Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Wakil Presiden ke-13 RI Ma`ruf Amin ditemui di sela penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di Kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, Jumat malam (15/8/2025). ANTARA/Nabil Ihsan

    Mantan Wapres Mar`uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 11:54 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Sumber : Antara

  • Once Minta Pengusaha Kecil Tak Usah Kena Pungut Royalti Musik

    Once Minta Pengusaha Kecil Tak Usah Kena Pungut Royalti Musik

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus penyanyi Once Mekel angkat bicara terkait dengan polemik terkait pembayaran royalti di Indonesia.

    Once mengatakan bahwa sebaiknya pemungutan royalti ini difokuskan untuk pemain atau konser musik besar. Artinya, royalti musik tidak perlu diminta dari pengusaha kecil atau UMKM.

    “Iya saya kira kalau usaha-usaha kecil tidak usahlah, kan mereka sedang tumbuh dan tidak boleh diganggu dulu dengan masalah-masalah begini,” ujar Once di kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Dia menjelaskan apabila pemungutan royalti dilakukan terhadap UMKM maka dikhawatirkan dapat mengganggu gairah dunia usaha.

    Politisi PDIP ini juga mengaku bahwa dirinya telah meminta stakeholder terkait, seperti LMKN, agar pemungutan royalti ini bisa diprioritaskan ke pemain besar saja.

    “Saya sudah bilang ke teman-teman yang memang menjadi pengurus di lembaga-lembaga pemutar royalti atau LMK atau LMKN kita tidak memprioritaskan yang seperti itu ya,” imbuhnya.

    Di samping itu, Once juga meminta agar pihak-pihak terkait agar bisa mengomunikasikan terkait besaran tarif royalti. Pada intinya, dia ingin polemik royalti ini tidak membebankan pihak manapun.

    “Dan kemudian tolong bicarakan lagi tarif-tarif yang benar-benar terjangkau tidak memberatkan siapa-siapa, artinya ada titik temu antara stakeholder di industri yang bersangkutan terkait besaran royalti itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Anggota DPR RI sekaligus penyanyi Sigit Purnomo alias Pasha Ungu juga ikut buka bicara terkait dengan polemik royalti musik.

    Menurutnya, dengan adanya polemik ini justru membawa angin positif lantaran industri musik Tanah Air bisa menjadi lebih diperhatikan.

    Dia menambahkan, sejauh ini pembayaran royalti untuk dirinya maupun band Ungu berjalan dengan lancar sesuai kontrak yang ada. Vokalis Ungu ini juga menyatakan satu atau dua kekeliruan yang terjadi terkait pembayaran royalti ini sejatinya tak perlu dipersoalkan.

    “Bahwa ada satu dua pihak yang kemudian mendapatkan kekeliruan dalam prosesnya. Saya tidak bilang itu wajar, tapi itu mungkin saja terjadi,” tuturnya.

    Meskipun begitu, kata Pasha, kekeliruan pembayaran royalti ini tetap harus diselesaikan oleh pihak-pihak terkait seperti LMKN. Dengan begitu, industri musik di Indonesia bisa lebih maju.

    Sekadar informasi, persoalan terkait royalti musik ini sempat menyeret sejumlah musisi ternama seperti Ari Lasso. Penyanyi tersohor di Indonesia itu sempat mempersoalkan terkait dengan royalti yang diterimanya senilai ratusan ribu. 

    Selain itu, polemik ini juga turut menyeret penyanyi go internasional Agnes Monica atau Agnez Mo. Dalam kasusnya, Agnez sempat dihukum membayar royalti Rp1,5 miliar. Pembayaran royalti ini terkait karena menyanyikan lagu “Bilang Saja” tanpa izin pencipta lagu, yaitu Ari Bias. 

    Namun, putusan sidang pertama di PN Niaga terhadap Agnez telah dianulir oleh vonis sidang kasasi yang bergulir di MA. Dengan demikian, Agnez tidak lagi diwajibkan membayar royalti Rp1,5 miliar kepada Ari Bias.

  • Pembangunan kawasan legislatif-yudikatif di IKN mulai akhir Oktober

    Pembangunan kawasan legislatif-yudikatif di IKN mulai akhir Oktober

    Penajam Paser Utara, Kaltim (ANTARA) – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai akhir Oktober 2025.

    “Kawasan legislatif dan yudikatif dijadwalkan mulai dibangun akhir Oktober atau awal November 2025,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya kelanjutan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu.

    “Semua persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif itu sudah selesai,” tambahnya.

    Kawasan tersebut menjadi pusat fungsi pemerintahan nasional, melengkapi pembangunan Istana Presiden dan kantor kementerian yang telah berlangsung sejak 2022.

    “Gedung DPR/MPR/DPD dibangun di sisi timur KIPP, serta Mahkamah Agung dan institusi yudikatif berada di sisi barat,” jelasnya.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lanjut dia, menyiapkan anggaran tambahan Rp8,1 triliun untuk pembangunan gedung dan infrastruktur pendukung.

    “Proyek jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif telah dilelang Agustus 2025, nilai kontrak Rp2,9 triliun,” ungkapnya lagi.

    Jalan menuju kompleks legislatif dirancang sepanjang 3,7 kilometer. Proyek pembangunan jalan menggunakan skema tahun jamak (multiyears) durasi pengerjaan 660 hari kalender.

    Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di kawasan KIPP IKN merupakan syarat penting bagi pemindahan ibu kota secara resmi dari Kota Jakarta ke sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu.

    “Tidak cukup hanya eksekutif. Harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional,” katanya.

    Pembangunan tahap dua menjadi bagian dari strategi percepatan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, sebut Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Sumber foto: Radio Elshinta/HUB

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan Tadarus Ekonomi Pesantren dengan tema “Memajukan Usaha Bisnis Pesantren” di kantor DPP PKB, Jumat (14/8/2025).

    Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Saifullah Ma’shum mengatakan bahwa Tadarus Ekonomi Pesantren menjadi rangkaian dari konferensi internasional transformasi pesantren yang menitikberatkan pada mentransformasi aspek kemudahan ekonomi. 

    “Jadi forum percepatan transformasi pesantren mengadakan acara yang merupakan bagian dari rangkaian panjang di mulai dari konferensi internasional transformasi pesantren, terus kita roadshow untuk menyamakan visi persepsi tentang perlunya pesantren bertransformasi, hari ini kita mulai kerja berat, kerja panjang yaitu mentransformasi pada aspek kemudahan ekonomi,” ujarnya.

    Menurut Saifullah, banyak forum serupa sudah pernah diadakan, namun belum memberikan hasil maksimal. FPTP mencoba pendekatan baru agar forum seperti ini berdampak nyata. 

    “Pesantren selama ini sudah membantu negara dengan pendidikan murah dan guru yang mengabdi dengan ikhlas, tapi dukungan negara, terutama anggaran, masih minim. Karena itu, pesantren harus mandiri sambil memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya,” tambahnya

    Saifullah menambahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menitipkan pesan agar pesantren melakukan evaluasi total, terbuka terhadap perubahan, dan mempercepat langkah untuk mengejar ketertinggalan. 

    “Pesantren harus maju, bertransformasi, berevolusi, dan terbuka,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya profesionalisme dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di pesantren. 

    “Problem utama bangsa ini dari nomor satu sampai lima adalah SDM. Pesantren terpanggil untuk menyiapkan SDM yang profesional secara utuh untuk membangun bangsa, baik melalui sektor pertanian, peternakan, kehutanan, maupun ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Jaenal juga menilai, perkembangan ekonomi pesantren membutuhkan dukungan pemerintah dan stakeholder. 

    “Aktivitas ekonomi pesantren harus terlindungi dan mampu berkembang hingga ke level ekspor-impor. Pesantren adalah agen perubahan, transformasi, dan inovasi yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

    Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) menargetkan edukasi kepada sedikitnya 2.000 pesantren di seluruh Indonesia. Pertemuan serupa akan digelar secara masif, terencana, dan melibatkan lebih banyak pesantren di berbagai daerah.

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida Nasional 16 Agustus 2025

    Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida Nasional 16 Agustus 2025

    Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Agung (MA) kembali menolak peninjauan kembali (PK), Jessica Kumala Wongso, di kasus kopi sianida, yakni perkara pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.
    Penolakan kedua ini diputus oleh majelis hakim pada Kamis (14/8/2025) lalu.
    “Amar putusan, tolak,” terlihat dari situs Mahkamah Agung.
    Perkara PK yang teregister dengan nomor 78/PK/PID/2025 ini merupakan kali kedua Jessica mengajukan PK.
    Jessica sudah tidak mendekam di balik jeruji besi setelah dinyatakan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2024 lalu.
    Upaya PK ini diajukan semata-mata untuk memulihkan nama baiknya.
    Hal ini disampaikan oleh pengacara Otto Hasibuan yang menemani Jessica untuk mendaftarkan perkara PK ini ke pengadilan.
    “Secara jasmani dia (Jessica) sudah bebas, tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan menggunakan kesempatan itu,” ujar Otto Hasibuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, 9 Oktober 2024 lalu.
    Beberapa waktu sebelum mengajukan PK, kasus kopi sianida ramai dibicarakan karena diangkat menjadi documentary Netflix “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso”.
    Bahkan, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin sempat muncul dan diwawancara sejumlah media untuk memberikan pendapatnya terkait kasus di tahun 2016 silam.
    Dalam salah satu wawancara itu, Edi sempat menyinggung soal sebuah rekaman CCTV yang menurutnya dapat membuat Jessica dihukum mati.
    Tapi, rekaman itu diklaim tidak disertakan dalam persidangan sehingga Jessica “hanya” divonis penjara selama 20 tahun.
    Rekaman CCTV yang disinggung Edi pun menjadi novum untuk PK kedua Jessica.
    “Alasan PK kami ini ada beberapa hal, pertama ada novum, kedua ada kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini,” kata Otto.
    Novum ini berupa rekaman-rekaman CCTV kejadian di lokasi pembunuhan terjadi, Kafe Olivier di Mall Grand Indonesia.
    Otto menjelaskan, ketika persidangan berlangsung, CCTV yang diperlihatkan tidak disebutkan asal usul tempat rekaman ini diambil.
    “Sejak semula di persidangan dulu, kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini,” imbuh Otto.
    Persidangan PK ini pun dimulai pada Oktober 2024.
    Selama persidangan bergulir, pihak jaksa penuntut umum (JPU) dan kuasa hukum Jessica sama-sama menghadirkan saksi ahli untuk menguatkan kasus mereka.
    Salah satu saksi ahli yang dihadirkan ini adalah Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar. Dalam sidang, Rismon menjelaskan sejumlah analisisnya.
    Tapi, jaksa mengajukan keberatan. Kredibilitas Rismon juga dipertanyakan karena dirinya sempat membuat beberapa konten yang dinilai jaksa menjatuhkan, bahkan menyebarkan kebencian terhadap aparat penegak hukum.
    “Keterangan ahli digital forensik pemohon PK 3, Rismon yang sekarang lebih sibuk menjadi YouTuber yang mempromosikan ujaran kebencian, fitnah dan caci maki daripada menjadi ahli yg kompeten hanyalah tambahan dari argumennya yang tidak berdasar yang patut dicela,” ujar Jaksa Shandy Handika dalam persidangan di Ruang Kusuma Atmadja 4 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
    Rismon sendiri memberikan keterangan di hadapan hakim pada 4 November 2024 lalu.
    Keterangannya di sidang itu dinilai jaksa sama seperti yang disebutkan pada 2016 silam. Perdebatan beberapa kali terjadi saat jaksa mencecar keahlian Rismon.
    Persidangan pemeriksaan administrasi PK ini selesai bergulir di PN Jakarta Pusat pada 12 Desember 2024.
    Rangkuman pemeriksaan dan keterangan saksi ahli yang disampaikan selama sidang pun dikirim ke MA untuk diputus.
    Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada 2016 lalu. Kejadian ini bermula dari rencana pertemuan empat mahasiswa Indonesia yang sempat kuliah bareng di Australia.
    Alumni Billy Blue College, Mirna, Jessica, Hani Boon Juwita, dan Vera, merencanakan pertemuan mereka di Jakarta.
    Pertemuan Jessica dan Mirna dan satu orang temannya berlangsung di Kafe Olivier, Grand Indonesia (GI), Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016.
     
    Pada hari itu, Jessica memutuskan datang lebih awal ke tempat yang disetujui karena hendak menghindari 3 in 1 Jakarta.
    Saat itu, ia berinisiatif untuk memesankan es kopi vietnam dan dua cocktail. Es kopi vietnam itu sengaja dipesan untuk Mirna.
    Kemudian, Mirna tiba bersama Hani. Tak lama setelah bertegur sapa, Mirna langsung meminum es kopi vietnam dan kejang-kejang.
    Mirna kemudian meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Abdi Waluyo.
    Polisi yang menyelidiki kasus ini, menemukan kandungan zat sianida di dalam tubuh Mirna. Hasil penyelidikan itu diumumkan polisi pada 16 Januari 2016.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Mantan Wapres Mar’uf Amin dukung Muhammadiyah dirikan bank syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung langkah Muhammadiyah mendirikan bank syariah, karena dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah dan implementasi fikih muamalah di Indonesia.

    “Saya kira kita semua yang bisa membangun, memperbanyak institusi kesyariahan, itu akan menghidupkan, itu bagus sekali, itu akan menghidupkan fikih muamalah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat malam.

    Ditemui di sela acara penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) di Jakarta, mantan Wapres RI itu memandang bahwa bertambahnya bank syariah akan semakin baik bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Ia pun menyambut pihak-pihak yang berniat mengambil peluang dari pangsa ekonomi syariah nasional dengan mengembangkan bank syariah baru bagi masyarakat.

    “Jadi, menurut saya hal itu harus didorong,” kata Ma’ruf.

    Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM).

    Konversi dari BPR konvensional ke syariah ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar mendirikan bank umum syariah (BUS), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya berfokus terhadap penguatan BPRS Matahari terlebih dahulu.

    “Untuk mendirikan BUS, saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.

    Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

    Bahkan, OJK telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah, kata dia.

    Pewarta: Nabil Ihsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi Nasional

    1 Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi Nasional

    Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada sejumlah momen yang menjadi sorotan dalam pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025) kemarin.
    Beberapa momen dalam acara tersebut di antaranya pakaian Prabowo hingga adanya acungan jempol Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Di acara kemarin, hampir seluruh anggota dewan hadir langsung ke lokasi. Tepatnya, 604 anggota dari total 732 anggota MPR RI yang hadir.
    Dengan demikian, terdapat 128 anggota MPR yang absen dalam sidang tahunan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI Ke-80.
    Sidang tahunan ini turut dihadiri banyak tokoh nasional, termasuk para mantan presiden dan mantan wakil presiden.
    Jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak duduk mengisi kursi-kursi di ruang sidang.
    Tokoh bangsa yang hadir mulai dari Presien ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Hadir juga istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah Wahid.
    Tak hanya itu, sejumlah wakil presiden terdahulu juga terlihat hadir seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Boediono, hingga Ma’ruf Amin.
    Sementara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat di lokasi acara.
    Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati mengatakan ibunya tidak bisa hadir karena alasan kondisi kesehatan.
    “Kurang sehat,” ujar Puan saat ditanya alasan khusus ketidakhadiran ibunya di Sidang Tahunan, Jumat (15/8/2025).
    Meski begitu, Puan dalam pidatonya menekankan bahwa dirinya juga mewakili Ketua Umum PDI-P itu.
    Pakaian Prabowo dan Gibran juga menjadi salah satu sorotan lantaran keduanya kompak memakai setelan jas.
    Hal ini disorot karena pakaian kedua pemimpin negara dinilai berbeda dari tradisi rutin dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
    Sebab, Presiden sebelumnya yaitu Jokowi, kerap memakai baju adat setiap kali menghadiri acara tahunan tersebut. 
    Prabowo tampil di MPR tanpa mengenakan busana adat melainkan setelan jas dan peci. 
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan, Prabowo tidak mengenakan baju adat karena undangan dari MPR tidak mewajibkan busana ini.
    Prasetyo menegaskan bahwa keputusan Prabowo mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) tidak mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.
    “Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” ujar Prasetyo.
    Selain itu, Wapres Gibran tiba-tiba mengganti dasinya dalam Sidang Tahunan MPR kemarin.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    ketika tiba di Kompleks Parlemen, Gibran mengenakan setelan jas warna hitam dengan dasi warna merah.
    Gibran tiba lebih awal sebelum Presiden RI yang datang beberapa saat setelahnya dengan setelan jas abu-abu dengan dasi biru muda serta peci hitam.
    Saat Prabowo tiba, ia langsung masuk dan berfoto bersama dengan deretan pimpinan DPR, DPD, dan MPR.
    Awalnya, Gibran belum terlihat dalam barisan foto bersama tersebut.
    Beberapa saat kemudian, Gibran tiba-tiba muncul dengan setengah berlari.
    Ketika Gibran menghadap ke kamera, dasi yang dikenakannya pun sudah berubah warna menjadi biru muda, senada dengan Prabowo.
    Momen unik lainnya ketika Jokowi memberikan acungan dua jempol untuk Prabowo.
    Dua jempol Jokowi ini diberikan kepada Prabowo di akhir acara Sidang Tahunan MPR RI, tepatnya ketika Kepala Negara menyapa para tamu undangan.
    Pantauan dari YouTube TV Parlemen, Prabowo sempat menyapa sejumlah anggota Dewan serta para tokoh yang hadir, termasuk Jokowi.
    Ketika Prabowo berpapasan dengan Jokowi, keduanya tampak berbincang sebentar.
    Di momen ini, terlihat juga Jokowi memberikan acungan jempol di kedua tangannya.
    Selain menyapa Jokowi, Prabowo juga menyapa dan berbicara dengan SBY.
    Keduanya tampak serius berbicara sembari memegang tangan satu sama lain seraya memberi semangat dan dukungan.
    Tampak jugaSBY sempat memegang bahu Prabowo sambil berbicara.
    Selain itu, Prabowo juga menyapa tamu lainnya seperti istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid.
    Kepala Negara juga memberikan salam hormat kepada Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
    Tepat sebelum Prabowo memberikan pidato dalam acara tahunan MPR RI, Presiden RI terlihat sempat membungkukan badannya di hadapan anggota Dewan.
    Ketika Prabowo terlihat berjalan dari kursinya menuju podium yang disediakan, ia membalikan badan ke arah pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI untuk memberi salam.
    Prabowo terlihat mengatupkan tangannya ke depan dada serta menundukkan kepalanya ke arah mereka.
    Para pimpinan Dewan itu juga memberikan gestur serupa dan membungkukkan badan.
    Setelahnya, Kepala Negara membalikkan badan dan berdiri mengarah ratusan anggota Dewan di lokasi acara.
    Kemudian, Prabowo menundukkan badan sebanyak tiga kali ke arah tengah, sisi kiri, dan sisi kanan.
    Hal serupa juga dilakukan Prabowo ketika selesai berpidato dan hendak menuju tempat duduknya.
    Adapun dalam pidatonya di acara perdana yang dihadirinya kemarin, Prabowo menyorot soal berbagai hal terkait program prioritas dan pencapaiannya.
    Dia juga membahas soal pencapaian presiden terdahulu, serta berjanji soal pemerataan kesejahteraan masyarakat.

    Di awal pidatonya, Prabowo menyebut bahwa transisi pemerintahan di Indonesia sangat baik.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai transisi kepemimpinan dari era Jokowi ke dirinya berjalan dalam persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik.
    Suksesi kepemimpinan di Indonesia diakui dunia sebagai suksesi yang baik.
    “Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” ungkapnya.
    Prabowo menceritakan banyak negara tetangga yang memuji transisi kepemimpinan di Indonesia.
    Menurutnya, setiap kali dirinya ke luar negeri, banyak petinggi negara setempat yang menanyakan hal itu.
    Sebab, menurut Prabowo, tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti Indonesia.
    “Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, ‘How did you do it? How did Indonesia manage?’,” bebernya.
    Setiap kali ditanya itu, ia selalu menjawab bahwa Indonesia menganut demokrasi yang khas Tanah Air.
    “Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh masyarakat Pati bersatu pada Rabu (13/8) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, DPRD Pati membuat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus yang diketuai Teguh Bandang dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris Pansus Muntamah dari Fraksi PKB.

    Saat pembentukan pansus semua sudah quorum yakni dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir dan bertanda tangan ada 42 anggota. Pansus ini mulai mengelar sidang hari ini Kamis (14/8).

    Ketua Pansus, Teguh Bandang mengatakan pasca terbentuknya pansus pemakzulan bupati dalam setiap sidangnya akan dilakukan secara terbuka.

    “Masyarakat Pati bisa datang untuk menyaksikan langsung jalannya setiap persidangan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (15/8). 

    Dijelaskan dalam hasil sidang paripurna kemarin, pansus menyepakati untuk ada pendamping dari unsur ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Pansus akan mengidentifikasi masalah hukum. Dimana, hasil investigasi Pansus nantinya akan disahkan dalam Paripurna DPRD Pati yang dilanjutkan tahapan berikutnya yakni hak menyatakan pendapat.

    “Hasil paripurna hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dengan masa jawab paling lama 30 hari, Jika MA menyatakan terbukti, usul DPRD (Pemakzulan Bupati Pati) akan diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri. Jika MA menyatakan tidak terbukti, maka usulan pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD dinyatakan batal,” imbuhnya.

    Sementara itu, pasca demonstrasi tanggal 13 Agustus kemarin, situasi aktivitas perekonomian warga kota Pati sudah berjalan normal. Tampak di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati juga terlihat warga yang bersantai di taman. Demikian juga PKL terlihat mengatakan dagangan di trotoar alun-alun. 

    Salah satu warga Kecamatan Kota Pati Anisa mengaku kondisi warga Pati sudah normal bahkan pasca demonstrasi warga sudah beraktivitas normal. Kawasan alun-alun Simpang Lima Pati juga sudah seperti biasa banyak warga yang bersantai ditaman.

    “Kami beraktivitas normal pertokoan dan perbankan sudah buka semua,” ucapnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Warga Kebayoran Lama Selatan Tolak Penggusuran, Komnas HAM Surati Kostrad Megapolitan 15 Agustus 2025

    Warga Kebayoran Lama Selatan Tolak Penggusuran, Komnas HAM Surati Kostrad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga RW 007 merasa keberatan atas rencana pengosongan rumah di lingkungan RW 007, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
    Mereka menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar Surat Peringatan (SP) 1 bukan merupakan putusan yang
    condemnatoir
    , sehingga tidak dapat dieksekusi.
    Sebanyak 15 keluarga kemudian mengadukan rencana penggusuran itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Lembaga ini kemudian turun tangan dan meminta Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menunda pengosongan rumah yang diklaim warga bukan aset negara.
    Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan telah menindaklanjuti laporan tersebut, lalu mengirim surat kepada Pangkostrad, yang disebut warga sebagai pihak yang memerintahkan pengosongan.
    “Komnas HAM sudah mengirimkan surat ke Pangkostrad terkait dengan kasus aduan penggusuran terhadap warga,” kata Anis saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (15/8/2025).
    Melalui surat bernomor 625/PM.00/SPK.02/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025, Komnas HAM meminta agar penggusuran tersebut ditunda sementara.
    Anis menegaskan, Pangkostrad juga diminta memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait rencana penggusuran.
    “Nah, dalam surat kami menyampaikan agar penggusuran itu ditunda, dan kami meminta keterangan dari Pangkoestrad atau yang mewakili untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
    Anis menekankan, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman di tempat tinggalnya, termasuk kepastian hukum.
    “Kami meng-
    highlight
    bahwa setiap warga negara itu berhak atas rasa aman, berhak atas kepastian hukum, dan berhak atas tempat tinggal yang aman dan nyaman,” ujarnya.
    Dalam laporan yang diterima Komnas HAM, warga mengaku penggusuran dilakukan karena pihak Kostrad mengeklaim rumah mereka sebagai rumah dinas.
    “Pada pokoknya pengadu menyampaikan keberatan atas rencana pengosongan rumah negara sebagaimana surat dari Asisten Logistik Kostrad pada 14 Juli 2025,” demikian isi pernyataan pelapor yang diwakilkan warga bernama Deni.
    Deni menambahkan, keberatan tersebut diajukan karena rumah yang mereka tempati tidak tercatat sebagai aset milik negara. Atas dasar itu, warga menilai Kostrad tidak memiliki hak untuk menggusur.
    Meski surat permintaan penundaan dari Komnas HAM telah dikirim pada 11 Agustus 2025, warga mengaku tetap menerima surat perintah ketiga (SP-3) untuk mengosongkan rumah.
    “Padahal kan sudah disurat Komnas HAM, tapi tadi pagi kami dapat SP-3,” ungkap salah satu warga terdampak, Dewi, saat ditemui di lokasi, Jumat.
    Warga pertama kali menerima SP-1 pada 14 Juli 2025, dengan tenggat waktu dua minggu untuk mengosongkan rumah. Penolakan warga berlanjut dengan diterimanya SP-2 pada 28 Juli 2025.
    Sebagai bentuk perlawanan, warga menggelar aksi di sekitar tempat tinggal mereka di Jalan Kompleks Kostrad pada Kamis (14/8/2025), sehari sebelum mereka menerima SP-3. Aksi tersebut dilakukan karena masa tenggat SP-2 telah berakhir.
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Choiril Anwar untuk mengonfirmasi surat pemanggilan dari Komnas HAM, tetapi belum ada jawaban hingga berita ini ditayangkan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO: Adab Wapres Gibran Cium Tangan Ma’aruf Amin

    VIDEO: Adab Wapres Gibran Cium Tangan Ma’aruf Amin

    Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Wapres Gibran yang sempat bertemu dan mencium tangan Ma’aruf Amin.

    Ringkasan