Kementrian Lembaga: Mabes Polri

Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

“Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air.

“Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

“Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

“Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

24/10/2025 19:14
Kasus Karhutla 2025, Kapolri Ungkap Ada 83 Tersangka

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

“Di tahun 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

“Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

“Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

24/10/2025 18:14
Menhut Puji Polri Tegas Tangani Kasus Karhutla: Efektif Bikin Efek Jera

Jakarta –

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Raja Juli menilai sikap tegas itu berkontribusi dalam menurunnya angka karhutla di Indonesia.

Hal itu disampaikan Raja Juli usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dia juga menyampaikan terima kasih karena kerja sama yang baik dengan Polri, kasus kebakaran hutan di Tanah Air dapat ditekan.

“Di beberapa tempat efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian mengakibatkan orang yang nakal yang bermain-main dengan membakar lahan untuk memudahkan berkebun misalkan, angkanya dapat ditekan dengan baik,” kata Raja Juli.

“Sekali lagi oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” lanjutnya.

Raja Juli menjelaskan adanya penurunan peristiwa karhutla yang signifikan sepanjang 2025 dari tahun sebelumnya. Angka penurunan itu hampir mencapai 50 persen.

Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit mengatakan telah mengamankan sekitar 130 tersangka terkait kasus kebakaran hutan di sejumlah wilayah sejak tahun 2024.

Dia mengakui ada kenaikan terkait dengan angka penegakan hukum. Dengan begitu, lanjut Sigit, sebaran luas lahan yang terbakar bisa berkurang.

“Tentunya ke depan kami terus akan melakukan perbaikan bersama-sama Kementerian Kehutanan dan mungkin nanti juga seluruh rekan-rekan stakeholder terkait sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

(ond/ygs)

24/10/2025 16:58
Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional Nasional 24 Oktober 2025

Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit usai menerima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Sigit menjelaskan, meski Indonesia mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, potensi karhutla masih perlu diwaspadai.
Potensi ini dikemukakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“BMKG menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah, di antaranya Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ucapnya.
Sigit mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high) pada periode Januari hingga 22 Oktober 2025.
Angka itu menurun 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Wilayah dengan titik hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Kondisi ini disebabkan rendahnya curah hujan, cuaca kering, angin kencang, serta karakteristik wilayah yang sebagian besar lahan gambut,” kata Kapolri.
Sigit menyebut kan, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian mitigasi karhutla.
Sepanjang 2025, Polri menggelar 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 patroli.
Selain itu, Polri bersama pemangku kepentingan juga membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di wilayah rawan karhutla.
“Polri bersama kementerian dan lembaga berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” kata Sigit.
Ia mengatakan langkah pencegahan dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan personel, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pendirian posko tanggap darurat terpadu.
Polri juga mengoperasikan
early warning system
untuk deteksi dini melalui aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan SiPongi (KLHK), Fire Danger Rating System, satelit Himawari (BMKG), dan TMAT.
Selain patroli darat, Polri melakukan patroli udara bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Jika terdeteksi titik api, pemadaman dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
Terkait penegakan hukum, Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
Sigit bilang, Polri menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan pada Januari sampai 23 Oktober 2025.
Para pelaku diduga membakar lahan untuk membuka kebun secara ilegal.
“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain merusak lingkungan, itu membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” kata Kapolri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/10/2025 16:55
Ngaku Ajudan Kapolri, Pria Pamekasan Tipu Warga Rp500 Juta Modus Rekrutmen Polri Jalur Khusus

Pamekasan (beritajatim.com) – Seorang pria berinisial MZ (55), warga Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, ditangkap polisi setelah menipu dan menggelapkan uang sebesar Rp500 juta milik ASH (35), warga Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Pelaku mengaku sebagai ajudan Kapolri dan staf khusus Mabes Polri untuk meyakinkan korban bahwa dirinya bisa meloloskan salah satu anggota keluarga korban menjadi anggota Polri melalui jalur khusus.

Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, melalui Kasi Humas AKP Jupriadi, menjelaskan kasus ini berawal dari kegagalan adik korban dalam seleksi anggota Polri tahun 2025. “Kasus ini bermula ketika adik kandung korban mengikuti tes seleksi anggota Polri Tahun 2025, namun justru dinyatakan gugur berdasar perangkingan daerah pada Mei 2025,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Kekecewaan korban kemudian dimanfaatkan oleh pelaku melalui perantara seorang kenalan berinisial ALSA. ALSA mengaku mengenal seseorang di Mabes Polri yang bisa membantu pengurusan masuk anggota Polri lewat jalur khusus. Pelaku MZ bahkan sempat menunjukkan ID card staf khusus Mabes Polri kepada ALSA untuk memperkuat pengakuannya.

“Setelah itu, ALSA menghubungkan korban dengan pelaku, dan pelaku MZ meyakinkan korban bahwa dirinya bisa membantu melakukan pengurusan adik korban untuk menjadi anggota Polri melalui Jalur Khusus,” terang Jupriadi.

Meyakini janji tersebut, korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp500 juta ke rekening pelaku melalui Bank Jatim Unit Larangan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, pada 30 Juni 2025. Namun hingga kini, adik korban tidak pernah menerima panggilan lanjutan dari panitia seleksi, sementara uang yang diserahkan tidak dikembalikan.

“Kasus ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya masyarakat Pamekasan, bahwa saat ini modus rekrutmen Polri semakin canggih. Sehingga jangan terlalu mudah percaya tawaran atau iming-iming menjadi polisi dengan membayar sejumlah uang,” tegasnya.

Jupriadi menambahkan, praktik seperti ini kerap memanfaatkan rasa tidak percaya diri para pendaftar. “Kondisi ini seringkali dimanfaatkan pelaku dengan memanfaatkan nama besar institusi maupun jabatan publik untuk meyakinkan korban. Hal ini merupakan bentuk penipuan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas,” ujarnya.

Pelaku akhirnya ditangkap setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan laporan korban. Pemeriksaan dilakukan di ruang Reskrim Polres Pamekasan sekitar pukul 15.00 WIB, Rabu (22/10/2025).

“Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku langsung ditangkap. Dari kasus ini, pelaku terancam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara,” pungkas Jupriadi. [pin/beq]

23/10/2025 14:01
Polri Ungkap Kasus Narkoba Menonjol Sepanjang 2025, Didominasi Jaringan Aceh Nasional 23 Oktober 2025

Polri Ungkap Kasus Narkoba Menonjol Sepanjang 2025, Didominasi Jaringan Aceh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan deretan kasus narkoba berskala besar atau kasus menonjol yang berhasil diungkap sepanjang Januari hingga Oktober 2025.
Sejumlah kasus tersebut didominasi peredaran sabu jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
“Yang pertama adalah pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 135 kilogram di Lhokseumawe,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/10/2025).
Di Aceh, Eko bilang, Polri berhasil melakukan penyitaan 135 kilogram sabu dengan empat orang tersangka pada 7–8 Februari 2025.
Selang beberapa pekan kemudian, pada 25 Februari 2025, polisi kembali menggagalkan penyelundupan 188 kilogram sabu di Aceh Tamiang dan menahan satu tersangka.
Pengungkapan berikutnya terjadi pada 8 April 2025, yakni sabu seberat 192 kilogram di Bireuen, Aceh, serta 99 kilogram sabu di Kota Langsa, Aceh, pada 4–5 Mei 2025.
Selain sabu, Polri juga menyita 248 kilogram ganja di Lampung Tengah pada 4 Juni 2025 dan menangkap dua tersangka.
Sepekan kemudian, pada 20–22 Juni 2025, penyidik menemukan ladang ganja seluas 25 hektar di Desa Belang Meredeh dan Desa Kute Tenggoh di Aceh.
Ladang tersebut ditaksir menghasilkan 180 ton ganja basah.

Pada 5 Oktober 2025, Polri kembali menggagalkan peredaran sabu seberat 4,3 kilogram dan ekstasi sebanyak 155.000 butir di Aceh Timur.
Dalam kasus ini, satu tersangka berhasil ditangkap.
Selain pengungkapan di tingkat Bareskrim, Eko menjelaskan bahwa jajaran Polda juga berhasil menindak kasus peredaran narkoba berskala besar di sejumlah daerah.
Pada 10 April 2025, Ditresnarkoba Polda Aceh menyita 25 kilogram kokain di wilayah Langsa, Aceh Tamiang, dan Langkat, Sumatera Utara, serta menangkap enam tersangka.
Kasus menonjol lainnya adalah pengungkapan 98 kilogram sabu di Sungai Raya, Aceh Timur, pada 16 April 2025 oleh Polda Aceh; penyitaan 25 kilogram sabu, 5.842 butir ekstasi, dan 15.000 butir Happy Five di Medan pada 17 Juni 2025 oleh Polda Sumut; serta 100 kilogram sabu di Tanjung Balai pada 30 Juni 2025 dan 190 kilogram sabu di Langkat pada hari yang sama.
Pengungkapan terbesar di wilayah Jawa terjadi pada 12 Agustus 2025 ketika Polda Metro Jaya menyita 471 kilogram sabu mendekati setengah ton di Bekasi, Jawa Barat, dan menetapkan satu tersangka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 09:55
Orang Mengaku Adik Kapolri Janjikan Lolos Akpol, Warga Pekalongan Ditipu Rp 2,6 Miliar Regional 22 Oktober 2025

Orang Mengaku Adik Kapolri Janjikan Lolos Akpol, Warga Pekalongan Ditipu Rp 2,6 Miliar
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.co
m – Seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah, Dwi Purwanto (42), melaporkan empat orang ke Polda Jawa Tengah, usai menjadi korban penipuan dengan modus jalur khusus masuk Akademi Kepolisian (Akpol).
Kerugian yang dialami Dwi mencapai Rp 2,65 miliar.
Dwi melaporkan empat orang terduga pelaku, dua di antaranya adalah polisi aktif di Pekalongan, yakni Aipda F alias Rohim, dan Bripka AUK alias Alex.
Dua terlapor lain adalah warga sipil yakni Joko serta Agung yang mengaku sebagai adik dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kasus bermula pada Desember 2024, ketika Dwi menerima pesan dari Rohim, anggota Polres Pekalongan (Kajen).
Tanpa diminta, Rohim menawarkan bantuan agar anak Dwi bisa lolos Akpol lewat jalur istimewa yang disebutnya “kuota Kapolri.”
“Beliau menawarkan untuk membantu mengurus anak saya supaya bisa masuk Akpol,” ujar Dwi di Semarang, Rabu (22/10/2025).
Namun, jalan pintas itu tidak gratis.
Dwi diminta menyediakan Rp 3,5 miliar, dengan Rp 500 juta dibayarkan di awal sebagai tanda jadi dan sisanya setelah anaknya lolos seleksi pusat (Panpus).
Awalnya Dwi menolak. Tetapi setelah diyakinkan Rohim dan rekannya Alex, ia akhirnya menyerahkan Rp 500 juta pada 21 Desember 2024.
Uang tambahan sebesar Rp 1,5 miliar kemudian diminta pada Januari 2025 untuk alasan “proses administrasi di Jakarta.”
Beberapa waktu kemudian, Dwi dipertemukan dengan seorang pria bernama Agung, yang disebut sebagai adik dari Kapolri.
“Setelah ketemu dengan Agung selang satu hari saya dipertemukan dengan saudara Joko di Kediri, Jawa Timur. Kalau Agung ini menurut keterangan dari Alex ini kan adiknya Pak Kapolri, dia sipil. Kalau saudara Joko itu saya kurang paham untuk pekerjaannya apa,” jelas Dwi.
Dalam pertemuan itu, Agung memperkuat keyakinan Dwi bahwa anaknya akan “diperjuangkan langsung” oleh pihak Mabes Polri.
Ia bahkan menyebut ada sosok “Babe”, seorang jenderal purnawirawan, yang disebut bisa mengatur kuota kelulusan.
Atas bujukan itu, Dwi kemudian mentransfer uang sebanyak empat kali ke rekening Joko dengan total Rp650 juta.
Namun, setelah anaknya menjalani seleksi tahap pertama, hasilnya dinyatakan gagal.
Demi memenuhi permintaan para pelaku, Dwi mengaku menjual dua mobil mewah, Rubicon dan Mini Cooper, serta meminjam uang dari keluarganya.
“Saya sampai pontang-panting. Mereka sering datang mendadak malam hari, menekan agar uang segera disiapkan,” ujarnya.
Setelah kegagalan anaknya diumumkan, para pelaku saling lempar tanggung jawab.
“Totalnya semua Rp 2,65 miliar. Dua miliar diserahkan tunai ke Alex, sisanya ke rekening Joko. Saya langsung klarifikasi, dan mereka berjanji akan mengembalikan uang. Tapi sampai sekarang belum ada itikad baik,” kata Dwi.
Ia mengaku kecewa karena sudah mengenal Rohim sejak 2011, dan tak menyangka orang yang dikenalnya bisa menipunya.
Dwi berharap laporan yang ia buat bisa ditindaklanjuti.
“Perkembangan penyidik kemarin naik ke Sidik, tingkat sidik. Tetapi kelihatannya belum, belum diproses lagi. Kalau saya sudah dimintai keterangan juga. Sekarang salah satu pelakunya malah sedang pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut.
“Ini sedang saya cek dulu ke Krimum dan Propam. Nanti kalau sudah lengkap saya kabari,” kata Artanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 22:26
Fredy Pratama Belum Ditangkap, Bareskrim : Lari-lari Terus

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kendala gembong narkoba kelas internasional, Fredy Pratama belum tertangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba), Brigjen Eko Hadi menyatakan Fredy Pratama tak kunjung tertangkap karena kerap berpindah tempat.

“Kendala utamanya, yang dikejar lari-lari. Pindah-pindah sana sini. Kalau dia nongkrong di pojokkan udah kena,” ujar Eko di Bareskrim, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih berupaya untuk meringkus Fredy Pratama. Salah satu upaya itu dengan meminta Interpol untuk menerbitkan status red notice untuk Fredy.

“Ada, orang lari ke luar negeri. Ada prosedurnya. Dikirim ke hubinter. Hubinter bekerja sama dengan interpol dan lain-lain. Karena orangnya tidak ada di wilayah hukum kita,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Mabes Polri sebelumnya telah mengirimkan tim ke Thailand pada Selasa (4/6/2024). Tim tersebut berangkat berbarengan dengan proses pemulangan buronan nomor satu di Thailand, Chaowalit Thongduang. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum meringkus Fredy Pratama.

Adapun, Fredy Pratama merupakan pria kelahiran Banjarmasin. Dia memiliki beberapa julukan seperti The Secret, Airbag, Mojopahit dan termasuk Casanova. Setiap bulannya, jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan.

Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia.

22/10/2025 20:22
Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tidak ingin masyarakat diperhadapkan dengan harga beras mahal, Satgas Pangan Provinsi Sulsel langsung bereaksi.

Berkolaborasi dengan Bulog, Satgas Pangan Sulsel melakukan rapat koordinasi di Barugga Lappo Ase, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025).

Kastgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan, mereka diasistensi langsung oleh tim dari Bappanas, dan Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

“Kenapa beras harus dikendalikan? Karena ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras,” ujar Dedi kepada awak media.

Dikatakan Dedi, Pemerintah telah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras.

“Kehadiran Satgas di sini untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Bapanas,” ucapnya.

Bukan hanya itu, kata Dedi, Satgas juga bakal memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang di pasaran.

“Misalnya repacking untuk meningkatkan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” sebutnya.

Dibeberkan Dedi, dalam upaya itu ia berkolaborasi dengan Kanwil Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, dan pihak lainnya.

“Dari pemantauan kami di Enrekang dengan Palopo, memang ada sedikit yang di atas HET. 2 dari 24 kabupaten/kota,” Dedi menuturkan.

“Nanti akan kami asistensi, kami pelajari dengan data-data itu apakah terjadi penimbunan atau suplai yang kurang. Jika suplai kurang, Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” tambahnya.

22/10/2025 19:12
Kapolda Metro minta anggotanya ubah mindset pengamanan jadi pelayanan

Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada para anggotanya untuk mengubah mindset atau pola pikir dari pengamanan menjadi pelayanan.

“Sesuai arahan Kapolri, Wakapolri dan juga arahan dari para Pejabat Utama Mabes Polri, mulai sekarang kita mengubah mindset, mindset yang namanya pengamanan kita ubah jadi pelayanan,” kata Asep saat penyerahan kendaraan Pamapta ke Polres jajaran di Polda Metro Jaya, Rabu.

Asep menjelaskan anggota kepolisian harus menganggap masyarakat itu bukan musuh, namun menjadikan masyarakat itu sebagai keluarga dan saudara.

Ia juga mengaku sedih dan kecewa saat mengetahui banyak anggota kepolisian yang dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) ataupun Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Sedih saya lihatnya, tolong ingatkan anggotanya semua, sudah cukup. Tidak usah terjadi lagi hal-hal yang menyimpang, sudah cukup. Jangan lagi ada anggota yang berbuat negatif, yang menyakiti hati masyarakat,” kata Asep.

Dia juga meminta anggota Pamapta untuk merespon lebih cepat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari anggota Polri.

“Berikan pelayanan yang maksimal berikan pelayanan yang prima dan berikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Ingat, masyarakat yang menghubungi kita adalah masyarakat yang sedang kesulitan,” katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/10/2025 13:47