Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Kubu Jokowi Sebut Bisa “Chaos” jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik

    Kubu Jokowi Sebut Bisa “Chaos” jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik

    Kubu Jokowi Sebut Bisa “Chaos” jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo,
    Yakup Hasibuan
    , menyebutkan bahwa
    ijazah Jokowi
    tidak ditunjukkan ke publik karena dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk.
    Yakup khawatir, bila ijazah Jokowi ditunjukkan, akan ada banyak pihak-pihak lain yang dituduh dalam perkara lain dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima.
    “Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Padahal, Yakup menjelaskan, semestinya pihak yang menuduh yang mampu membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya.
    Oleh karena itu, kubu Jokowi memilih untuk membuktikan ijazah aslinya lewat jalur hukum.
    “Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum,” kata dia.
    Alasan kedua, jika ditunjukkan ke publik, apakah publik langsung mengerti mana ijazah asli dan mana ijazah yang palsu.
    Hal ini juga pernah disampaikan Yakup kepada pihak yang menuduhkan ijazah Jokowi palsu.
    Yakup mengatakan, orang yang ingin melihat ijazah asli Jokowi kemungkinan tidak akan percaya, meskipun telah ditunjukkan dokumen ijazah di depan wajahnya.
     
    “Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya, itulah yang mereka coba menarasikan,” kata dia.
    Yakup pun meminta semua pihak meyakini hasil verifikasi oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi adalah asli.
    Diberitakan sebelumnya, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Jokowi menyebutkan, langkah hukum ini ia ambil agar tuduhan yang menyebut dirinya mempunyai ijazah palsu dapat terjawab dengan gamblang.
    “Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi di Polda Metro Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu

    Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu

    Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
    Jokowi
    ),
    Yakup Hasibuan
    , mengungkapkan bahwa kini ada narasi yang menyebut skripsi dan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) Jokowi palsu.
    Menurut Yakup, narasi itu dimunculkan oleh kelompok yang menyebut
    ijazah Jokowi
    palsu setelah Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi asli.
    “Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu, kemudian KKN-nya tidak benar katanya, lokasinya sudah dicek dan lain-lain,” ujar Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Padahal, menurut Yakup, tuduhan skripsi dan KKN palsu itu sudah dijawab oleh Mabes Polri ketika menyatakan keasilan ijazah Jokowi.
    “Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan,” ujar dia.
    Yakup mengatakan, tidak seharusnya narasi tersebut dikeluarkan lagi karena sudah diverifikasi secara menyeluruh oleh kepolisian.
    Dia menduga, narasi
    skripsi palsu
    adalah upaya Roy Suryo dan kawan-kawan berkelit dari tuduhan
    ijazah palsu
    yang tidak bisa mereka ributkan lagi.
    “Mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazahnya sudah memang mutlak asli, mencoba lari ke mana-mana,” kata Yakup.
    Oleh sebab itu, Yakup meminta agar kelompok yang memainkan narasi skripsi palsu menghentikan tuduhannya karena ada konsekuensi hukum pada setiap tuduhan.
    “Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Jokowi melaporkan tudingan
    ijazah palsu
    ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Jokowi menyebutkan, langkah hukum ini ia ambil agar tuduhan yang menyebut dirinya mempunyai ijazah palsu dapat terjawab dengan gamblang.
    “Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi di Polda Metro Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD minta demo tolak pencabutan IUP Raja Ampat dihentikan

    DPD minta demo tolak pencabutan IUP Raja Ampat dihentikan

    pencabutan IUP empat perusahaan di Raja Ampat tersebut, berarti Presiden konsisten menerapkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay itu meminta rangkaian aksi massa atau demonstrasi yang menolak pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya agar dihentikan.

    Finsen Mayor dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri menangkap pihak-pihak yang mendalangi berbagai aksi demo dan pengerahan massa tersebut. Ia menduga ada yang mengorganisir dan mendanai dalam aksi tersebut.

    “Melihat serangkaian demo di Pulau Kawei, Gag, Manyaifun juga Batang Pele, saya menduga ada yang menggerakkan. Makanya, saya mendesak Mabes Polri untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku atau aktor intelektual yang menjadi dalang di balik aksi demo, kemudian lanjutkan ke proses hukum,” kata Finsen Mayor.

    Diketahui, muncul aksi massa yang menamakan diri sebagai masyarakat Suku Kawei pasca pencabutan izin empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat. Mereka meminta agar operasional tambang PT Kawei Mining Sejahtera dibuka kembali. Muncul juga demonstrasi serupa di Pulau Gag, yang poinnya mendukung operasional PT GAG Nikel.

    Ketegasan aparat penegak hukum, lanjut dia, sangat diperlukan terhadap oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan isu sosial demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

    Hal itu untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat, sekaligus sebagai bentuk pengawalan hukum terhadap pencabutan IUP oleh pemerintah pusat.

    “Aksi-aksi tersebut justru berpotensi menciptakan keresahan di masyarakat. Segala bentuk aksi yang merugikan kepentingan bersama harus dihentikan dan para pelakunya diproses. Kita menolak tegas segala bentuk provokasi, pemutarbalikan fakta, dan demo ilegal yang didalangi oleh pihak tak bertanggung jawab,” ujar dia.

    Ia pun mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.

    Menurutnya, dengan pencabutan IUP empat perusahaan di Raja Ampat tersebut, berarti Presiden konsisten menerapkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswi Sebut Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Pesan 3 Anak untuk Disetubuhi Regional 14 Juni 2025

    Mahasiswi Sebut Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Pesan 3 Anak untuk Disetubuhi Regional 14 Juni 2025

    Mahasiswi Sebut Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Pesan 3 Anak untuk Disetubuhi
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com –
    Stefani Heidi Doko Rehi alias Fani (20), mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi ditahan Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
    Adapun Stefani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang.
     
    Dia menyediakan anak di bawah umur kepada tersangka kasus kekerasan seksual, eks Kepala Kepolisian Resor Ngada (Kapolres) Ngada Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
    Kuasa hukum Fani, Melzon Beri menjelaskan, Fani mengenal Fajar melalui pesan WhatsApp. Saat itu, seseorang menghubungi Fani untuk bertemu dengan Fajar.
    Saat bertemu Fani, Fajar mengaku bernama Fandi dan bekerja sebagai polisi.
    Saat itu Fani tidak mengetahui Fajar adalah Kapolres Ngada. Fajar hanya mengaku sebagai anggota polisi.
    “Sesudah pertemuan itu, klien kami mengetahui Fajar ini memiliki ketertarikan terhadap anak-anak di bawah umur,” ungkap Melzon kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Ketiganya lalu disetubuhi di salah satu hotel di Kota Kupang.
    Melzon mengatakan, saat diperiksa ulang oleh Jaksa Penuntut Umum di ruang Pidum Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kamis (12/6/2025), Fani memberikan keterangan secara jujur tanpa adanya tekanan atau paksaan selama proses hukum berlangsung.
    Melzon berharap, jaksa penuntut umum segera melimpahkan dakwàan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk segera digelar sidang,
    “Apabila dalam persidangan ditemukan fakta baru terkait ada orang lain yang ikut memberi andil dalam perkara ini, kami minta untuk juga dimintakan pertanggungjawaban hukumnya,” ujar dia.
    Untuk diketahui, kasus itu mencuat ke publik, setelah AKBP Fajar ditangkap oleh petugas Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Kamis (20/2/2025).
    Penangkapan ini menyusul laporan otoritas Australia yang menemukan video tidak senonoh terhadap anak di bawah umur di salah satu situs porno.
    Dalam perjalanan, Fani pun terseret dalam kasus itu karena membawa anak-anak untuk disetubuhi Fajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Member Rugi Ratusan Juta, CWIG Layangkan Somasi Terbuka Ke Perusahaan MLM

    Member Rugi Ratusan Juta, CWIG Layangkan Somasi Terbuka Ke Perusahaan MLM

    JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) menerima banyaknya laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan hak konsumen dari para member PT BEST.

    Berdasarkan banyaknya laporan member yang dirugikan tersebut, CWIG secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada perusahaan multi level marketing (MLM) itu.

    “CWIG meminta CEO PT BEST menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh member melalui media massa (online, cetak dan elektronik). Kemudian melakukan pembayaran seluruh hak – hak member, termasuk bonus, royalti dan reward, disertai laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit,” kata Ketua Umum DPP-CWIG, Henry Hosang di Jakarta, Kamis malam (12/6/2025).

    Henry juga meminta agar perusahaan MLM itu memulihkan akses akun member yang diblokir atau dibekukan tanpa dasar hukum yang sah.

    Dikatakan Henry, perusahaan MLM itu juga harus menghentikan pemindahan struktur jaringan member yang dilakukan secara sepihak, dan mengembalikannya ke kondisi semula.

    Kemudian, menghentikan setiap praktik sistem internal yang berpotensi melanggar hukum. Menyampaikan tanggapan/respon resmi secara tertulis terhadap surat somasi ini.

    “Somasi ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas sejumlah laporan dari masyarakat, khususnya para member PT. BEST yang mengadukan dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan verifikasi awal, CWIG menduga terdapat indikasi perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik konsumen/member, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008.

    “Adanya dugaan manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik yang berpotensi merugikan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016. Pelanggaran hak – hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, kompensasi, serta perlakuan adil, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” katanya.

    Secara tegas, CWIG memberikan waktu 3 hari kerja sejak somasi dikirimkan agar PT. BEST memberikan klarifikasi resmi dan menyelesaikan hak-hak member secara transparan dan akuntabel.

    “Kami bertindak berdasarkan laporan-laporan yang telah diverifikasi. Tujuan kami adalah memastikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi dan tidak dirugikan oleh sistem yang tidak transparan,” ujar Henry.

    Somasi ini, lanjut Henry, adalah langkah hukum preventif dan merupakan bagian dari komitmen CWIG dalam menjalankan fungsi pengawasan publik secara profesional dan sah.

    Sementara jika terbukti ada tindak pidana, CWIG akan melaporkan ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

  • 32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui Megapolitan 13 Juni 2025

    32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui Megapolitan 13 Juni 2025

    32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas sehubungan penutupan 32 ruas jalan pada Minggu, (29/6/2025).
    Penutupan jalan tersebut karena ada pelaksanaan
    Jakarta International Marathon 2025
    yang digelar pada Minggu, (29/6/2025).
    Kegiatan ini akan dimulai pukul 03.30 WIB hingga 11.30 WIB dengan titik start di Monumen Nasional (Monas) dan finis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
    Kepala
    Dishub DKI Jakarta
    Syafrin Liputo menyatakan bahwa kegiatan ini akan melibatkan penutupan dan pengalihan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilintasi oleh peserta lari.
    “Pengalihan arus lalu lintas dilakukan dengan menutup jalan menggunakan barikade, water barriers, dan traffic cone,” ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Adapun 32 ruas jalan yang akan ditutup sebagai berikut:
    1.  Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur
    2. Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    3. Simpang Jalan Kebon Sirih – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    4. Simpang Jalan Wahid Hasyim – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    5. Jalan M.H. Thamrin sisi Timur (Bundaran HI sisi Timur)
    6. Simpang Jalan Agus Salim – Jalan Imam Bonjol
    7. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Imam Bonjol
    8. Jalan Imam Bonjol Jalan H.O.S. Cokroaminoto
    9. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan DR Kusuma Atmaja
    10. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Cianjur
    11. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Sumenep
    12. Simpang Jalan Gembira – Jalan H.R. Rasuna Said
    14. Jalan H.R. Rasuna Said sisi Timur (jalur cepat)
    15. Jalan H.R. Rasuna Said sisi Barat (jalur Transjakarta)
    16. Jalan Underpass Mampang Kuningan
    17. Jalan Mampang Prapatan Raya (jalur Transjakarta)
    18. Jalan Jenderal Sudirman
    19. Jalan Dr. Satrio
    20. Jalan Senopati
    21. Jalan Underpass Pattimura
    22. Jalan Sultan Hasanudin
    23. Jalan Iskandarsyah Raya
    24. Jalan Prapanca Raya
    25. Jalan Pangeran Antasari
    26. Jalan Sisingamangaraja
    27. Jalan Semanggi
    28. Jalan Terowongan Semanggi sisi Timur
    29. Jalan Gatot Subroto
    30. Jalan Gerbang Pemuda sisi Timur
    31. Jalan Gelora Bung Karno (GBK)
    32. Jalan Pattimura
    Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rute alternatif bagi masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas selama acara berlangsung, sebagai berikut:
    – Harmoni ke Senen via Juanda – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Ridwan Rais – Jalan Arief Rahman Hakim – Jalan Kwitang Raya dan seterusnya.
    – Harmoni menuju Semanggi dapat melalui Jalan Suryapranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Kyai Caringin – Jalan Tomang Raya – Jalan S Parman – Jalan Gatot Subroto dan seterusnya.
    – Dari arah Timur (Taman Suropati) menuju Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Teuku Umar – Jalan Cut Mutia – Jalan Menteng Raya – Jalan Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari Penjernihan menuju ke Stasiun Manggarai dapat melalui Jalan Penjernihan – Jalan R.M Margono Djojohadikoesomo – Jalan Galunggung – Jalan Sultan Agung dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari Timur (Stasiun Manggarai) menuju ke Timur (Benhil) dapat melalui Jalan Sultan Agung – Jalan Galunggung – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur II – Jalan Penjernihan.
    – Warga sekitar Kawasan Jalan Blora, Jalan Sumenep, Jalan Purworejo, dan Jalan Blora dapat menggunakan Jalan Latuharhary – Jalan Sultan Agung – Jalan Galunggung.
    – Lalu lintas dari Timur (Taman Suropati) menuju ke Timur (Stasiun Karet) dapat menggunakan Jalan Madiun – Jalan Galunggung – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur II – Jalan Penjernihan.
    -Warga sekitar Kawasan Pedurenan dan Setiabudi untuk menuju Utara (Taman Menteng) dapat melalui Jalan H. R.
    Rasuna Said sisi Barat – Jalan Sumenep – Jalan Latuharhary – Jalan Cimahi – Jalan Taman Sunda Kelapa – Jalan Taman Suropati – dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Pasar Rumput) menuju ke Selatan (Mampang Prapatan) dapat menggunakan Jalan Galunggung – Jalan Gembira – Jalan Kuningan Persada – Jalan H.R. Rasuna Said jalur lambat – Jalan terusan H. R Rasuna Said – Jalan Mampang Prapatan.
    – Lalu lintas dari Barat (Karet) menuju Timur (Kampung Melayu) dapat menggunakan Jalan Mas Mansyur – Jalan Layang Non Tol Kasablanka – Jalan Kasablanka Raya – Jalan Abdullah Syafei.
    – Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju Barat (Stasiun Palmerah) dapat menggunakan Jalan KH. Abdullah Syafei – Jalan Casablanka Raya – JLNT Dr. Satrio atau Jalan Dr. Satrio – Jalan Mas Mansyur – Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan Raya – Jalan Palmerah Timur 1.
    – Lalu lintas dari Barat (Slipi) menuju Utara (Monas) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto – Jalan Sudirman sisi Barat – Jalan M.H. Thamrin sisi Barat.
    – Lalu lintas dari Selatan (Benhil) menuju Utara (Monas) dapat menggunakan Jalan Sudirman sisi Barat – Jalan M.H. Thamrin sisi Barat – dst.
    – Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju Selatan (Mampang Prapatan) dapat menggunakan Jalan KH. Abdullah Syafei – Jalan Casablanka Raya – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Terusan Rasuna Said – Jalan Mampang Prapatan.
    – Lalu lintas dari Selatan (Simpang Kuningan) menuju Utara (Setiabudi) dapat menggunakan Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Pedurenan.
    – Lalu lintas dari Barat (Patra) menuju Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto – Jalan M.T. Haryono – Cawang.
    – Lalu lintas dari Timur (Cawang) menuju Barat (Slipi) dapat menggunakan Kupingan Besar Semanggi – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Mas Mansyur – Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan Raya – Kupingan Pejompongan Raya – Jalan Gatot Subroto.
    – Lalu lintas dari Selatan (Blok M) menuju Utara (Semanggi) dapat menggunakan Jalan Panglima Polim – Jalan Kyai Maja – Jalan Pakubuowo – Jalan Hang Lekir – Jalan Asia Afrika – Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Gatot Subroto – Semanggi.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan Dharmawangsa dan Brawijaya yang ingin bepergian ke arah Utara (Blok M) dapat menggunakan Jalan Fatmawati Raya – Jalan Panglima Polim – dst.
    – Lalu lintas dari Selatan (Antasari) menuju Utara (Mabes Polri) dapat menggunakan Jalan Brawijaya – Jalan Fatmawati Raya – Jalan Panglima Polim – Jalan Trunojoyo.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Prapanca Raya (Jalan Bangka, Jalan Wijaya 1, Jalan Kemang Raya) yang ingin bepergian ke arah barat (Blok M) dapat menggunakan Jalan Bangka Raya – Jalan Kapten Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Lalu lintas dari Timur (Mampang Prapatan) menuju Barat (Blok M) dapat menggunakan Jalan Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Lalu lintas dari Utara (Senopati) menuju Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Suryo – Jalan Tendean – Jalan Gatot Subroto – Jalan M.T. Haryono.
    – Lalu lintas dari arah Selatan (Kemang) menuju Utara (Kuningan) dapat menggunakan Jalan Mampang Prapatan Raya – Jalan Terusan H. R. Rasuna Said – Jalan H.R. Rasuna Said.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Mampang VIII) menuju Barat (Mampang VII) dapat menggunakan Jalan Mampang Prapatan Raya – berputar di U-turn Simpang Jalan Duren Tiga Selatan – Jalan Mampang Raya.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Pancoran) menuju Barat (Kemang) dapat menggunakan Jalan KH Guru Amin – Jalan Duren Tiga Raya – Jalan Mampang Prapatan Raya – simpang Jalan Duren Tiga Selatan – Jalan Mampang Prapatan Raya – Jalan Duren Bangka.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Pattimura (Jalan Galuh, Jalan Mataram Raya, Jalan Kertanegara) yang ingin bepergian ke arah Selatan (Blok M) dapat menggunakan Jalan Senopati – Jalan Suryo – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Sisingamangaraja yang ingin bepergian ke arah timur (Kuningan) dapat menggunakan Jalan Sisingamangaraja sisi Timur – Jalan Raden Patah II – Jalan Raden Patah I – Jalan Trunojoyo – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Gunawarman – Jalan Senopati – Jalan Suryo – Jalan Kapten Tendean.
    Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan menyesuaikan jadwal aktivitas agar tidak terdampak oleh pengalihan arus akibat Jakarta International Marathon 2025.
    “Masyarakat kami minta untuk menghindari kawasan rute marathon selama pelaksanaan acara, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Koordinasi juga telah dilakukan bersama kepolisian, Satpol PP, dan panitia untuk memastikan kelancaran kegiatan ini,” ujar Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah jenderal TNI – Polri baik yang masih aktif maupun sudah pensiun mengisi jajaran direksi dan komisaris di BUMN tambang. Penunjukan para purnawirawan dan jenderal aktif itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

    Dalam catatan Bisnis, BUMN tambang yang telah selesai melakukan RUPS antara lain, MIND ID (holding), PT Bukit Asam Tbk. (PT BA), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Timah Tbk. (TINS).

    Adapun, di tubuh MIND ID, tercatat ada tambahan sebanyak dua orang berlatarbelakang jenderal Polri. Mereka mengisi jabatan di jajaran direksi dan komisaris. Keduanya yakni Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi dan Komjen Pol M Fadil Imran. Irjen Firman adalah mantan Kepala Korlantas Polri. Dia putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan pensiun pada tahun 2023 lalu. 

    RUPS Mind ID yang berlangsung pada Selasa lalu menetapkan Irjen Firman sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSE Mind ID. 

    Selain Irjen Firman, ada sosok Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Fadil adalah polisi aktif yang menjabat sebagai Kepala Baharkam Polri. RUPS Mind ID menetapkan Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) dan Kapolda Metro Jaya itu sebagai komisaris.

    Masuknya Irjen Firman dan Irjen Fadil, menambah jajaran pejabat dari TNI-Polri di tubuh MIND ID. Sekadar gambaran Direktur Utama MIND ID adalah pensiunan TNI AU berpangkat Marsekal Muda. Dia adalah Maroef Sjamsoeddin.

    Maroef merupakan adik dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain Maroef, ada sosok Nugroho Widyotomo yang merupakan pensiunan jenderal pasukan khusus TNI AD, Kopassus.

    Adapun, pensiunan tentara dan polisi juga masuk di BUMN tambang lainnya. Dalah satunya adalah sosok Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan yang ditunjuk oleh pemegang saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan posisi Irwandy Arif.

    Bambang merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dia juga sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kasad pada 2021, dan pada tahun yang sama ditugaskan sebagai Panglima Kodam XVI/Pattimura. Pada 2021-2023, Bambang tercatat menempati posisi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

    Sementara itu di PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ada sosok Rudi Sufahriadi yang ditunjuk sebagai komisaris. Rudi adalah pensiunan polisi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Jawa Barat.

    Pensiunan jenderal TNI juga tercatat masuk dalam struktur PT Timah Tbk. Ada Restu Widiantoro sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Restu Widiyantoro tercatat sebagai purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir sebagai Kolonel Infanteri. Restu lulus dari Akademi Militer pada 1987, meraih gelar Diploma S2 dari King’s College London pada 1997 dan Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

    Selain Restu ada pula sosok Agus Rohman. Dia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Pernah menjabat sebagai pangkostrad.

    RUPS Pertamina

    Selain di Holding Tambang, perubahan struktur direksi dan komisaris juga terjadi di Pertamina. Oki Muraza ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025).

    Selain Oki, RUPST juga menunjuk Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

    Sementara itu, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

    Pada saat yang sama, RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran dewan komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

    Adapun BUMN migas itu sejatinya telah lama menempatkan pensiunan polisi dan TNI di jajaran komisaris. Mereka antara lain Mochammad Iriawan yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya,  mantan Kapolda Jateng dan Kakorlantas Polri Condro Kirono, dan mantan Komandan Paspampres era Jokowi, Bambang Suswantono.

    Respons Polri

    Sementara itu, Mabes Polri merespons kabar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Fadil Imran menjadi komisaris MIND ID.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

    “Nanti kami cek dulu ya,” ujarnya di kompleks Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, jenderal polisi bintang dua ini juga mengaku harus mengecek aturan anggota korps Bhayangkara aktif masuk dalam jajaran atau petinggi perusahaan.

    “Nanti kita cek. Kita cek dengan aturannya nanti,” pungkasnya.

  • Polri Siapkan Nama Calon Wakapolri Baru

    Polri Siapkan Nama Calon Wakapolri Baru

    JAKARTA – Polri mempersiapkan nama-nama calon wakil Kapolri (wakapolri) baru yang akan menggantikan Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun pada bulan ini.

    “Saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang tiga atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dilansir ANTARA, Kamis, 12 Juni.

    Dia memastikan sosok yang terpilih akan disampaikan kepada masyarakat.

    “Saat ini sedang dalam proses. Nama yang disusun, nanti Pak Kapolri akan menyampaikan,” katanya.

    Sebelumnya, Komjen Ahmad Dofiri diangkat menjadi Wakapolri pada 13 November 2024 berdasarkan mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024.

    Pengangkatan Komjen Ahmad Dofiri dari sebelumnya Irwasum Polri menjadi Wakapolri adalah untuk menggantikan Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada Kabinet Merah Putih.

    Komjen Ahmad Dofiri telah meniti karir yang panjang di lingkungan kepolisian. Jenderal polisi bintang tiga itu mengawali kariernya sebagai Kanit Resintel Polsek Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990.

    Pengalaman operasionalnya terus bertambah hingga dipercaya menjadi Danton Tar di Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1992.

    Setelah itu, Dofiri menempati berbagai posisi strategis, seperti Kapuskodalops Polres Tangerang, Kapolsekta Jatiuwung, dan Kapolsek Metro Kebayoran Baru.

    Di tahun 1999, Dofiri memasuki dunia penelitian di PPITK-PTIK, dan pada 2005 melanjutkan karier di bidang SDM sebagai Kassubag Jabpamentil di Mabes Polri.

    Di tingkat nasional, ia menjabat sebagai Kabaintelkam Polri di 2021. Lalu, Irwasum Polri pada 2023 hingga akhirnya mencapai posisinya saat ini sebagai Wakapolri pada 2024.

  • Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan sebanyak 700 buruh yang terdampak PHK di Tangerang, Cirebon, dan Garut.

    Dia menyampaikan, ratusan buruh itu bakal bekerja di dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dreamers Sports dan PT Tah Sung Hung. Total, dua perusahaan ini nantinya bisa menyerap 35.000 tenaga kerja.

    “Hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih seribu lagi secara bertahap,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyampaikan, ratusan buruh ditempatkan di perusahaan dengan sektor yang sama seperti sebelumnya. Artinya, penyerapan tenaga kerja oleh dua perusahaan itu tidak akan memiliki hambatan.

    “Ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan, khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip,” tambah Sigit.

    Adapun, Sigit juga menyampaikan bahwa pelepasan buruh ini merupakan hasil dari kerja sama kepolisian bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker. 

    Kala itu, korps Bhayangkara dan Kemenaker telah bersepakat membuat Desk Ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di kalangan buruh.

    “Dan harapan kita, kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengkomunikasikan sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru,” pungkasnya.

  • Wakapolri Ahmad Dofiri Segera Pensiun, Mabes Polri Belum Dapat Calon Pengganti

    Wakapolri Ahmad Dofiri Segera Pensiun, Mabes Polri Belum Dapat Calon Pengganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri masoh belum mengantongi nama untuk mengganti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri yang akan memasuki masa pensiun.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan jenderal bintang tiga untuk menggantikan Dofiri.

    “Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini proses pemilihan Wakapolri itu masih berproses. Di samping itu, nama-nama jenderal bintang tiga yang masuk bursa calon Wakapolri belum bisa diungkapkan oleh Sandi.

    Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan nama calon Wakapolri ketika sudah menemukan sosok yang pas untuk mengisi jabatan orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu.

    “Masih dikumpulkan. Kalau memenuhi syarat baru akan disampaikan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Ahmad Dofiri pada Rabu (13/11/2025). Pelantikan itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Adapun, Ahmad Dofiri telah menggantikan menggantikan Agus Andrianto yang telah ditarik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.