Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Mabes Polri

  • Jenderal Purn Polisi Ungkap Penelitian Roy Suryo dan Rismon Soal Ijazah Jokowi Bohong, Tipu Rakyat

    Jenderal Purn Polisi Ungkap Penelitian Roy Suryo dan Rismon Soal Ijazah Jokowi Bohong, Tipu Rakyat

    GELORA.CO  — Penasihat ahli Kapolri Bidang Hukum, Inspektur Jenderal Pol (Purn) Aryanto Sutadi mengungkapkan bahwa semua penelitian Roy Suryo dan Rismon Sianipar soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu adalah bohong belaka.

    Hal itu kata Aryanto Sutadi terungkap dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang digelar di Mabes Polri, pada Rabu (9/7/2025) lalu dan dihadiri dua pihak yang berperkara.

    Menurut Aryanto Sutadi tudingan Roy Suryo dan Rismon Sianipar bahwa ijazah Jokowi palsu terbantahkan.

    Karenanya Aryanto menyebut apa yang dikatakan Roy Suryo dan Rismon Sianipar soal ijazah Jokowi palsu adalah menyesatkan masyarakat.

    “Kemarin di gelar perkara khusus itu, saya itu di dalam dari pertama sampai yang terakhir. Oke, dari situlah saya mendapatkan semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh Roy dan Rismon itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini gini gini bohong semua itu,” kata Aryanto dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di channel YouTube tvOneNews, Minggu (13/7/2025).

    “Bohong karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu keliru ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian, karena itu kalau diperiksakan enggak valid. Jawaban mereka, ya salahkan dong yang mengopi itu. itu waras enggak? gitu loh,” kata Aryanto.

    Menurut Aryanto apa yang diungkapkan Roy Suryo dan Rismon sebagai saksi ahli dalam gelar perkara khusus itu sama dengan apa yang mereka katakan di televisi nasional tanpa ada bukti sahih.

    “Jadi yang disampaikan mereka sama dengan yang selama ini di televisi, itu saja,” katanya.

    Selama ini, kata Aryanto, Roy Suryo Cs dan kuasa hukum mereka selalu memframing seakan-akan apa yang dilakukan polisi dalam menyelidiki kasus ini melanggar aturan.

    “Saya ingin menangkis itu. Saya membela kebenaran dan ingin menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong dari framing-framing untuk menantang aparat yang ada,” kata Aryanto.

    Aryanto menjelaskan gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah Jokowi palsu dibagi menjadi dua bagian.

    “Gelar yang pertama itu menampungi itu bukti-bukti. Yang kedua, pendalaman idengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang ditebarkan oleh mereka itu terbuka,” ujar Aryanto.

    Ia mencontohkan Rismon Sianipar mengatakan bahwa skripsi Jokowi tidak benar karena ridak ada lembaran pengesahan.

    “Apa keterangan daripada UGM? Pak yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu 50 persen kayak gitu, Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi enggak ada lembar pengesahan dan sebagainya itu, ada 50 persen,” kata Aryanto.

    Contoh kedua kata Aryanto, Roy Suryo mempersoalkan nama sejumlah pihak di ijazah dimana ditulis SU semestinya SOE.

    “Jawaban UGM, ternyata itu terjadi karena pada waktu itu, doktor itu diterima tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun belakang. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar Pak, itu bukan kejanggalan,” kata Aryanto.

    Karenanya kata Aryanto, intinya selama ini apa yang dikatakan Roy Suryo dan Rismon itu adalah kebohongan yang mereka tutup-tutupi.

    “Jadi intinya ya, apa yang disampaikan kemarin di gelar perkara itu betul-betul saya melihat itu kebohongan dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Roy untuk menyesatkan rakyat. Sehingga sekarang rakyat banyak terpengaruh,” kata Aryanto.

    Aryanto menjelaskan dalam gelar perkara khusus juga akan menampung bukti-bukti baru yang belum dimasukkan.

    “Saya sudah menasehatkan pada dua pihak bawa bukti-bukti yang selengkapnya. Dua-dua datang memang bawa saksi ahli. Saksi yang dibawa, Pak Roy sama Pak Rismon. Yang dibawa ke situ bukan bukti penelitian dia yang katanya pakai teknik itu idan sebagainya. Tapi cuman ngomong seperti yang di sini ya,” kata Aryanto.

    “Saya sudah menduga ini pasti ya enggak akan berbobot buktinya,” kata Aryanto.

    Karenanya kata dia, meski hasil gelar perkara khusus belum diumumkan, namun paling tidak sudah dipakai sebagai acuan dalam laporan dugaan fitnah, penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Jokowi di Polda Metro Jaya.

    “Nah, sekarang kan sudah nih, ada warning dari Bareskrim bahwa ijazah Jokowi itu memang asli. Ini pasti dipakai acuan oleh Polda Metro,” katanya.

    Karenanya kini Polda Metro sudah menaikkan status kasus fitnah, penghasutan dan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Tetapi bukti-bukti bahwa ijazah ini asli itu tadi masih tetap digali lagi untuk penyidikan di sini. Di sinilah maka penyidikan di Polda Metro sudah berjalan sekarang,” katanya.

    Kemudian, kata Aryanto, penyidik akan melengkapi bahwa ini tuduhan fitnah dan sebagainya berjalan.

    “Nanti itu dikumpulkan dan dikirimkan ke jaksa. Jadi sudah sesuai prosedur sebenarnya ya. Tidak ada yang lompat-lompat. Yang mengatakan itu kan karena advokat yang merasa pandai sendiri,” katanya.

    Sementara itu kuasa hukum Roy Suryo Cs yang juga Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mengatakan bagaimana mungkin hasil gelar perkara khusu soal ijazah Jokowi palsu belum diumumkan Bareskrim, tapi Polda Metro sudah menaikkan kasus ke penyidikan.

    Mengenai dumas dugaan ijazah Jokowi palsi, kata Ahmad Bareskrim hanya memeriksa bukti-bukti untuk menguatkan penghentian penyidikan sementara bukti-bukti lain dikesampingkan.

    “Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Bareskrim. Sudah ada gelar perkara khusus belum keluar hasilnya. Okelah kalau putusan pengadilan belum ada, gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil, tapi Polda Metro ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini?” katanya.

    Roy Suryo Tidak Gentar

    Pakar Telematika, Roy Suryo mengaku tidak takut jika dirinya dijadikan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Hal itu terkait ditingkatkannya status laporan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu dari penyelidikan ke penyidikan.

    Roy Suryo menyebut dirinya dan masih berfokus kepada fakta-fakta yang ada berdasarkan temuan pihaknya.

    “Hahaha Gak apa-apa. Lihat saja. Kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah, Dr. Rismon, saya, Dr. Tifa, dan semua-semua itu, kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta,” kata Roy dalam keterangannya, Minggu (12/7/2025).

    Menurutnya sangat wajar penyidik mengupayakan permintaan dari Jokowi sebagai pelapor dalam kasus ini.

    Namun, Roy meminta agar terlapor juga dipandang yang sama.

     “Dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali,” katanya.

    Karena sebenarnya, kata Roy, masyarakat juga bisa menilai fakta-fakta apa yang sudah terungkap.

    “Dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level, kalau tidak hanya di Polda, tapi sampai kemarin di Bareskrim, yang kita sajikan kemarin pada saat gelar perkara khusus,” jelasnya.

    Untuk itu, Roy akan tetap bertekad membuktikan tudingan jika ijazah Jokowi palsu.

    “Insya Allah tidak. Kita tidak akan takut ya, karena ini Anda pun, misalnya, kami dilakukan, ya apakah itu namanya perekayasaan atau apa, sesama umat manusia, ini hanya hubungan manusia saja, habluminnanas,” ujarnya.

    “Kita yang lebih penting itu kejujurannya habluminnallah hubungan dengan Allah, hubungan kita yang dengan yang di atas,” jelasnya.

    “Dan saya percaya penuh, sebenarnya fakta-fakta itu, atau bukti-bukti itu sebenarnya lock and clear ya, hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir,” kata Roy.

     Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025) menyebut ada dua obyek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi.

    Kemudian obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya lima Laporan Polisi (LP).

    “Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” urainya.

    Ia menjelaskan obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari lima LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakart Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi.

    Selanjutnya, kata Ade, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Dari sana katanya penyidik akan dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka serta apakah akan langsung dilakukan penahanan atau tidak

  • Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.

    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 

    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     
    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 

    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 

    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 

    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.

    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     
    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.

    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.
     
    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 
     
    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     

    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 
     
    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 
     
    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
     

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 
     
    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.
     
    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     

    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
     
    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.
     
    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kasus Ijazah Jokowi, Eks Wamen Paiman Minta Polisi Tangkap Roy Suryo: Saya Dizalimi

    Kasus Ijazah Jokowi, Eks Wamen Paiman Minta Polisi Tangkap Roy Suryo: Saya Dizalimi

    GELORA.CO  – Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Paiman Raharjo meminta polisi segera menangkap pakar telematika Roy Suryo.

    Roy Suryo diminta ditangkap sehubungan dengan tudingannya mengenai ijazah mantan Presiden RI (Jokowi) yang diduga palsu.

    Paiman mengonfirmasi bahwa dia telah melaporkan Roy Suryo beserta pakar forensik digital Rismon Hasiholan, politikus PDIP Beathor Suryadi, dan Hermanto kepada Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, (12/7/2025)

    “Yang kita sangkakan adalah penyebaran berita pokok, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan,” kata Paiman dalam video yang diunggah di akun TikTok @law.martin dan kanal YouTube Refly harun pada hari Senin, (14/7/2025).

    Paiman yang dibantu oleh pengacara kondang Farhat Abbas itu mengaku terpaksa melaporkan Roy Suryo c.s. karena dia merasa sangat dizalimi dan difitnah.

    “Padahal, kami tidak tahu-menahu, dituduh mencetak ijazah Jokowi. Padahal, kalau kita berpikir secara waras bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM, bahwa dinyatakan asli.”

    Dia turut menyinggung pernyataan Bareksrim Mabes Polri dan teman-teman Jokowi menyebut ijazah Jokowi memang asli. Namun, kata Paiman, Roy Suryo c.s. masih ngotot menuding bahwa ijazah Jokowi dibuat oleh Paiman.

    Menurut Paiman, tuduhan Roy Suryo dkk. itu menghancurkan nama baiknya, bahkan kariernya jadi terganggu.

    “Oleh karena itu, dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh, orang-orang jahat ini, segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, diproses hukum, dan dihukum,” ujarnya.

    Dia berharap pasal yang nantinya menjerat Roy Suryo c.s. adalah pasal mengenai penyebaran berita bohong, yaitu pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pasal tentang pemerasan.

    “Mudah-mudahan orang-orang ini segera ditangkap karena saya sangat-sangat terhina,” kata dia mengulangi permintaannya.

    Lalu, dia mengaku yakin seratus persen bahwa ijazah Jokowi asli.

    “Saya meminta kepada Polri agar segera menangkap orang-orang yang menuduh, memfitnah, dan membuat gaduh bangsa ini.”

    Paiman sudah lihat ijazah Jokowi

    Beberapa waktu lalu Paiman mengklaim sudah pernah melihat ijazah asli Jokowi. Menurut Paiman, awalnya dia hanya memberikan saran kpeada Roy Suryo.

    “Saya ini sebagai sahabat, awal-awal saya hanya sebagai memberikan WA saran, saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi langsung, lalu pernyataan dari UGM. Nah itu saya jadikan saran, ‘Mas sudahlah saya sudah melihat sendiri,’ intinya itu. Jadi, tidak ada saya mengintimidasi apa-apa, hanya niatan baik sebagai teman,” kata Paiman dalam pesan yang diterima, Senin, (30/6/2025).

    Mengenai ijazah Jokowi yang dituding dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Paiman mengakui dia sempat membuka usaha jasa pengetikan di Pasar Pramuka. Namun, usaha itu hanya berjalan dari tahun 1997 hingga 2002.

    “Memang dulu saya pernah usaha di Pasar Pramuka, pojok usaha pengetikan di samping saya sebagai tukang sapu. Saya buka jasa pengetikan 1997-2002 memang di situ saya punya beberapa kios, di depan ada dan di belakang ada,” kata Paiman.

    Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Paiman mengatakan telah menjual kiosnya untuk membuka usaha lain. Sejak tahun 2002 dia tak pernah lagi mendirikan usaha di Pasar Pramuka.

    “Kemudian karena saya butuh modal usaha baru maka kios yang di depan saya jual dan saya pindah di belakang. Jadi saya memang betul bahkan berani sumpah kalau saya memang usaha di pasar Pramuka pojok itu hanya dari tahun 1997-2002 setelah itu saya tidak pernah menginjakkan ke Pasar Pramuka Pojok lagi,” kata dia.

    Paiman juga menegaskan bahwa pada tahun 2017 lalu itu dia sudah tak membuka usaha di Matraman. Saat itu dia sudah menjabat sebagai PJ Rektor sehingga tak memiliki kesempatan untuk membangun usaha di Matraman.

    Kini Paiman mengaku apa yang dialamatkan kepada akan diserahkan kepada publik dan juga sejarah, serta Tuhan yang akan melihat kebenarannya.

    Baca juga: Kubu Roy Suryo Klaim Sumber Masalah Ijazah Palsu Ada di Jokowi: Jangan Kita yang Dianggap Buat Gaduh

    “Jadi kalau sekarang saya kembalikan sejarah diri saya, biarkan Allah yang akan melihatkan kebenarannya. Tapi saya katakan demi Allah saya tidak pernah tahu menahu apalagi saya mencetak ijazah pak Jokowi karena ijazah Pak Jokowi itu sudah dinyatakan asli jadi saya kira biar saja saya saat ini jadi bulan-bulanan. Ini merupakan cobaan bagi saya,” katanya

  • Polda Metro Jaya sebut Operasi Patuh Jaya juga sasar kendaraan dinas

    Polda Metro Jaya sebut Operasi Patuh Jaya juga sasar kendaraan dinas

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (14/7/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Polda Metro Jaya sebut Operasi Patuh Jaya juga sasar kendaraan dinas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:23 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan Operasi Patuh Jaya 2025 tidak hanya menyasar kendaraan pribadi melainkan juga menyasar kendaraan dinas.

    “Karena sekarang untuk kendaraan dinas pun ter-‘capture’ (tangkap) oleh kamera ETLE, bukan hanya kendaraan masyarakat, tapi kendaraan dinas juga oleh ETLE,” kata Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Komarudin menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait hal tersebut.

    “Karena yang disasar adalah pengendara, bukan lagi objek kendaraan, tapi perilaku dari pengendara,” katanya.

    Ia juga menyebutkan Operasi Patuh Jaya dilaksanakan dengan sejumlah tahapan, mulai dari tahapan kegiatan preemtif, preventif sampai dengan penegakan hukum. Terkait lokasi mana saja yang menjadi sasaran Operasi Patuh Jaya 2025, Komarudin menyebutkan akan memfokuskan ke daerah yang belum terpasang ETLE dan riskan terjadi pelanggaran.

    “Termasuk juga ETLE Mobile, ini akan kita maksimalkan untuk menghindari ataupun mengantisipasi ataupun meminimalisir kontak dengan pelanggar,” jelasnya.

    Komarudin menambahkan pihaknya mempersilakan masyarakat untuk tetap menggunakan kendaraan yang dimiliki, tapi patuhi ketentuan yang berlaku.

    “Masyarakat dengan patuh itu sudah lebih dari cukup untuk membuat ataupun meminimalisir permasalahan transportasi atau lalu lintas di Jakarta,” katanya.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin ini. Operasi Patuh Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan.

    Operasi Patuh Jaya tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas. Tema tersebut dinilai sangat relevan, dengan semangat untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera karena ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

    Sumber : Antara

  • Dokter Tifa Bilang Transkrip Nilai Ijazah Jokowi Seperti Produksi Universitas Ruko: yang Benar Saja

    Dokter Tifa Bilang Transkrip Nilai Ijazah Jokowi Seperti Produksi Universitas Ruko: yang Benar Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma kembali menggemparkan publik dengan pernyataannya soal keabsahan transkrip nilai mantan Presiden Jokowi.

    Tifa mengaku telah melihat langsung transkrip nilai asli milik seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985.

    “Transkrip nilai asli itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bukti fisiknya juga ada pada saya,” ujar Tifa di X @DokterTifa (14/7/2025).

    Ia menyebut, isi dari transkrip nilai asli tersebut sangat berbeda dengan dokumen yang ditampilkan Bareskrim Mabes Polri pada 22 Mei 2025 lalu. Bahkan, menurutnya, perbedaannya mencapai 180 derajat.

    “Jumlah SKS di transkrip asli itu 161 SKS. Bukan 122 SKS ditambah 88 SKS jadi 210 SKS seperti transkrip abal-abal yang ditampilkan Bareskrim,” tegasnya.

    Ia menambahkan, bentuk fisik dokumen transkrip asli terlihat sangat rapi dan dibuat menggunakan mesin ketik manual, sesuai dengan era 1980-an.

    “Dokumennya berkualitas tinggi. Khas UGM. Bukan kayak begini, transkrip nilai abal-abal yang tulisannya amburadul,” sindirnya.

    “UGM itu universitas ternama. Masa transkrip nilainya seperti dari Universitas Ruko? Yang benar saja!,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Tifa menyebut dirinya sempat hadir saat gelar perkara terkait dokumen tersebut.

    “Saya pada waktu Gelar Perkara kemarin, ingin membantu Bareskrim,” imbuhnya.

    Ia mengaku ingin membantu pihak Bareskrim dengan menunjukkan dokumen yang menurutnya asli.

    “Dokumen-dokumen yang anda pakai sebagai barang buktinya salah atau mungkin palsu. Dan, seperti ini lho yang asli. Bareskrim nya sudah defensif duluan,” tandasnya.

  • Panglima TNI hadiri panen raya padi di wilayah Kodam I/BB

    Panglima TNI hadiri panen raya padi di wilayah Kodam I/BB

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Panglima TNI hadiri panen raya padi di wilayah Kodam I/BB
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jendral TNI Agus Subianto menghadiri panen raya padi lahan ketahanan pangan Kodam I/BB, di Kabupaten Deli Serdang. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,  didampingi Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, unsur Forkopimda Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se Sumatera Utara, tokoh masyarakat, serta kelompok tani dari berbagai daerah. Kamis (10/7).

    Dalam sambutannya, Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Ia menyampaikan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga berperan aktif mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian.

    “Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. TNI hadir untuk membantu masyarakat, mewujudkan program makan bergizi gratis, dan mendukung Indonesia Emas 2045,” tegas Panglima TNI seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (11/7). 

    Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyerahkan secara simbolis bantuan berupa pupuk, benih padi, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani. Selain itu, disalurkan juga bantuan paket sembako kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara.

    Sekda Kabupaten Langkat, Amril yang hadir mewakili Bupati Langkat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif TNI yang dinilai sangat membantu para petani serta pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pangan.

    “Kehadiran Panglima TNI dalam panen raya ini menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan TNI. Kabupaten Langkat siap mendukung dan berkolaborasi untuk memajukan sektor pertanian, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Amril.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Paradoks Pemberantasan Narkoba

    Paradoks Pemberantasan Narkoba

    Paradoks Pemberantasan Narkoba
    Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi | edukasi dan advokasi antikorupsi. Berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi di berbagai sektor
    ”
    Pemberantasan narkoba omong kosong! Bagaimana polisi di Nunukan bisa memberantas narkoba kalau mereka sendiri terlibat penyelundupan?
    ”
    DEMIKIANLAH
    banyak komentar yang saya temukan dari berbagai pembicaraan hangat masyarakat Nunukan, Kalimantan Utara. Ironi melukai nurani dalam paradoks pemberatasan narkoba di perbatasan negeri.
    Di garis batas negeri, pemberantasan narkoba menjelma paradoks yang mencengkeram. Polisi, yang disumpah sebagai benteng hukum, justru terseret dalam pusaran kejahatan penyelundupan narkoba.
    Nunukan, jantung perbatasan Indonesia-Malaysia, sorot lampu perang melawan narkotika memantul pada bayang-bayang pengkhianatan: oknum penegak hukum menjadi pelaku.
    Bagaimana mungkin mereka yang memegang tameng keadilan justru menikamnya dari belakang?
    Ketika sabu merayap melalui jalur tikus dan dermaga gelap, pertanyaan dari rakyat yang selalu terzholimi menggema: apakah musuh sejati ada di luar sana, atau justru bersemayam dalam seragam yang seharusnya melindungi?
    Kisah tragis “polisi tangkap polisi” mengaburkan garis antara pemburu dan buruan, mengungkap luka sistemik yang melemahkan perjuangan melawan narkoba di perbatasan negeri.
    Pada Rabu, 9 Juli 2025, kabar mengejutkan terkait penangkapan polisi itu datang. Tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana
    Narkoba
    Bareskrim Polri dan Divisi Propam menangkap empat oknum polisi, termasuk Iptu Sony Dwi Hermawan, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Reskoba) Polres Nunukan, terkait dugaan penyelundupan sabu di wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia.
    Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan cerminan krisis integritas yang mengguncang Institusi Kepolisian, terutama dalam misi pemberantasan narkoba di kawasan rentan seperti di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. 
    Penangkapan berlangsung di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, wilayah perbatasan yang dikenal sebagai jalur rawan penyelundupan narkotika.
    Operasi ini dilakukan secara senyap oleh Tim Mabes Polri, dengan pengawalan ketat yang bahkan melibatkan jenderal bintang dua, menunjukkan tingkat keseriusan kasus.
    Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, membenarkan penangkapan tersebut dan menegaskan bahwa keempat oknum polisi diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.
    Ironi mengingat mereka bertugas di Satuan Reserse Narkoba yang seharusnya menjadi garda terdepan melawan peredaran gelap narkotika.
    Informasi awal menyebutkan tujuh polisi ditangkap. Namun, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, meluruskan bahwa hanya empat polisi yang diciduk, semuanya dari Polres Nunukan, tanpa melibatkan warga sipil.
    Penggeledahan juga dilakukan di rumah Iptu Sony, meskipun belum ada keterangan resmi mengenai barang bukti yang ditemukan. Kasus ini masih dalam pengembangan, dengan keempat polisi dibawa ke Mabes Polri di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    Kasus ini menyoroti krisis integritas di tubuh kepolisian, khususnya di unit yang bertugas menangani narkoba. Iptu sony, sebagai kasat reskoba, memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin operasi pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan yang strategis.
    Namun, dugaan keterlibatannya dalam penyelundupan sabu-sabu justru memperlihatkan bagaimana oknum di posisi kunci dapat melemahkan upaya penegakan hukum.
    Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa Kalimantan Utara, khususnya Nunukan, merupakan salah satu pintu masuk utama narkotika dari Malaysia, dengan sabu sebagai komoditas utama.
    Pada 2024, BNN mencatat lebih dari 50 kasus penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan kalimantan, dengan nilai barang bukti mencapai puluhan miliar rupiah.
    Fakta bahwa oknum polisi, termasuk pimpinan satuan narkoba, diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan internal.
    Divisi Propam, yang turut terlibat dalam operasi ini, seharusnya menjadi benteng pencegahan pelanggaran etik dan pidana oleh polisi.
    Namun, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal masih sangat lemah. Laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada 2024 mencatat bahwa pelanggaran etik oleh polisi meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar kasus terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
    Wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik, Nunukan memiliki tantangan unik dalam pemberantasan narkoba.
    Lokasi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, ditambah dengan banyaknya jalur tikus dan dermaga tradisional, mempermudah penyelundupan narkoba.
    Data dari Polda Kaltara menunjukkan bahwa pada 2023, lebih dari 60 persen kasus narkoba di wilayah ini melibatkan lintas batas, dengan sabu sebagai barang yang paling banyak diselundupkan.
    Faktor ini diperparah minimnya sumber daya, seperti personel dan teknologi pengawasan, di wilayah terpencil seperti Sebatik.
    Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada logistik, melainkan integritas aparat. Kasus penangkapan empat polisi ini menegaskan bahwa ancaman narkoba tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri.
    Ketika oknum polisi yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi bagian dari masalah, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin terkikis.
    Survei Indikator Politik Indonesia pada 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap polri hanya 65 persen, turun dari 72 persen pada 2022, dengan salah satu penyebab utama adalah kasus-kasus pelanggaran oleh oknum polisi.
    Kasus “polisi tangkap polisi” di Kabupaten Nunukan bukanlah insiden terisolasi. Pada 2023, kasus serupa juga pernah terjadi di Polda Sumatera Utara, di mana seorang perwira polisi ditangkap karena melindungi jaringan narkoba.
    Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan memerlukan reformasi mendalam.
    Menurut penulis, dengan melihat fakta yang terjadi, ada beberapa hal urgen yang harus dibenahi terkait sistem yang ada di institusi Polri.
    Pertama, Polri perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal. Divisi propam harus dilengkapi teknologi dan wewenang lebih besar untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran, seperti melalui audit rutin terhadap anggota di unit-unit strategis seperti Satresnarkoba.
    Kedua, seleksi dan pelatihan personel untuk penempatan di wilayah perbatasan harus lebih ketat. Polisi yang bertugas di area rawan seperti
    nunukan
    harus memiliki integritas tinggi dan dilatih untuk menghadapi godaan finansial dari sindikat narkoba.
    Ketiga, kerja sama lintas instansi, seperti dengan BNN dan Bea Cukai, harus diperkuat untuk menutup celah penyelundupan di perbatasan.
    Data BNN menunjukkan bahwa kerja sama lintas instansi pada 2024 berhasil menggagalkan 30 persen lebih banyak kasus penyelundupan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal seperti ini harus lebih ditingkatkan.
    Keempat, hukuman tegas wajib diterapkan bagi polisi yang melanggar hukum, seperti kolusi dengan sindikat narkoba. Sanksi ringan, misalnya teguran atau shalat lima waktu, tidak efektif.
    Data Propam Polri 2023 menunjukkan hanya 10 persen pelaku pelanggaran berat dipecat, sisanya mendapat hukuman ringan. Pemecatan dan tuntutan pidana harus diterapkan konsisten untuk menegakkan integritas Polri.
    Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi publik bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab bersama.
    Masyarakat di wilayah perbatasan dapat berperan sebagai mata dan telinga dengan melaporkan aktivitas mencurigakan, seperti yang menjadi cikal bakal pengungkapan kasus ini.
    Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa krisis integritas dalam kepolisian tidak boleh digeneralisasi sebagai kegagalan seluruh institusi.
    Saya akui banyak polisi yang bekerja dengan dedikasi, tapi ulah oknum seperti yang terlibat di Nunukan mencoreng nama baik mereka.
    Lebih jauh lagi, kasus ini mengingatkan kita akan kompleksitas perang melawan narkoba. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun sistem yang mampu menahan godaan dari “lahan basah” dan penyalahgunaan wewenang.
    Publik harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Polri, sambil mendukung reformasi yang memastikan aparat penegak hukum bebas dari keterlibatan dalam kejahatan yang mereka lawan.
    Penangkapan empat polisi di Nunukan adalah tamparan keras bagi Polri dan publik. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba di perbatasan tidak hanya menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga ancaman dari dalam.
    Dengan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan seleksi personel, dan melibatkan masyarakat, Polri dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kasus seperti ini tidak terulang.
    Publik, di sisi lain, harus melihat kasus ini sebagai panggilan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam perang melawan narkoba. Hanya dengan kerja sama dan komitmen kolektif, perbatasan Indonesia dapat menjadi benteng yang kokoh melawan ancaman narkotika.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Keluarga Brigadir Nurhadi Mengaku Didatangi Aparat, Diminta Tak Persulit Penyelidikan Regional

    6 Keluarga Brigadir Nurhadi Mengaku Didatangi Aparat, Diminta Tak Persulit Penyelidikan Regional

    Keluarga Brigadir Nurhadi Mengaku Didatangi Aparat, Diminta Tak Persulit Penyelidikan
    Editor
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Penyidikan kasus kematian anggota Bidang Propam Polda NTB,
    Brigadir Nurhadi
    masih berjalan.
    Pihak keluarga mengaku didatangi tujuh orang aparat setelah kejadian. 
    “Waktu datang 7 orang dia bilang sama saya untuk jangan mempersulit penyelidikan, dia menjanjikan akan mengawal kasus anak saya, dia bilang sudah 40 barang bukti sudah diamankan. Itu bahasanya,” ucap mertua Nurhadi, Sukarmidi, Kamis (10/7/2025).
    Dia mengungkap, salah seorang anggota mengaku ada tekanan dari Mabes Polri untuk mengungkap kasus
    kematian Brigadir Nurhadi
    ini.
    Sukarmidi menyampaikan bahwa sudah ada sekurangnya 40 barang bukti yang ditemukan selama penyelidikan.
    “Jadi yang jelas dia bilang sama saya, nanti supaya cepat selesai karena saya ada tekanan Mabes, ini bukan ranah keluarga, bukan ranah aparat, tapi Ini ranah negara, jadi kalau Bapak mempersulit, Bapak kena, saya pun kena pidana,” kata dia menirukan ucapan anggota dimaksud.
    Sukarmidi menceritakan bahwa menantunya sempat mengabari tentang tugas dinasnya, yakni menangani kasus kematian warga Lombok Utara, Rizkil Wathoni yang bunuh diri karena ditetapkan sebagai tersangka pencurian HP di minimarket.
    Peristiwa itu memicu reaksi warga yang kemudian melakukan perusakan Kantor Polsek Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara pada Jumat (21/3/2025).
    Belakangan, Iptu Dwi Maulana Kurnia Amin dicopot dari jabatannya dari jabatan Kapolsek Kayangan atas serangkaian kejadian itu.
    “Anak saya sempat bercerita, dia ditugaskan untuk menangani kasus kematian warga KLU yang meninggal bunuh diri itu,” ucap Sukarmadi setelah dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).
    Nurhadi menjadi bagian dari tim yang menyelidiki peran oknum polisi yang diduga terlibat.
    Tidak ada rasa curiga dari keluarga, mengingat tugas pokok anaknya di Propam Polda NTB untuk menangani pelanggaran anggota polisi.
    Sukarmadi menitipkan pesan kepada menantunya itu untuk mawas diri meskipun itu dalam menjalankan tugas.
    “Saya ingatkan dia, nak hati-hati, dari orang yang suka dan benci sama kita, lebih banyak orang yang benci,” katanya. 
    Tiga hari sebelum kematian Nurhadi, keluarga juga melihat tingkah laku korban yang di luar dari kebiasaan, yakni menerima telepon lebih sering dari biasanya serta keluar malam dan pulang larut.
    Puncaknya, Nurhadi pamit untuk menjemput tamu ke Gili Trawangan seolah menjadi pesan terakhirnya.
    Brigadir Nurhadi mengalami penganiayaan sebelum tenggelam di dalam kolam.
    Hasil otopsi menunjukkan kondisi patah tulang lidah korban karena dicekik.
    Kemudian, luka memar akibat benda tumpul di kepala bagian depan dan belakang.
    Ada pula air yang masuk pada bagian tubuh.
    Dirrekrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya masih mendalami pelaku yang melakukan penganiayaan.
    Pelaku ini di antara tiga tersangka, yakni Kompol Made Yogi Purusa Utama, Ipda Haris Candra, dan M.
    “Ini yang masih kami dalami, sampai hari ini kita belum dapatkan pengakuan,” kata Syarif, Rabu (9/7/2025).
    Ketiga tersangka dikenakan Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan atau Pasal 359 tentang kelalaian juncto Pasal 55 KUHP.
    Brigadir Nurhadi ditemukan tewas di kolam salah satu vila Gili Trawangan pada 16 April 2025.
     
    Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul “Pihak Keluarga Brigadir Nurhadi Akui Diminta Polisi agar Tidak Mempersulit Penyelidikan.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kaget Lihat Pak Kasat Narkoba Diborgol, Ternyata Terlibat Penyelundupan Narkoba

    Warga Kaget Lihat Pak Kasat Narkoba Diborgol, Ternyata Terlibat Penyelundupan Narkoba

    GELORA.CO –  Amir seorang warga di sekitar Dermaga Tradisional Haji Putri, Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara kaget melihat Kasat Narkoba Iptu Sony diborgol, Rabu (9/7/2025) siang.

    Ketika itu, Amir mengenali betul wajah Iptu Sony di antara sejumlah orang yang tangannya diborgol.

    “Saya lihat tangannya diborgol. Kami kaget juga karena itu Pak Kasat.”

    “Banyak petugas, informasinya dari Mabes Polri, bahkan dikawal Jenderal Bintang Dua,” katanya, Kamis, dikutip dari TribunKaltara.com.

    Diketahui lokasi pengangkapan Iptu Sony tersebut berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

    Dermaga Tradisional Haji Putri dikenal rawan peredaran gelap narkotika, barang ilegal hingga penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Ternyata Iptu Sony ketika itu dibekuk bersama tiga anggota polisi lainnya.

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, membenarkan penangkapan Iptu Sony dkk.

    Ia meluruskan informasi yang awalnya menyebut ada tujuh polisi ditangkap.

    “(Informasi tujuh orang ditangkap) salah. Hanya empat orang, dan semuanya polisi. Tidak ada dari sipil,” katanya kepada Tribunnew.com, Kamis (10/7/2025).

    Keempatnya diduga terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika yang kini tengah dikembangkan oleh Mabes Polri bersama Divisi Propam.

    “Kasusnya penyelundupan narkoba,” tambah Eko singkat.

    Lantas, siapa Iptu Sony Dwi Hermawan?

     

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Iptu Sony pernah menjabat sejumlah posisi penting di wilayah hukum Polres Nunukan, Polda Kalimantan Utara.

    Sebut saja seperti Kepala Unit Tindak Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Nunukan.

    Ia kemudian diberi kepercayaan menduduki kursi Kapolsek Nunukan Kota per 10 Oktober 2022.

    Iptu Sony menggantikan AKP Supangat yang telah memasuki masa pensiun.

    Karier kepolisiannya terus berlanjut dengan menjadi Kasat Reskoba Polres Nunukan.

    Jabatan tersebut sebelumnya dipegang Iptu M Ibnu Robanni.

    Prosesi serah terima jabatan dipimpin oleh Kapolres Nunukan saat itu, AKBP Taufik Nurmandia, di Ruang Aula Sebatik Polres Nunukan, pada Selasa (30/05/2023), sekitar pukul 09.00 Wita. 

    Informasi tambahan, Sony kini berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu).

    Pangkat ini merupakan bagian dari jenjang Perwira Pertama.

    Sementara, lambang pangkat Iptu berupa 2 balok emas di pundaknya.

    Kini karier polisi Iptu Sony terancam karena diduga terlibat kasus penyelundupan narkoba.

    Untuk gelar akademis, Iptu Sony memiliki titel Sarjana Hukum (S.H).

  • Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Diplomat Kemlu yang Tewas Dilakban

    Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Diplomat Kemlu yang Tewas Dilakban

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya akhirnya mengambil alih kasus tewasnya Diplomat atau pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta pusat.

    Kasus ini mulanya ditangani jajaran Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, Kapolsek Metro Menteng Kompol Rezha Rahandhi mengatakan perkara tewasnya diplomat Kemlu itu telah ditangani Polda Metro Jaya.

    “Untuk saat ini perkara penemuan jenazah di kosan Gondangdia, Jakarta Pusat ditangani oleh Dit Krimum Polda metro jaya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

    Di samping itu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana membenarkan informasi tersebut pelimpahan kasus tersebut.

    Hanya saja, Putu tidak menjelaskan lebih detail terkait proses penyidikan ini. Dia hanya menyatakan bahwa penyidik Direktorat Krimum Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan.

    “Betul. Dalam penyelidikan,” ujar Putu.

    Sekadar informasi, kasus ini terungkap pada Selasa (8/7/2025). Kala itu, warga setempat melaporkan temuan jasad dengan kepala dibungkus lakban ke kepolisian. 

    Berdasarkan proses penyelidikan yang ada, kepolisian telah mengungkap bahwa sejauh ini pada jasad Arya belum ditemukan tanda kekerasan. Adapun, pada lakban yang menutupi wajah jenazah hanya ditemukan sidik jari Arya.

    Di samping itu, Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono mengatakan bahwa Arya mengidap sejumlah penyakit di antaranya Gerd dan penyakit kolesterol. 

    Kemudian, Sigit menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan yang ada, termasuk dengan CCTV. Hal tersebut juga telah di asistensi dari Pusiden Mabes Polri.

    “Apakah korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan,” ujar Sigit.