Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • UGM, KPU, Bareskrim Ndak Dipercaya?

    UGM, KPU, Bareskrim Ndak Dipercaya?

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya menanggapi pernyataan Roy Suryo yang menyatakan akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu miliknya.

    Menurut Jokowi, jika Roy sampai melaporkan penyidik Bareskrim Polri, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik.

    “UGM ndak dipercaya, Bareskrim tidak dipercaya. KPU ndak dipercaya. Yang mau dipercaya siapa?” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025).

    Roy Suryo Kritik Bareskrim

    Diberitakan sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo mengaku kecewa dengan penyelidikan Bareskrim atas aduan keaslian ijazah Jokowi. Ia menilai penyelidikan tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

    “Ini prosesnya sembunyi-sembunyi. Harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan. Kemudian, undang pakar-pakar, biar semua terbuka,” ujar Roy dalam program On Point with Adisty di YouTube Kompas TV, Jumat (23/5/2025).

    Roy menyebutkan, dokumen ijazah yang ditampilkan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan karena terlihat tidak otentik.

    “Kemarin yang ditampilkan, digital juga, fotokopi lagi, di-scan, terus yang terlipat lagi. Jadi, yang sudah jelek banget,” katanya.

    Selain mempertanyakan lembaran scan ijazah, Roy juga mengkritik foto dokumen asli yang diserahkan ke polisi dalam map hitam oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto. Ia mencatat perbedaan pada logo Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tampak lebih mencolok dengan warna lebih kuning.

    Menurut Roy, yang membuat publik bertanya-tanya adalah alasan ijazah itu segera dikembalikan oleh penyidik hanya beberapa hari setelah diterima.

    “Jangan buru-buru dikembaliin dong ijazahnya, pegang dulu, tunjukin. Wartawan boleh motret. Wah, terbukalah,” tuturnya.

    Roy juga meragukan keaslian tiga dokumen pembanding yang dijadikan referensi oleh penyidik karena identitas pemiliknya tidak diungkap.

    “Tiga (orang pemilik ijazah) itu kita tahu apa (identitasnya)? Itu bisa juga gerombolannya. Itu (bisa saja) cetak baru juga,” kata Roy.

    Laporkan penyidik

    Atas penyidikan yang menurutnya serampangan ini, Roy akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawasan internal.

    “Tidak transparan (penyelidikannya) dan bakal dilaporkan ke instansi di atasnya di Mabes Polri,” kata Roy.

    Tidak tanggung-tanggung, Roy berencana untuk melaporkan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri ke banyak lembaga.

    “(Akan dilaporkan ke) misalnya, pengawasan dan penyidikan (Wassidik), Kompolnas. Meski Kompolnas 11-12. Kapolri, kita kabari,” lanjutnya.

  • 6
                    
                        PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim soal Dugaan Fitnah Isu Judol
                        Nasional

    6 PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim soal Dugaan Fitnah Isu Judol Nasional

    PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim soal Dugaan Fitnah Isu Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melaporkan Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie
    ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    “Jadi terlapor di sini
    Budi Arie Setiadi
    , Mantan Menkominfo,” kata kader
    PDIP
    sekaligus advokat, Wiradarma Harefa, di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    Adapun laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2025.
    Terlapor dalam kasus ini adalah Budi Arie selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
    Wira menyampaikan laporan ini terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau
    fitnah
    sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
    “Terima kasih kepada Polri yang sudah menerima laporan kami. Laporannya sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi bahwa dugaan Pasal 310 dan 311 atas fitnah yang disampaikan terlapor,” ujar dia.
    Wira menjelaskan laporan ini atas inisiatif sejumlah kader karena sakit hati atas ucapan Budi Arie yang menuding partainya terkait dengan isu
    judol
    yang menimpa Budi Arie, sebagaimana isu yang viral beredar di media sosial.
    “Jadi begini, kami ini sebagai kader PDIP perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan,” ujar Wira.
    Wira dan tujuh kader lainnya merasa hal yang diucapkan Budi Arie adalah fitnah.
    “Nah ini kami kader PDI-Perjuangan kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga menjadi suatu hal yang menyakiti,” ucapnya.
    Dalam laporannya, ia turut menyertakan pernyataan Budi Arie yang dimaksudkannya itu.
    “Jadi bukti-bukti yang bisa kami sampaikan ada video yang utuh, ada rekaman utuh pembicaraan yang Budi Arie dengan salah satu media juga,” tuturnya.
    Dia menambahkan laporan yang dibuatnya ini adalah inisiatif sebagai kader, serta telah dikoordinasikan dengan pihak DPP PDIP.
    “Iya. Kami hanya meminta izin ke DPP bahwa kami akan membuat laporan untuk hari ini. Mereka mendukung langkah yang kami lakukan,” ucap Wira.
    Keterangan:

    Redaksi telah mengubah judul artikel ini pada Rabu (28/5/2025) setelah redaksi menerima penjelasan pihak pelapor perihal permasalahan yang mereka laporkan ke kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Jokowi Klarifikasi Tak Pernah Polisikan Nama Tifa, dokter Tifa Bingung Diperiksa sebagai Apa

    Tim Jokowi Klarifikasi Tak Pernah Polisikan Nama Tifa, dokter Tifa Bingung Diperiksa sebagai Apa

    GELORA.CO – Pegiat media sosial sekaligus Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Tifauzia Tyassuma yang akrab disapa dokter Tifa heran masih tak tahu dirinya diperiksa Polda Metro Jaya sebagai terlapor ataukah peneliti

    Sebab, saat diperiksa, dia tidak diberi tahu oleh penyidik perihal statusnya.

    Terlebih, tim dari Jokowi telah memberikan klafikasi tak pernah melaporkan Tifa ke pihak kepolisian

    Nama Tifa mencuat setelah diperiksa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan tudingan ijazah palsu.

    Ketika diwawancarai oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, Tifa mengaku masih newbie atau pemula dalam kasus hukum.

    “Bahkan masuk Polda pun, saya baru pertama itu, loh. Polda Metro Jaya gitu, kan,” kata Tifa dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (25/5/2025).

    Dia berharap pemeriksan beberapa waktu lalu tidak hanya menjadi yang pertama, tetapi juga yang terakhir bagi dia.

    “Karena nature saya adalah seorang peneliti, tentu saja [pemeriksaan itu] pengalaman pertama dan sesuatu yang tidak saya ketahui. Kemudian kalau saya menjalani, saya menjadi tahu itu kan sesuatu yang sangat menarik,” ujarnya menjelaskan.

    Tifa mengaku tidak tahu diperiksa sebagai apa di Polda Metro Jaya, misalnya sebagai terlapor. Menurut dia, tidak ada kejelasan.

    “Tetapi intinya saya excited gitu ya. Saya excited sebagai peneliti. Saya jadi tahu, ada data, dapat data-data baru dan valid karena saya adalah eyewitness atau sebagai pelaku gitu kan, sebagai primary subject begitu kan.”

     Lewat pengalaman itu Tifa mengaku bisa bercerita kepada masyarakat.

    Tifa juga menyinggung surat undangan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepadanya. Dia mengaku kurang senang mendapat surat itu.

    “Ya seperti juga semua orang mendapatkan surat dari polisi, pasti ada rasa apaan, sih, dan enggak nyaman.

    Menurut Tifa, sudah ada total 62 orang yang berkomitmen menjadi kuasa hukumnya dalam satu tim. Namun, dia mengatakan kini ada tambahan delapan orang lagi yang menjadi kuasa hukum pribadinya.

    Dia mengklaim para kuasa hukumnya adalah tokoh-tokoh besar, salah satunya adalah advokat Abdullah Alkatiri. Tifa mengaku sangat puas dibimbing oleh para pengacara senior.

    “Insyaallah [pemeriksaan itu] akan menjadi mozaik-mozaik, menambah pengalaman saya sehingga nanti akan bisa dipakai untuk penelitian observational study saya berikutnya gitu,” tuturnya.

    “Ini undangan klarifikasi. Dalam pengertian saya, kita klarifikasi each other, dong. Karena saya juga butuh penjelasan tentang apa maksud surat ini, sampai jadi surat ini.”

    Surat undangan itu menurutnya penuh dengan kalimat yang memerluka klarifikasi. Dia sudah meminta klarifikasi, tetapi tidak diberikan oleh Polda Metro Jaya.

    “Mengapa ada pasal-pasal seperti ini yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025?” tanya Tifa.

    Dia kembali mempertanyakan statusnya dalam pemeriksaan.

    “Apakah saya jadi terlapor? Katanya tidak. Lalu, saya tanya, ‘Kalau begitu ada terlapor, dong, karena ini ada penyidik, kemudian ada pelapor yang tertulis, Ir. H. Joko Widodo,’” katanya.

    “Kemudian, penyidik jelas, ada namanya juga ini. Kemudian, terlapor mestinya juga secara logis pastinya harus tertulis.”

    Tim Jokowi akui Tifa tak dicantumkan sebagai terlapor

    Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, memberikan klarifikasi mengenai tidak adanya nama terlapor dalam laporan polisi yang diajukan Jokowi kepada Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu.

    Rivai membenarkan, dalam LP yang dibuat Jokowi 30 April lalu itu pihaknya tak mencantumkan nama terlapor, termasuk tak mencantumkan nama Roy Suryo atau Tifa yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari Kamis, (15/5/2025).

    Selain itu, Rivai juga mengklaim, pihaknya telah menjelaskan di depan awak media bahwa terlapor masih dalam penyelidikan.

    Menurut Rivai, pihaknya sengaja tak menunjuk nama sebagai terlapor karena ingin menghormati asas praduga tak bersalah.

    “Jadi betul setelah kami membuat laporan kami kan menjelaskan kepada teman-teman media bahwa kami, untuk terlapor itu dalam penyelidikan.”

    “Dalam arti memang kita tidak menunjuk nama, karena pertama kami menghormati asas praduga tak bersalah,” kata Rivai dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (15/5/2025).

    Tifa heran dengan konferensi pers yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengumumkan keaslian ijazah Jokowi

    Dokter Tifa menyebut, biasanya, dalam konferensi pers sebuah kasus, polisi menghadirkan barang bukti kepada wartawan

    “Ketika konferensi pers tentang kasus narkoba, maka polisi menaruh bungkusan narkoba di meja. Terus bungkusan itu dibuka. Ini barang buktinya! Bukan foto narkobanya,” tulis dokter Tifa dikutip Warta Kota dari akun X, Kamis (5/22/2025)

    “Ketika konferensi pers tentang kasus pembunuhan, maka polisi menaruh pedang berlumuran darah, sarung yang buat bungkus mayat, sama koper yang dipakai buat buang mayat. Ini barang buktinya, pedang, sarung, koper. Bukan foto pedang, foto sarung, foto kopernyaaa,” imbuhnya

    Berkaca dengan kasus-kasus itu, dokter Tifa beranggapan mestinya polisi menunjukkan ijazah asli Jokowi, bukan hanya menampilkan foto

    “Ketika konferensi pers tentang sebuah ijazah, maka masyarakat mengharapkan, Polisi juga menunjukkan Ijazah. Asli. Kertas. Bukan fotonyaaa! Terus kapan kita bisa lihat ijazah itu woi. Biar kita lega. Kapaan?” kata Tifa

    Sementara itu, Pakar Telematika, Roy Suryo mengatakan bahwa keputusan Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa ijazah kuliah Joko Widodo asli bukanlah akhir dari polemik

    Dia menyebut, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim di pengadilan

    Roy Suryo bahkan mengaku telah menduga sebelumnya bahwa Bareskrim akan menyatakan ijazah Jokowi adalah asli atau identik.

    “Jadi hasil Bareskrim, puslabfor ini bukan final, bukan merupakan hasil ujung. Karena hasil ujung di pengadilan, jadi hakim yang akan menentukan hasil ini seperti apa,” tutur dia dikutip dari Youtube iNews TV, Kamis (22/5/2025).

    Seperti diketahui, Bareskrim telah mengumumkan ijazah UGM Jokowi asli atau palsu pada Kamis (22/5/2025).

    Hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana satu (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan asli.

    Menanggapi itu, Roy Suryo mengaku tak mempermasalahkan pengumunan dari polisi itu

  • Bela Jokowi, Aspirasi Milenial Maluku Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo dkk

    Bela Jokowi, Aspirasi Milenial Maluku Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo dkk

    GELORA.CO – Kelompok yang mengatasnamakan Aspirasi Milenial Maluku Indonesia kembali menggelar aksi yang digelar di depan Polda Metro Jaya. Puluhan massa aksi yang hadir dalam demonstrasi tersebut, tak lain adalah untuk meminta Polda Metro segera tersangkakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk atas kasus fitnah keji yang di alamatkan kepada Presiden RI Ke-7 Ir. Joko Widodo.

    Menurut Fauzan Ohorella, Koordinator Presidium AMMI bahwa penyidik Polda Metro Jaya bisa segera proses hukum Roy Suryo CS  atas kejahatan yang telah mereka lakukan, yakni memfitnah Jokowi dengan menyebutkan ijazah palsu di berbagai platform media. 

    “Bahwa Bareskrim polri telah mengumumkan hasil ijazah milik Jokowi, adalah asli. Ini bisa menjadi dasar untuk penyidik Polda Metro segera jadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk sebagai tersangka dalam kejahatan mereka, yang telah melakukan fitnah keji terhadap Jokowi.” Kata Fauzan kepada wartawan Senin (26/5/2025) di depan markas Polda Metro Jaya.

    Selain itu, dia juga membeberkan bahwa selain kasus fitnah untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Jokowi. Ada perbuatan melawan hukum lain yang telah di lakukan oleh para ahli fitnah Roy Suryo CS. Kejahatan (PMH) yang di maksud adalah terkait pasal 32 ayat (3) UU ITE.

    “Ancaman hukumannya jelas di atas 10 tahun. Inilah yang jadi triger untuk kami hadir di markas Polda Metro Jaya, agar segera proses perbuatan melawan hukum Roy, dkk itu,” katanya.

    Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden RI Ke 7 Ir. Joko Widodo yang di laporkan oleh sekelompok orang yang mengataskanamakan TPUA, di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi ini adalah ASLI. mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. 

    “Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jendral Djuhandhani Rahardjo Puro (23l05) di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan

    Ditambahkan oleh orator lain, Zulham Rahayaan. Bahwa kasus ijazah yang di tuding palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk ini jelas adalah kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus segera di tuntaskan.

    “Kami menolak asumsi atau opini yang menyebut bahwa Jokowi masih bisa intervensi pihak kepolisian. Sederhana aja, kenapa gak dari awal saat masih menjadi (Jokowi) laporkan mereka.”

    “Maka itu, sekali lagi kami mendesak agar penyidik polri bisa segera statuskan Roy Suryo CS sebagai tersangka.” Kata Zul dalam orasinya.

    Sebagai penutup, Fauzan yang rupakan mantan pengurus besar LKBHMI PB HMI 2018-2020 itu berharap agar azas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu bisa di jalankan sesuai dengan rule of law. Sehingga, kasus (ijazah Jokowi) yang telah gamblang ini, bisa segera usai.

    “Oleh itu, kita menolak segala opini sesat yang menyebut polri bisa masih di bawah kendali Jokowi. Opini itu jelas, bukan hanya merusak individu (Jokowi)  tetapi juga menstigma institusi polri dalam penegakan hukum,” ucapnya.

  • Gelar Rakernis, Humas Polda Jatim Tekankan Respon Cepat Dalam Tangani Isu Strategis

    Gelar Rakernis, Humas Polda Jatim Tekankan Respon Cepat Dalam Tangani Isu Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Bidang Humas Polda Jatim menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2025 di Gedung Mahameru Polda Jatim, Senin (26/5/2025).

    Acara ini menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

    Rakernis tahun ini mengusung tema ‘Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Humas Polda Jatim Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045.”

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast,S.I.K menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kehumasan, pemanfaatan teknologi digital, serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

    Kombes Pol Abast juga menekan Humas Polri harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik.

    “Kita tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Kombes Abast dalam sambutannya.

    Kabid Humas Polda Jatim juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Humas Polri dengan media massa, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu, sinergi yang kuat akan memperkuat ekosistem komunikasi publik yang sehat dan kredibel.

    Kombes Pol Abast juga menyebutkan kepercayaan publik terhadap Polri mengalami tren positif dengan tingkat kepercayaan mencapai 70%.

    “Tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada catatan penting, terutama dalam hal pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat. Ini menjadi PR bagi kita semua,” tambah Kombes Abast.

    Dalam Rakernis ini, Bidang Humas Polda Jatim juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kanal komunikasi resmi Polri, seperti Tribrata News, TV Polri, media sosial, dan website pengaduan masyarakat.

    Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kanal-kanal ini masih perlu ditingkatkan.

    “Bagaimana masyarakat bisa percaya dan memanfaatkan layanan kita jika mereka tidak tahu keberadaannya? Ini tugas kita semua untuk memastikan kanal komunikasi Polri dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal,” tegas Kombes Abast.

    Sebagai langkah konkret,Bidang Humas Polda Jatim akan memperkuat program edukasi dan pelatihan bagi jajaran kehumasan di tingkat Polda dan Polres sesuai dengan arahan Divisi Humas Mabes Polri.

    Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi digital, termasuk pemantauan isu melalui media monitoring, akan terus ditingkatkan.

    Rakernis ini juga menjadi ajang apresiasi bagi jajaran Humas Polres jajaran Polda Jatim yang aktif dalam publikasi informasi kepolisian.

    Beberapa Humas Polres yang dinilai unggul dalam strategi komunikasi publik diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja kehumasan.

    Melalui Rakernis 2025, Bidang Humas Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

    “Dengan strategi komunikasi yang lebih presisi, kita berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di tengah tantangan yang terus berkembang,” pungkas Kombes Abast. [uci/aje]

  • Eksklusif! Mantan Teroris Umar Patek: Dulu Saya Meramu Bom, Sekarang Meramu Kopi!

    Eksklusif! Mantan Teroris Umar Patek: Dulu Saya Meramu Bom, Sekarang Meramu Kopi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Masih ingat dengan Umar Patek? Kalau anda mengingatnya sebagai teroris yang paling diburu dunia, ingatan anda masih bagus. Amerika pernah membuat sayembara dengan hadiah 1 juta dollar AS bagi siapa saja yang memberikan informasi keberadaan Umar Patek dan berhasil menangkapnya.

    Umar merupakan mantan teroris dan anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia, karena keterlibatannya dalam aksi terorisme. Teroris Noordin M Top, adalah salah seorang murid dari Umar Patek, yang juga berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

    Pada 21 Juni 2012, pengadilan Indonesia menghukum Patek 20 tahun penjara, karena pembunuhan dan pembuatan bom. Dia ditemukan bersalah atas semua enam tuduhan, termasuk keterlibatan dalam serangan terhadap gereja-gereja pada malam Natal 2000. Jaksa tidak menuntutnya hukuman mati.

    Namun, Rabu, 7 Desember 2022, lelaki ini resmi dibebaskan dari Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Patek kini berstatus sebagai ‘klien pemasyarakan’. Ia berkewajiban untuk mengikuti program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Surabaya hingga 29 April 2030 nanti.

    Program pembebasan bersyarat ini akan dicabut dan Patek akan dikirim kembali ke jeruji besi, apabila dalam rentang waktu tersebut ia melakukan pelanggaran. Kini apa yang diperbuat Umar Patek, setelah lama ‘menghilang’ seperti ditelan bumi?

    “Dulu aku dikenal karena hal yang menyakitkan dunia. Tapi kini, aku memilih jalan lain. MeRAMU rasa, menyeduh damai. Rasa pahit itu dulu menghancurkan. Sekarang, pahit ini menyembuhkan,” tutur Umar Patek dalam video promosi usaha barunya ‘RAMU 1966 by Umar Patek’ yang akan diluncurkan pada 3 Juni 2025, bertempat di Hedon Estate Surabaya.

    Beritajatim.com mendapatkan undangan khusus untuk Grand Launching usaha baru Umar Patek ini, dari Dokter Gigi David Andreasmito yang merupakan owner Hedon Estate Surabaya ini.

    “Ini bukan sekadar kopi. Ini tentang perubahan. Tentang memilih hidup yang baru. Racikan kopi ini adalah hasil karya seorang mantan teroris yang telah menemukan kembali jati diri dan memilih untuk berkarya. Kopi yang akan kita kenalkan bukan sekadar hasil seduhan biji-biji terbaik dari tanah Indonesia. Ini adalah buah dari perjalanan panjang seorang manusia yang memilih untuk berubah. Dari jalan kelam menuju cahaya, dari amarah menuju makna, dari ketakutan menuju harapan,” kata drg David Andreasmito dalam undangan yang dikirimkan ke beritajatim.com, Sabtu (24/5/2025).

    Umar menceritakan kepada beritajatim.com secara eksklusif, bahwa dirinya dari kecil memang telah menyukai kopi.

    “Saya setelah keluar dari penjara bikin ramuan kopi. Waktu itu masih untuk kalangan sendiri. Kalau teman pesan-pesan, baru saya ramukan dan racik. Kemudian, Dokter David main ke rumah saya di Porong, Sidoarjo. Saya suguhi kopi rempah, ternyata beliau tertarik dengan rasanya yang khas. Beliau tanya kenapa nggak dikembangkan usaha kopi ini. Dokter waktu itu bilang sudah Mas Umar jalankan saja, nanti dokter yang push untuk pemasarannya,” jelas Umar Patek.

    Mengapa dikasih nama RAMU 1966 by Umar Patek?

    “1966 itu tahun kelahiran saya. Kalau RAMU, dibaca dari belakang itu ya Umar. Dulu Umar meramu bom, kini Umar meramu kopi. Saya ingin katakan Umar Patek bukan yang dulu lagi, tapi transformasi yang sekarang,” tegasnya.

    Hedon Estate menjadi Official store usaha baru Umar Patek. “Ini untuk pemasaran dan bisa juga melayani pemesanan online. Mudah-mudahan cafe-cafe lain akan menyusul Hedon Estate. Harapan saya bisa buka cabang di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri,” pungkasnya.

    Umar Patek dengan usaha barunya, Kopi RAMU 1966 by Umar Patek

     

    Dikutip dari Wikipedia, Umar Patek alias Umar Arab alias Pak Patek alias Anis alias Umar alias Hisyam alias Umar Kecil alias Abu Syekh alias Allawy alias Ja’far lahir di Pemalang, 20 Juli 1966.

    Lahir dengan nama Hisyam, Umar Patek adalah keturunan Arab-Indonesia, ayahnya bernama Ali Zain dan Ibunya bernama Fatimah. Di Pemalang, Umar bertempat tinggal di daerah yang dikenal dengan sebutan Kampung Arab, yaitu di Jalan Semeru No 20 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Pemalang.

    Dia merupakan lulusan SMA Muhammadiyah 1 Pemalang, yang lulus di Tahun 1986. Umar juga dikenal cukup berprestasi saat SMA.

    Patek terakhir kali terlihat di kampung halamannya pada pertengahan tahun 2000 silam sebelum terjadi Bom Natal, 24 Desember tahun 2000. Dua tahun setelah kasus bom itu, keluarga Patek pun menghilang. Mereka pindah secara diam-diam. Sejak 2002 pula, rumah yang ditinggal penghuninya itu lantas dialihfungsikan menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Tempat Penitipan Anak (TPA) Al-Irsyad Al-Islamiyah.

    Umar merupakan mantan teroris dan juga mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia, karena keterlibatannya dalam aksi terorisme saat itu.

    Amerika bahkan pernah menjanjikan hadiah sebesar 1 juta dollar AS kepada siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan Umar Patek.

    Umar Patek diyakini sebagai asisten koordinator lapangan pada insiden peledakan bom di Bali, Indonesia pada tahun 2002. Umar Patek juga ditengarai berperan sebagai komandan lapangan pelatihan Jemaah Islamiyah di Mindanao, Filipina. Noordin M Top, yang berhasil dilumpuhkan Densus 88 beberapa waktu lalu, pernah menjadi muridnya.

    Amerika telah menyayembarakan bagi penangkapnya senilai 1 juta dollar AS, lebih murah dibandingkan Dulmatin (10 juta dollar AS), yang telah tewas di Ciputat.

    Umar Patek digambarkan sebagai laki-laki Jawa keturunan Arab. Patek memiliki tinggi badan 166 cm dengan berat sekitar 60 kg dengan warna kulit coklat.

    Patek pernah dilaporkan terbunuh pada 14 September 2006 di Provinsi Sulu, Filipina. Tapi laporan ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, dan Patek tetap berstatus buronan. Terakhir Patek diberitakan tertangkap aparat keamanan di Abbottabad, Pakistan pada 29 Maret 2011.

    Setelah Dulmatin tertembak mati, Umar Patek diyakini sebagai amir (pemimpin) berikutnya. Sebagai seorang amir, dia akan aktif seperti Dulmatin untuk berkoordinasi, menjalin komunikasi, menyiapkan persenjataan, dan kaderisasi.

    Umar Patek yang merupakan pria blasteran Jawa-Arab itu sama bahayanya dengan Dulmatin, karena keduanya memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat. Umar berpengalaman di Afghanistan dan Mindanao.

    Dulmatin alias Ammar Usman alias Joko Pitono kuat perannya sebagai koordinator lapangan, pengumpul dana, dan perakit bom. Sedangkan, Umar cerdas dalam menyusun strategi perang dan spionase (penyamaran).

    Setelah penggerebekan dua lokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, disinyalir pergerakan teroris akan menghilang untuk sementara waktu, dan akan kembali pada waktu yang sulit diprediksi. Saat itu mereka tiarap. Mereka memiliki dogma bila mereka maju perang terbuka pasti akan kalah. Haram bagi mereka untuk maju, karena itu sama saja bunuh diri. Beberapa pengamat berspekulasi kemungkinan Umar kabur dari Indonesia.

    Pada 11 Agustus 2011, Umar Patek telah diekstradisi dari Pakistan ke Indonesia di mana dia ditahan di Jakarta sebelum menunggu persidangan.

    Pada 21 Juni 2012 pengadilan Indonesia menghukum Patek 20 tahun penjara, karena pembunuhan dan pembuatan bom. Dia ditemukan bersalah atas semua enam tuduhan, termasuk keterlibatan dalam serangan terhadap gereja-gereja pada malam Natal 2000. Jaksa tidak menuntut hukuman mati.

    Selama persidangan Patek meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan apa pun lebih dari bahan kimia campuran untuk bahan peledak. Patek juga menyatakan bahwa sasarannya selalu Israel dan bukan “Barat”. Menyatakan “Saya mempertanyakan mengapa di Bali? Jihad harus dilakukan di Palestina bukan di Bali. Siapa yang menjadi korban, mereka orang Barat, bukan Israel. Bahkan banyak orang Indonesia menjadi korban. Mereka tidak memiliki hubungan ke Palestina.”

    Namun, Rabu, 7 Desember 2022, lelaki ini resmi dibebaskan dari Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Patek kini berstatus sebagai ‘klien pemasyarakan’. Ia berkewajiban untuk mengikuti program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Surabaya sampai 29 April 2030 nanti.

    Program pembebasan bersyarat ini akan dicabut dan Patek akan dikirim kembali ke jeruji besi, apabila dalam rentang waktu tersebut ia melakukan pelanggaran. Pembebasan Patek ditanggapi oleh korban Bom Bali yang selamat, Peter Hughes. Warga Australia ini mengatakan bahwa seharusnya lelaki itu dihukum berat. “Dia dibebaskan, itu menggelikan,” ujar Hughes kepada ABC, seperti dikutip AFP. (tok/kun)

  • Forkopimda Magetan Harapkan Situasi Harmonis antar Perguruan Silat Jelang Bulan Suro

    Forkopimda Magetan Harapkan Situasi Harmonis antar Perguruan Silat Jelang Bulan Suro

    Magetan (beritajatim.com) — Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, memimpin pelaksanaan Operasi Aman Suro yang digagas Polda Jawa Timur untuk mencegah potensi konflik antar kelompok pesilat di wilayahnya. Langkah ini dilakukan lewat pendekatan psikoedukasi yang humanis, bekerja sama dengan tim psikologi dari SSDM Mabes Polri dan SDM Polda Jatim.

    “Polres Magetan bersinergi dengan tim psikologi dari SSDM Mabes Polri serta SDM Polda Jatim untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis dan psikologis kepada para pesilat,” ujar AKBP Erik.

    Ia menegaskan pentingnya semangat Sing Akur Kabeh Sedulur yang telah menjadi budaya IPSI Magetan. Tradisi berkumpul bergilir antar perguruan juga dianggap efektif dalam mempererat solidaritas antar pesilat.

    “Psikoedukasi seperti ini terbukti menjadi metode pencegahan yang efektif, dan kami berharap dapat diterapkan secara berkelanjutan,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Komandan Kodim 0804/Magetan, Letkol Inf Hasan Dasuki, menyebut pendekatan psikoedukatif sebagai sarana efektif memperkuat hubungan emosional dan kebersamaan antar perguruan.

    “Lewat kegiatan yang sarat akan muatan emosional dan kebersamaan seperti ini, kami berharap dapat terbentuk ikatan kuat yang menjaga persatuan di tengah keberagaman perguruan,” ucapnya.

    Dia juga mendorong seluruh pesilat Magetan untuk menjunjung prestasi dan mewujudkan suasana yang harmonis.

    “Nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan ini harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kedamaian Magetan, selaras dengan semangat ‘Sing Akur Kabeh Sedulur’,” tegasnya.

    Dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar perguruan pencak silat, SSDM Mabes Polri melalui Ropsi SSDM menyelenggarakan kegiatan psikoedukasi bertema Pesilat Bersatu, Indonesia Maju di Magetan Park, Kamis (15/5/2025). Acara ini diikuti ratusan peserta dari 13 perguruan silat di bawah naungan IPSI Kabupaten Magetan.

    Kegiatan tersebut dipimpin Kabagpsipol Ropsi SSDM Polri, Kombes Cucuk Trihono, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana. Bersama tim psikolog Mabes Polri, mereka menyajikan aktivitas interaktif dan outbound untuk membangun kesadaran diri, pengelolaan emosi, serta mempererat hubungan antarpesilat.

    “Konflik dan kekerasan seringkali berakar pada kegagalan dalam mengelola emosi. Melalui psikoedukasi ini, kami ingin membantu para pesilat menemukan potensi positif dalam diri mereka,” jelas Kombes Cucuk.

    Ia juga memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Magetan yang dianggap berhasil menciptakan suasana harmonis antar perguruan silat.

    “Magetan menjadi contoh bagaimana kerukunan bisa tercipta di tengah perbedaan. Kebersamaan para pendekar di sini layak menjadi inspirasi,” lanjutnya.

    Acara ditutup dengan refleksi bersama dan komitmen seluruh peserta untuk menjaga kebersamaan dalam semangat persaudaraan sejati. [fiq/beq]

  • Polda Jatim Raih 3 Penghargaan, Juara 1 Tingkat Nasional di Rakernis SDM Polri 2025

    Polda Jatim Raih 3 Penghargaan, Juara 1 Tingkat Nasional di Rakernis SDM Polri 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur kembali meraih prestasi yang membanggakan di tahun 2025. Kali ini prestasi itu diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) dalam ajang Rakernis SDM Polri Tahun Anggaran 2025 di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada tanggal 8 hingga 9 Mei 2025.

    Sebelumnya satuan kerja Bidang Humas Polda Jatim juga meraih 3 penghargaan dari Mabes Polri saat Rakernis Humas Polri Tahun Anggaran 2025 di Aula AKPOL Semarang, tanggal 6 hingga 8 Mei 2025.

    Rakernis SDM Polri kali ini mengusung tema “SDM Polri yang Unggul, Adaptif, dan Berintegritas Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita”, dan dibuka secara resmi oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar, S.I.K., M.Si.

    Polda Jatim berhasil meraih Juara 1 sebagai Polda terbaik dalam pelaksanaan Program Polri yang mendukung program prioritas nasional, Asta Cita.

    Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi strategis dan terukur dari Polda Jatim dalam menjawab tantangan pembangunan nasional melalui sektor keamanan dan pelayanan publik.

    Tak tanggung-tanggung, Dua penghargaan tambahan juga diberikan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar kepada Polda Jatim.

    Atas dedikasi dan kinerjanya yang baik, Biro SDM Polda Jatim dinobatkan juara 1 Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri.

    Hal ini mencerminkan keberhasilan Polda Jatim dalam membentuk personel yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga unggul dalam sikap, integritas, dan loyalitas.

    Selain itu Biro SDM Polda Jatim juga dinobatkan sebagai Juara 1 Lomba Program Polri Mendukung Ketahanan Pangan.

    Program ini jadi bukti nyata keterlibatan Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Dalam hal ini Biro SDM Polda Jatim dinilai mampu mewujudkan inisiatif nyata dalam memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mendukung swasembada pangan melalui urban farming, pembinaan lahan produktif, dan gerakan ketahanan berbasis komunitas.

    Tiga penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro SDM Polda Jatim, Kombes Pol Ari Wibowo,S.I.K,M.H saat mengikuti Rakernis SDM Polri 2025 yang dihadiri 226 peserta secara langsung dan 104 peserta secara daring.

    “Penghargaan ini bukan milik saya pribadi, tapi buah dari kerja keras seluruh jajaran SDM Polda Jatim. Tugas saya hanya memastikan arah dan ritme tetap presisi,” ujar Kombes Pol Ari di Surabaya, Senin (12/5/2205).

    Penghargaan dalam ajang SDM Award 2025 bukan sekadar seremoni.

    Ini adalah bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar seluruh satuan kerja Polri semakin profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Polda Jatim membuktikan, dengan kerja keras dan komitmen tinggi prestasi dapat diraih,” tutup Kombes Pol Ari.

    Dengan pencapaian ini, SDM Polda Jatim berdiri di garis terdepan dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang modern, humanis, dan dipercaya publik. [uci/aje]

  • OJK Blokir Lagi 14.117 Rekening Terindikasi Judi Online – Page 3

    OJK Blokir Lagi 14.117 Rekening Terindikasi Judi Online – Page 3

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya lima provinsi teratas yang paling masif bertransaksi judi online. Seluruhnya tercatat berada di Pulau Jawa.

    “Nah saat ini bergerak lima wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur,” tutur Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

    Ivan mengulas, untuk wilayah Jakarta pada kuartal pertama 2024 berada di posisi kelima, sementara kuartal pertama 2025 kini naik ke posisi dua. Untuk wilayah lain pun terus bergerak jumlah transaksinya.

    “Karena data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja, 2025 ini, nilai perputaran dananya Rp47 triliun (seluruh Indonesia). Perputaran dananya, ini perputaran dana ya, bukan dana yang ada itu Rp47 triliun, ini perputaran dana,” jelas dia.

    Namun begitu, jumlah perputaran dana judi online pada kuartal pertama 2025 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kuartal pertama 2024.

    “Jadi tahun 2024, di bulan Januari sampai bulan Maret itu, perputaran dananya itu Rp90 triliun. Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari Rp50 triliun,” ungkapnya.

     

  • Jokowi Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

    Jokowi Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

    Jokowi Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) Yakup Hasibuan mengatakan, Jokowi siap untuk hadir di
    Bareskrim Polri
    untuk diperiksa sebagai terlapor dalam laporan yang diajukan oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA),
    Eggi Sudjana
    .
    “Tentunya siap. Tapi, kami semua, kembali lagi, kami menyerahkannya kepada pihak kepolisian,” ujar Yakup, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
    Jokowi, kata dia, akan kooperatif sesuai dengan kebutuhan penyidik.
    Hari ini, Jokowi yang diwakili oleh adik iparnya, Wahyudi Andrianto, telah menyerahkan dokumen asli berupa ijazah SMA dan ijazah dari universitas kepada Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
    “Jika nanti penyidik melihatnya seperti apa, tentunya kami akan kooperatif dan Pak Jokowi juga siap. Dan dibuktikan hari ini, ijazah aslinya dibawakan langsung,” kata Yakup.
    Dikutip dari Tribunnews.com, Eggi Sudjana dan tim dari TPUA melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri pada Desember 2024 lalu.
    Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan penggunaan ijazah S1 palsu.
    Kuasa Hukum TPUA, Eggi Sudjana, mengatakan, sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan dan menunjukkan ijazah Jokowi.
    Sebab, kata Eggi, selama proses persidangan Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, penyebar berita bohong mengenai ijazah Jokowi palsu, tidak pernah ada bukti fisik.
    Artinya, kata Eggi, selama persidangan tidak ada saksi dari pihak terlapor dan ahli yang menunjukkan ijazah asli milik Jokowi.
    “Kami ke sini melakukan pengaduan pada Mabes Polri, bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3,” tutur dia, di Mabes Polri, Senin (9/12/2024).
    Saat itu, Eggi juga menantang UGM untuk memperlihatkan ijazah Jokowi kepada publik.
    “Terutama juga UGM, harus bisa membuktikan karena dia yang mengatakan (ijazah Jokowi asli),” terang dia.
    “Kalau dia bisa buktikan dan tunjukan, ya sudah kami akan cabut laporannya,” tambah Eggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.