Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Penyerapan Gula dari Petani Dipantau Ketat, Polri Turun Tangan!

    Penyerapan Gula dari Petani Dipantau Ketat, Polri Turun Tangan!

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah akan memperkuat konsolidasi dalam proses penyerapan tebu dari petani dalam negeri jelang puncak musim giling yang akan dilakukan pada Juli dan Agustus 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi ke pasar konsumsi dan memastikan distribusi gula lokal terserap dengan harga yang sesuai.

    “Kami ingin memastikan hasil petani gula benar-benar terserap dengan harga yang adil, sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yaitu Rp 14.500 per kilogram. Jangan sampai ada praktik rembesan gula rafinasi ke pasar yang merusak harga di tingkat produsen,” kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).

    “Ini momentum kita menata kembali tata niaga gula nasional agar lebih sehat dan mempercepat target swasembada gula, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Dalam Rapat Koordinasi SPHP Gula sebelumnya, sempat terungkap adanya kekhawatiran terjadinya rembesan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan permintaan terhadap gula produksi lokal.

    Sebagai langkah konkret, pihaknya mendorong ID FOOD, anak perusahaannya, serta PTPN agar meningkatkan proses lelang dan melaporkan perkembangan aktivitas lelang gula secara berkala kepada pemerintah serta Satgas Pangan Polri.

    “Semua pihak mendukung serapan hasil panen petani dengan harga Rp 14.500 per kg. Karena itu, hasil Rapat Koordinasi SPHP Gula menyepakati penguatan pengawasan lintas K/L terhadap rembesan gula rafinasi ke pasar umum,” ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

    Polri Turun Tangan

    Selaras dengan hal tersebut, melalui telegram tanggal 2 Juli 2025 ke seluruh daerah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan dinas perdagangan daerah untuk memastikan implementasi teknis HAP gula di tingkat petani.

    Selain itu, dilakukan pengecekan dan pendataan langsung terhadap produsen, distributor, agen, serta pasar tradisional dan modern guna memetakan potensi rembesan gula rafinasi di pasar.

    Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mencegah peredaran gula selundupan. Bila ditemukan pelaku usaha yang terbukti mengedarkan gula rafinasi di luar peruntukannya, Satgas Pangan akan menindak secara hukum dan melaporkan perkembangan kegiatan serta hambatan di lapangan kepada Mabes Polri.

    “Kita tidak ingin petani tebu merugi karena hasil panennya tidak terserap. Pemerintah, BUMN pangan, dan pelaku usaha harus hadir dan sama-sama mengawal ini, untuk kesejahteraan petani, untuk ketahanan pangan, khususnya di sektor pergulaan,” tegas Arief.

    (hal/eds)

  • Kritik Masyarakat Bagian Perbaikan Kami

    Kritik Masyarakat Bagian Perbaikan Kami

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat untuk selalu mengevaluasi kerja institusi Polri. Dia menilai masukan dari masyarakat dapat menjadi sarana pertumbuhan Polri.

    Hal itu disampaikan Jenderal Sigit pada pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79. Sigit mulanya ditanya harapannya terhadap institusi yang dipimpinnya.

    “Tentunya kami selalu minta dan membuka ruang untuk dikoreksi dan dievaluasi,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Sabtu (5/7/2025) dini hari.

    “Karena memang kami menyadari bahwa belum semua dari kita ini bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat,” lanjutnya.

    Dia mengaku paham akan setiap kritikan yang mengarah pada institusinya. Dia meyakini hal itu adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara agar terus berbenah.

    “Kami paham, karena kecintaannya, masyarakat kadangkala memberikan masukan mungkin bentuknya halus, ada yang keras, tapi itu bagi kami sebuah bagian dari kritik untuk terus bisa melakukan perbaikan terhadap institusi Polri,” ungkapnya.

    “Tentunya harapan kita Polri semakin ke depan tentunya semakin lebih baik, lebih bisa melayani masyarakat dan lebih dicintai masyarakat. Kita harapkan juga masyarakat merasa memiliki Polri sesuai dengan tagline kita ‘Polri Untuk Masyarakat’,” pungkasnya.

    (ond/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Momen Kapolri-Ketua MA Nyanyi ‘Koyo Jogja Istimewa’ di Pagelaran Wayang Kulit

    Momen Kapolri-Ketua MA Nyanyi ‘Koyo Jogja Istimewa’ di Pagelaran Wayang Kulit

    Jakarta –

    Polri menggelar pertunjukan wayang kulit berlakon Amartha Binangun. Di tengah acara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat bernyanyi duet dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menghibur masyarakat.

    Pagelaran wayang kulit ini digelar di Lapangan Bhyangkara Mabes Polri, Jumat (4/7/2025) malam. Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-79.

    Sunarto mulanya menyampaikan selamat atas peringatan hari lahir Korps Bhayangkara. Dia turut menyampaikannya terhadap Polri selaku pengayom masyarakat.

    “Ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke 79 kepada Polri beserta seluruh jajaran. Semoga Polri semakin jaya, kemudian sukses dan semakin dekat dengan masyarakat,” kata Sunarto dari atas panggung.

    Dia juga mengapresiasi kesuksesan Polri menggelar acara wayang kulit. Sebab, banyak masyarakat yang antusias hadir di tempat itu.

    “Terbukti pada hari ini banyak sekali masyarakat yang hadir di halaman Mabes Polri ini, maka indikasi bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat saat ini sudha terbukti. Sekali lagi, selamat untuk Polri,” ucap Sunarto.

    Dengan busana adat jawa, mereka tampak asik melantunkan lirik tiap lirik. Masyarakat hingga anggota TNI-Polri tampak berbaur bernyanyi dan berjoget menikmati suara Jenderal Sigit hingga Sunarto.

    Penampilan itu bukan hanya soal bernyanyi , namun menjadi semacam pesan tersirat tentang sinergi penegak hukum yang tidak hanya ditunjukkan lewat rapat formal, tapi dari harmoni dan irama yang dilakukan bersama hingga menjadi lantuna yang indah.

    (ond/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fadli Zon Apresiasi Polri Gelar Pentas Wayang, Minta Institusi Lain Contoh

    Fadli Zon Apresiasi Polri Gelar Pentas Wayang, Minta Institusi Lain Contoh

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri pagelaran wayang kulit yang diinisiasi oleh Polri. Dia mengapresiasi semangat Polri dalam pemajuan kebudayaan.

    “Kegiatan ini saya kira luar biasa. Kami sangat apresiasi sekali dalam rangka HUT Bhyangkara diselenggarakan sebuah pagelaran wayang dengan tema Amartha Binangun ini,” kata Fadli Zon di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

    Politisi partai Gerindra itu mendorong institusi lain mengikuti langkah Korps Bhayangkara. Khususnya dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam kegiatan-kegiatannya.

    “Kami sangat apresiasi sekali dan mudah-mudahan semakin banyak institusi dalam hari-hari lahirnya bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk seperti wayang,” tuturnya.

    Wayang, lanjut Fadli, telah masuk di dalam warisan budaya takbenda yang diakui oleh UNESCO. Karena itu, menurutnya, pelestarian wayang melalui pementasan sangat menarik.

    “Yang pertama malah dulu, tahun 2003 masterpiece of oral tradition and intangible heritage of humanity. Jadi warisan agung budaya dunia, wayang lah yang pertama kali diakui oleh UNESCO dari Indonesia,” ungkapnya.

    “Wayang golek yang perlu semakin banyak pementasan. Kalau wayang kulit saya kira masih masih cukup kuat komunitasnya,” pungkas Fadli Zon.

    (ond/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapolri Sebut Panen Jagung Institusinya Berhasil Bikin Petani Bergairah

    Kapolri Sebut Panen Jagung Institusinya Berhasil Bikin Petani Bergairah

    Kapolri Sebut Panen Jagung Institusinya Berhasil Bikin Petani Bergairah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di acara pagelaran Wayang Kulit perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara,
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    menyampaikan bahwa upaya bertani jagung yang dilakukan Polri sudah berhasil membuat para petani bergairah.
    “Alhamdulillah sekarang masyarakat kelompok petani bergairah,” kata Jenderal Sigit di acara yang digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri ini, di Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025) jelang tengah malam.
    Dia menjelaskan, upaya bertani dari Polri dilatarbelakangi oleh perhatian Presiden Prabowo Subianto pada peperangan di tataran global yang menimbulkan kesultan pangan dan naiknya harga bahan pokok.
    Polri merespons perhatian Prabowo terhadap kondisi itu dengan cara menguatkan
    ketahanan pangan
    , yakni dengan cara menanam jagung lewat kerja sama dengan masyarakat tani.
    “Salah satu yang tentunya bisa kemudian kita dorong bersama-sama salah satunya adalah di bidang kemandirian pangan. Jagung, tentunya menjadi salah satu sektor penting yang dibutuhkan terkait dengan program-program Asta Citanya Bapak Presiden,” kata Jenderal Sigit.
    Dia menyatakan Polri berhasil memanen 2 sampai 2,5 juta ton jagung dari sekitar 469.000 hektare lahan.
    “Kalau semuanya berjalan dengan baik, harapan kita stabilitas Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tetap terjaga,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tewas di Gili Trawangan, Brigadir Nurhadi Diduga Gunakan Zat Ilegal

    Tewas di Gili Trawangan, Brigadir Nurhadi Diduga Gunakan Zat Ilegal

    Mataram, Beritasatu.com — Misteri kematian anggota Polri Brigadir M Nurhadi yang ditemukan tewas di sebuah vila mewah di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan publik. Polda NTB kini tengah mengusut kasus tersebut secara mendalam.

    Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan, kematian Brigadir Nurhadi diduga berkaitan dengan konsumsi zat ilegal saat menghadiri pesta privat bersama tiga rekannya yang kini berstatus sebagai terduga pelaku, yakni Y, G, dan M.

    Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah vila bernama Villa Tekek, yang berada di kawasan eksklusif Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan sementara, pesta tersebut bertujuan untuk bersenang-senang dan berlangsung secara tertutup.

    “Dari keterangan para saksi, mereka ke sana untuk happy dan berpesta. Dan saat pesta berlangsung, diberikanlah sesuatu kepada korban. Sesuatu yang tidak legal dan tidak seharusnya dikonsumsi,” jelas Kombes Syarif, Jumat (4/7/2025).

    Meski belum disebutkan secara pasti jenis zat yang dikonsumsi, dugaan mengarah pada psikotropika atau narkotika ilegal yang memicu reaksi fatal pada tubuh korban.

    Penyelidikan mengalami kendala karena minimnya bukti visual dan saksi mata yang dapat menjelaskan kronologi secara perinci, terutama pada rentang waktu krusial antara pukul 20.00 Wita hingga 21.00 Wita.

    “Di lokasi kejadian tidak ada kamera pengawas yang mengarah ke titik kejadian. Area tempat korban ditemukan dan tempat para terduga pelaku berkumpul tidak tercakup CCTV,” ungkap Syarif.

    Hasil eksumasi jenazah menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Brigadir Nurhadi mengonsumsi zat yang tidak layak dikonsumsi manusia, yang diyakini diberikan pada awal pesta berlangsung.

    “Hasil sementara forensik memperkuat adanya zat yang dikonsumsi korban sebelum meninggal. Zat tersebut bukan untuk konsumsi manusia dan menimbulkan efek fatal,” tegas Syarif.

    Saat ini, tim penyidik masih menunggu hasil laboratorium toksikologi dari Mabes Polri guna memastikan kandungan zat tersebut dan kaitannya dengan kematian korban.

    Selain unsur zat berbahaya, penyidik juga menyelidiki faktor sosial yang mungkin ikut memicu peristiwa malam itu. Salah satunya adalah interaksi antara korban dan seorang perempuan yang hadir dalam pesta tersebut.

    “Almarhum sempat mendekati seorang wanita di pesta yang diketahui merupakan teman dari salah satu terduga pelaku. Ini menjadi bagian dari konteks sosial yang kami dalami,” tambahnya.

    Meski belum dapat disimpulkan sebagai motif langsung, interaksi sosial ini dianggap relevan dalam membangun kronologi dan motif kejadian.

    Polda NTB menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini untuk menemukan kebenaran di balik kematian Brigadir Nurhadi yang masih menyisakan banyak tanda tanya.

  • Kick Off Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Jilid II Dimulai Pekan Depan

    Kick Off Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Jilid II Dimulai Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah memasuki babak baru.

    Hal itu terjadi usai kubu pelapor yakni Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyatakan keberatan atas keputusan penghentian perkara atau SP3 yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Oleh karenanya, TPUA mengajukan gelar perkara khusus agar kasus Jokowi ini bisa ditinjau ulang. Pengajuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada akhir Juni.

    Pada intinya, pelapor menginginkan sejumlah nama agar dilibatkan dalam gelar perkara khusus ini agar keputusan penghentian penyidikan bisa diterima TPUA.

    “Pendumas dalam hal ini TPUA tanggal 2 Juli 2025 itu membuat surat perihal permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis (3/7/2025).

    Adapun, sejumlah nama yang diajukan oleh TPUA adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan hingga sejumlah pihak dari DPR RI serta Komnas HAM.

    Dalam hal ini, kata Truno, pihaknya telah menetapkan bahwa jadwal gelar perkara khusus itu bakal berlangsung pada pekan depan atau tepatnya pada Rabu (9/7/2025).

    “Maka tindak lanjut itu untuk mengundang nama-nama dalam pelibatan gelar perkara khusus yg dimohonkan itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9,” pungkas Trunoyudo.

    Kubu Jokowi Nilai Berlebihan 

    Di lain sisi, Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara menilai bahwa pengajuan gelar perkara khusus perkara ijazah kliennya ini dinilai berlebihan.

    Sebab, kata Rivai, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan alat bukti yang menunjukan bahwa ijazah Jokowi terbukti sah dan asli.

    “Dalam pandangan kami gelar perkara khusus ini berlebihan karena pada intinya penyelidikan telah selesai dengan hasil tidak terbuktinya pengaduan yang diajukan TPUA,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/7/2025).

    Namun demikian, Rivai menyatakan bahwa pihaknya siap menghadiri gelar perkara khusus tersebut apabila dilibatkan oleh Bareskrim Polri.

    “Kami siap menghadiri gelar perkara khusus nanti dan akan memberikan sejumlah tanggapan dan pendapat hukum terhadap perkara tersebut,” tuturnya.

    Lebih jauh, Rivai juga mengatakan dalam kegiatan gelar perkara khusus ini kliennya tidak perlu hadir karena bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

    “Kalau pemeriksaan tentu beliau hadir, seperti sebelumnya. Kalau sekedar gelar perkara cukup kami saja,” pungkas Rivai.

    Di SP3 Bareskrim 

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan gelar perkara untuk menentukan ada dan tidaknya tindak pidana dalam perkara ini.

    Kemudian, dari hasil analisis yang telah dilakukan penyidik korps Bhayangkara telah menyimpulkan bahwa ijazah SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi adalah asli.

    “Namun, dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” jelas Rahardjo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025.

    Dengan demikian, maka aduan yang sempat dilayangkan oleh TPUA mengenai temuan publik cacat hukum ijazah sarjana Jokowi menjadi tidak terbukti. Selain itu tindak pidana juga tak ditemukan. 

  • Polda di Seluruh Indonesia Segera Miliki Direktorat Baru TPPO dan PPA

    Polda di Seluruh Indonesia Segera Miliki Direktorat Baru TPPO dan PPA

    Sidoarjo, Beritasatu.com – Pemerintah menyetujui pembentukan direktorat khusus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta perlindungan perempuan dan anak (PPA) di tingkat polda seluruh Indonesia, karena tingginya kasus kejahatan. 

    “Kami baru saja menyetujui pembentukan direktorat TPPO dan PPA di tingkat polda di seluruh Indonesia. Dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sudah seharusnya ada penanganan yang lebih fokus dan terstruktur,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

    Hal ini disampaikan Rini saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025) sore. Sidak ini dilakukan untuk memantau layanan publik di lingkungan Polri, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. 

    Dalam kunjungannya ke Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Mal Layanan Polri, Rini menegaskan pemerintah mendukung penuh langkah Bareskrim Mabes Polri untuk membentuk direktorat khusus TPPO dan PPA di seluruh polda.

    Rini mengapresiasi terhadap pelayanan Unit PPA Polresta Sidoarjo yang dinilai responsif dan peduli terhadap korban kekerasan. Dalam kunjungannya, Rini sempat menyapa dan berdialog langsung dengan seorang anak korban kekerasan yang sedang menjalani pemeriksaan.

    Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyambut baik kunjungan menpan RB dan menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Ada pengecekan langsung tadi terhadap layanan unit PPA dan Mal Pelayanan Publik Polri. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Dengan adanya persetujuan ini, diharapkan setiap polda di Indonesia akan segera memiliki struktur khusus yang menangani TPPO dan PPA secara profesional dan berkelanjutan.

  • Kapolri Listyo Sigit Telah Mengantongi Nama Calon Wakapolri

    Kapolri Listyo Sigit Telah Mengantongi Nama Calon Wakapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi sejumlah nama untuk calon pengganti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan calon pengganti Dofiri merupakan perwira tinggi Polri terbaik yang cocok untuk mengisi jabatan dari Trunojoyo dua tersebut.

    “Dan sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari Pati Polri untuk menduduki Wakapolri sudah ada di tangan Bapak Kapolri,” ujar Sandi di Mabes Polri, Rabu (2/7/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum bisa merincikan secara detail terkait dengan nama-nama calon Wakapolri. Namun demikian, pengangkatan Wakapolri baru hanya tinggal menunggu keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa segera kita umumkan untuk mengganti Bapak Dofiri selaku Wakapolri untuk jabatan berikut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Dofiri telah resmi menyerahkan jabatannya ke Kapolri Sigit pada Senin (30/6/2025). Dofiri resmi menanggalkan jabatannya setelah memasuki masa pensiun di usia 58 tahun.

    Dalam catatan Bisnis setidaknya terdapat sejumlah Komjen yang berpotensi untuk menempati jabatan Wakapolri. Misalnya, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

    Selanjutnya, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Polri Syahardiantono, Dankorbrimob Polri Komjen Imam Widodo hingga Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran.

    Sementara itu, anggota yang bertugas di luar lembaga yang berpotensi lainnya adalah Sekjen KKP, Komjen Rudy Heriyanto; Sekjen Kemenkum Komjen Nico Afinta hingga Kepala BNN Mathius Hukom.

  • Kapolri disebut telah kantongi nama calon wakapolri baru

    Kapolri disebut telah kantongi nama calon wakapolri baru

    “Sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari perwira tinggi (pati) polri untuk menduduki wakapolri sudah ada di tangan Bapak Kapolri,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo disebut telah mengantongi nama calon wakil Kapolri (wakapolri) baru yang akan menggantikan Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang telah memasuki masa pensiun.

    “Sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari perwira tinggi (pati) polri untuk menduduki wakapolri sudah ada di tangan Bapak Kapolri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Akan tetapi, lanjut dia, nama-nama tersebut belum bisa diungkapkan karena masih belakangan ini Polri disibukkan dengan rangkaian acara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada Selasa (1/7).

    Dirinya berharap nama-nama tersebut bisa segera diumumkan sehingga posisi wakapolri dapat terisi.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa segera kami umumkan untuk mengganti Bapak Dofiri selaku wakapolri untuk jabatan berikut,” ujarnya.

    Pada Senin (30/6), Komjen Pol. Ahmad Dofiri telah resmi melepas tanggung jawabnya sebagai wakapolri dalam Upacara Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Wakapolri.

    Dofiri telah memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri setelah berulang tahun ke-58 pada 4 Juni 2025.

    Komjen Pol. Ahmad Dofiri telah meniti karir yang panjang di lingkungan kepolisian. Jenderal polisi bintang tiga itu mengawali kariernya sebagai Kanit Resintel Polsek Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990.

    Pengalaman operasionalnya terus bertambah hingga dipercaya menjadi Danton Tar di Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1992.

    Setelah itu, Dofiri menempati berbagai posisi strategis, seperti Kapuskodalops Polres Tangerang, Kapolsekta Jatiuwung, dan Kapolsek Metro Kebayoran Baru.

    Di tahun 1999, Dofiri memasuki dunia penelitian di PPITK-PTIK, dan pada 2005 melanjutkan karier di bidang SDM sebagai Kassubag Jabpamentil di Mabes Polri.

    Dofiri kemudian dipercaya memimpin Polres Bandung pada 2007 dan segera dipromosikan menjadi Wakapolwiltabes Bandung, hingga akhirnya menjadi Kapoltabes Yogyakarta pada 2009.

    Di tingkat Mabes, Dofiri turut mengisi peran-peran strategis, termasuk sebagai Kabag Kermadagri Robangpers SDM Polri dan Koorspripim Polri.

    Pengalaman ini membawanya menjadi Analis Kebijakan Madya SSDM Polri pada 2012. Ia kemudian menjadi Wakapolda DIY pada 2013 dan Karobinkar SSDM Polri pada tahun berikutnya.

    Karier Ahmad Dofiri semakin berkembang saat ia ditunjuk sebagai Kapolda Banten pada 2016. Lalu, menjabat sebagai Kapolda DI Yogyakarta dan Aslog Kapolri sebelum akhirnya menjadi Kapolda Jawa Barat pada 2020.

    Di tingkat nasional, ia menjabat sebagai Kabaintelkam Polri di 2021. Lalu, Irwasum Polri pada 2023 hingga akhirnya mencapai posisi sebagai Wakapolri pada 2024.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.