukan tim penyelidikan harus dibarengi dengan komitmen nyata untuk mempertanggungjawabkan setiap tembakan senjata api. 

    “Dukungan publik terhadap kekerasan dalam penegakan hukum hanya akan menormalisasi tindakan brutal aparat. Asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas sering kali diabaikan hanya dengan dalih ‘tindakan tegas dan terukur’,” ujar Dinda. 

    KontraS juga mengingatkan bahwa kekerasan aparat tidak menyentuh akar persoalan tawuran yang marak di Medan, terutama di Belawan. “Mayoritas pelaku tawuran adalah anak-anak. Penggunaan senjata api tidak menyelesaikan masalah, justru memperpanjang siklus kekerasan,” tegasnya. 

    KontraS mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api oleh aparat. “Kapolri harus memperketat pengawasan dan memastikan setiap prosedur kepolisian berjalan sesuai hukum.”tegas Dinda 

    Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Oloan Siahaan telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk kelancaran penyelidikan. “Kami transparan. Kapolres sudah kami laporkan ke Mabes Polri untuk diperiksa secara menyeluruh,” kata Whisnu.

  • Polri Angkat Bicara soal Polemik Jual Data Retina Melalui WorldApp

    Polri Angkat Bicara soal Polemik Jual Data Retina Melalui WorldApp

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri angkat bicara terkait dengan polemik layanan WorldApp soal transaksi rekaman atau data retina mata dengan imbalan mencapai Rp800.000.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya selalu melakukan pemantauan terkait dengan isu yang menjadi perhatian di media sosial, termasuk polemik ini.

    “Setiap tindak kejahatan dalam hal teknologi, tentunya ini juga menjadi suatu perhatian sosial. Polri tentunya akan menentukan langkah dalam menjaga stabilitas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (6/5/2025).

    Namun, kata Trunoyudo, tindakan yang bakal diambil untuk merespons persoalan terkait transaksi rekaman retina itu masih menunggu perkembangan yang ada.

    “Tentunya akan dilakukan langkah-langkah. Namun demikian setiap perkembangannya tentu proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari sinergitas,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, lokasi penjualan retina dalam aplikasi WorldApp seperti WorldID dan Worldcoin berada di Bekasi, Jawa Barat.

    Di lokasi itu, masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan perekaman retina mata untuk imbalan ratusan ribu mulai Rp300.000 hingga Rp800.000.

    Dibekukan Komdigi

    Terkait hal ini, Kementerian Komdigi telah membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengatakan pembekuan ini menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan terkait layanan Worldcoin dan WorldID.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander dalam keterangan tertulis di situs Komdigi.go.id.

    Adapun, berdasarkan penelusuran awal aktivitas transaksi rekaman retina itu berkaitan dengan PT Terang Bulan Abadi (TBA) dan PT Sandina Abadi Nusantara (SAN).

    Hanya saja, PT TBA belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, TPDSE Worldcoin terdaftar badan hukum lain, yaitu PT SAN. Oleh sebab itu, Komdigi bakal memanggil dua perusahaan tersebut untuk klarifikasi.

    “Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” pungkas Alexander.