Kementrian Lembaga: Mabes Polri

Ada Celah Diskresi di KUHP Baru, Guru Besar Universitas Jember: Dimanfaatkan untuk Wani Piro

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember Prof Dr. Topo Santoso S.H, M.H sebut banyak diskresi atau mengambil keputusan dalam situasi tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terbaru tahun 2023.

Menurutnya, disekresi tersebut berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum, bahkan hal itu bisa jadi celah transaksional ketika menangani perkara pidana.

“Di tangan penegak hukum yang integritasnya rendah bahaya juga, karena bisa dimanfaatkan untuk wani piro (berani bayar berapa),” ujarnya usai mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jember bertema Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya, yang ditulis media ini, Sabtu (15/2/2025).

Prof Topo menjelaskan, dalam KUHP Nasional tidak terfokus pada tindakan pidananya saja ketika menangani perkara terhadap orang dewasa, anak dan korporasi.

“Tetapi fokus pada tindak pidana dan orang yang melakukan. Jadi latar belakang si A dan B berbeda maka penegak hukum harus melihat perbedaan itu,” ucap Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

Selain itu aparat penegak hukum juga harus melihat dampak tindak pidana terhadap korban, sehingga banyak variabel yang perlu diperhatikan ketika menangani perkara.

“Pilihan pilihan yudisial kan akan menimbulkan diskresi. Maka diperlukan penegak hukum yang bukan hanya pintar, atau faham soal hukum pidana, tetapi harus punya integritas tinggi,” ucap Prof Topo.

Tim Ahli Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menegaskan, KUHP Baru ini tidak menjamin terjadinya peningkatan integritas aparat penegak hukum.

“KUHP baru tidak bicara soal integritas, itulah tugas dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, LSM dan masyarakat untuk mengontrol penegak hukum, mentalitas dan karakternya,” katanya.

Artinya adanya keterbatasan dalam KUHP Nasional ini. Kata dia, gak itulah pentingnya kontrol yang cukup ketat dari masing-masing instansi aparat penegak hukum.

“Kalau pelaksanaanya, recruitmentnya dan pengawasannya kendor, ini juga bisa disalahgunakan,” jlentrehnya.

Prof Topo juga mengaku untuk melaksanakan KUHP Nasional ini, draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu harus diperbarui.

“RUU KUHAP harus mengakomodir perkembangan yang ada di KUHP Nasional dan tidak boleh tertinggal. Hemat saya, KUHAP sekarang tidak bisa digunakan melaksanakan KUHP Nasional,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut dia , pasal-pasal dan paradigma di KUHP Nasional harus diikuti KUHAP, termasuk dominus litus dan penyidikan.

“Termasuk kewenangan dalam perkara dan sebagainya itu fokus utama ada di KUHAP, serta Undang-Undang kepolisian, kejaksaan dan sebagainya,” tutur Prof Topo lagi.

15/02/2025 22:34
Sambil Meninggikan Suara dan Menghentakkan Kaki, Kades Kohod Arsin Klaim Dirinya Korban Megapolitan 15 Februari 2025

Sambil Meninggikan Suara dan Menghentakkan Kaki, Kades Kohod Arsin Klaim Dirinya Korban
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –

Kepala Desa Kohod

Arsin
meninggikan suaranya saat mengaku sebagai korban dalam pusaran kasus
pemalsuan surat tanah
di desanya.
Momen itu terjadi saat awal konferensi yang digelar Jumat (14/2/2025), tepatnya saat dirinya tengah meminta maaf kepada Warga Kohod.
Arsin meminta maaf kepada warga Kohod dan masyarakat Indonesia sambil membaca pernyataan dari secarik kertas yang telah ia siapkan atas meja kaju bewarna coklat.
“Atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” ungkap Arsin dengan nada terbata-bata di hadapan wartawan.
Namun, saat menyampaikan pernyataan bahwa dirinya adalah korban, nada suaranya mulai meninggi.
Dengan gerakan yang ekspresif, Arsin menghentak-hentakkan kaki dan menunjuk kertas pernyataan dengan jari telunjuknya.
“Dalam kesempatan ini, ingin saya sampaikan bahwa diri saya juga adalah korban dari perbuatan oleh pihak klien,” tegas Arsin.
Setelah itu, suaranya kembali terbata-bata saat melanjutkan pernyataannya pada konferensi pers tersebut.
Sebelumnya, Arsin sempat menghilang setelah diduga terlibat dalam kasus lahan laut di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod.
Dia terakhir kali muncul di hadapan publik pada Jumat (24/1/2025), saat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid datang untuk meninjau lahan laut yang diduga memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Dalam kesempatan itu, Arsin muncul dengan lima pengawalnya, namun tidak memberikan pernyataan apapun.
Usai pertemuan itu, Nusron mengungkapkan, sempat terjadi perdebatan dengan Arsin mengenai lahan laut tersebut.
Setelah pertemuan itu, Arsin tidak lagi muncul di depan publik untuk mengklarifikasi berita yang beredar tentang dirinya.
Sementara itu, pihak kepolisian telah mengungkap bahwa Kepala Desa Kohod dan Sekretaris Desa Kohod mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu terkait lahan pagar laut di
Tangerang
.
“Dan, ini sudah kami dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Barang-barang yang disita oleh penyidik mencakup satu unit printer, satu layar monitor,
keyboard
, serta stempel Sekretariat Desa Kohod.
“Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” tambah Djuhandhani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/02/2025 10:16
Permintaan Maaf Kades Kohod Usai Sebulan Menghilang… Megapolitan 15 Februari 2025

Permintaan Maaf Kades Kohod Usai Sebulan Menghilang…
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
–
Kepala Desa Kohod
Arsin bin Asip meminta maaf atas kegaduhan polemik lahan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Ia menyesalkan atas insiden tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” ujar Arsin saat konferensi pers di halaman rumahnya, Jalan Kalibaru, Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/2/2025).
Arsin mengatakan, permintaan maaf itu ia tujukan khusus untuk warga Kohod serta warga Indonesia yang ikut mengamati kasus tersebut.
Ia merasa sebagai korban dalam insiden tersebut.
Dia menegaskan bahwa peristiwa ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan serta kehati-hatian dalam pelayanan publik di Desa Kohod.
“Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” kata dia dengan nada yang tiba-tiba meninggi karena kesal.
Ia memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa hal-hal terkait kejadian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim kuasa hukumnya.
“Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” jelas dia.
Sebelumnya, Arsin sempat menghilang usai diduga terlibat pada kasus lahan laut di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod.
Dia terakhir kali muncul di hadapan publik pada Jumat (24/1/2025), tepatnya saat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid datang untuk melihat langsung lahan laut yang memiliki SHGB dan SHM.
Ketika itu, dia muncul dengan lima pengawalnya tanpa memberikan pernyataan apapun.
Nusron mengatakan, sempat terjadi perdebatan dengan Arsin perihal lahan laut yang memiliki SHGB dan SHM.
Setelah itu, Kades Kohod Arsin sama sekali tidak muncul dihadapan publik untuk mengklarifikasi pemberitaan tentang dirinya.
Namun, saat dirinya menghilang, Polri justru mengungkapkan bahwa kepala desa dan sekretaris desa Kohod telah mengakui sejumlah barang yang disita oleh penyidik benar digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan
pagar laut Tangerang
.
“Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.
“Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” ujar Djuhandhani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/02/2025 10:16
Dukung Ketahanan Pangan, Kemala Bhayangkari Buat Kolam & Tebar Benih Ikan di Panti Asuhan Yogyakarta – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar bakti sosial dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (14/2/2025).

Kegiatan bakti sosial yang masuk dalam rangkaian Tour Of Kemala 2025 ini dengan membuat kolam dan menyebar ribuan benih ikan di Panti Asuhan Al Dzikro Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Program itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari Pusat Juliati Sigit Prabowo bersama pengurus lainnya, serta didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Yogyakarta Novi Suwondo.

“Kami juga tentunya turut bergerak untuk mendukung dan mensukseskan program Asta Cita Pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, salah satunya ketahanan pangan,” kata Juliati dalam keterangannya.

Kegiatan ini, kata Juliati, juga merupakan bentuk memberikan semangat kebersamaan seperti yang diusung Tour of Kemala 2025.

Sementara itu, Pengurus Panti Asuhan Al Dzikro, Wasito menyampaikan rasa terima kasih atas kegiatan yang dilakukan ini.

Bantuan ini, kata Wasito, akan digunakan sebagai sarana pelatihan anak-anak untuk mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Bhayangkari Pusat, yang telah berkenan hadir di sini memberikan bantuan kepada anak yatim piatu berupa kolam lele dan bibitnya. Bantuan kolam lele berikut bibit sebanyak 8.000 bibit lele ini akan digunakan anak-anak untuk latihan mencukupi kebutuhan pangan,” ujarnya.

Selain Panti Asuhan Al Dzikro, kegiatan bakti sosial juga dilakukan di Yayasan Al Marina Gunung Kidul yang dipimpin Wakil Ketua Umum Bhayangkari, Diana Ahmad Dofiri.

Untuk informasi, Polri menggelar rapat pimpinan (rapim) tahun 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

PROGRAM KETAHANAN PANGAN – Ketua Umum Bhayangkari Pusat Juliati Sigit Prabowo yang juga istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama pengurus lainnya menggelar bakti sosial dalam rangka Tour of Kemala 2025 di Panti Asuhan Al Dzikro Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (14/2/2025). Diresmikan kolam dan tabur benih ikan sebagai bentuk program ketahanan pangan. (HO – Polri)

Polri mendukung program tersebut dengan beberapa kegiatan di antaranya penanaman bersama masyarakat, 1 juta lahan tanaman jagung dan tanaman padi.

“Jadi kita TNI-Polri bersama mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai arahan Pak Presiden,” ucap Kapolri.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan TNI-Polri akan terus solid sehingga swasembada pangan bisa terwujud.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menegaskan arahan Menko Pangan ke pejabat utama Polri juga serupa mendukung program-program.

“Terkait ketahanan pangan dan Asta Cita lain yang berhubungan dengan tugas menko pangan dan ini tentu menjadi tugas bersama kita di semua kementerian termasuk TNI-Polri mendukung apa yang jadi kebijakan Bapak Presiden khususnya di bidang ketahanan pangan,” ujarnya.

Adapun Rapim TNI-Polri kali ini mengangkat tema ‘Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita.

Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan menyampaikan amanatnya dalam acara ini.

Rapim ini diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri yang terdiri dari 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 orang pejabat Mabes Polri, 183 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat utama dan komandan satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat utama dan Angkatan Udara, 36 orang kapolda dan seluruh jajaran, 75 orang pati TNI-Polri di luar struktur, dan 11 serdik sespimti Polri.

15/02/2025 05:47
Akhirnya Kades Kohod Bongkar 2 Sosok Ini Diduga Terlibat Pemalsuan Sertifikat Tanah Pagar Laut

TRIBUNJATENG.COM, TANGERANG – Terkuak dua sosok misterius berinisial SP dan C yang diduga terlibat pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang.

Kades Kohod, Arsin membantah keterlibatannya dalam mafia tanah.

Justru, Arsin menempatkan dirinya sebagai korban.

Kuasa hukum Kades Kohod, Yunihar, menyebut dua orang yang diduga jadi pelaku pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang.

“Ada pihak ketiga berinisial SP dan C,” ujar Yunihar dalam konferensi pers di kediaman Arsin, Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/2/2025).

Yunihar melanjutkan, pada pertengahan 2022 silam, SP dan C datang ke kantor Desa Kohod.

Keduanya menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.

“Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat dalam penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi,” ujar dia.

Pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer yang belum diketahui pemiliknya membentang di 6 kecamatan perairan Kabupaten Tangerang, Banten. (net/KKP)

Yunihar melanjutkan, kepala desa dan perangkat di bawahnya wajib membantu pengurusan tersebut.

Arsin pun disebut melayani kedua orang itu seperti biasa.

“Sekdes itu betul melayani. Kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan itu, ada beberapa yang dimasukkan ke dalam nomor pembukuan surat. Tapi surat itu semua dibuat oleh pihak sana (SP dan C), dimasukkan di dalam permohonan surat. Setelah surat itu selesai, dikembalikan ke sana,” papar Yunihar.

Saat ditanya apakah SP dan C ini mewakili perusahaan atau pegawai Kementerian ATR/BPN, Yunihar menampiknya.

“Nanti teman-teman boleh korek ke Bareskrim ya. Tapi intinya mereka itu pihak ketiga, pihak yang menawarkan jasa, bukan atas nama PT, bukan juga atas nama kelembagaan desa,” lanjut dia. Atas dasar itu, Yunihar menganggap Arsin justru adalah korban dari mafia tanah yang bermain di Desa Kohod.

“Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C,” ujar dia.

Diketahui, kasus dugaan pemalsuan sertifikat area pagar laut di perairan Tangerang sedang diselidiki Bareskrim Polri.

Proses penyelidikan di kepolisian simultan dengan proses penyelidikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Polri mengungkapkan, kepala desa dan sekretaris desa Kohod telah mengakui sejumlah barang yang disita oleh penyidik benar digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang.

“Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

“Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” ujar Djuhandhani. (*)

14/02/2025 22:01
Kades Kohod Sebut Sosok SP dan C Pelaku Pemalsuan Sertifikat Area Pagar Laut Megapolitan 14 Februari 2025

Kades Kohod Sebut Sosok SP dan C Pelaku Pemalsuan Sertifikat Area Pagar Laut
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Kuasa hukum
Kades Kohod
, Yunihar, menyebut dua orang yang diduga jadi pelaku pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang.
“Ada pihak ketiga berinisial SP dan C,” ujar Yunihar dalam konferensi pers di kediaman Arsin, Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/2/2025).
Yunihar melanjutkan, pada pertengahan 2022 silan, SP dan C datang ke kantor Desa Kohod.
Keduanya menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.
“Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat dalam penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi,” ujar dia.
Yunihar melanjutkan, kepala desa dan perangkat di bawahnya wajib membantu pengurusan tersebut. Arsin pun disebut melayani kedua orang itu seperti biasa.
“Sekdes itu betul melayani. Kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan itu, ada beberapa yang dimasukkan ke dalam nomor pembukuan surat. Tapi surat itu semua dibuat oleh pihak sana (SP dan C), dimasukkan di dalam permohonan surat. Setelah surat itu selesai, dikembalikan ke sana,” papar Yunihar.
Saat ditanya apakah SP dan C ini mewakili perusahaan atau pegawai Kementerian ATR/BPN, Yunihar menampiknya.
“Nanti teman-teman boleh korek ke Bareskrim ya. Tapi intinya mereka itu pihak ketiga, pihak yang menawarkan jasa, bukan atas nama PT, bukan juga atas nama kelembagaan desa,” lanjut dia.
Atas dasar itu, Yunihar menganggap Arsin justru adalah korban dari mafia tanah yang bermain di Desa Kohod.
“Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C,” ujar dia.
Diketahui, kasus dugaan pemalsuan sertifikat area pagar laut di perairan Tangerang sedang diselidiki Bareskrim Polri. Proses penyelidikan di kepolisian simultan dengan proses penyelidikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Polri mengungkapkan, kepala desa dan sekretaris desa Kohod telah mengakui sejumlah barang yang disita oleh penyidik benar digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang.
“Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.
“Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” ujar Djuhandhani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/02/2025 21:12
Mabes Polri Rombak Pejabat, Ada Jenderal Pecah Bintang Tiga

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (korps) rapor 22 perwira tinggi Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kenaikan pangkat merupakan tindak lanjut dari surat telegram dengan nomor STR/373/II/Kep./Kapolri.

“Benar hari ini ada Korps Rapor yang dipimpin Bapak Kapolri, menindaklanjuti STR/373/II/Kep./2025,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/25).

Sandi menambahkan, dalam upacara itu terdapat pati Polri pecah bintang dari Irjen ke Komjen. Perinciannya, Komjen Pol Imam Sugianto, Komjen Yan Sultra Indrajaya dan Komjen Pol I Ketut Suardana.

Kemudian, terdapat 10 Pati dari Brigjen ke Irjen. Adapun, terdapat juga sembilan Pati Polri naik satu tingkat dari pangkat Kombes menjadi Brigjen.

“Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berprestasi,” pungkasnya.

Berikut daftar Pati peserta jabatannya:

1. Komjen Pol Imam Sugianto selaku Staf Utama Operasi (Astamaops) Kapolri

2. Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya selaku Pati Itwasum Polri (Penugasan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/Kemenimipas)

3. Komjen Pol I Ketut Suardana selaku Pati Bareskrim Polri

4. Irjen Pol Asep Safrudin selaku Kapolda Kepri

5. Irjen Pol Agus Suryonugroho selaku Kakorlantas Polri

6. Irjen Pol Mashudi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pasa Kemenimipas)

7. Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya selaku Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada Kemenimipas)

8. Irjen Pol Muhammad Zainul Muttaqien selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

9. Irjen Pol Alexander Sabar selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada Kemenkomdigi)

10. Irjen Pol R. Ahmad Nurwakhid selaku Pati Densus 88 AT Polri (Penugasan Pada Kemenko PMK)

11. Irjen Pol Purwolelono selaku Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

12. Irjen Pol Trio Santoso selaku Pati Ssdm Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

13. Irjen Pol Chaidir selaku Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

14. Brigjen Pol Arif Fajarudin selaku Pati SSDM Polri (Penugasan Pada Kementerian ESDM)

15. Brigjen Pol Anton Setiyawan selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

16. Brigjen Pol Anang Triwidiandoko selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

17. Brigjen Pol Roby Karya Adi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

18. Brigjen Pol Dr. Supiyanto selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

19. Brigjen Pol Arman Achdiat selaku Pati Korlantas Polri (Penugasan Pada BIN)

20. Brigjen Pol Raja Sinambela selaku Penugasan Pada BP2MI

21. Brigjen Pol Frans Tjahyono selaku Penugasan Pada Kementerian Lingkungan Hidup

22. Brigjen Pol Achmadi selaku Penugasan Pada Kementerian Ekonomi Kreatif.

14/02/2025 19:36
Menteri Imipas Temui Kapolri, Minta Berantas Narkoba di Dalam Lapas

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto telah menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal pengamanan lapas.

Agus menyampaikan bahwa saat ini keamanan lapas perlu ditingkatkan. Pasalnya, kondisi di lapas kerap diwarnai dengan peredaran gelap narkoba, membutuhkan peran Polri.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran Kepolisian, karena personel kami sangat terbatas,” ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/2/25).

Mantan Wakapolri itu mengatakan kolaborasi antara pihaknya dengan Polri merupakan wujud dukungan untuk menyukseskan visi Asta Cita Presiden, terutama dalam pemberantasan peredaran narkoba di lapas.

Dia juga mengungkap, hingga saat ini terdapat 313 Napi yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

“Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusa Kambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan,” tambahnya.

Adapun, Agus juga telah mengedarkan surat agar seluruh Lapas harus kooperatif dengan aparat penegak hukum yang melakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana, terutama Narkoba, telah dikeluarkan.

Di lain sisi, Kapolri Sigit menekankan bahwa dirinya akan membantu Kementerian Imipas dalam memberantas narkoba hingga ke dalam lapas. Oleh karenanya, korps Bhayangkara siap memberikan razia lapas dengan waktu 1×24 jam.

“Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1×24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun,” ujar Sigit.

14/02/2025 19:28
Korban investasi bodong EDCCash minta Kejaksaan tak ajukan upaya hukum

aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan

Jakarta (ANTARA) – Korban investasi bodong EDCCash meminta Kejaksaan tidak mengajukan upaya hukum kembali setelah Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan banding para terdakwa, karena mereka ingin uangnya segera kembali.

“Kami berharap Kejaksaan tidak lagi mengajukan upaya hukum. Kami sudah merasa putusan di pengadilan tinggi telah adil,” kata seorang korban yang merupakan Ketua Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama, Mulyana di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sudah memenuhi rasa keadilan bagi para korban investasi bodong EDCCash.

Menurut dia, yang terpenting bagi para korban yaitu uang mereka bisa kembali meskipun tidak penuh, asalkan semua proses hukum yang sudah berjalan bisa secepatnya inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Mulyana mengatakan dirinya bersama 500 korban lainnya sudah cukup lelah karena mengurusi kasus yang mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp600 miliar.

“Kalau kami para korban ingin cepat selesai. Dan aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum para korban yang tergabung pada Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama Mylanie Lubis mengatakan bahwa semua korban investasi bodong sudah mendapatkan rasa keadilan.

Selain itu, kata Mylanie, para korban juga telah berdamai dengan semua terdakwa karena mereka telah mengakui kesalahannya dan ingin mengembalikan kerugian dengan menjual seluruh asetnya.

“Semoga Jaksa menyudahi sampai di sini supaya tidak ada upaya hukum kasasi. Karena kami sudah puas dengan putusan dari pengadilan tinggi. Segera selesaikan supaya kerugian bisa dikembalikan,” katanya.

Pada 2021 lalu, Bareskrim Polri menangkap enam tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang menggunakan aplikasi kripto EDCCash yang masuk daftar investasi ilegal atau bodong.

“Sampai saat ini ada enam tersangka yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Enam tersangka yang telah diamankan termasuk CEO dari platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash berinisial AY.

Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya telah menerima laporan polisi terkait kasus EDCCash dengan Laporan Polisi Nomor LP 135/IV/2021/Bareskrim tertanggal 22 Maret 2021.

Selain mengamankan para tersangka dan melakukan penahanan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka AY dengan menyita 14 unit kendaraan roda empat, uang tunai baik berupa rupiah maupun mata uang asing, serta barang mewah lainnya.

“Kemudian penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan rumah tersangka H di Sukabumi, mengamankan empat kendaraan roda empat,” kata Ramadhan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

14/02/2025 19:16
Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 22 Pati Polri, Ada Astamaops hingga Kakorlantas

loading…

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (korps) rapor sejumlah pejabat di Rupatama Mabes Polri, Jumat (14/2/2025). Foto: Dok Polri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (korps) rapor sejumlah pejabat di Rupatama Mabes Polri, Jumat (14/2/2025). Sebanyak 22 Pati Polri mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

“Benar hari ini ada Korps Rapor yang dipimpin Bapak Kapolri menindaklanjuti STR/373/II/Kep./2025,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Jumat (14/2/2025).

Terdapat tiga Pati yang naik pangkat dari Irjen ke Komjen. Kemudian, ada 10 Pati mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari Brigjen ke Irjen. Selanjutnya, ada sembilan Pati yang naik satu tingkat dari pangkat Kombes menjadi Brigjen.

“Kenaikan pangkat ini menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan pelayanan masyarakat. Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang berprestasi,” ujar Sandi.

Daftar Pati yang Menerima Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi1. Komjen Pol Imam Sugianto selaku Astamaops Kapolri.

2. Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya selaku Pati Itwasum Polri (Penugasan pada Kemenimipas).

3. Komjen Pol I Ketut Suardana selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BP2MI).

4. Irjen Pol Asep Safrudin selaku Kapolda Kepri.

5. Irjen Pol Agus Suryonugroho selaku Kakorlantas Polri.

6. Irjen Pol Mashudi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemenimipas).

14/02/2025 16:59